Ditemukan 561 data
PURNA NUGRAHADI, S.H.
Terdakwa:
WALUYO PRASETYO Bin AHMAD KHOLIDI
160 — 15
Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwatersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);Kalau a, b, dan c secara hukum terbuktii, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatunkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti,maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;Menimbang, bahwa dengan demikian, barang siapa lebih tepatdipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanyameneliti
71 — 13
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebin dahulu, jika dakwaanPrimair terbuktii maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perludipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan primer tidakterbukti, maka dakwaaan subsidair dan seterusnya harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggarPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., setiapperbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun dalam pasalpasal yangmengatur tindak pidana tersebut, kata melawan hukum tidak tercantum secaraeksplisit;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmembebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, karena alasan bagian inti delikmemperkaya diri sendiri tidak terbuktii Bahwa jumlah uang sebesarRp213.517.798,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas ribu tujuhratus sembilan puluh delapan Rupiah), adalah jumlah yang signifikan untukdapat
77 — 33
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah diuraikan dan dipertimbangkandalam pertimbangan mengenai dakwaan Kesatu primair dan telah terbuktii maka dalammempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Kesatu subsidair ini pertimbangantersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidairr,maka unsur setiap orang telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad. 2.
53 — 20
MAKA dari peristiwa hukum yangmendasari perkara gugatan gonogini yang tidak ada sanggahanya dandiakuinya maka perkara tersebut dianggap sebagai fakta hukum yangtelah terbuktii SEBAB sebuah pengakuan ada atau tidak adatanggapan/sanggahan sudah merupakan alat formal dan tidak lagimemerlukan pembuktian dan kesaksian lagi.3.
96 — 48
kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan sebagaimana tersebut di atas,maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer dan jikadakwaan primer tidak terbukti, Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaansubsidair dan demikian pula jika dakwaan subsidair juga tidak terbukti, barulahMajelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, namun sebaliknya jikadakwaan primair telah terbuktii
43 — 10
Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwatersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader); Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenispidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyatasebaliknya secara hukum tak terbuktii maka demi hukum pula terdakwaharusdibebaskan; 522 n eee eenMenimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan
45 — 13
Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwatersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader), Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenispidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyatasebaliknya secara hukum tak terbuktii maka demi hukum pula terdakwaharusdibebaskan; 555 eon en ene eenMenimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di
56 — 25
Oditur Militer berpendapat bahwa unsur ke2 :Dengan sengaja, telah terbuktii secara syah dan meyakinkan dan tidakterbantahkan.Oditur Militer mengungkap kembali unsur ke3 : Merampas nyawa orang lain,yang terungkap di persidangan, nomor urut 1 sampai dengan 12 sama denganyang diuraikan pada tuntutan.
92 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1850 K/Pid.Sus/2016dakwaan Primair telah terbuktii maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat cukupalasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwadan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumserta membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kendari Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PT.KDI., tanggal 20 April2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
245 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 1995 dan Pasal 50 ayat(1) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun2007, pemegang saham yang sah dalamPerseroan, hanya pemegang saham yang terdaftarnamanya dalam Daftar Pemegang Saham (DPS);Ternyata dan terbuktii nama Go Soe Loet tidakterdaftar namanya dalam DPS PT. SJA. Olehkarenanya pendapat atau pertimbangan Judex Factiyang menyatakan Go Soe Loet pemilik seluruh sahamPT.
88 — 19
diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalambentuk dakwaan subsidaritas, maka dakwaan primair harus dibuktikan lebih dahulu, jikadakwaan primair tidak terbuktii
65 — 10
diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalambentuk dakwaan subsidaritas, maka dakwaan primair harus dibuktikan lebih dahulu, jikadakwaan primair tidak terbuktii
95 — 36
meliputi atas diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Para Terdakwa, maka unsursetiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakantidak terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaanprimair tidak terbuktii
65 — 22
Pasal64 Ayat (1) KUHP telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena kesemuanya unsurunsur perbuatan dalamdakwaan subsidair telah terbuktii maka terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian nota pembelaan Penasihat HukumTerdakwa
662 — 274
Hal tersebut telah disidik oleh penyidik Bareskrim Poln dimana hasil penyidikan tidak terbuktii adanyapembayaran yang terangHal 128 dari 267 Hal Putusan No. 221/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Seldan nyata sebagaimana yang digambarkan dalam klausula Akta No. 41 s/d 48 tersebut Oleh karena itu,Akta No. 41 s/d 48 tanggal 5 Nopember 2009 tersebut cacat hukum, harus batal demi hukum, dan tidakmemiliki kekuatan hukum.i.
95 — 182
oleh Terdakwa sendiri dalam notapledooi atau pembelaan secara panjang lebar, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa DakwaanPrimair Penuntut Umum Terdakwa tidak Terbukti oleh karena Unsur SecaraMelawan Hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapat denganPenasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, walupun berbedamengenai unsur yang tidak terbuktii
85 — 14
Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwatersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenispidana yang hendak diatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyatasebaliknya secara hukum tak terbuktii maka demi hukum pula terdakwa harusdibebas kan; Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan
76 — 18
Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwatersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenispidana yang hendak diatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyatasebaliknya secara hukum tak terbuktii maka demi hukum pula terdakwa harusdibebas kan; Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim selanjutnya akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan
306 — 91
uitvoebaar bijvoorraad) harus disertail penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:Adanya pemberian jaminan yang nilainva sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat PertamaTanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta.Menimbang, bahwa bahkan Gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat beralasan dan terbuktii