Ditemukan 5912 data
145 — 49
Rekonvensi No.2,4 harus dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi belum membayarutang pokok sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) namun menurutMajelis Hakim Banding, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapatdikategorikan sebagai debitur yang beritikad tidak baik/wanprestasi sebabTergugat Rekonvensi/Pembanding telah membayar kepada kasir PenggugatRekonvensi namun diambil/dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi karenaPenggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau mengembalikan Sertifikat Haki
122 — 89
amar putusanyang tidak sesuai dengan dokumen atau data yang ada ;Bahwa seorang PPAT adalah seseorang yang sudah memang lulus dalamujian PPAT beliau diangkat oleh kalau dahulu oleh Kepala Agraria kalausekarang Kepala BPN kemudian ada wadahnya untuk profesi tersebut danpengertian dari PPAT sendiri adalah seorang atau seseorang pejabatumum yang boleh membuat Akta Authentik akan tetapi perbuatannyaperbuatan hukum yang tertentu dalam arti misalnya dalam pembuatan hakatas tanah misalnya hak milik atau Haki
93 — 44
AB, tanggal 21 Agustus 2008, oleh Turut Tergugat dalam Kovensi/ Turut Tergugat dalam Rekovensi membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor :524 / Ahusen, gambar situasa Nomor : 375 / 1984 tanggal 8 September 1984,luas 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi) yang diterbitkan tanggal 10September 1984 yang terletak di JI.A.Yani Kelurahan Ahusen KecamatanNusaniwe Kota Ambon dan Sertifikat Haki Milik Nomor : 535 / Ahusen, GambarHal 31 dari 72 Putusan Nomor 43/Pdt/2017/PT.AMB.Situasi Nomor : 653 / 1984 tanggal
92 — 48
Hal ini jelas menurut majelis haki perbuatan para terdakwatersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan surat perintah tugas yang telah diterimaoleh para terdakwa berkaitang dengan kedudukan dan jabatan sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) /Aparatur Sipil Negara ( ASN ) pada Kantor Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Gianyar .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , hal ini jelasterdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yangberlaku atau dengan kata
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Drs. Muchdan Bakrie
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
Turut Terbanding/Penggugat II : CLEMENTINE SRI SWASTI
Turut Terbanding/Penggugat III : DEWI YUSMINA
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dra. LOIDE SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat V : MISTIANI SOEHARTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : IR. LINDA MULYANI
Turut Terbanding/Penggugat VII : M. S. SAKLARICA MULWANTO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : NURHAYATI
Turut Terbanding/Penggugat IX : SYIRIAWATI
Turut Terbanding/Penggugat X : SUSI SUSANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : TRIYANTI LITANINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XII : ZULAIKHA WIRTADJAJA
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ADJI D. SOENDJOTO, dkk
Turut Terbanding/Penggugat XIV : GDE JAYA USADHA
Turu
208 — 777
Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak ataubelum di haki dengan hakhak perseorangan dan dikuasaipernuh oleh Negara, maka jelas dapat dikatakan bahwa tanah aquo yang merupakan objek sengketa bukanlah tanah Negara, karenaorang tua Tergugat yaitu Mohammad Taher Bakrie memiliki tanahtersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli pada tanggal 1955 dariseseorang bernama Raden Hanafidengan Akta Jual Beli No. 147 yangdibuat oleh/ dihadapan
Pembanding/Tergugat I : Hj. Sakyan Binti alm. Harun
Pembanding/Tergugat IV : Tjut Suwarni Binti alm. T. Puteh Diwakili Oleh : H. T. Bustami Puteh Bin alm. T Puteh
Terbanding/Penggugat VII : Noza Riskan Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat V : Yuli Andayani Binti Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat III : Silfa Maidi Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat I : Rosfinar Binti Alm. Cut Ubit
Terbanding/Penggugat VI : Deni Hilmansyah Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat IV : Romi Deliyanda Bin Alm. M. Amin. AS
Terbanding/Penggugat II : Zulnaidy Bin Alm M. Amin. As
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat II : H. M. Yunus Bin alm. Harun
64 — 23
Begitu pula dengan kerugianimmateril sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yangdidalilkan Para Penggugat, selain tidak memiliki dasar hukum, jugabersifat fantastis yang lahir dari alasan yang tidak jelas ;Bahwa tindakan Tergugat Tertarik Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat menolak permohonan balik nama keduasertipikat objek jaminan hutang Sertipikat Hak Milik Nomor 52tanggal 18 April 1989 dan Sertipikat Haki Milik Nomor 451 tanggal17 Nopember 2003 ke atas nama Para Penggugat, sudah tepat
Terbanding/Tergugat I : Marasi Sianipar
Terbanding/Tergugat II : Lasber Sianipar
Terbanding/Tergugat III : Poltak Sianipar
50 — 28
36 dari 83 halaman Putusan Nomor 187/Pdt/2020/PT MDNMempedomani Hukum Acara Perdata yang berlaku Dan Patut Untuk DiKesampingkan ;Bahwa Posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwaTnidakan Tergugat Memenuhi syarat Formil Perbuatan Melawan Hukumadalah Posita yang berdasarkan Sesat Logika Tidak Jelas, karenanya Patutdan cukup Menurut Hukum untuk di Kesampingkan ;MENURUT YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNGTENTANG GANTI RUGI MATERIL HARUS TERPERINCI SEBAGAIBERIKUT : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 011 K/N/HAKI
47 — 59
Fotokopi Sertipikat Haki Milik Tanah Nomor 1659 atas nama Zaiful yangtelah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang telahdibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaranalat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan danternyata cocok bukti T.2;3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi No.
