pertama dan mut'ah sebagaimana telah disepakati;Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriyahdapat dikuatkan 22+ 22222 one nn nnn nnn nnn nnn non en nee nnn nnnDISSENTING OPINIONMenimbang bahwa pertimbangan Hakim Anggota 1 berbeda denganKetua Majelis dan Hakim Anggota 2, maka demi keadilan pertimbangan HakimAnggota 1 tersebut diperbolehkan membuat dissenting

opinion danpertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkatpertama telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) HakimAnggota 2 Pengadilan Tingkat pertama yang disertai denganpertimbanganpertimbangan dari Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkatpertama tersebut, demikian pula halnya pada Pengadilan TingkatBanding telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara a quo tidakcermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam memberikan pertimbanganhukum, khususnya pada Dissenting Opinion yang disampaikan olehKetua Majelis.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang memuatDissenting Opinion yang disampaikan oleh Ketua Majelis di dalamputusan a quo yang terdapat pada halaman 492.

Bahwa berdasarkan Dissenting Opinion yang terdapat di dalampertimbangan Ketua Majelis mengenai pertimbangan petitumPara Penggugat yang terdapat pada halaman 5253Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugattertanggal 11 November 2021 mengajukan keberatankeberatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dengan tegas dalil ParaPembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding a quo yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalamperkara a quo

tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam memberikanpertimbangan hukum, khususnya pada Dissenting Opinion yangdisampaikan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat dan sepakat atas Dissenting OpinionKetua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama dalam PutusanPengadilan Negeri Ungaran Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal14 Oktober 2021 adalah tepat, karena pertimbangan Ketua Majelis Hakimtersebut masuk akal, sesuai dengan buktibukti yang

terungkap dipersidangan,dan berdasar hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 49 paragraf 2 mengenai konsekuensipengambilan agunan fasilitas kredit dilakukan oleh pemilik agunan atau ahliwaris pemilik agunan apabila telah meninggal duniaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 492/Pdt/2021/PT SMG2) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 4 mengenai

persyaratanpengambilan agunan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.3) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 5 mengenai tidak adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatkepada Para Pembanding/Para Penggugat.a.

dipertimbangkan di judex facti sehingga merupakan penilaian terhadap hasilpembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi dan tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan tingkat kasasi, Karena kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuanPasal 253 KUHAP;:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opinion dalammusyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangHal. 4 dari 8 hal.

Putusan Nomor 404 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat judex factidalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 2008.

opinion Ketua Majelis perkara tersebut(vide hal 914 putusan a quo terlampir);3 Di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 02/G/2010/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2012 terhadap pokok perkara telahdiputus dan amarnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Bahwa terhadap' pokok perkaranya, Pemohon Kasasi semulaPenggugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan dasarpertimbangan yang dipakai untuk memutus perkaranya, dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Judex Facti Tingkat Pertama Tidak

opinion tersebut;Bahwa dalam dissenting opinion Hakim Anggota 11 menyatakan:a Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonanpeningkatan izin Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi kepada Tergugat sebelum kuasa pertambanganPenggugat berakhir, yaitu berakhir pada tanggal 8 Agustus2008 dengan masa perpanjangan (satu) tahun (vide buktiP4 = T3), masingmasing surat Penggugat mengenaipermohonan peningkatan izin Kuasa Pertambanganeksplorasi ke eksploitasi yaitu Surat Nomor 96/GAPCO/X/2007, tanggal

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011Bahwa sebagaimanapendapat = dissenting opinion tersebut,tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan diterimaatau ditolaknya permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan eksplorasi keeksploitasi padahal ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2001 mensyaratkan paling lama dua tahun Tergugat harussudah menerbitkan Surat Keputusan tersebut, dan sementara itu Tergugattidak melakukannya tetapi justru menerbitkan objek sengketa (in casu SuratKeputusan

opinion yang menyatakan objek sengketa a quosecara nyatanyata mengalami tumpang tindih denganKuasa Pertambangan~ eksplorasi.

opinion pada hal. 57 putusan), Tergugatjuga melanggar Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pengharapan yangditimbulkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan, dan bersifatsewenangwenang.

pidana sudah dipertimbangkan ditingkat Judex Facti sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkutpenilaian fakta/pembuktian suatu penghargaan dan suatu kenyataanbukanlah merupakan alasan kasasi dan tidak tunduk pada pemeriksaankasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer junctoPasal 30 Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari HakimHal. 4 dari 6 hal.

yang menerangkanbahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar olehPemohon dalam tenggang waktu satu bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguh sungguh berperkara, sehingga ada alasan untukmenggugurkan perkara Pemohon dan mencoret dari daftarregister Pengadilan Agama Sanggau Nomor183/Pdt.G/2010/PA.Sgu;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) yaitu) pendapat dari Hakim (Dra.

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkanoleh suatu alasan yang sah sehingga perkaranyadiperiksa secara contradiktoir; Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau menegur Pemohonuntuk membayar/menambah biaya panjar perkara danternyata hingga tenggang waktu yang telah ditentukanPemohon tidak memenuhi maksud surat teguran tersebut,oleh karenanya perkara tersebut harus dicoret dariregister;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

opinion) namun demi terciptanya rasakeadilan, maka pendapat hakim terbanyaklah yang tertuangdalam amar putusan perkara inl;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah masalahperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam serta peraturanper undang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

opinion yang termuat dalam putusanperkara ini.2.

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

perkaranya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ber sungguhsungguh di dalam permohonannya, sehingga berdasarkan Buku IIedisi revisi 2010 halaman 70 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan , Majelis Hakim menyatakanpermohonan Pemohon digugurkan;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) yaitu dari Hakim Anggota = a.n.

S.H., S.IP,M.Hum; ee Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau telahmenegur Pemohon untuk membayar/menambah biayapanjar perkara dan ternyata hingga tenggang waktuyang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhimaksud surat teguran tersebut, oleh karenanyapermohonan Pemohon harus dibatalkan dan dicoretdari register sesuai dengan maksud SEMA RI Nomor 3angka 3 huruf (c) tanggal 22 Februari 1967 ;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

opinion) namun demi kepastian hukum, makapendapat hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusanperkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon = adalah masalahperkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat 1Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam serta peraturanper undang undangan yang berkaitan dengan perkara

opinion merupakan hak dari Merry Purba danmengenai alasan dissenting opinion Merry Purba, dalam hati saksi itusuatu hal yang tidak lazim namun tidak saksi ungkapkan karena takutmenyingguung perasaan Merry Purba; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melatarbelakangsehingga Merry Purba mengambil keputusan dissenting opinion terkaitmasalah perdata; dalam dissenting opinionnya Merry Purba tidakmempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, saksi tidakmengetahui apakah pertimbangan Merry Purba

Walaupun saksi berbeda pendapat(dissenting opinion) kedua majelis tersebut harus memberitahukanperihal strafmacth itu kepada saksi dan juga mengenai status barangbukti; Bahwa seharusnya pada tanggal 27 Agustus 2018 adamusyawarah Majelis lagi, dan dalam musyawarah tersebut saksiberencana akan membawa konsep dissenting opinion yang telah saksiprint untuk ditunjukan kepada majelis hakim yang lain, tetapi kenyataanpada tanggal tersebut tidak ada lagi musyawarah.

opinion (membebaskan saksi); Bahwa selama saksi menangani perkara di persidangan, belumpernah saksi memberikan putusan dissenting opinion yang isinyamenyatakan terbukti perbuatan saksi;Halaman 94 dari 178 Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bahwa yang saksi ingat inti dari dissenting opinion Merry Purbaialan menyangkut alasan keperdataan yang berlanjut hingga tingkatMahkamah Agung; Bahwa saksi tidak pernah memberitakun dissenting opinion MerryPurba tersebut kepada Helpandi maupun kepada orang lain; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktinomor 112 berupa mobil Toyota Rush yang merupakan mobil milik MerryPurba;Halaman 98 dari 178 Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.

opinion dariMerry Purba.S.H.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan II tersebutharus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dan Ildinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksisaksi,dan semua peserta; Bahwa tidak maksimalnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meresponpengaduan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objeksengketa, karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesaidilaksanakan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugatharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Il, tidakditerima;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

