Ditemukan 5837 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1720 — 2533
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1720 — 2533
saksi dilakukandengan terorganisir dan sistematis; Bahwa pada saat kejadian penyerangan terhadap saksi, saksisedang dalam penanganan perkara terkait suap kepada HakimMahkamah Konstitusi, yang dilakukan oleh tersangka Basuki Haliman,dan pada proses tersebut ada sedikit kehebohan karena ditemukanbukti catatan pemberian sejumlah uang yang diduga oknumoknumpenegak hukum, kemudian menjadi pembicaraan, bahkan adapenyidik dan penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi yangmenginformasi hal itu. kepada deputi
Register : 21-06-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY Tanggal 28 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : RADEN BAGUS EKA PERWIRA,S.H.,M.H
Terbanding/Terdakwa : Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO Alm
70 — 35
Terbanding/Terdakwa : Drs. HARYONO, M.Si Bin SUDJONO Alm
70 — 35
;
- Foto Copy Buku Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Asisten Deputi Urusan BUMD Deputi Bidang Sumber Pemberdayaan Dan Investasi Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah 2000;
- Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2016;
- Foto Copy Buku Rekapitulasi Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA CAHYA AGUNG Kabupaten Tulungagung Tahun 2017;
- Foto Copy Buku Rekapitulasi
Register : 11-07-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Tanggal 14 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FAJAR WIJAYANTO, S.H.
Terdakwa:
ARIF BAI POTO
67 — 47
FAJAR WIJAYANTO, S.H.
Terdakwa:
ARIF BAI POTO
67 — 47
Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- Mohamad Arief Syafii, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, tanggal 20 Desember 2019 di Cibinong;
- Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, pada Desember 2019 di Cibinong;
- Ade Komara Mulyana, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- Theresia Retno Wulan, Balai Layanan
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
SN JM79151073809 4B2 dengan kapasitas 700MB.Barang bukti No. 3075 dikembalikan kepada ANTONI.3076. 1 (satu) buah buku berwarna kuning muda, mengenai HasilPemeriksaan tahun anggaran 1998/1999 atas Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diUjung Pandang, nomor : 214/S/IIXIV.4/S/1999, tanggal : 18 Mei1999 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.3077. 1 (satu) buah buku berwarna hitam, mengenai Pedoman AkuntansiPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Asisten Deputi
UrusanBUMD Deputi bidang sumber pembiayaan dan investasi kantormenteri Negara otonomi daerah 2000.Barang bukti No. 3076 s/d. 3077 masingmasing dikembalikan kepadaBASTIAN LUBIS.Hal. 468 dari 1491 hal.
SN JM79151073809 4B2 dengan kapasitas 70OMB.Barang bukti No. 3075 dikembalikan kepada ANTONI.3076. 1 (satu) buah buku berwarna kuning muda, mengenai HasilPemeriksaan tahun anggaran 1998/1999 atas Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diUjung Pandang, nomor : 214/S/IIXIV.4/S/1999, tanggal : 18 Mei1999 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.3077. 1 (satu) buah buku berwarna hitam, mengenai Pedoman AkuntansiPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Asisten Deputi
UrusanBUMD Deputi bidang sumber pembiayaan dan investasi kantormenteri Negara otonomi daerah 2000.Barang bukti No. 3076 s/d. 3077 masingmasing dikembalikan kepadaBASTIAN LUBIS.Hal. 933 dari 1491 hal.
UrusanBUMD Deputi bidang sumber pembiayaan dan investasi kantormenteri Negara otonomi daerah 2000.Barang bukti No. 3076 s/d. 3077 masingmasing dikembalikan kepadaBASTIAN LUBIS.3078. 1 (satu) bundel copy yang berisi : Quotation PT.Intraparr Nusantara,No. 01494/Q/VI/09 Tanggal 16 Juni 2009, PO No. 01/POLAB/ec/VII/2009 Tanggal 09 Juli 2009 dan diterima oleh PT.