110 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat pertama dan kedua, maka bukti aslitersebut dapat dianggap sebagai novum dalam perkara permohonan peninjauankembali (PK);Dengan adanya buktibukti asli sebagai bukti baru ini terbukti bahwa seluruh dalildan bukti yang diajukan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat dalampersidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalahdalil dan bukti yang benar dan berdasarkan hukum serta tidak dapat dibantah lagi,oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/HaKI
161 — 55
Foto kopi Sertifikat Haki Milik No. 50/Lubang Buaya seluas 3.850 M2(bukti T.LILIV4) 5 22290 2 ono nnn nnn nnnn nee one ene ene5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 184/Lubang Buaya seluas 1.170 M2(Bukti T.LIILIV5) 5 === === 2 === === ==6. Foto kopi Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 16 Agustus 2011 dariPT.
422 — 248
kondisi keuangan(untung/rugi), kekayaan yang dimiliki, maupun perubahan ekuitas dansebagainya.Tindakan Tergugat Il tersebut di atas jelas sangat merugikan kepentinganPara Penggugat sebagai minoritas pemegang saham dalam Tergugat I.Bahwa sebagai Direktur yang mewakili Direksi menjalankan tindakankepengurusan, Tergugat ll mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat memiliki asset tak berwujud yang berupa merk dan logo blue bird yang telahterdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI
170 — 84
ER/68/55/81 tanpa mengkroscek kepadaSedahan setempat yang mengakibatkan sebagian obyek sengketa milikPENGGUGAT berhasil disertifikatkan oleh NANG SUARMI dan sekarangdikuasai dan di haki oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, sehinggasudahlah patut Camat Selemadeg ditarik sebagai pihak TERGUGAT Vdalam perkara a quo untuk dihukum untuk tunduk pada putusan a quoyang berkekutan hukum tetap ;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan ditarik sebagaipihak TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo karena setelahmengetahui
OKA REGINA
Terdakwa:
RAIMON . S.E BIN TAUFIK
138 — 56
Sesuatu tersebut baik berupabenda berwujud misalnya : mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, atau bendatidak berwujud misalnya : hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual(HAKI), maupun fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang (R. Wiyono,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, EdisiKedua, Maret 2009, Penerbit Sinar Grafika, halaman 9798).
Siti Nur Arbayah, SH.
Terdakwa:
RUDIANSYAH Bin MUSTAFA
53 — 9
- Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAKI ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
163 — 75
HUTAURUK & ASSOCIATES , beralamat dikomplek Jodoh Sguare II Blok CC No.05 Jl Raja Ali Haki-Sei Jodoh , Batam Kepri dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;M E L A W A N :- PT.
468 — 198
Internasional dan pendapat ahli yangmengacu Hukum Perdata Internasional bisa memberi kuliah dalambeberapa cabang misalnya saya memberi kuliah dalam mata kuliah, konpensikonpensi Perdata Internasional, transaksi bisnis Internasional, HPI;Bahwa benar berkaitan dengan konprensi hukum perdata Internasional, NegaraRepublik Indonesia telah menjadi peserta Konvensi New York dan Negara RepublikIndonesia telah menjadi Konvensi New York tahun 1948 kemudian menjadi pesertakonvensi kepada Wasinghton dibidang Haki
1749 — 1558
., ternyata adalah ahli dalam bidang ilmu Hak AtasKekayaan Intelektual dan pendapat pendapat yang diberikan di persidangan adakaitannya dengan HAKI in casu hak atas Merek, berpendapat bahwa merek adalahtanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nma, kata, huruf,angka susunan warna, dalam bentu 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut maka konsumensering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada
1.HANGRENGGA BERLIAN, S.H., M.H
2.NOVAN HARPANTA, S.H., M.H
3.ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.
4.HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
5.NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SURIADIN KOI HAJI ABDULRAHIM
66 — 40
Bahwa Terdakwa SuriadinKoi Haji Abdulrahim secara tidak sengaja bertemu dengan 2 (dua)orang ABK di Pantai Talise, ABK tersebut berbicara kepada TerdakwaSuriadin Koi Haki Abdulrahim sedang mencari sopir untuk mengantarke Makasar karena kapal milik ABK rusak di Ketong dan selama di PaluABK tersebut tersebut tinggal di rumah Pak Kater. Terdakwa SuriadinKoi Haji Abdulrahim pada tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul15.00 WITA ke rumah Pak Kater bersama ABK Kapal tersebut.
100 — 51
dalam gugatannya mengenaihutang sejumlah Rp. 13.083.700.000, (tiga belas miliar delapan puluh tiga juta tujuhratus ribu rupiah) terhadap Tergugat.Bahwa Tergugat hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uangkepada Para Penggugat sebesar Rp 3.853.080.000,(tiga miliyar delapan ratus limapuluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran olehTergugat dan saat ini hutang tersebut telah lunas.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.011K/N/Haki
136 — 49
Bahwa dengan uraian diatas mohon Majelis Haki m membertikan putusansebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDIN ALIAS DIDIN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar dakwaanm pertama pasal 15 jopasal 6 Perpu No.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadiUndangundang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindakpidana Terorisme;2. Menyatakan dakwaan da tiuntutan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umumterhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum;3.