Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5035,

1. memberi wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan penjualan pribadi Rumah oleh Termohon dengan nilai penjualan kotor tidak kurang dari Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Direksi; dan
2. distribusi hasil penjualan Rumah kepada kreditur-kreditur Termohon;
3. Pemanggilan

RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggalRUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukan sesuaidengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;2.4 RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 12 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili sebagaimana dimaksud oleh

Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLBdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPSLB, dan jika diperlukan, RUPSLB kedua dilakukansesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;f.

Menetapkan jangka waktu) pemanggilan RUPSLB PT PPAConsultants/Termohon Kasasi I/Termohon adalah paling lambat 14(empat belas) hari sebelum diadakannya RUPSLB;5. Menetapkan kuorum kehadiran yakni paling sedikit % (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dan kuorum pengambilan keputusan RUPSLB adalah sahjika disetujui paling sedikit 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan;6. Menetapkan Saudara Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.

Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa halhalterkait dengan tata cara pemanggilan RUPSLB 29 November 2006 maupun keputusan/persetujuan yang diambil dalam RUPSLB 29 November 2006 tersebut merupakanbentuk itikad baik Tergugat dalam menjaga kelangsungan perseroan melalui caracarayang benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

Terlebih lagi, kehadiran 2 (dua) kuasa PENGGUGAT dalam RUPSLBTERGUGAT tertanggal 29 November 2006 tersebut juga semakin memperkuat faktabahwasannya surat pemanggilan RUPSLB TERGUGAT tertanggal 20 November 2006(vide Bukti T5) telah disampaikan dan diketahui serta diterima oleh PENGGUGATdengan patut dan layak sehingga PENGGUGAT menghadiri RUPSLB TERGUGAT pada tanggal 29 November 2006;60.

Dengan demikian sangat aneh dan mengadangada jikai PENGGUGATmengatakan pemanggilan RUPSLB TERGUGAT tertanggal 20 November 2006 (videBukti T5) tidak dilakukan dengan patut dan layak jika faktanya PENGGUGAT sendiriterbukti menghadiri RUPSLB tersebut.

Oleh karena itu, patut kiranya apabila MajelisHakim yang Terhormat menolak dan mengenyampingkan dalil PENGGUGAT tersebut.A. 2.TENGGANG WAKTU PEMANGGILAN RUPSLB DALAM TEMPO 8(DELAPAN) HARI DIPERKENANKAN SECARA HUKUM KARENA TELAH DIATUR DIDALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN61.

Pemanggilan RUPSLB tertanggal 20 November 2006 disampaikan masihdalam tenggang waktu yang patut dan layak sehingga PENGGUGAT menghadiriRUPSLB tertanggal 29 November 2006 (dasar hukum Pasal 69 ayat 1 UUPT No.1/1995Jo. Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 1997);b. Bahwa terdapat keadaan mendesak sehingga pemanggilan RUPSLBTERGUGAT dapat dipersingkat menjadi 8 (delapan) hari.

per tiga ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakilkan dengan agenda : Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroansampai dengan tahun buku 2017, Pembahasan tentang putusanputusanperadilan serta penyelesaiannya, Merubah Susunan Pengurus Perseroan danMenyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuanUndangUndang 40 Tahun 2007, Menetapkan Tuan RAHARJO HARDY NUGROHOselaku Ketua/Pimpinan RUPSLB dan memerintahkan agar Tuan RAHARJO HARDYNUGROHO untuk melakukan pemanggilan

RUPSLB serta memerintahkan kepadaDireksi dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLByang diselenggarakan;Menimbang, untuk mendukung alasan permohonannya Pemohon telahmengajukan buktibukti surat berupa bukti Pl1 s/dP 10 dan 2 ( dua ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan di persidangan ;Menimbang, bahwa menurut bukti P1 dan P 2 terbukti bahwa Pemohonadalah Pemilik 65 % saham pada PT.

sedangkan agenda rapat yang harus dilakukan oleh Pemohonadalah sesuai yang diminta Pemohon yaitu Evaluasi dan Laporan KegiatanPerseroan sampai dengan tahun buku 2017, Pembahasan tentang putusanputusan peradilan serta penyelesaiannya, Merubah Susunan Pengurus Perseroandan Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuanUndangUndang No. 40 Tahun 2007, Menetapkan Tuan RAHARJO HARDYNUGROHO selaku Ketua/ Pimpinan RUPSLB dan Memberi Izin kepada TuanRAHARJO HARDY NUGROHO untuk melakukan pemanggilan

