Bahwa apa yang menjadi permasalahan hokum sebagaimana yangdidalilkan PENGGUGAT didalam gugatannya adalah TERGUGAT didugatelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan rekayasaperkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan maksud untukmelakukan penyitaan aset PENGGUGAT, dan kemudian TERGUGAT Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pat.G/2018/PN. Btmmelakukan audit perusahaan TERGUGAT yang dilaksanakan oleh bukanakuntan public yaitu TERGUGAT II.2.

sebagai berikut ; Pasal 2Perubahan data pendaftaran tanah mengenai Aset yang berupa hak atas tanahyang sudah bersertipikat dan Hak milik Atas Satuan Rumah Susun yang didaftaratau dicatat oleh Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan PerbankanNasional adalah : a. pemblokiran Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 1999 ; b. pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ; c. penyitaan

Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 ;d. pengangkatan sita sebagaimana dimaksud pada huruf c ; e. peralihan hak kepada pihak ketiga akibat pengalihan atau penjualansebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Bab III Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 1999 ; f.

Dam VII/Wrb.Buku Kas palsu) Rp.5.000.000.000, (lima milyarrupiah) Puskopad A Dam VII/Wrb.Buku Kas Duko Puskopad A Dam VII/Wrb.Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodam VII/Wrb/Puskopad A Dam VII/Wrb2)8)Buku Kas Kodal Puskopad A Dam VII/Wrb.Buku Kas RAPB Puskopad A Dam VII/Wrb.Dirampas untuk dimusnahkan.Suratsurat :1) Surat Perintah Danpomdam ViI/Wrb NomorSprin/157/X1/2009 tanggal 16 Nopember 2009.2) Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XII/2009tanggal 1 Desember 2009.3) Berita Acara penyitaan

aset bangunan Mesinpendingin ikan tanggal 3 Desember 2009.4) Surat perintah penyitaan Nomor Sprin/O03/XII/2009tanggal 16 Desember 2009.5) Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember2009.6) Surat permohonan pinjam pakai barang bukti NomorB/220/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.7) Berita Acara Penyerahan barang bukti tertanggal 15Desember 2009.8) Fotocopy memo Nomor 245/M/KCS.MKS/FA/ REAL/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangpencairan dana pembiayaan Mudharubah senilaiRp. 750.000.0000.9) Fotocopy

Tamrifmelarikan diri dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik tanahtersebut.74Menimbang : Bahwa dari barangbarang bukti yang diajukan oleh Oditur MiliterTinggi ke persidangan berupa :a.Suratsurat :1)6)7)8)9)20)1)Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/157/X1/2009 tanggal 16 Nopember 2009.Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XIl/2009 tanggal1 Desember 2009.Berita Acara penyitaan aset bangunan Mesin pendinginikan tanggal 3 Desember 2009.Surat perintah penyitaan Nomor Sprin/O03/XI1I/2009 tanggal16

Suratsurat :1)6))8)9)20)Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor Sprin/157/X1/2009 tanggal 16 Nopember 2009.Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XIl/2009 tanggal1 Desember 2009.Berita Acara penyitaan aset bangunan Mesin pendinginikan tanggal 3 Desember 2009.Surat perintah penyitaan Nomor Sprin/03/XI1I/2009 tanggal16 Desember 2009.Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember 2009.6) Surat.....Surat permohonan pinjam pakai barang bukti NomorB/220/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009.Berita Acara Penyerahan

Suratsurat.....Suratsurat :)6)2)8)Surat Perintah Danpomdam VIIMWrb Nomor Sprin/157/XI/2009 tanggal16 Nopember 2009.Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/02/XII/2009 tanggal 1 Desember2009.Berita Acara penyitaan aset bangunan Mesin pendingin ikan tanggal 3Desember 2009.Surat perintah penyitaan Nomor Sprin/03/XII/2009 tanggal 16 Desember2009.Berita Acara Penyitaan tertanggal 17 Desember 2009.Surat permohonan pinjam pakai barang bukti Nomor B/220/XII/2009tanggal 7 Desember 2009.Berita Acara Penyerahan

Oleh karena itu, pengajuangugatan terhadap objek gugatan berupa penyitaan aset Penggugat in casuPT. Kalimanis Plywood Industries ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatanjelas sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.B. EKSEPSI RES JUDICATA (NEBIS IN IDEM)Bahwa gugatan dalam perkara a quo telah melekat unsur ne bis in idem denganalasanalasan sebagai berikut:1.

