Galang Kota Batam dan saat ini telahdibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam, mendengar hal tersebut Saksi bersamasamadengan sdri. WINDA dan sdri.

WINA menuju Rumah sakit Otorita Batam untukmemastikan apakah benar korban adalah kakak kandung Saksi dan sesampainya disanadi kamar Jenazah telah banyak wartawan dan pihak KePolisian kemudian salah satuwartawan memperlihatkan foto korban, setelah melihat foto korban baru Saksi ketahuibahwa korban adalah kakak kandung Saksi dan salah seorang perempuan sekarattersebut adalah sdri.

Sekitar pukul 06.00 wib pihak kepolisian yang berpakaian dinaslengkap datang dan kemudian membawa saksi ke Rumah Sakit Otorita Batam.Bahwa Saksi mengenal ANDESMAR SIREGAR dan RITWAN PANGARIBUANpada awal bulan Maret 2014, pada saat itu saksi dan SUHAIMA mencari kerja di Batamdan bertemu dengan mereka.Bahwa ANDESMAR SIREGAR dan RITWAN PANGARIBUAN mengajak saksi danSUHAIMA hingga sampai ke Jembatan V Barelang dengan alasan jalan jalan danRITWAN PANGARIBUAN akan membayar hutangnya kepada saksi sebesar

Adam Mochtarselaku dokter pemeriksa dan berdasarkan keterangan saksi NURSIAH, bahwasanya ia pingsan /tak sadarkan diri pada saat di pukuli oleh terdakwa dan saksi RIDWAN SUSANTOPANGARIBUAN tersebut, dan atas lukaluka yang alami tersebut, Saksi NURSIAH sempatmengalami keadaan kritis dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, sehingga SaksiNURSIAH Tidak dapat bekerja, fakta ini dikuatkan dengan keterangan saksi MUHAMADTANG yang melihat saksi NURSIAH di Rumah sakit Otorita Batam yang saat itu

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2094 K.Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 662 PK/Pdt/1997 tanggal 15 April 1999;

Danau Toba Atas Tanah seluas 1.069.000 M2terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah tidak berkekuatan hukum;

Penggugat:
1.MUSDIN MANURUNG
2.BAGAON MANURUNG
3.ARLI MANURUNG
4.PAHARA MANURUNG
5.ESLINA SITORUS Alias Nai Jefri
Tergugat:
5.DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
6.Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
7.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
8.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
9.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
10.PEMERINTAH REPUBLIK

Masih di lokasi tersebut, yang kini digunakan ataudimanfaatkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia,Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan BesarMalaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Central Mulia Tower;Bahwa pembangunan di lokasi tanah milik Penggugat tersebutdikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Kuningan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KDKIJakarta) No.

Eigendom Verponding No. 7267 saat ini digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu Departemen Hak Azasi Manusia,Kantor Menteri Koperasi Usaha Kecil/Menengah, Kedutaan BesarMalaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center Mulia Towerdan pembangunannya dikelola oleh badan Pelaksana OtoritaKuningan;Bahwa ternyata Penggugat tidak diikutsertakan Departemen HakAsazi Manusia, kantor Menteri Usaha Kecil/Menengah, KedutaanBesar Malaysia, Kedutaan Besar Rusia dan Gedung Center MuliaTower dan Badan Pelaksana Otorita

Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentangPemberian Izin Usaha Tetap tanggal 6 Desember 2000(Bukti T14).

Bahwa selain bukti persetujuan tersebut di atas, izin usaha PemohonKasasi/Termohon masih berlaku, yaitu:1.Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 06 Desember 2000, berlakuselama 30 (tiga puluh) tahun yaitu. terhitung sejak perusahaanberproduksi komersial bulan September 2000 sampai dengan September2030;Bahwa akibat dari putusan Hakim yang tidak berdasarkan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2)UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modaldan Surat Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal 06 Desember 2000, maka Izin Usaha Tetap PT.Sintai Industri Shipyard akan berakhir sampai dengan bulanSeptember 2030;c. Bahwa selain PT. Sintai Industri Shipyard, masih ada perusahaan lainyang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapat pemegang sahamasing, antara lain PT. Holcim Indonesia;10.

berhasil, pemeriksaankeberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohonmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :Sebelum saya menjawab atau membantah pembanding BPR Harapan Bunda (yangmewakili) Kuasa Hukum sebelumnya saya ingin menceritakan riwayat keadaan yangsebenarnya.Saya adalah orang yang cacat fisik yang sedang menunggu ajal yang diponis dokterOrologi (Ginjal) dari Rumah Sakit Otorita

