Ditemukan 5818 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra films
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2013 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 21 Oktober 2013 — Drs. ANDOYO, SIP, MM ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
96 — 22
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas,Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
75 — 59
  • Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan.Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;99 66Menimbang bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi ini bersifatalternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salahsatu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 20-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 20 Agustus 2015 —
161 — 73
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lainadalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulanlainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 September 2013 — IR ARIEF WAHYUDI
94 — 49
  • Adapun yangberbentuk badan hukum an tara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum an tara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana terse but dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1336/Pid.B/2018/PN Pbr
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN RANGKUTI bin AHMAD NISA I RANGKUTI
252 — 71
  • adalah orang pribadiatau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasukpemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.Bahwa sesual pasal 1 angka 2 UU KUP, badan adalah sekumpulan orangdan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atauDaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 23 Desember 2015 — SUNDAHYATI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
57 — 30
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. BISMALINDA, M.Si Binti BAHTIAR;
101 — 36
  • Sarana yang ada padanya karena Jabatan atauKedudukan, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;153Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas mengenai kedudukan, maka berdasarkan pendapat dari:i:Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan Formil Korupsi diIndonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembagahukum privat seperti PT, CV, Firma
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
  • Seselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso.Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Ahli Politehnik terdapat kekuranganvolume kurang pasang pada pekerjaan terminal transit tioe B passo yakni.Bahwa saksi menyetujui hasil pemeriksaan bersama tersebut dan benar terdapatvolume kurang terpasang pada pekerjaan Terminal Transit Tipe B Passo.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai II telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma
    Reminal Utama Sakti an Rusadi Dorestia.Bahwa kegiatan penyemprotan anti rayap pada Terminal A Lantai III telah dikerjakanoleh Sub Kontrak ahli rayap dari Perusahaan Firma yang saksi lupa namanya yangberhubungan langsung dengan perusahaan tersebut adalah Direktur Utama PT.Reminal Utama Sakti saksi Amir Gaos Latuconsina, dengan nilai transaksi saksitidak mengetahuinya, serta saksi sendiri yang mendokumentasikan dengan Handphone saksi yang sudah saksi jual, hasil dokumentasi visual Ssudah saksi serahkanke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Juli 2013 — H. Cecep Miharja, vs H. SUPENDI, dk
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Firma & Partner,beralamat di Jalan Danau Batur II No. 6 Perum Dua, TangerangBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawan:1 H. SUPENDI, bertempat tinggal di Jalan Qodar Raya No. 34. PerumahanIslamic Villege, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, KabupatenTangerang;2 IDA FARIDA, bertempat tinggal di Cimone Rt. 005/009 Kelurahan Cimone,Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Abd.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
64 — 22
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 16 September 2014 — JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm)
56 — 19
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi,sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17) ;Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkanbahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama :JUMADI, AP Bin DAMAI (Alm) juga disebutkan tentang Identitas lengkapnya,sehingga dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - DIAH SOEMEDI
124 — 50
  • TheMaster Steel dan Effendy Komala sebagai Accouting, sedangkan TeddyMulaiwan saksi tidak mengetahui;e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Tim Buper, namunsepengetahuan saksi yang duduk di Tim Buper yang pertama yaitu: Iwan(Supervisor), Firma (ketuanya) Sugi dan Deni Supriyanto (anggota)kemudian Deni diganti oleh Lubis;e Bahwa sebelum mulai penyidikan tanggal 2 April, Diretorat Intel danPenyidikan sudah melakukan gelar perkara di lantai 4 kantor pusat yangdipimpin Yuli Kristiono dan Hario
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — MARGAN SALUM
108 — 90
  • Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 25-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 25 Maret 2013 —
46 — 13
  • Kondisi tanah ;Bahwa saksi adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang berbadan hukum Firma ;Bahwa saksi juga mempunyai kode etik Profesi yang Independen ;Bahwa menurut saksi siapa pun baik perorangan maupun Instansi dapatmengguganakan jasa Penilai Publik ini ;Bahwa menurut saksi didalam melakukan penilaian terhadap suatu obyek tanahtidak dikenal harga Bisnis atau nilai Bisnis ;Bahwa menurut saksi yang termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam melakukanpenilaian terhadap suatu obyek tanah adalah harga
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
62 — 12
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 6 Juli 2015 — Drs. HENRY MALINO SAMOSIR, Ap.
40 — 5
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
123 — 17
  • Tidaktermasuk ~Keuangan Negara dalam Undangundang ini ialahkeuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnyadiperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lainlain.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud denganperekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yangdidasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
126 — 73
  • bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orangmenurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasukkorporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu. atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas,Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum,misalnya Firma
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
114 — 28
  • The Master Steel,Effendy Komala sebagai Accouting, sedangkan Teddy Mulaiwan saksi tidakmengetahui;e Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Tim Buper, namunsepengetahuan saksi yang duduk di Tim Buper yang pertama yaitu: Iwan(Superviser), Ketuanya pak Firma (ketuanya) pak sugi dan pak Deni Supriyanto(anggota) kemudian pak Deni diganti pak Lubis;e Bahwa sebelum mulai penyidikan tanggal 2 April, Diretorat Intel dan Penyidikansudah melakukan gelar perkara di lantai 4 kantor pusat yang dipimpin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
674 — 382
  • No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli 2018;3 (tiga) lembar foto copy dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan menjalankan tugasNomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;2 (dua) lembar foto copy dokumen petikan keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentangHalaman 320 dari 445 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.
    No 035/FR.Law FirmA/II/2018, tanggal 3 Juli 2018;178) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen petikan keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 11/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011;179) 3 (tiga) lembar foto copy dokumen surat pernyataan menjalankan tugasNomor.W2.U1/6235/KP.04.09A//2011, tanggal 5 Mei 2011;180) 2 (dua) lembar foto copy dokumen petikan keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 91/DJU/SK/KP04.5/2/2016 tentangpengangkatan kembali hakim AD HOC pengadilan tindak pidanakorupsi tingkat