Bahwa kemudian pada tahun 2011 terbit Instruksi Gubernur ProvinsiSulawesi Selatan Nomor : 1 Tahun 2011 tentang PenghentianPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Tidak DiaturDalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011 yang menghapuskanpembayaran atau pungutan Retribusi Jasa Ketatausahaan berupa TPRatau biaya leges sebesar Rp.35.000,.

Bahwa terdakwa ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes bersamadengan Saksi NONTJE GS MARENTEK dan Saksi DAUD LATIF,SKMmenyadari dan mengetahui pembayaran atau pungutan sebesarRp.15.000,.

;e Bahwa selain leges yang dipungut saksi tidak tahu ada pungutan lain;e Bahwa saksi tahu leges awalnya diipungut pada tahun 2010;eBahwa pada tahun 2012 leges tidak lagi dipungut karena adapenghapusan peraturan Daerah tentang itu;e Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan melebihi dar yangsebenarnya karena ada SMS masuk ke Ponsel saksi;e Bahwa terhadap SMS tersebut saksi menindak lanjutinya denganmemanggil terdakwa untuk pertanyakan itu;e Bahwa saksi menyampaikan bahwa terhadap SMS tersebut bila

;21Bahwa besarnya pungutan ditentukan oleh perda kalau tidak salahsaksi ingat nomor perdanya No.40/ 2001;Bahwa leges ketika itu Rp. 10.000. sedangkan untuk surat Izin Rp.25.000.

;e Pungutan tersebut karena ada permintaan bila diterbitkan SIB dariDinkes;26e Bahwa yang mengantar dan berhubungan dengan petugas dinkes bukansaksi tetapi ada staf bernama Hj. Apriani;e Bahwa setahu saksi tidak ada aturannya dan tidak pernah diberitahu apaada ataurannya;e Bahwa pada tahun 2010 yanng dibayar sejumlah Rp. 15.000.;e Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 dibayar sejumlah Rp. 50.000.;karena ada leges;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa akan menanggapi padapembelaan;Saksi.Drs.

Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat adalah orang tua siswa SMA Negeri 1 Lawang kelas XIIPS yang bernama NURUL HALIMAH ;Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Juli 2009 telah membuat danmengirimkan surat kepada Tergugat perihal permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/oengembangan sekolah yangdilakukan oleh Tergugat Ill, dimana tindasannya disampaikan kepadaTergugat II dan Tergugat III ;Bahwa yang dijadikan alasan permohonan pembatalan pungutan

danasumbangan insidental/oengembangan sekolah yang dilakukan olehTergugat III sebagaimana tertuang dalam surat Penggugat tanggal 17 Juli2009 yang ditujukan kepada Tergugat adalah :Tergugat Ill dalam mengadakan pungutan dana insidental/pengembangan sekolah tidak berpedoman pada Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, khususnyaPasal 52 huruf "a", "b" dan "e" ;Tergugat III telah mengaitkan pemungutan sumbangan dana insidental/pengembangan sekolah dengan penerimaan rapor

Pasal 3 huruf "r" yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipildilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapunjuga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi,golongan, atau pihak lain ;2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan pungutan danainsidental/pengembangan sekolah yang dilakukan oleh Tergugat III ;3. Menghukum para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepadaPenggugat sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)secara tanggung renteng ;4.

permohonan pembatalan pungutan dana insidentalyang dilakukan oleh Tergugat III dengan disertai pemberitahuan bahwabilaamana Tergugat tidak berkenan untuk menjawab ataupunmemberikan tanggapan sampai dengan batas waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Majelis Hakim Keliru dalam pertimbanganhukumnya yang tertuang di halaman 35paragraf ke9 dan ke10 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Kontrak Karya antaraPemohon Peninjauan Kembali denganPemerintah adalah merupakan ranah hukumprivat sedangkan pungutan pajak, termasukpajak daerah yang dikenakan oleh TermohonPeninjauan Kembali, adalah ranah hukumpublik, sehingga apabila terjadi pertentanganmaka hukum publik selalu dimenangkan.Majelis Hakim jelasjelas sangat keliru dalam pertimbangan hukumnyatersebut