Oleh karena itu, sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum dalilPenggugat yang menyatakan bahwa tindakan penyitaan aset PT. Kalimanis PlywoodIndustries in casu Penggugat adalah tanpa dasar hukum dan merupakan suatuperbuatan melawan hukum.E.

Meskipundemikian Penyitaan aset bukan sematamata karena pertimbangan kreditmacet atau Wanprestasi. Bagi Debitur yang memiliki niat baik. Hal itu jugadiikuti oleh BPR Setia Karib Abadi dimana pihak bank tidak serta mertamenyita anggunan nasabah ketika mengalami cidera janiji.

Tanggal 17 Juli 2014. diberi tanda P.3;Photo copy Surat Riwayat Pembayaran, Atas nama Zulfadli, diberi tanda P.4; Photo copy Hal Penjelasan Atas Penyitaan Aset Penanggung Pajak, Atas namaZulfadli, tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda P.5;Photo copy Surat Pesanan Mobil dan Pembayaran ke Dealer Atas nama Zulfadli,diberi tanda P.6;Photo copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),Atas nama Zulfadli, diberitanda P.7; Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan alat bukti berupa surat surat antara lain;

SHM berupa Tanah, atas nama ENI SUPRAPTINI, No.SHM : 560, luas :235 m2, terletak di Kelurahan BonangrejoDan juga penyitaan aset, dibawah ini:a. SHM berupa Kantor, atas nama TUKIMIN, berlokasi di Bintoro, Kracakan.b. Aset berupa Kios Pasar Wonosalam, atas nama KHARISMA.c. Mobil Avanza, Warna Merah Metalik, Nomor Polisi : H8901HE, atas namaKHARISMA.d. Mobil APV, Warna Putih, Nomor Polisi : H8653FE.e. Mobil LGX, Warna Coklat Metalik, atas nama TRI BIMA SETYO.f.

.> Bahwa saat proses dilakukan penjualan lelang Hak Tanggungan,Tergugat mendapat Surat Pemberitahuan Penyitaan Aset WajibPajak / Penanggung Pajak atas nama CV Istana kayu Sukses Makmurdari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari, sehinggaterhadap lelang sebagian Hak Tanggungan yang laku terjual, makaHalaman 21 dari 39 halaman, Putusan Nomor 29/Pat/2019/PT SMG14.15.hasil penjualan lelang didahulukan oleh Negara yang mempunyai hakmendahulu untuk melunasi tunggakan pajak Para Penggugat.> Bahwa

Meranti Maritime dan PTMeranti Bahari sebagaimana Perjanjian Dana TalanganNomor 11 Tanggal 26 Maret 2015 dan AddendumPenjanjuan Dana Talangan Nomor 41 Tanggal 02November 2015.Bahwa penyitaan aset Rukan Senayan, Rumah Simprugdan Rumah Pondok Indah yang dilakukan oleh Penyidikpada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus KejaksaanAgung karena aset tersebut merupakan benda tersangkaHenry Djuhari yang seluruh atau sebagian didugaberhubungan langsung dari tindak pidana Korupsisebagaimana dimaksud pada Pasal

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas766 m2 pada tanggal 04 April 2017 dengan Risalah Lelang No.066/2017 namun dibatalkan oleh Turut Tergugat II/KPKNL Jakarta IVdikarenakan adanya surat dari dTergugat Nomor B864/F.2/Fd.1/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal PemberitahuanPenyidikan dan Penyitaan Aset an. PT.

Bangunan No.4273 tanggal 14032013adalah Sah dan berlaku menurut Hukum (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat1 UUNo.5 Tahun 1960);Bahwa dengan demikian Tergugat tidak terbukti telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 4 s/d 19, sehinggadengan demikian maka tuntutan Ganti Rugi Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada butir 20 s/d 24 Tergugat tolak dengantegas;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undangundang No.1 tahun 2004mengenai larangan penyitaan

aset Negara dari pihak manapun yang berbunyisebagai berikut :PIHAK MANAPUN DILARANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP:(a) Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada padainstansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;(ob) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;(c) bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintahmaupun pada pihak ketiga;(d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milikNegara/Daerah;(e) Barang milik pihak ketiga yang

Nomor 1193 K/Pdt/2017Tahun 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka Pemerintah dalam hal iniPelawan selaku Menteri yang bertugas membantu Presiden dalammelakukan pembinaan terhadap BUMN berwenang dan menmilikikapasitas untuk menyelamatkan asset Negara dengan mengajukanperlawanan terhadap penyitaan aset Negara yang pengelolaannya adapada BUMN, dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Pelawanyang benar;7.