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
129 — 37
129 — 37
Komisaris akanmemberikan tanggapan, dan pemegang saham malakukanpembahasan, memberikan saransaran, kritik serta masukan tentangmasalahmasalah yang harus diwaspadai perusahaan pada tahun yangakan datang, dan selanjutnya pemegang saham memberikankesimpulan tentang rapat tersebut serta disetujui oleh PemegangSaham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Yang hadir dalam RPUSadalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Sahamdiwakili oleh Deputi Industri Primer dari Kementerian BUMN;Yang dimaksud dengan
BAMBANG ARI SETIONO, SE.Ak, CFr.A.Dibawah sumpah, ahli memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung;e Bahwa keterangan saksi didalam BAP benar dan tidak dipaksa ;e Bahwa sebelum di tandatangani BAP dibaca lebih dahulue Bahwa benar ahli bekerja di BPKP RI dengan jabatan sebagai Deputi dan Auditorpada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD BPKP RI ;e Bahwa benar
Register : 28-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 20 Juni 2016 — ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
189 — 118
189 — 118
H. .ADNAN MAHMUD selaku Ketua DPRD kepada WalikotaMakassar;2 (dua) lembar copy surat Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia Nomor S151/D.V.M.EKON/ XIV2006 tanggal 01 Desember 2006, perihal:Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerjasama PerusahaanDaerah dengan Pihak Ketiga, ditandatangani olehSUYONO DIKUN selaku Deputi Menko PerekonomianBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;3.
3075 dikembalikan kepada ANTONI;3076. 1 (satu) buah buku berwarna kuning muda, mengenai HasilPemeriksaan tahun anggaran 1998/1999 atas PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat Il UjungHalaman 484 Putusan Nomor 37/P1D/T PK/2016/FT .DKI.Pandang di Ujung Pandang No. 214/S/IXIV.4/S/1999 tanggal 18Mei 1999 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;3077. 1 (satu) buah buku berwarna hitam, mengenai PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), AsistenDeputi Urusan BUMD Deputi
JM79151073809 4B2 dengan kapasitas 700MB;Barang bukti Nomor 3075 dikembalikan kepada ANTONI;3076. 1 (satu) buah buku berwarna kuning muda, mengenai HasilPemeriksaan tahun anggaran 1998/1999 atas PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat Il UjungPandang di Ujung Pandang No. 214/S/IXIV.4/S/1999 tanggal 18Mei 1999 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;3077. 1 (satu) buah buku berwarna hitam, mengenai PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), AsistenDeputi Urusan BUMD Deputi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Juni 2016 —
67 — 27
67 — 27
SYAMHUDI.Bahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
153 — 31
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
153 — 31
Perhitungan Kerugian Negara atas PerkaraDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Meja Kursi Belajar SiswaSMAS/SMKS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya TahunAnggaran 2014.Bahwa Ahli menerangkan BPKP berwenang menghitung besarnyakerugian keuangan Negara atas permintaan instansi penyidik, hal iniberdasrkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 192 Tahun 2014Halaman 129 dari 260, Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Ptktentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 28huruf e menyatakan bahwa Deputi
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
753 — 796
753 — 796
., Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum,Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. JuandaNomor : 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16April 2015 dan surat tugas tertanggal 16 April 2015, Untuk TurutTermohon diwakili oleh kuasanya Setiawan Dwi Atmojo, S.H.