No. 2404 K/PID.SUS/20134 Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahuluidengan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan olehHakim Ketua Majelis yang menyatakan Terdakwa Dian Saputra bin Awansariterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tunggal sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, yangmenurut hemat kami Hakim Ketua Majelis tersebut telah menyatakan pendapatdan memutus perkara tersebut secara adil dan dalam

yang menyatakan TerdakwaDian Saputra bin Awansari terbukti melanggar dakwaan tunggal dari SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar putusan dari Majelis HakimPengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara ini;5 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut adalah kamar yang Terdakwa pakai atau tempati untukberistirahat dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menempati kamartersebut;Perihal pertimbangan dari perbedaan pendapat menyangkut Dissenting

Opinion dariHakim Anggota tersebut antara lain sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Ibrahim, Amd binSuparteman, saksi Andri Fradana bin Mujiono dan FietraAlbert,S.H. memasuki rumah Terdakwa untuk melakukanpenggeledahan dan saksi Mariati (ibu Terdakwa) tidakkeberatan atas tindakan penggeledahan;e Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan pihak kepolisianmemperkenalkan diri kepada saksi Mariati selaku ibu dariTerdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalumemasuki kamar tidur Terdakwa

Opinion) yang dikemukakan oleh HakimAnggota I dan Hakim Anggota II serta pembuktian yang telah dilakukan olehPenuntut Umum, dan kemudian menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh PenuntutUmum, menurut hemat kami merupakan suatu pertimbangan yang sangat kelirudan sangat subyektif sekali, karena tidak didukung dengan pertimbanganpertimbangan yang mengemukakan teori teori hukum dan mengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan;Bahwa

,M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti yang telahmembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibuatberdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan;e Bahwa para saksi dari Kepolisian sesuai dengan kewenangannya telahmelakukan menggeledah maupun dan penyitaan, ternyata telah di temukan 3(tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina.

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 141 K/Pdt.SusPHI/20131 Bahwa, Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya perkara No.84/G/2013/PHI.Sby. dalam pertimbangan hukumnyakecuali Hakim pendapat berbeda (Dissenting

Opinion) sangat keliru, tidakmempertimbangkan Pasal 83 Ayat (1) UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrtial, setiap gugatan harus dilampiririsalah mediasi, apabila tidak dilampiri gugatan dikembalikan ke yaitu Penggugatawal/Termohon Kasasi, terbukti Termohon Kasasi tidak melampiri risalahmediasi sebagaimana bukti Pla dan T1 berupa Anjuran;2 Bahwa, Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan tidak melakukan upayamusyawarah untuk mufakat sebagaimana dianjurkan

Abdurrahman, SH., MH. mengajukanpendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagaimana dalam amar putusan padapendapat berbeda (Dissenting Opinion) tersebut di atas;5 Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka seharusnya terhadap gugatanPenggugat/Termohon Kasasi dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 7Januari

., berpendapatyang berbeda (dissenting opinion) dengan 2 (dua) hakim anggota lainnyadengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyamajelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentanghakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinionitu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalamUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting

Opinion diaturdalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, DissentingHalaman 14 dari 17.

Nnk.Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturanperundangundangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarahMajelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Mardha Tillah, S.HIberbeda pendapat (Dissenting Opinion), demi keadilan dan kepastian hukummaka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus denganmengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang

Dengan demikian Hakim Anggota dan Hakim Anggota IIMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugatdinyatakan kabur, karenanya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor2866/Padt.G/2015/PA.TA, tanggal 01 Pebruari 2016 M bertepatan dengantanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Bandingterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, denganalasan dan pertimbangan seperti

tersebut di bawah ini dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan in;Menimbang bahwa, Dissenting Opinion dari Ketua Majelis dalam perkaraNomor 0132/Pdt.G/2016/PTA.TA, yang merupakan pemeriksaan banding atasputusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2866/Pdt.G/2015/PA.TA.tanggal 01 Februari 2016 M, bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 H, denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembandingpada angka 2 yang berbunyi Menyatakan perkawinan