PERTIWI PRIMA PLYWOOD yangberada di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, KabupatenSiak berupa tanah Sertifikat HGB Nomor 34 seluas 200.040 M2 besertamesinmesin eks pengolahan plywood dan perlengkapannya yang beradadi atas tanah HGB Nomor 34 tersebut (fotokopi Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penyitaan aset pengusaha PT.PERTIWI PRIMA PLYWOOD yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur,Kecamatan Tualan, Kabupaten Siak Propinisi Riau terlampir BUKTI T8).8.

No.742 K/Pid/200743.Surat Paksa terhadap Inkud No.S1101/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal30 Desember 2004.44.Surat Paksa terhadap Inkud No.S45/WBC.04/KP.01/2004 tertanggal 5April 2005.45.Berita Acara Penyitaan Aset Inkud No.2164/WBC.04/KP/0103/2005tertanggal 1 Desember 2005;46.Surat permohonan Izin Lelang dari Dirjen Bea dan Cukai kepada KetuaMahkamah Agung RI No.

Dalam hal tertentuJurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai.bahwa berdasarkan kepada bunyi ketentuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000maka tindakan pemblokiran/sita yang dilakukan terhadap aset milik pribadiTergugat I yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Erlangga IV No. 7,RT.004, RW .003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru adalah tindakanyang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena penyitaan aset milik pribadiTergugat I tersebut tidak didahului dengan peletakan

Penyitaan aset dalam Berita Acara Nomor BAPS0001/WPJ.02/KP. 1504/2014 tertanggal 30 April 2014.~37. Bahwa kuasa principal Penggugat tersebut telah dilanggar oleh KuasaHukum Penggugat karena didalam gugatannya, Kuasa Hukum Penggugatmengajukan objek gugatan sebagai berikut:a. Penerbitan Surat Tergugat Nomor Pem004/WPJ.21/KP.1505/2013 danPem005/WPJ.21/KP.1505/2013, keduanya tertanggal 20 Februari 2013tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (Gugatan halaman 1 angka3);b.

Ketentuandalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang sahammayoritas atau pengendall.Berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana tersebut di atas,maka jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalammelaksanakanpenagihan aktif berupa penyitaan aset kendaraan, maupun tanah danbangunan milikWajib Pajak dan/atau milik para Penanggung Pajak incasu Sdr.

Begitu juga Sdr.TrisnoWahyudi upah terakhir yang diterima tidak benar Rp.4.293.126 melainkansebesar Rp.4.146.126.Bahwa tidak benar Dalam Duduk Perkara Gugatan Para Penggugat yangmenyatakan telah terjadi Pemindahan mesin dan relokasi;Bahwa benar Tergugat menyatakan perusahaan akan tutup secara permanen dikarenakan akan adanya penyitaan aset perusahaan maupun aset pribadi Direkturoleh pihak Bank BCA selain itu perusahaan juga mengalami kerugian berturutturut (yang dapat dibuktikan dengan adanya Audit

Penyitaan aset, bila semua surat tidak diindahkan oleh pihak debitur;Bahwa faktanya dalam kasus aquo Para Tergugat tidak memenuhi proseduryang benar sebagaimana tersebut di atas;Bahwa selain itu Para Tergugat dalam menentukan harga lelang jauh dibawah harga pasar, yaitu; Bahwa untuk SHGB No. 314 luas tanah 125 M2 dijual dengan harga limitlelalang Rp. 513.000.000,; Bahwa untuk SHM No. 984 luas tanah 1.130 M2 dijual dengan harga limitlelang Rp. 2.749.000.000,; Bahwa untuk SHM No. 130 luas tanah 1.895

Tim.mengenai larangan penyitaan aset Negara dari pihak manapun yangberbunyi sebagai berikut:"PIHAK MANAPUN DILARANG MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP":a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang beradapada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansipemerintah maupun pada pihak ketiga;d.

BDGdikarenakan usaha dagang Penggugat masih berjalan dan belumdinyatakan pailit/foangkrut dan bukan melakukan penyitaan aset agunankredit atau bahkan melakukan pelelangan terhadap agunan kredit tersebut.19.