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Juni 2016 — SINANDAR NATA KUSUMA BIN SIDURAHMAN
109 — 51
109 — 51
SYAMHUDI.Bahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 2 Mei 2013 — - VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE
88 — 17
88 — 17
SUPRONI, Ak.di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa ahli sejak tahun 2006 s/d sekarang sebagai Akuntan, Auditor AhiMadya pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, Deputi BidangInvestigasi BPKP.Bahwa Dasar Ahli untuk melakukan Penghitungan Kerugian KeuanganNegara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaankeuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 adalahsurat tugas dari Direktur Investigasi
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
103 — 69
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
103 — 69
Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Hukum danPenyelesaiaan Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaHal 148 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN BglPemerintah (LKPP) nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan PemberiKeterangan Ahli disebutkan bahwa tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan Keterangan Ahliterkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuanyang berlaku.Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman padaPeraturan
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- AGUS SALIM, ST
275 — 69
275 — 69
Bahwa saksi bekerja selaku Manager/Deputi GM Operasional PTPermata Hijau. Bahwa saksi menerangkan tahu permasalahan dari Berita Acara SerahTerima.hal 55Bahwa, saksi menerangkan tahu lokasinya, untuk tanah kalau tidaksalah total luasnya + 19 Ha, berupa jalan, saluran, taman, sarana olehraga, sarana ibadah.Bahwa saksi menerangkan PT.
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
105 — 30
105 — 30
Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 65 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1Saksi Johansyah bin (alm) Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa, tindak pidana perbankan terjadi pada PT Bank Aceh cabangLhokseumawe dalam priode tahun 2007 s/d 2010;Halaman 61 dari 258 Putusan Nomor 79/Pid.B/2014/PN.Lsm.Bahwa, saksi berkapasitas sebagai Deputi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Juni 2016 — AHMADIN,ST Als ACHMADIN Bin KABRI
92 — 37
92 — 37
SYAMHUDI.Bahwa saat ini Ahli sebagai Kasubdit Barang dan JasaDeputiPengembangan Strategi dan Kebijakan Deputi Bidang PengembanganStrategi Dan Kebijakan LKPP;Bahwa sesuai Peraturan Kepala LKPP No 9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tatakerja LKPP, Subdit Barang dan Jasa mempunyaitugas menyiapkan konsep rumusan strategi, kebijakan, pedoman, dandiseminasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pelatihan.Bahwa Ahli memiliki sertifikat ahli pengadaan yang diterbitkan oleh
Register : 31-05-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
57 — 6
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
57 — 6
Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Nomor: S185/D5/01/2017 tanggal 15 Maret 2017.c. Surat Tugas Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor: ST97/D501/2017 tanggal 15 Maret 2017.d.
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
94 — 32
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
94 — 32
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasuS penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugiankeuangan negara dan pemberian keterangan ahli dan Pasal 3 dalammelaksanakan tugas
Register : 13-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 25 Januari 2017 — 1. PETRUS AMADOREN alias PETU
2. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA
57 — 220
57 — 220
Dijelaskan olehAhli bahwa Laporan Hasil Audit tersebut sudah sesuai pedomanpelaporan yang berlaku di BPKP, yakni Buku Pedoman PengelolaanBidang Investigasi yang diterbitkan Deputi Bidang Investigasi BPKP Tahun2005.Bahw menurut Ahli bahwa dalam Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara tersebut BPKP dapat bersikap independent dan obyektif, karnaauditor BPKP terikat pada standar audit yang menyatakan bahwa auditorharus bersikap independen dalam penugasannya.
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
162 — 94
162 — 94
Setelah itu menyusun laporan diteruskan ke Polda MalukuUtara yang dikenal dengan audit PPKN;Bahwa audit dengan tujuan tertentu menurut Ahli ketentuannyapedoman yang dikeluarkan oleh Deputi anti Regulasi BPKP di Jakarta,Untuk proyek pembangunan Mesjid Raya Sula sejak tahun 2006sampai tahun 2010 berdasarkan MoU antara Pemerintah Daerahdengan pihak Rekanan yang diketahui oleh DPRD hingga terbitpenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang danpenandatanganan Konitrak hingga tahun 2010 sudah diteliti
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
190 — 148
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
190 — 148
dokumenlingkungan hidup serta penilaian penerbitan izin lingkungan.Bahwa benar, sebagaimana dalam Lampiran Permen LH No 14 Tahun 2010, padatata laksana penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan (DPLH)Point 11 disebutkan yaitu: dalam hal DPLH telah selesai disusun olehpenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan maka :Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaianDPLH kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala InstansiLingkungan Hidup Provinsi atau Deputi