RUPSLB sertaMemerintahkan kepada Direksi dan / atau Dewan Komisaris, Pemegang Sahamuntuk hadir dalam RUPSLB yang diselenggarakan ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas dan UndangUndang Nomor. 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor. 2 Tahun 1986, Tentang PeradilanUmum serta ketentuan yang berkaitan dengan

Tergugat dengan dasarketentuan pasal tersebut telah mengajukan permintaan kepada Direksiuntuk diselenggaran pemanggilan RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA sebanyak 4 kali, yakni pada tanggal 23 Januari2018, tanggal 23 April 2018, 08 Oktober 2018, dan 24 Oktober 2018, dariseluruh permintaan panggilan RUPSLB PT.

Oleh sebab itu, Tergugatberdasar ketentuan tersebut mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri Kendari untuk menetapkan pemberian izin kepadaTergugat untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT.

DireksiPerseroan; Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris(Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 138/PDT.P/2018/PN.KDI);27)Bahwa perlu Tergugat sampaikan, sebelum pelaksanaan RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA Tergugat telah beritikad baikdengan mematuhi segala prosedur yang dimuat dalam UU PT terkaitprosedur dan syarat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Tergugat jugaperlu tegaskan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI menjadi dasar bagi Tergugat untuk melakukansendiri pemanggilan

RUPSLB PT.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelenggaraan RUPSLB oleh PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON ;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) ;5.

PPACONSULTANTS ;Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan,menetapkan pemanggilan RUPSLB dilakukan dengan surat tercatatyang dikirimkan kepada Pemegang Saham PT. PPA CONSULTANTSpaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal diadakannyaRUPSLB ;Berdasarkan dalildalil permohonan yang telah PARA PEMOHON kemukakandi atas, sudilah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.

PPA CONSULTANTS(TERMOHON1);Atas permintaan Penyelanggaraan RUPS LB dan PARA PEMOHONtersebut, maka berdasarkan pasal 79 ayat (5) TERMOHONII wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB terhitung 15 (lima belas) harisetelah menerima permintaan dari PARA PEMOHON;Akan tetapi TERMOHONII pada faktanya tidak beritikad baikmenjalankan amanah undangundang sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5);.

PPA CONSULTANTS ;Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 AYAT (3) Anggaran DasarPerseroan, menetapkan pemanggilan RUPSLB dilakukan dengansurat tercatat yang dikirmkan kepada Pemengang Saham PT.PPACONSULTANTS paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal diadakannya RUPSLB;Tanggapan / Jawaban Termohon dan Termohon Ill terhadap dalil ParaPemohon pada hal. 7 s/d hal. 10 tersebut adalah sebagai berikut:1.Bahwa dalildalil para Pemohon tersebut dapat diajukan sebagaimateri pada agenda RUPS LB perseroan NAMUN

Singatin Samudra Mining;Bahwa Pengumuman Pemanggilan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan di Media Cetak Rakyat Merdekahanyalah Serangkaian Perbuatan Kecurangan dengan Sengaja agarPara Penggugat dianggap Tidak Patuh dan Tidak Memenuhi PanggilanRUPSLB, Pengumuman Pemanggilan RUPSLB dalam Surat Kabarharuslah dilakukan dengan Kepatutan dan Kewajaran, artinyaPengumuman tersebut haruslah dipandang dari Sudut Kepatutan danProporsional yakni mudah dilihat dan dibaca.

Putusan Nomor 56 K/TUN/2017Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU49677.40.22.2014 tanggal 30 Desember2014;(6) Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa secara di bawahTangan;Bahwa atas kedua Pengumuman Pemanggilan RUPSLB melaluiSurat Kabar Tertanggal 5 November 2014; 11 Februari 2015 tersebuttelah tidak memenuhi Ketentuan Rumusan yang diatur dalam Pasal 82ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b. Pengalihan SahamSaham sebagian Saham Perseroan PT.