rupiah);Bahwa Judex Facti telah cukup dalam mempertimbangkan pemidanaanTerdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan halhalmemberatkan dan halhal meringankan yang terdapat pada diri danperbuatan Terdakwa secara proporsional;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

tubuh yang terdapat bagian vital, sepertibagian dada, perut dan kepala; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam perkara a quo telah memukul kepala korbansebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu sehinggamenyebabkan korban tidak bernyawa, di mana batang kayu yangdigunakan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori alat dan bagian yangdiserang Terdakwa adalah kepala yang termasuk dalam bagian tubuh yangterdapat bagian vital, sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapatTerdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawaorang lain sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agungnomor 1/Yur/Pid/2018; Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memukul leherTerdakwa menggunakan batang kayu dikarenakan korban sedangberjongkok dan leher kepala adalah bagian tubuh yang pertama kali dilihatTerdakwa dari posisi atas, Hakim Dissenting Opinion tidak sependapatdikarenakan dalam keadaan berdiri, duduk, jongkok bahkan dalam keadaantidur

Terdakwa bisa memukul kayu ke bagian tubuhyang lain, seperti punggung atau seharusnya Terdakwa berhenti setelahmemukul leher korban untuk pertama kalinya bukan menambahkan pukulandengan kayu ke kepala korban untuk kedua dan ketiga kalinya;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum terbukti bahwapada telinga kanan dan kiri korban keluar darah berwarna merah terangdan pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat,sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapat bahwa jelas Terdakwasecara sadar menyerang kepala korban dengan sadis; Menimbang, bahwa Terdakwa yang memilih kayu sebagai alat yangdigunakan untuk memukul leher dan kepala korban, bukan memilih parangataupun cungkil kelapa, Hakim Dissenting Opinion tidak mengetahul apayang menjadi dasar pemikiran Terdakwa saat itu namun demikian, mauTerdakwa memilih parang ataupun cungkil kelapa atau bahkan sebuahbatu, hal itu tidak mengubah kenyataan kalau Terdakwa menggunakansebuah alat untuk

Opinion yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan; Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan maka Terdakwa haruslahdihukum pidana di mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebutHakim Dissenting Opinion memiliki pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau Terdakwa merupakanseorang yang sadis dan berdarah dingin, di mana Terdakwa setelahmembunuh korban, Terdakwa

diajukan upaya hukumkasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

secara substansi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim AuditKeuangan dan Kinerja, Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan terbuktimelakukan tindakan yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga sudahseharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat menindaklanjutinya denganmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketasebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak diterima;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 dalam MusyawarahMajelis Hakim Agung pada tanggal 2 Juni 2010 terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari (Pembaca II) Hakim Anggota DR.

) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.Judex Facti salah menentukan batasan usia dewasa yang berumur 21 tahun, namunbatasan usia dewasa menurut UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang PeradilanAnak adalah 18 tahun (Pasal 1 angka 1) anak adalah orang yang berumur antara 8tahun dan kurang dari 18 tahun.e Terlepas dari alasan kasasi kabul kasasi Terdakwa tidak terbukti membebaskanTerdakwa memulihkan nama baik Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting

Opinion)antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasiyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaituPendapat Hakim Ketua Majelis, mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) pada halaman 5 sampai dengan 7 adalah sudahtepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;Adapun pendapat berbeda (dissenting opinion) dimaksud, dengan penuhrasa hormat, mohon Majelis Hakim Agung menjadi pertimbangan hukumditingkat kasasi dalam memeriksa dan memutus sengketa ini:Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ditingkat banding yaitu PendapatHakim Ketua

Majelis, dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) tersebut,dikutip/diuraikan kembali dalam Memori Kasasi ini yang pada intinya yaitusebagai berikut :A.

dikhawatirkan Terdakwa akan berkumpul dan bergaul denganPara Napi lainnya sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana pendidikanmenjadi tidak berhasil, oleh karena itu adil jika Terdakwa dijatunkan pidanabersyarat sebagaimana putusan judex facti;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1642 K/PID.SUS/2018perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Prof.