Sesuai kesimpulan HasilVisum Et Repertum No.62/RS.05.06/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 dari RSOtorita Batam yang ditandatangani oleh Dr.Riyo Firsan, dokter pemeriksa padaRS Otorita Batam;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Saksi Abdul Rahim dibawah sumpah pada

Nomor 2510 K/Pdt/2017Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berasal dari pembebasantanah yang dilakukan oleh Badan Otorita Panakukang yang dilakukanpada tahun 1974 dan buktibukti surat Para Penggugat yang diberitanda P.14 dan P.613 tidaklah terkait dengan objek sengketa a quo,sedangkan Para Tergugat memperoleh tanah atas dasar pembelianyang sah dari PT SMC yang sebelumnya berasal dari PT Timuramadan PT Timurama

peroleh atas dasar penggantian ganti rugi dariBadan Otorita Panakukang, maka penguasaan Para Tergugat atasobjek sengketa a quo adalah sah dan bukan merupakan perbuatanmelawan hukum; Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanyakesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku

harganya Rp. 500.000, lalu dijawab oleh saksi JOHARI Bin USMANsaya mau tapi besok pagi uangnya saya antar lalu pada hari minggu tanggal19 September 2012 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat daripelabuhan besar Moro menuju Batam dengan menumpang kapal Budi Jasadan sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sampai di SekupangBatam lalusaudara ENDRI (DPO) menghubungi terdakwa melalui 1 (satu) unithandphone merk Nokia seri 16612 warna hitam milik terdakwa dan berjanjibertemu di halte bus depan rumah sakit Otorita

Narkotika Golongan I dalam bentuktanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: e Awalnya pada hari minggu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 09.00WIB terdakwa berangkat dari pelabuhan besar Moro menuju Batam denganmenumpang kapal Budi Jasa dan sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sampai diSekupangBatam lalu saudara ENDRI (DPO) menghubungi terdakwa melalui1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 16612 warna hitam milik terdakwadan berjanji bertemu di halte bus depan rumah sakit Otorita

mengembalikan uang muka/Down Payment (DP) sebesarHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT BTNRp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa : PerihalTanggapan/Jawaban atas Somasi No : 284/SRAHH/XI/2019, tanggal 5Nopember 2019, Terbanding semula Tergugat telah mengakui tidak dapatmelakukan prestasinya disebabkan suatu keadaan yang berada diluarkehendaknya yaitu : Terbanding semula Tergugat tidak memiliki otorita

maupun biayalainnya ;Tergugat hanya mengambil apa yang telah menjadi haknya, danmenjalankannya sesuai UndangUndangnya dalam perjanjian kredittersebut ;Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat point 5bangka 5,6,7, dan 8, dengan itikad baiknya Tergugat akanmemberikan penyelematan kredit kepada debitur yang mengalamipenurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindari gagalbayar dengan memberikan reschaduling, reconditioning, maupunrestrukturisasi Sesual peraturan Bank Indonesia dan Otorita

JasaKeuangan (OJk).Namun, selain dari Tergugat tidak menerima permohonanRestrukturisasi secara nyata, permintaan dari Penggugat denganhanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.00, sampaidengan Rp. 1.500.000, tidaklah dapat diterima karena tidakmemenuhi persyaratan restrukturisasi yang diatur oleh Otorita jasaKeuangan (OJk).

mengandung tipu muslihat untuk memanfaatkan suatuHalaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN Btm15.16.17.18.keadaan.Bahwa Tergugat II menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat point5b angka 5,6,7, dan 8, dengan itikad baiknya Tergugat II akanmemberikan penyelematan kredit kepada debitur yang mengalamipenurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindari gagalbayar dengan memberikan reschaduling, reconditioning, maupunrestrukturisasi Sesual peraturan Bank Indonesia dan Otorita

Bahwa Tergugat II mewakili Tergugat dengan itikad baiknya akan memberikan penyelamatan kredit kepada Debituryang mengalami penurunan cashflow dengan faktor bisnis untuk menghindarigagal bayar dengan memberikan rescheduling, reconditioning maupunrestrukturisasi Sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan(OJK).

Namun Tergugat II mewakili Tergugat tidak menerima permohonanrestrukturisasi dikarenakan permintaan dari Penggugat dengan hanyamelakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) sampaidengan Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah dapat diterimakarena tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi yang diatur oleh Otorita JasaHalaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pat.G/2018/PN BtmKeuangan (OJK).