Tergugat dengan dasarketentuan pasal tersebut telah mengajukan permintaan kepadaDireksi untuk diselenggaran pemanggilan RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA sebanyak 4 kali, yakni padatanggal 23 Januari 2018, tanggal 23 April 2018, 08 Oktober2018, dan 24 Oktober 2018, dari seluruh permintaan panggilanRUPSLB PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA denganmeminta pemanggilan RUPSLB kepada Direksi maupunDewan Komisaris sesuai dengan prosedur dan ketentuandalam UU PT namun sampai batas waktu yang ditentukan baikDirektur maupun Dewan Komisaris PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA bahwak PT.

Oleh sebabitu, Tergugat berdasar ketentuan tersebut mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untukmenetapkan pemberian izin kepada Tergugat untuk melakukansendiri pemanggilan RUPSLB PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA Tergugattelah beritikad baik dengan mematuhi segala prosedur yangdimuat dalam UU PT terkait prosedur dan syarat pelaksanaanRUPSLB, selain itu Tergugat juga perlu tegaskan bahwapenetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI menjadi dasar bagi Tergugat untukmelakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT.

Pasal 19 ayat (3)Anggaran Dasar perseroan yang pada intinya disebutkan bahwa apabilasetelah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan suratpermintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB diajukan tetapi Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB atau lalai untuk menyelenggarakanRUPSLB maka Pemegang Saham (Pemohon) berhak memanggil danmenyelenggarakan sendiri RUPSLB a quo dengan izin Ketua PengadilanNegeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.Dalam hal ini dengan adanya

surat tercatat dan buktibukti pengirimansurat permintaan (Bukti P2) Direksi perseroan seharusnya telahmelakukan pemanggilan RUPSLB seiambatlambatnya hari Sabtu, tanggal30 September 2006 dan/atau hari Senin tanggal 25 September 2006;Bahwa namun sampai dengan diajukannya Permohonan a quo, Direksiperseroan tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 68 ayat (I) UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan.Bahkan Direksi

Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud Pemohon, maka padafaktanya Termohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB denganSurat tercatat, termasuk menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksudPasal 82 Ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLByang pertama sebagaimana dimaksud Pemohon jelas tidak memenuhipersyaratan menurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4.

RUPSLB sebagaimanadimaksud Pemohon, yang dihadiri oleh kuasa hukum Termohon tidak diadakanpada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017 denganpanggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPS diadakan.Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratan diadakannyaRUPS

Tergugat dengan dasarketentuan pasal tersebut telah mengajukan permintaan kepadaDireksi untuk diselenggaran pemanggilan RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA sebanyak 4 kali, yakni padatanggal 23 Januari 2018, tanggal 23 April 2018, 08 Oktober2018, dan 24 Oktober 2018, dari seluruh permintaan panggilanRUPSLB PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA denganmeminta pemanggilan RUPSLB kepada Direksi maupunDewan Komisaris sesuai dengan prosedur dan ketentuandalam UU PT namun sampai batas waktu yang ditentukan baikDirektur maupun Dewan Komisaris PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA bahwak PT.

Oleh sebabitu, Tergugat berdasar ketentuan tersebut mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untukmenetapkan pemberian izin kepada Tergugat untuk melakukansendiri pemanggilan RUPSLB PT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA Tergugattelah beritikad baik dengan mematuhi segala prosedur yangdimuat dalam UU PT terkait prosedur dan syarat pelaksanaanRUPSLB, selain itu Tergugat juga perlu tegaskan bahwapenetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI menjadi dasar bagi Tergugat untukmelakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT.

Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB olehDireksi TERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf aUUPT, PEMOHON kemudian mengajukan permintaanPenyelenggaraan RUPSLB kepada Dewan Komisaris TERMOHONsebagaimana termuat dalam Surat No.028/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal4 Maret 2019, yang dikirimkan oleh PEMOHON melalui surat tercatatdan telah diterima oleh Komisaris TERMOHON pada tanggal 6 Maret2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyisebagai berikut :(6) Dalam

Bahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telahmenerima surat tersebut tanggal 6 Maret 2019 maka Dewan KomisarisTERMOHON wajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15(lima belas) hari setelan surat tersebut diterima atau paling lambattanggal 21 Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (7) UUPT berbuny)i :(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling

Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuanPasal 79 ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak jugamelakukan pemanggilan RUPSLB.12.

namunsampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (7)UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris Termohon tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB maka PEMOHON mengajukan permohonan a quokepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan izin kepadaPEMOHON melakukan pemanggilan RUPSLB.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas makadiketahul pokok permohonan adalah sama yaitu permohonan Pemohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan izin kepada Pemohonmelakukan pemanggilan

RUPSLB, namun kedua Permohonan didasari alasanhukum dalam tempus atau waktu yang berbeda dimana dalam permohonan aquo didasari permintaan Pemohon kepada Direksi dari Termohon untukmenyelenggarakan RUPSLB tanggal 12 Februari 2019 dan kepada DewanKomisaris Termohon tanggal 4 Maret 2019, dengan demikian makapermohonan a quo berbeda dengan permohonan dalam Penetapan nomor240/Pdt.P/2018/PN.Sgn tanggal 7 Februari 2019.

PuteraGriya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalam UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar perseroan danpenetapan ini, dengan syarat : Bentuk RUPS; Yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan dan memutuskanperubahan susunan Direksi

Bapak Hendri Dyafar KomisarisHalaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG13.14.Perihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Tergugat I melalui surat No.025/LindaSPH/III/2020 telahmelanggar

Rekonvensi ini diajukan sehubungan atas dasar peristiwahukum yaitu adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang secara sepihak dan tanpa alasan yang sah tidak melaksanakanRUPS yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensisehingga berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan pemberianizin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukansendiri pemanggilan

RUPSLB tersebut.

RUPSLB (vide: Bukti P2 (6) yang berupa SuratNo.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020), yang selengkapnyaPembanding kutip sebagai berikut:akarta, 16 Maret 2020No.025/LindaSPH/III/2020Kepada Yth.PT Semar KencanaJalan Desa Kadungmanggu, Rt.002 Rw.001,Kadumanggu, Babakan MadangHalaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT BDG10.11.Kabupaten Bogor, Jawa BaratU.p.: Yth.

Bapak Hendri Djafar KomisarisPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaSesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalamJangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Bahwa perbuatan Terbanding melalui Surat No.025/ LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tersebut (vide: Bukti P2 (b))telah melanggar

diterima atau paling lambat tanggal 3Maret 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT.Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (5) UUPT berbunyi sebagaiberikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Halaman 5 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/201910.11.12.Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat(5) UUPT, PEMOHON tidak pernah menerima pemanggilan

RUPSLB dariDireksi TERMOHON.Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTERMOHON, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuat dalam SuratNo.029/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal 4 Maret 2019, yang dikirimkan olehPEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTERMOHON pada tanggal 6 Maret 2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT

berbunyi sebagaiberikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atauBahwa oleh karena Dewan Komisaris dari TERMOHON telah menerimasurat tersebut tanggal 6 Maret 2019 maka Dewan Komisaris TERMOHONwajib melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 (/ima belas) harisetelah surat tersebut diterima atau paling lambat tanggal 21 Maret 2019sebagaimana

Pemohon juga telah mengajukan permintaanpenyelenggaraan rupslb kepada dewan komisaris termohon sebagaimanatermuat dalam surat nomor 028/I/dirutHK/mh/III/L9, tanggal 4 Maret 2019namun sampai batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (7)UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris Termohon juga tidak melakukanpemanggilan RUPSLB maka Pemohon mengajukan permohonan a quo kepadaKetua Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan izin kepada Pemohonmelakukan pemanggilan RUPSLB ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa sebelumRUPSLB dilakukan telah dilakukan pemanggilan RUPSLB dantelah memenuhi quorum.

Bahwa sebelumRUPSLB dilakukan telah dilakukan pemanggilan RUPSLB dantelah memenuhi quorum. Kemudian jual belli saham telah dilakukansecara dibawah tangan dan hasil RUPSLB jual beli saham telahdibuat dalam Akta Notaris Nomor : 05 Tertanggal 09 Juli 2012dihadapan Notaris Atina Indira Ibrahim, SH.13.Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Tergugat mengirimkan suratundangan klarifikasi pembelian Aset PT.

Berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa:a. pemanggilan RUPSLB PT Oceania Development (Tergugat llIntervensi 1) tanggal 4 Juni 2015 oleh Dewan Komisaris kepadaseluruh pemegang saham yakni pada tanggal 20 Mei 2015 melaluisurat tercatat masih dalam tenggang waktu pemanggilan RUPSLByang ditentukan oleh Pasal 79 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (lihat butir 9 huruf s.d. o di atas),karena: permintaan penyelenggaraan RUPSLB adalah tanggal 15 Mei 2015;Halaman 65 dari 102 halaman.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPSLB adalah tanggal20 Mei 2015.b.

