Misalnya pasal ini sama denganpasal 338 KUHP sama unsurnya dengan maksud hanya satu yaitu denganmaksud menghilangkan nyawa orang lain; (Vide bukunya Prof andi zainal);Menimbang, bahwa para ahli hukum berpendapat bahwa suatuperbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksipidana, harus memenuhi dua unsur yakni adanya unsur actus reus (physicalelement) dan unsur mens rea (mental element).

Actus reus merupakan unsursuatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat.Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangdilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saatmelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Reamenyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorangbersalah bilamana maksudnya tak bersalah.

Unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan.Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan Undangundangselanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea,dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnyaapabila terbukti barulah dipertimbangkan tetnang kesalahan terdakwa yangmerupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan lahirian dalam ilmuhukum pidana dikenal sebagai actus reus sedangkan kondisi jiwa dari pelakuperbuatan itu disebut mens rea.

Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum(unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuat tindak pidana ataukeadaan psikis pembuat. Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dantidak bisa dihilangkan tindak pidana asalnya serta adanya suatu perbuatanyang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut dan terdapat hartakekayaan dari hasil tindak pidana tersebut.

Pertama, actus reus dan kedua, mensrea. Yang dimaksud dengan actus reus ialah tindakan seseorang sedangkanyang dimaksud dengan mens rea ialah niat seseorang. Dengan demikiantindakan yang disertai dengan niat maka akan menimbulkan kesalahan.Hal. 12 dari 27 hal. Put.

No. 2017 K/Pid.Sus/2014(Tindakan + Niat = Bersalah) atau di dalam bahasa undangundangnya(Actus reus + Mens rea = Criminal Liability).Bahwa niat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan matakasar namun niat bukan sekedar datang dari hati, tetapi datang akalsehingga niat itu mampu dinilai melalui tindakan seseorang, walaupunniat itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.

Pertama, actus reus dan kedua, mens rea.Yang dimaksud dengan actus reus ialah tindakan seseorang sedangkanyang dimaksud dengan mens rea ialah niat seseorang. Dengandemikian tindakan yang disertai dengan niat maka akan menimbulkankesalahan.

(Tindakan + Niat = Bersalah) atau di dalam bahasa undangundangnya (Actus reus + Mens rea = Criminal Liability).Bahwa niat adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasarnamun niat bukan sekedar datang dari hati, tetapi datang akalsehingga niat itu mampu dinilai melalui tindakan seseorang, walaupunniat itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa suatu perbuatanmelawan hukum dari Terdakwa (Actus Reus/Phisical Element/PerbuatanLahiriah) selaras dengan maksud dari Terdakwa pada saatmelaksanakan perbuatan pidana (Mens Rea/Mental Element/SikapBatin). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itutelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataubersifat melawan hukum.

Hal ini jelas diperlukan adanyakeselarasan antara Actus Reus dan Mens Rea dari Terdakwa khususnyaterkait tujuan dari perbuatan pencemaran nama baik yaitu agar diketahulumum. Keselarasan Actus Reus dan Mens Rea telah Ahli jelaskan jugasebelumnya diatas..

No.617/Pid/2020/PT.MKS.persidangan tingkat pertama yang dapat dijadikan dasar baik oleh JaksaPenuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh Hakim dalamputusannya khususnya bagaimana membuktikan Actus Reus dan MensRea Terdakwa.

Pembuktian yang ahli maksudkan adalah Actus Reusdan Mens Rea Terdakwa dalam hal mengucapkan kata Cillang yangditujukan kepada Korban dan juga Actus Reus dan Mens Rea Terdakwaterkait maksud nyata supaya diketahul umumLebih lanjut, menurut Ahli sebagaimana telah dijelaskan diatas,perbuatan Terdakwa lebin mencocoki rumusan Pasal 315 KUHPidana(Penghinaan Ringan) yang berdasarkan ancaman sanksinyadikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan.Adapun konsekuensi hukum yang dapat terjadi karena adanyakeliruan

Menurut Pemohon Banding unsur tersebutbelum sempurnah oleh karena tidak di dasarkan pada actus reus dan mensrea Terdakwa dari pada kepemilikan Narkotika tersebut. Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal08 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Kampung AmboAlle, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Put.No. 486/PID.SUS/2019/PT MKSTerdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yang menguasaisabusabu, tanpa mempertimbangkan mens rea dan keadaan yangsesungguhnya yang terjadi pada diri Terdakwa.

Padahal berdasarkanfakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelas telah menggunakansabusabu;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukumseseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalampraktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reuS sematamata

Oleh karenaitu Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggarketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.Bahwa untuk menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,Judex Facti tidak hanya mempertimbangkan actus reus Terdakwa, melainkanjuga wajib mempertimbangkan mens rea atau sikap batin Terdakwa ataskepemilikan penguasaan narkotika.Bahwa fakta menunjukkan mens rea atau niat

Nomor 1886 K/PID.SUS/2016Dari segi actus reus unsur membeli, menguasai, memiliki atau menyimpannarkotika kenyataannya tidak terpenuhi.