Bahwa Tergugat menyadari sesadar sadarnya atas tuduhan,yang dituduhkan oleh istri Tergugat,apa lagi Tergugat mendapattekanan ,teguran bahkan kemarahan besar dari bapak , ade danpaman Tergugat yang sangat pedas dan menyakitkan untukmengalah dan harus mengakui apa apa dengan tuduhan istriTergugat walaupun' tidak Tergugat lakukan , Tergugat jadi strestidak kuat mendapat tekanan itu dan Tergugat sempat dirawat2(dua) kali di Rumah Sakit Otorita Batam Namun dibalik tekananitu bagi Tergugat ada hikmahnya

persidangan secara resmi dan patut;Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan re/aas panggilanNomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm yang dibacakan di persidangan Termohontelah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTermohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undangundang;Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Otorita

Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dibayar pada saat setelahSurat Izin Peralinan Hak dari Otorita Batam selesai diproses. Rp 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) akan dibayar setelahlahan kavling tersebut sudah benarbenar dianggap selesai dari masalah( sudah bisa dibangun dan bebas dari bangunan/penghuni liar )Faktanya sampai dengan sekarang ini Tergugat belum membangun diataslahan kavling tersebut.6.

Adapun uraian dimaksud adalahsebagai berikut:1.Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah pemegang Izin HakPengelolaan yang telah memperoleh alokasi lahan secara sahdari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yangsekarang bernama Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam),sebagaimana berdasarkan dokumendokumen di bawah ini:a.

Kabur (Obscure Libel);Bahwa Penggugat di dalam gugatannya hanya menuduh Tergugat telahmelakukan kesalahan melanggar UndangUndang dan AAUPB akan tetapiPenggugat tidak menjelaskan secara rinci dalam gugatannya atau didalam alasanalasan mengajukan gugatan mengenai kesalahan Tergugatterhadap prosedural atau kekurangan persyaratan administrasi untukmengajukan sertipikat kepada Tergugat;Bahwa ternyata Penggugat juga telah meminta ganti kerugian materiilkarena Penggugat telah membayar uang wajib tahunan Otorita

Memang secara formil objek sengketa berupakeputusan tata usaha negara, namun dalam posita gugatan justrulebih menyoroti permasalahan keabsahan substansi objek sengketayang mana Penggugat juga merasa memilikinya;(6) Bahwa ternyata Terbanding (dahulu Penggugat) juga telahmeminta ganti kerugian materiil karena Terbanding (dahuluPenggugat) telah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)kepada BP Batam sesuai dalam posita gugatan halaman 34 dan 35serta mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991

Mengenai Ganti Rugi;Bahwa ternyata Termohon Kasasi/Terbanding (dahulu Penggugat) jugatelah meminta ganti kerugian materiil karena TermohonKasasi/Terbading (dahulu Penggugat) telah membayar Uang Wajibtahunan Otorita (UWTO) kepada BP Batam sesuai dalam positagugatan halaman 34 dan 35 serta mengutip Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 1991. Seperti yang tercantum dalam PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 1991, Pasal 1:Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Kelas II Patimban Pada Biro LPPBMN
2.2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban
3.3. Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor 173/Pdt.G/2020/PN Btmusaha tersebut macet dan semua barang dijual, namun kemana uanghasil penjualan usaha tersebut saksi tidak tahu; Bahwa sebelum ada perjanjian hutang piutang, rumah tersebut ditempatioleh para Tergugat dan setelah Para Tergugat berangkat ke Menado padatanggal 28 Desember 2016, rumah tersebut disewakan; Bahwa setahu saksi mengenai suratsurat rumah tersebut diserahkanoleh Tergugat kepada seseorang untuk proses pengurusan sertifikatdan pembayaran UWTO ( uang wajib tahunan otorita

Perkreditan Rakyat) tapi tidak bisa diambil; Bahwa menurut cerita Tergugat pembayaran menjadi ke BPR (BankPerkreditan Rakyat) adalah atas perintah Penggugat; Bahwa saksi telah membeli rumah tersebut dari para Tergugat secaradibawah tangan seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dansaksi sudah membayar sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) dan suratsuratnya tidak ada karena menurut para Tergugat,suratnya masih dalam pengurusan dan saksi hanya melihat Surat Hibahdari Otorita

dari Kantor Urusan Agama KecamatanXxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara NomorB.59/Kua.02.02.19/PW.01/02/2020, tanggal 17 Februari 2020 lalu olehHakim diberi tanda P.8;Bahwa, selain buktibukti tertulis, Pemohon dan Pemohon Il jugamengajukan saksisaksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahsebagai berikut:1.Saksi I, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut;Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak mereka karena saksisebagai Kepala dusun Otorita

Foto copy 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor: 107/SKEP/KAAT/IV/1992 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor Urut Lokasi : 107, diberi tanda bukti P13 ;14. Foto copy 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian No: 830/SPJ/KAAT/IV/92 tentang Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah AtasBagianBagian Tertentu.