No. 47/B/PK/PJK/20121616retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang Lex Spesialis' didukung dengan:Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 Tahun 1957, Perpu No. 8 Tahun 1959 dan PerpuNo. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4/2001 sebagaimana diubahdengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4/2003 tentangBBNKB dan Kendaraan Di Atas Air.25Berdasarkan penjelasan diatas maka UndangUndang yang berlaku diTahun 1986 tersebut adalah UndangUndang Darurat No. 11 Tahun1957.UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 di dalam Pasal 2menyebutkan bahwa:"Dalam UndangUndang Darurat ini yang dimaksud dengan pajakdaerah, ialah pungutan Daerah menurut peraturan pajak yangditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan

"Ketentuan pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknaibahwa pada saat persetujuan Kontrak Kary a tersebut ditandatangani,ketentuan mengenai pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya dan besarnyatarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebuttidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.e Bahwa UndangUndang Nomor 34 Tahun

No. 21/B/PK/Pjk/2012Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdatadisyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan denganUndangUndang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak KendaraanBermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masaberlakunya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctoPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan denganUndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum

, Kontrak Karya adalah perjanjianantara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah dengan Pemerintah,karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukum privat yang hanya mengikatpara pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalah tergolong hukumpublik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflik antara hukum privat denganhukum publik maka yang dimenangkan adalah hukum publik, karena atas dasarmemprioritaskan kepentingan umum yang lebih

DimanaPemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajibanmembayar pajakpajak, retribusi, turan dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secaraspesifik dalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik Kontrak Karya yangLex Spesialis' didukung dengan :e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

Kalaupun quadnon terdapatpungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat KontrakKarya disetujui dan ditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dariundangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.

Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dengan maksud hendakmeminta uang pungutan sejumlah Rp. 2.000, namun saksi DediRahmansyah tidak bersedia memberi uang tersebut kepada saksi Nurikarena saksi Nuri yang biasanya ditemani oleh terdakwa sering memintauang kepada saksi dan petugas parkir lainnya diwilayah Jalan Jend.Sudirman Kota Pekanbaru tersebut.

Jendral Sudirman KotaPekanbaru dengan maksud hendak meminta uang pungutan sejumlahRp. 2.000,namun saksi Dedi Rahmansyah tidak bersedia memberi uangtersebut kepada saksi Nuri karena saksi Nuri yang biasanya ditemanioleh terdakwa sering meminta uang kepada saksi dan petugas parkirlainnya diwilayah Jalan Jend.

Jendral Sudirman KotaPekanbaru dengan maksud hendak meminta uang pungutan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) namun saksi Dedi Rahmansyah tidak bersediamemberi uang tersebut kepada saksi Nuri karena saksi Nuri yang biasanyaditemani oleh terdakwa sering meminta uang kepada saksi dan petugasparkir lainnya diwilayah Jalan Jend.

Jendral Sudirman KotaPekanbaru dengan maksud hendak meminta uang pungutan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) namun saksi Dedi Rahmansyah tidak bersediamemberi uang tersebut kepada saksi Nuri karena saksi Nuri yang biasanyaditemani oleh terdakwa sering meminta uang kepada saksi dan petugas parkirlainnya diwilayah Jalan Jend.

padasaat itu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No.34 Tahun 2000 yang merupakanperubahan atas UndangUndang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah pada saat kontrak karya ditandatangani tahun

1986 adalah UndangUndangDarurat Nomor 11 tahun 1957, Perpu Nomor 8 tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 tahun1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon,maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 tahun 1957, Perpu Nomor 8 tahun 1959dan Perpu Nomor 27 tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secara Lex Specialis,ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor

Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2012Bahwa Kontrak Karya merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatursecara khusus dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer), namunmerujuk pada Pasal 1338 KUHPer, yang dikenal dengan asas kebebasanberkontrak, yaitu bahwa perjanjian tersebut menjadi hukum dan mengikat bagipara pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan telahmenandatanganinya;Bahwa Pemohon Banding tidak mempersoalkan besarnya pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik

Putusan Nomor 81 1/B/PK/PJK/2012e Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;e Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara

adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerahdan peraturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelisberpendapat seharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndangPajak Daerah sebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;e Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

MIAN yang telah ada sejak tahun 2006 ;e Bahwa dalam pengangkutan pasir pihak desa memang ada pungutan sebesar Rp15.000,00 untuk setiap truk yang lewat didesa selain itu juga ada pemungutanretribusi yang dilakukan oleh pihak PEMDA sejak tahun 2009 tempatnya berdekatandengan penarikan pungutan desa tetapi tidak tahu pungutannya tersebut untukapa ;e Bahwa sepengetahuan saksi, truktruk yang mengangkut pasir tersebut lalu masuk kedalam penimbangan pasir di Desa Madurejo akan tetapi saksi tidak mengetahui