Dewan Komisaris berhak melakukan pemanggilan RUPSLB kepadaseluruh pemegang saham dan melaksanakan RUPSLB PT OceaniaDevelopment (Tergugat Il Intervensi 1) tanggal 4 Juni 2015;Pasal 79 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasberbunyi:Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Oleh karena Dewan Komisaris PT Oceania Development

(Tergugat IlIntervensi 1) berhak melakukan pemanggilan RUPSLB tanggal 4 Juni 2015dan telah melakukan pemanggilan RUPSLB tanggal 4 Juni 2015 padatanggal 20 Mei 2015 yang masih dalam tenggang waktu menurut undangundang, maka Pasal 80 dan Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas tidak dapat diterapkan untuk RUPSLB tersebut.Dengan demikian, dalil Penggugat pada halaman 13 s.d. 14 butir D angka4 poin 5 dan 6, tidak berdasar dan harus ditolak, sebagaimana dikutipdibawah ini:5.

Bahwa sebelumRUPSLB dilakukan telah dilakukan pemanggilan RUPSLB dantelah memenuhi quorum.

Bahwa sebelumRUPSLB dilakukan telah dilakukan pemanggilan RUPSLB dantelah memenuhi quorum. Kemudian jual belli saham telah dilakukansecara dibawah tangan dan hasil RUPSLB jual beli saham telahHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNdibuat dalam AktaNotaris Nomor : 05 Tertanggal 09 Juli 2012dihadapan Notaris Atina Indira Ibrahim, SH.13.Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Tergugat mengirimkan suratundangan klarifikasi pembelian Aset PT.

(China Baowu Steel Group Corporation Limited).Bahwa terhadap pemanggilan RUPSLB ini terkait dengan mata acarapertama yaitu perubahan pengurus perseroan, sebagaimana telahdisampaikan di atas, Para Penggugat hanya mengetahui bahwaperubahan susunan Direksi adalah untuk mengakomodir pengundurandiri Turut Tergugat V pada tanggal 18 November 2019, dimanaberdasarkan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten AtauPerusahaan Publik (POJK

Ref. 002/GRPRUPS/01/2020tanggal 31 Januari 2020 yang pada pokoknya meminta kepada TergugatI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIIl untuk memberikan penjelasansusunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Perseroan yang barudan usulan penambahan mata acara rapat sesuai dengan yang tercatatdalam pemanggilan RUPSLB tanggal 10 Februari 2020, jugamenyampaikan usulan untuk tidak mengangkat Direksi baru dan tidakmemberhentikan Siti Humayah (Tergugat XIll) dan tetap mengusulkanTergugat XIlIl sebagai

RUPSLB 10 Februari 2020 tidakmenyebutkan bahan mata acara rapat sama sekali tidak sesuai denganfakta yang ada, dimana PARA PENGGUGAT seperti menutupnutupifakta agar terkesan penyelenggaraaan RUPSLB 10 Februari 2020 syaratakan kepentingan dari PARA TERGUGAT, hal tersebut menandakanbahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidakHalaman 50 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrberlandaskan pada tujuan dan itikad yang baik melainkan hanya sebagaiupaya untuk merecoki pengurus Perseroan saat

GRP Tbk, tanggal 2 Januari2020;P8 tentang Pemanggilan RUPSLB di Koran Bisnis Indonesia padatanggal 17 Januari 2020 yang akan diselenggarakan pada tanggal 10februari 2020 di Club House PT.

Gunung Raja Paksi Tbk,tanggal 2 Januari 2020;PT3a tentang Iklan Pemanggilan RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Koran Bisnis Indonesia tanggal 17Januari 2020;PT3b tentang Pemanggilan RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website Bursa Efek Indonesia;PT3c tentang Pemanggilan RUPSLB PT. Gunung Raja Paksi Tbk.Tanggal 10 Februari 2020, Pada Website PT. Gunung Raja Paksi Tbk;PT4 tentang Bahan Mata Acara RUPSLB PT.

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.