Foto copy 1 (Satu) Rangkap Perubahan Surat Perjanjian No:09/AMDSPJ/KAAT/VII/1993 tentang Perubahan Surat Perjanjian TentangPengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Tanah Atas BagianBagianTertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam No: 830/SPJ/KAAT/IV/1992 tanggal 22 April 1992,diberi tanda bukti P16 ;17. Foto copy 1 (Satu) Lembar Clarification Data Nomor: 1293/APKD/92 Tanggal 3 Juni 1992, diberi tanda bukti P17;18.

dengan nomor: 01/PKK/SJ/1991 523/BTP/DIR/VIII/91, yangdidasarkan pada Surat Menteri Pekerjaan Umum kepada MenteriKeuangan RI dengan Nomor Surat : TN.0603.Mn/12 tanggal 3 Januari1991 perihal : Permohonan Persetujuan Tukar Bangun ( Ruislag ) TanahDepartemen Pekerjaan Umum yang terletak di kelurahan Rawalumbu,dan Kelurahan Sepanjang Jaya ;Bahwa tanah yang di Ruislag tersebut diperoleh karena pembebasantanah masyarakat pada tahun 1959 yaitu dalam ganti rugi genangan air ;Bahwa kemudian Perusahaan Umum Otorita

jatilunhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/031/JTB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992 kepada LurahBojong Menteng dan Kades Jatirasa, Perihal Pengukuran Ulang untukmengetahui kebenaran batasbatas tanah milik Arga Bin Tabeng (SelakuAhli waris SEBIH BIN KEMON);Bahwa adalah fakta Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan BaratNo.701/Air/063/SITB/1992 tanggal 10 Maret 1992, Perihal : HasilPengukuran Tanah Untuk Pengairan, yang menerangkan bahwa TanahMilik SEBIH BIN KEMON /ARGA BIN TABENG adalah tanah

Lurah BojongMenteng, Lurah Jatiasih, Lurah Jatirasa, Lurah Bojong Menteng yangterkena Kali Bekasi;Bahwa adalah fakta Surat Sekwilda PEMKAB Daerah Tingkat II BekasiNo.593/4366/Pem.Umum Perihal Keterangan Girik C No.215 Persil 10Luas 26.789 M2 atas nama SEBIH BIN KEMON, catatan mohonketerangan C Lama No.215 Persil 10 luas 26.789 M2 atas nama SEBIHBIN KEMON, desa Jatiasin sebelum dimekarkan dengan Jatirasa (hasilrincian tahun 1948 atas nama SEBIH BIN KEMON);Bahwa adalah fakta Surat Penyataan PERUM Otorita

No.215 atasnama SEBIH BIN KEMON telah terdaftar sebelum tanggal 24 September1960;Halaman 22 dari 107 halaman putusan Nomor 212/Pdt/2020/PT BDG26.eleBahwa adalah fakta Surat Keterangan Kronologis Penjelasan StatusTanah yang berada di udik bending Bekasi Kelurahan Bojong Mentengtanggal 1 September 2003 oleh PERUM JASA TIRTA Il yangmenjelaskan sebagai berikut: Tahun 1992 Perum Otorita Jatiluhur memberikan penjelasan tentangstatus tanah SEBIH BIN KEMON; Tanah SEBIH BIN KEMON tersebut berdampingan dengan

pengukuran ulung atas tanahgirik C No.215 Persil 10 ;Bahwa adalah Fakta surat undangan Pemerintah Kota Bekasi Nomor:005/2711Tnh/XII/2009 tertanggal 11 Desember 2009, kepada Arga BinTabeng, mengenai rapat lanjutan pembahasan lokasi status tanah;Bahwa adalah Fakta surat keputusan Walikota Bekasi Nomor138.4/Kep.326Bipem/VII/2010 tentang penetapan batas wilayah antarakelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu dengan KelurahanJatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;Bahwa adalah Fakta Perusahaan Umum Otorita

Suami Pemohon meninggal di rumah Sakit Otorita Batamkarena sakit pada tahun 2014.Setahu Sdr. Ada berapa anak pemohon dengan almarhum suaminya ?Pemohon dengan Almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) oranganak: pertama MICHAEL HASUDUNGAN HUTAGALUNG, jeniskelamin lakilaki, dan kedua FEBRIYANTI RUSPINAHUTAGALUNG, jenis kelamin perempuan ;Apakah Pemohon pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal?