Cianjur;Bahwa sekolah saksi pernah mendapatkan dana bantuan sejumlah Rp.615.000.000, (enam ratus lima belas juta rupiah) pada Tahun Anggaran2009/2010 untuk Pembangunan Fisik Sekolah dalam rangkapembangunan SDSMP Satu Atap senilai Rp. 485.000.000, (empat ratustiga puluh lima juta rupiah) termasuk bangunan dan mebelair sertabelanja Non Fisik senilai Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh jutarupiah) untuk pembelian buku dan TIK (Tekhnologi Informasi danKomunikasi);Bahwa sistem pembangunaanya dilakukan

administrasi sekolah bersamasamadengan guru; Memberikan motivasi terhadap guru.Bahwa benar sekolah saksi pernah menerima bantuan provinsi sejumlahRp. 615.000.000, (enam ratus lima belas juta rupiah) pada TahunAnggaran 2009/2010 (proyek satua atap), melalui rekening sekolah,Pembangunan Fisik Sekolah senilai Rp. 485.000.000, (empat ratus tigapuluh lima juta rupiah) termasuk bangunan dan mobiler dan Non Fisiksenilai Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) terdiri daripembelian buku dan TIK (tekhnologi

Diatur dengan SK dariKepala Sekolah SDN Banyuwangi;Bahwa sekolah saksi pernah menerima sejumlah Rp. 615.000.000,(enam ratus lima belas juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2009/2010(proyek satua atap), melalui rekening sekolah atas nama SDSMP Satuatap Banyuwangi, Pembangunan Fisik Sekolah senilai Ro. 435.000.000,(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) termasuk bangunan danmebeulair dan Non Fisik senilai Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluhjuta rupiah) terdiri dari pembelian buku dan TIK (tekhnologi

sangat dipengaruhi oleh faktor alam yaitu cuaca yangsangat luar biasa (ekstrim), kekeringan panjang pada bulanSeptember sampai dengan Oktober 2015 sebagaimanadinyatakan oleh BMKG, kecepatan dan kekuatan angin yangmemicu terjadinya sebaran loncatan api hingga mencapai ratusanmeter sehingga tidak saja TERGUGAT, bahkan Negara dan duniaInternasional sekalipun berada dalam kondisi yang tidak mampumenghadapi/mengatasi (imposibilitas absolute) timbulnyakebakaran;Bahwa faktor utama keterbatasan manusia dan tekhnologi

Karena kebakaran yangdalam hal ini ditimbulkan oleh adanya kegiatan pembakaran yangsekaligus sebagai penyebab terjadinya kebakaran yangmengakibatkan timbulnya kerugian adalah tindakan atauperbuatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pribadi dalammasyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi alam berupa anginelnino yang sangat kencang yang tidak dapat dikendalikan baikoleh manusia maupun tekhnologi yang dibuat manusia itu sendiri(force majeure).Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasa 1247

seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiadahak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyatanyatakegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindakpidana Narkotika tanpa hak mempunyai pengertian khusus yaitu Sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karenadalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ) dilakukan tanpa izin atau kKewenangan(zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuangdalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 7 UU No.35 tahun2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapatHalaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Bnjdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganilmu pengetahuan dan tekhnologi

dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteriatas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika),dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Menyalahgunakan artinyamengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai denganketentuan yang diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia

dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelakumenggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukumseperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuandan Tekhnologi

berkenaan dengan penggunaan narkotika telahdiatur di dalam Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikapada Pasal 7 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan di dalamPasal 8 ayat (2) diatur dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undangundang No 35 Tahun2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi

bahwaperbuatan tersebut (in casSu menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan ) dilakukan tanpa izin atau kewenangan(zonderbevoegheid) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuangdalam UU Nomor 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi

ketentuanPasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalamkerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

Bukti P4 : Penataran Alin Tekhnologi dan Implementasi,manual Pendapatan Daerah (Mapatda)Kabupaten Daerah TK II Dompu tanggal 18 Juni1990, bahwa tanah di Lakey dibagi kepadamasyarakat Desa Huu, pada tahun 1982 olehPejabat Kepala Desa Huu, Camat Huu,Kapolsek Huu, Koramil Huu, Tenaga PelaksanaPembagian Tanah Huu tahun1982, serta KaurPem.Desa Huu, M. Yasin Syafii, yang telahdilegalisir oleh Notaris Munawir, S.H., MKn. No.223/W/X1/2017, Tanggal 20 Nov 2017.

Positif MDMA danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 37 Lampiran UndangUndang RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN BisMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi

ketentuanPasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu. mendapat perhatian,bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorangdalam kerangka peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan;Halaman 40 dari 45Putusan Pidana Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN LwkMenimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, padapokoknya menyatakan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang dimiliki tanpa izinmenteri.Narkotika golongan 1 hanya diperuntukan bagi pengembangan = ilmupengetahuan dan tekhnologi

berkaitan dengan penyalahguna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwaketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangkaPutusan No. 27/Pid.Sus/2017/PN MIlHal. 36 dari 65peredaran baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

dansaksama serta bertentangan dengan peraturan perundangundanganmerupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakanbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dannegara serta ketahanan nasional Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwabukanlah berprofesi sebagai dokter, Pedagang besar Farmasi dan bukan pulaseorang ahli yang dapat menjual, menyerahkan Narkotika Golongan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

2016/PN.Kot halaman 40 dari 45 halamansintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelakumenggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukumseperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuandan Tekhnologi

Satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilaranguntuk digunakan bagi kepentingan lainnya. berdasarkan pasal 36 UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baikdalam rangka perdagangan, bukan perdaganganan maupun pemindahtanganan,untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuandan tekhnologi

Akan tetapi yang PEMOHONsesalkan dan sayangkan adalah, segala ketulusan , kebaikan dan bahkan "keluguan"PEMOHON telah di "khianati" oleh TERMOHON.Bahwa satu hal yang tidak dapat disangkal oleh TERMOHON, tekhnologi yangditawarkan oleh PEMOHON ~ adalah sesungguhnya untuk "menyelamatkan"TERMOHON dari kegagalan dalam melaksanakan Proyek yang diberikan olehPemilik Proyek (i1.c PT.TMJ) secara keseluruhan;Bahwa karenanya adalah sangat tidak beralasan, TERMOHON menuntutpengembalian uang muka tersebut.

Narkotika, narkotika golongan 1 (satu) hanya dapatHal 34 dari 45 Putusan 147/Pid.Sus/2018/PN Pdgdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam16.00 saksi saksi Yusrizal ditangkap; Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan tas kainwarna Orange berisikan barang bukti yaitu 114 (Seratus empatbelas) butir diduga narkotika jenis