Putro Utomo danmempekerjakan 50 orang karyawan ;e Bahwa harga 1 rit pasir truk gandeng sekitar Rp. 600.000,00 sedangkan 1 ritpasir truk % sekitar Rp.90.000,00 : e Bahwa sebelum tahun 2004 harga 1 rit pasir truk gandeng sekitar Rp.160.000,00 sedangkan harga 1 rit pasir truk % sekitar Rp. 50.000,00 :e Bahwa pada tahun 2004 terjadi perubahan harga pasir ini dikarenakanadanya pungutan timbangan pasir dan pungutan pajak yang dilakukan olehPT.

Mutiara 59e Bahwa nilai pungutan untuk timbangan pasir yang dilakukan oleh PT.Mutiara Halim senilai Rp. 5.000,00 perton dan pungutan pajak senilai Rp.1.000,00 per ton ;e Bahwa pungutan tersebut memberatkan karena pungutan tersebut nilainyaterlalu tinggi dan tidak jelas uang itu untuk keperluan apa ;e Bahwa setiap truk yang mengangkut pasir harus melalui timbangan milikPT. Mutiara Halim untuk ditimbang berapa jumlah pasir yang diangkut danselanjutnya membayar sejumlah uang kepada PT.

timbanganpasir dan pungutan pajak yang dilakukan oleh PT.

Mutiara Halim ;Bahwa nilai pungutan untuk timbangan pasir senilai Rp. 5.000,00 per ton dan pungutanpajak senilai Rp. 1.000,00 per ton sedangkan untuk pasir yang hanya diangkut didalamkota dikenai pungutan untuk timbangan pasir senilai Rp. 3.000, 00 perton ; 60e Bahwa setiap truk yang mengangkut pasir pada waktu itu diwajibkan untuk masuktimbangan ; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yaitu:1 Dra.

Pal batas bidang tanah .Bahwa terkait dengan masalah biaya yang menjadi beban pemohon, dalamsosialisasi tersebut dilakukan pembahasan untuk melakukan pungutan kepadamasingmasing pemohon dan dari hasil pembahasan masingmasing kepala desa/ perwakilan yang hadir, bahwa setiap pemohon dikenakan pungutan biayasebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) /persil dan dari jumlah itusebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) / persil diserahkan kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk biaya

I Gusti Ayu Rosita Dewi (staf pada KantorPertanahan Lombok Barat) untuk disimpan dan dicatat, sedangkan sisanyadipegang atau dikuasai oleh Winardi, S.Sit.Bahwa dari catatan penerimaan dan pengeluaran uang hasil pungutan dari parapemohon sebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yang dibuatoleh sdri I Gusti Ayu Rosita Dewi diketahui bahwa ketika uang pungutan baruditerima dari beberapa desa dengan jumlah Rp. 48.925.000, (empat puluh11delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah

Sit.Bahwa dari catatan penerimaan dan pengeluaran uang hasil pungutan dari parapemohon sebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yang dibuatoleh sdri I Gusti Ayu Rosita Dewi diketahui bahwa ketika uang pungutan baruditermma dari beberapa desa dengan jumlah Rp. 48.925.000, (empat puluhdelapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas permintaan dariterdakwa Ir. EDI KUSDIANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat dana tersebut dikeluarkan untuk keperluan :1.

Pal batas bidang tanah .Bahwa terkait dengan masalah biaya yang menjadi beban pemohon, dalamsosialisasi tersebut dilakukan pembahasan untuk melakukan pungutan kepadamasingmasing pemohon dan dari hasil pembahasan masingmasing kepala desa19/ perwakilan yang hadir, bahwa setiap pemohon dikenakan pungutan biayasebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah) /persil dan dari jumlah itusebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) / persil diserahkan kepada KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk biaya

Sit.Bahwa dari catatan penerimaan dan pengeluaran uang hasil pungutan dari parapemohon sebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) yang dibuatoleh sdri I Gusti Ayu Rosita Dewi diketahui bahwa ketika uang pungutan baruditerima dari beberapa desa dengan jumlah Rp. 48.925.000, (empat puluhdelapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas permintaan dariterdakwa Ir. EDI KUSDIANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat dana tersebut dikeluarkan untuk keperluan :1.

Denganmenggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, makapotensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai adalah isi/Bks Tanf Cukai ah ish Total NilaiC ukaiNo M erek J enis 7 Spesitk per ste am Yang Seharus maa Batang q Dibayar1 SATU TW SKT GOL ill Bb Ap Do 7,600 BP4800 Ap PD 460,000 Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesarRp12.480.000,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Riburupiah)(2) Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentangPajak

Daerah dan Retribusi Daerah, adapun perhitungan Pajak Rokokmenurut pasal 29 adalah dengan mengkalikan tarif efektif (10%)dengan nilai cukai rokok, maka perhitungan Pajak Rokok adalahsebagaiberikut:Sehi Total NilaiC ukaiYang SeharusnysDibaryar1248,000bi/Bks(B tg): , . woe a: PF ajakNo M erek J enis Total NilaiC ukai Flokok 1 JSATU TUWJIU SET GOL Ill i Rp PD 480,000 D% Rp ngga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah sebesarRP1.248.000,00 (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah

Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis SigaretKretek Tangan berdasarkan 146/PMK.010/2017 tentang Tarif CukalHasil Tembakau adalah Rp.400,00 (tujuh ratus rupiah) per batang.Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:Hal. 6 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

Tarif Total PPN: si/Bks ) umlah J umlah HJ E per HT YangNo Merek Jenis (Btg) (Bks) Batang Batang 2 P cohamsnyaHT aDiba yar1 JSATUTUU SKT GOL Ill 5 7,800 E4s800 Rp 400 OP Ap 4,542,720 Sehingga pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayaradalah Rp4.542.720,00 (empat juta lima ratus empat puluh dua ributujuh ratus dua puluh rupiah;Sehingga total secara keselurunhan kerugian pada pendapatan negara,akibat perbuatan terdakwa berupa Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokokdan PPN Hasil tembakau (poin 1

Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:Hal. 11 dari 19 halaman, Pts.Perk. No.84/Pid.Sus/2019/PTBGL.

apabila padasaat persetujuan Kontrak Karya tersebut ditanda tangani ketentuan mengenai pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak ada, kalaupun quadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada10saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak ataupungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebihbesar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan

padasaat itu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No.34 Tahun 2000 yang merupakanperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah pada saat kontrak karya ditandatangani tahun

1986 adalah UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerahquadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidak bertentangandengan UndangUndang

Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2001tentang Pajak Daerah;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintahdengan Pemerintah, karena itu Kontrak Karya masuk dalam golongan hukumprivat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum

SYARIFUDIN MAMANG Als SYAFRUDIN Bin MAMANG dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yangsebenarnya dihadapan Penyidik;Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian pungutan liar disertai denganpengancaman pada tanggal 07 Februari di Pelabuhan Jetty PT BayanResources Tbk di Kec Muara Ancalong kab Kutim;Bahwa pekerjaan Saksi sebagai External Officer di PT Bayan ResourcesTbk dan tugas Saksi mengurus masalah

sosial terhadap masyarakat diwilayah Perusahaan PT bayan Resorces Tbk;Bahwa adapun yang menjadi korban dari pungutan liar yang dilakukanoleh Para Terdakwa tersebut adalah crew Kapal TB Mitra Anugerah 09yang dipimpin oleh Kapten Sdr Bambang Sunaryo;Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN SgtBahwa Saksi mengetahuinya dari kapten kapal TB Mitra Anugerah 09 SdrBambang yang sedang melakukan kegiatan operasional di Desa SenyiurKec Muara Ancalong Kab Kutim;Bahwa Saksi mengetahui pelaku pungutan

ABDUL SALAM Als SALAM Bin RAKIBAN (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yangsebenarnya dihadapan Penyidik;Bahwa Saksi menerangkan kejadian pungutan liar disertai denganpengancaman pada tanggal 07 Februari di Pelabuhan Jetty PT BayanHalaman 11 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN SgtResources Tbk di Kec Muara Ancalong kab Kutim wekitar pukul 21.00WITA;Bahwa Saksi mengetahui karena

pada hari Senin, tanggal 10 Februari2020 sekira pukul 07.00 WITA di hubungi Kapten TB Mitra Anugerah 09Sdr Bambang kalau ada pungutan liar disertai dengan pengancaman,kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Management PT DannyRaya Samudera Line;Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa pelakunya yang melakuanpungutan liar dan pengancaman tersebut;Bahwa dari keterangan kapten Kapal TB Mitra Anugerah 09 Sdr Bambangyang diminta pelaku berupa bahan bakar jenis solar;Bahwa dari keterangan Kapten

JEMARI ENG Bin MUHAMMAD TAHIR (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yangsebenarnya dihadapan Penyidik;Bahwa menerangkan ada kejadian pungutan liar disertai denganpengancaman pada tanggal 07 Februari di Pelabuhan Jetty PT BayanResources Tbk di Kec Muara Ancalong kab Kutim wekitar pukul 21.00WITA;Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.00WITA mendapat informasi

Banding diterima di SekretariatPengadilan Pajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) harisehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuanPasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 018/MK/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yangmasih harus dibayar sebesar Rp 266.279.805,00 dan 50%nya adalahsebesar Rp 133.139.903,00 dan dalam berkas bandingnya PemohonBanding melampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan imporberupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor(SSPCP) sebesar Rp 266.282.000,00 pada tanggal tanggal 18 Agustus2011;bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihanpungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidakpernah hadir dalam persidangan dan

Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Terdakwa Kiki Rizky Dwi Putra Anggai tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanasebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair,membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, dengan mendasaripertimbanganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perbuatan TerdakwaKiki Rizky Dwi Putra Anggai, meminjamkan uang pungutan pajakpenghasilan (PPh),PPN dan pajak lainnya kepada pimpinannya yang

Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tidakmenyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnyake rekening kas Negara oleh karena uang wajidb pungutan pajakpenghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya tersebut telah dipinjam dandigunakan oleh JUPIARDI BUNAK selaku Sekretaris Desa digunakanuntuk kegiatan desa yang tidak terdaftar dalam RAB dan keterangantersebut di akui di dalam persidangan dan selanjutnya uang tersebutdipinjaam dan dipakai oleh Almarhum SUPARDI selaku

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa KikiRizky Dwi Putra Anggai, meminjamkan uang pungutan pajakpenghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinananya yanglebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh JUPIARDI BUNAKselaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk kegiatan desa yang tidakterdaftar dalam RAB dan dipinjam atau dipakai oleh Almarhum SUPARDIselaku Kepala Desa (Sangadi) dan dipinjam atau dipakai oleh HERIKISWANTO TAMPOI selaku Kepala Urusan Pemerintahan

, makaperbuatan tersebut lebih tepat dan harus dipandang sebagaiperbuatan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan karenajabatan atau kedudukan terdakwa, sebab seharusnya selakuBendahara Desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya secarabenar yaitu menyetorkan pungutan pajak penghasilan (PPh), PPN danpajak lainnya ke rekening kas Negara dan harus berani menolak untukmeminjamkan uang tersebut meskipun oleh pimpinan dan temansekerjanya sendiri;8.

Bahwa oleh karena Unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi danterbukti, sehingga unsurunsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi,maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;10.Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa KikiRizky Dwi Putra Anggai, meminjamkan uang pungutan pajakpenghasilan (PPh), PPN dan pajak lainnya kepada pimpinananya yanglebih tinggi yaitu yang dipinjamkan atau dipakai oleh JUPIARDI BUNAKselaku Sekretaris Desa yang digunakan untuk

Pemungut PajakPenghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatur sebagaiberikut:Pasal 1:Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :7.

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk olehDirektur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untukkeperluan industri atau ekspor mereka dari pedagangpengumpul:Pasal 2 ayat (1):Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1348/B/PK/PJK/2017c.

Badanbadan tertentu untuk memungut pajak dari WajibPajak yang melakukan kegiatan di bidang impor ataukegiatan usaha di bidang lain;(2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, danbesarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan;(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memilikiNomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratuspersen) daripada tarif yang diterapkan

terhadap Wajib Pajakyang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK03/2008 tentangPerubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor254/KMKO3/2001 tentang Penunjukan Pemungut PajakPenghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta TataCara Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatursebagai berikut:Pasal 1 :Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektorperhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yangditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka daripedagang pengumpul;Pasal 2 ayat (1):Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1348/B/PK/PJK/20174.3.4.4.Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkansebagai berikut:c.

untuk bertemu di dekat loketMurek Muaradua, setelah bertemu terdakwa dan saksi Ersan Juanda Bin Muhammad Lakoni (Alm), Saksi ErsanJuanda Bin Muhammad Lakoni (Alm) meminta uang sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluh juta rupiah) kepadasaksi Sadini bin Tuamin dan jika saksi Sadini Bin Tuamin tidak memberikan uang yang diminta terdakwa dan saksiErsan Juanda Bin Muhammad Lakoni (Alm) tersebut, saksi Ersan Juanda Bin Muhammad Lakoni (Alm) akanmenyebarkan berita saksi Sadini Bin Tuamin telah melakukan pungutan

untukbertemu di dekat loket Murek Muaradua, setelah bertemu terdakwa dan saksi Ersan Juanda Bin Muhammad Lakoni(Alm), Saksi Ersan Juanda Bin Muhammad Lakoni (Alm) meminta uang sebesar Rp. 40.000.000, ( empat puluhjuta rupiah) kepada saksi Sadini bin Tuamin dan jika saksi Sadini Bin Tuamin tidak memberikan uang yang dimintaterdakwa dan saksi Ersan Juanda Bin Muhammad Lakoni (Alm) tersebut, Saksi Ersan Juanda Bin MuhammadLakoni (Alm) akan menyebarkan berita saksi Sadini Bin Tuamin telah melakukan pungutan

OKU Selatan.v Bahwa benar kejadian bemrula pada pada Sabtn tanggal 11 Februan 2017, pada saat saksi yang diajakoleh saksi Sangkut kerumah saksi Sangkut, karena ada terdakw a dan saksi Feri Yantoni yang inginbertemu dengan terdakwa di rumah saksi Sangkut.vy Bahwa benar setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Feri Yantoni, terdakwa dan saksi FeriYantoni mengaku wartawan kepada saksi, kKemudian terdakwa dan saksi Feri Yantoni kepada saksi bahwasaksi telah melakukan pungutan liar kepada 18 (

OKU Selatan.Bahwa benar pada saat itu saksi Sadini mengaku kepada terdakwa bahwa benar saksi Sadini adamelakukan punggutan uang terhadap anggota kelompok tani dan uang tersebut telah diserahkan kepadasdr Yansi selaku uang terimakasih.Bahwa benar terdakwa mengetahui pungutan tersebut dari anggota kelompok tani yang telah terdakwatemui sebelumnya dan yang terdakwa tidak tahu namanya.Bahwa benar terdakwa menyarankan kepada saksi Sadini untuk mcngembalikan uang tersebut dan saksiSadini menyanggupinya

uang kepada anggota kelompok Tani PujoRahayu dan telah memberi uang kepada sdr Yansi selaku petugas PPL untuk menebus bibit jagung dan mesinperontok jagung.Bahwa tidak benar saksi Sadini melakukan pungutan terhadap anggota kelompok tani akan tetapi anggotakelompok tani telah melakukan musyawarah untuk mengumpulkan uang dan uang tersebut digunakan untuksyukuran makan makan karena kelompok tani Pujo Rahayu telah mendapat bantuan mesin perontok jagung danbibit jagung secara cumacuma tanpa membayar

Bahwa benar di Desa Wonosari memang ada pungutan portal sejakkapan pungutan tersebut terjadi saksi tidak tahu persis dan Pungutan uangportal tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Ketua BPD. Bahwa Pungutan uang portal tersebut terjadi di Jalan Tambang PT.Karya Mitra Sejati (KMS) ikut Desa Wonosari, Desa Mandura mangun Gajahdan Desa Wotanmas Gedong ketiga Desa tersebut ikut Kec. Ngoro Kab.Mojokerto. Bahwa untuk Desa Wonosari yang melakukan punggutan uangportal adalah Sdr.

Bahwa sistem pelaporan uang hasil pungutan portal tersebutdilakukan dengan cara para pemunggut (Sdr. MOCH ALI dan Sdr. MULYONO)melaporkan dan menyerahkan uang hasil pungutan kepada Kepala Desakemudian setiap tahunnya kepala Desa kepada BPD melalui LaporanKeterangan Pertanggungjawaban.

Kab Mojokerto sendirikarena pada saat memberi laporan pertanggungjawaban tidak pernahmenunjukkan uang hasil pungutan portal tersebut. Bahwa sebenarnya sudah banyak Perangkat Desa yangmengingatkan Terdakwa MUH YASIN HASYIM, S.E selaku Kepala DesaPutusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.23 dari.56Wonosari Kec. Ngoro. Kab Mojokerto untuk menyerahkan penyimpanan uanghasil pungutan portal tersebut kepada bendahara akan tetapi usul dan saranperangkat Desa tidak pernah dihiraukan.4.

Kab Mojokerto yang diduga menerima uang dari pungutan liardalam penarikan portal terhadap Truck pengangkut material dari PT Wira BumiSejati yang masuk/melewati Desa Wonosari Kecamatan Ngoro KabupatenMojokerto.

Kab Mojokerto yang diduga menerima uang dari pungutan liardalam penarikan portal terhadap Truck pengangkut material dari PT Wira BumiSejati yang masuk/melewati Desa Wonosari Kecamatan Ngoro KabupatenMojokerto. Bahwa alasan keberadaan saksi di TKP melaksanakan Penyelidikandugaan pungutan liar dalam penarikan portal terhadap Truck pengangkutmaterial dari PT Wira Bumi Sejati yang masuk/melewati Desa WonosariKecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

Penetapan sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidanakorupsi berupa penyalahgunaan pengelolaan keuangan danaAPBDes yang bersumber dari dana pungutan portal Desa SimpangEmpat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Talah Laut sejak bulan April2014 s/d Maret 2015, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo.

Pili.Pelaihari oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, termuatdalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014, Nomor314, tanggal 06 April 2014.Melalui peraturan desa ini di antaranya ditetapbkan sumberpendapatan desa dari penggunakan fasilitas dan sarana jalan desadan besarnya pungutan.3.3.

desa tersebut dari hasil desa sendiri ;Bahwa setahu saksi, masuknya pungutan desa itu tidak menjadi kasNegara ;.

portal adalah LPM ;Bahwa setahu saksi, hasil pungutan portal rencananya akandipergunakan untuk kegiatan desa, sosial namun saksi tidak mengetahuisiapa saja yang menerima hasil pungutan portal tersebut yang saksiketahui hasil dari pengutan portal tersebut ada insentif untuk ketua RT,kepala desa, ketua LPM maupun untuk sosial dan keagamaan ;Bahwa tujuan LPM tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan danpemberdayaan masyarakat ;Bahwa setahu saksi, sekarang keberadaan kepala Desa Simpang EmpatSungai

secara Administrasi, akan tetapi kulturmasyarakat desa belum sama dengan di Pemerintah Daerah, yang perludiperhatikan bahwa pungutan itu harus dipergunakan untuk keperluandesa dan kalau terbukti ada penyimpangan oleh oknum desa itu yangboleh diproses secara pidana ;Bahwa menurut pendapat ahli, di desa sering ada pungutan, asalpungutanpungutan itu untuk kepentingan masyarakat desa dansepanjang bisa dibuktikan untuk kepentingan masyarakat desa ;Bahwa menurut pendapat ahli, kalau terjadi penyimpangan

Bahwa selama berlangsungnya sewamenyewa ini, semua pihak,pungutan, kontribusi dan biaya lain yang timbul sesuai Land LeaseAgreement/Perjanjian sewamenyewa tanah tertanggal 28 Desember2004 menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Penyewa/Tergugat,juga terhadap biaya pemekaian listrik dan telepon harus dibayar olehpihak Kedua/Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4Perjanjian sewamenyewa tersebut.

Bahwa semua biayabiaya yangtimbul termasuk biaya pungutan kontribusi yang seharusnya menjaditanggungan pihak Penyewa/Tergugat sesuai Pasal 4 Perjanjian sewamenyewa, justru dibebankan kepada Penggugat dari sejak tahun 2007hingga saat ini, dengan demikian telah terjadi pengingkaran/kelalaiandari Tergugat terhadap Perjanjian sewamenyewa ini;.

Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah yang dibangun diatastanah yang disewa dari Penggugat telah menimbulkan permasalahanyang antara lain yaitu, tidak pernah dibayarnya pajak bumi danbangunan atas tanah beserta bangunan diatasnya, pungutan dariDesa, kontribusi dan biaya lain yang timbul yang disewa terhitungsejak tahun 2004 sampai saat ini dibebankan kepada Penggugat,disamping itu juga dengan kehadiran orangorang asing yang tidakHalaman 4 dari 13 halaman Put.No.129/Pdt/2017/PT.DPSSALINANPenggugat

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atas pajakbumi dan bangunan beserta biayabiaya lainnya termasuk biayatangihan listrik, dan biayabiaya pungutan lainnya atas tanah yangdisewa oleh Tergugat yang diatasnya berdiri bangunan kuranglebih sebesar Rp. 84.149.168, (delapan puluh empat juta seratusempat puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) daritahun 2007 hingga saat ini kepada Penggugat terhitung sejakputusan ini diucapkan;4.

Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Lumajang membentuk Tim Kerja untukmemungut pajak Galian Golongan C dengan AnggotaTim kerja adalah seluruhnya dari Pegawai DinasPendapatan Daerah Kabupaten Lumajang yang meliputi3 (tiga) titik pemungutan yaitu di Kecamatan Tempeh,Pronojiwo dan Kecamatan Kunir ;Bahwa sasaran pemungutan pajak adalah kendaraanpengangkut pasir (sopir) dan bukan para penambangpasir di lokasi penambangan sedangkan pedomanbesarnya pungutan pajak yang akan dipungut oleh Timkerja adalah volume

DinasPendapatan DaerahKabupaten Lumajangmembentuk Tim Kerjauntuk memungut pajakGalian Golongan C,Anggota Tim kerja adalahseluruhnya dari PegawaiDinas Pendapatan DaerahKabupaten Lumajang yangmeliputi 3 (tiga) titikpemungutan yaitu diKecamatan Tempeh,Pronojiwo dan KecamatanKunir ;e Bahwa sasaranpemungutan pajak adalahkendaraan pengangkutpasir (sopir) dan bukanpara penambang pasir dilokasi penambangansedangkan pedomanbesarnya pungutan pajakyang akan dipungut olehTim kerja adalah volumekendaraan angkut

No. 302 K/Pid.Sus/2013untuk memimpin dan mengkoordinasi dalam melakukan pemungutanpajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang atau seksiPenagihan Pajak, Retribusi dan Pendapatan lainlain, sebagaimanatertuang dalam Pasal 36 huruf g danh:Seksi penagihan pajak, retibusi dan pendapatan lainlain mempunyaifungsi :Pelaksanaan penagihan atas pajak/retribusi daerah, PBB danpendapatan lainlain ;Penyetoran hasil pungutan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainlain ;Namun pada pada kenyataannya

Nyoto Sugiharto sebagai wajib pungutpajak pasir galian golongan C pada Tahun 2006 dan 2007 dengan SKNomor : 188.45/211/427/2006 tanggal 9 Januari 2006 dan SK Nomor :188.45/27/427.38/2007 tanggal 5 Januari 2007 untuk melaksanakanpenyetoran hasil pungutan pajak galian golongan C kepada PemdaKabupaten Lumajang dan hal tersebut merupakan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :51 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi OrganisasiDispenda Kabupaten Lumajang

Pasal3 huruf a menyebutkan bahwa : Kepala Dinas membantu Bupati dalammelaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan Daerah.Demikian juga Pasal 4 huruf : Kepala Dinas mempunyai fungsi membuatpenetapan surat keputusan dan menerbitkan perijinan sesuai kewenangannya.Keputusan Bupati tidak memberi kKewenangan menunjuk pihak ketiga sebagaiwajib pungut pajak guna melaksanakan penyetoran atas hasil pungutan pajakgalian c sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 g dan h Keputusan BupatiLumajang No

Keduanya menyanggah dan tidak terdapat bukti berupa tandaterima uang/kwitansi yang ditandatangani keduanya yang terungkap dimukapersidangan ;Bahwa Kepala / Perangkat Desa yang telah melakukan pungutan kepada masyarakatberjumlah Rp.877.549.500,00 mencari alasan pembenar seolaholah pungutan tersebutadalah anjuran dari Drs.

Keduanya menyanggah dan tidak terdapat bukti berupa tanda terimauang/kwitansi yang ditandatangani keduanya yang terungkap dimuka persidangan ;Bahwa Kepala / Perangkat Desa yang telah melakukan pungutan kepada masyarakatberjumlah Rp.877.549.500,00 mencari alasan pembenar seolaholah pungutan tersebutadalah anjuran dari Drs.

untuk kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun anggaran 2008,keseluruhan pungutan yang terkumpul berjumlah Rp.877.549.500,00 lalu yangdiserahkan kepada Drs.

dana dari masyarakat penerima manfaat olehKepala/ Perangkat Desa untuk kegiatan redistribusi tanah obyeklandreform tahun anggaran 2008, keseluruhan pungutan yangterkumpul berjumlah Rp.877.549.500,00 lalu yang diserahkan kepadaDrs.