Bahwa tidak ada actus reusTerdakwa dalam memenuhi unsur perbuatan menguasai, menyimpan ataumemiliki narkotika.Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena mens rea untukmenggunakan narkotika secara melawan hukum dan bukan tujuan lain.Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterapbkan ketentuanPasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;Bahwa kepemilikan, penguasaan narkotika Terdakwa sebanyak jenis shabubruto 0,38 gram, dari segi jumlah relatif sedikit artinya tidak melebihi bataskepemilikan

SedangkanTerdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu untuk digunakan secaramelawan hukum oleh Terdakwa;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum janganhanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa,tetapi wajidb pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan Terdakwa.Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum seharusnya dapatmembedakan mens rea/kesalanan orang membeli, memiliki, menyimpanNarkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal112 Ayat

bertransaksi membeli kKemudian memiliki, menyimpanatau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebabbukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum haruslebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkindapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa Judex Facti maupun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum hanyamempertimbangkan actus

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.

Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanyapertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab di masyarakat Indonesia berlakuasas tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan; geen straf zonder schuld ataudalam bahasa latin actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make personguilty unless his mind is guilty). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, makaniscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Bahkan menurutIdema bahwa membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenaijantungnya hukum pidana.Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa dan merupakan suatuhal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorang Terdakwa di depan hukumpidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facit reum nisi mens sit rea terdiri daridua golongan besar yakni Actus Reus atau perbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atauniat.

Secara umum Actus Reus dijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yangsecara nyata melakukan gerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batinseseorang yang oleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang.

Sedangkan tujuan Terpidanamembeli, memilikii menguasai, menyimpan narkotika jenis shabusebagaimana terungkap di persidangan adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Bahwa Penuntut Umum maupun Judex Facti jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, perobuatan materilTerpidana, tetapi wajib pula mempertinbangkan mensrea/kesalahanTerpidana.

Sebab bukankah Terpidana sebelum memakaisecara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai,menyimpan, dan tidak mungkin dapat memakai narkotika tanpa melaluitahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum maupun pertimbangan Judex Facti hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan materil Terpidana saja yaitumembeli dan memiliki shabu tanpa mempertimbangkan mens reaTerpidana.

Bahwa penuntutan danpenjatuhan pidana Terpidana hanya dengan dasar actus reus semata samasekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terpidana sebagai penyalahguna yaituTerpidana tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika,atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika danHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2019Terpidana tidak ada niat untuk menjual narkotika.

Terdakwa belumsempat menggunakan shabu tersebut karena lebih dahulu ditangkap olehPolisi;Bahwa dari segi actus reus perbuatan lahirian Terdakwa saat ditangkapkedapatan menyimpan, menguasai, memiliki shabu.

Sikap danparadigma aparat hukum tersebut mengedepankan penerapan undangundang berdasarkan perbuatan lahiriah atau actus reus semata, tanpamempertimbangkan segi mens rea atau tujuan pelaku;Sebagai konsekuensi hukum dari sikap dan paradigama tersebut mengakibatkan banyak penyalahguna dihukuman tidak menggunakan ketentuanpasal penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) melainkan menggunakanketentuan pasalpasal pengedar misalnya Pasal 112 Ayat (1);Hal.8 dari 12 hal. Put.

Seharusnya aparat penegakan hukum disamping mempertimbangkan actus reus juga mens rea Terdakwa;Terdakwa menggunakan narkotika karena memerlukan stamina yang kuatuntuk bekerja agar tidak mudah lelah pada waktu bekerja guna kelancaranpekerjaan;Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika dari sdr.

demikian unsur ke5telahterpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut semua unsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, danternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP serta tidak ditemukanadanya eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan,dengan demikian maka faktor obyektif berupa tindak pidana atau actus

karena tindakan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaitindakan yang salah dan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalahperbuatan yang tercela, dengan demikian tidak ada alasan pemaaf tidak tertulis berupaavas.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,telah terbukti tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkantersebut di atas, ternyata syarat pemidanaan obyektif (actus

., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju KepadaTiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan, Penerbit Prenada Media,Jakarta, halaman 6);Menimbang, bahwa doktrin ilmu hukum pidana juga mengenal asasyaitu Asas Actus Reus, yang berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit reayang artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalahkecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Dalam konteks ini, actus reus harusdilengkapi dengan mens rea dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwatersangka telah melakukan actus reus dengan disertai mens rea, yaitu niat jahatatau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkankepadanya.

ataumerupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadaritentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut.Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas maka dapatHal. 16 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtrdisimpulkan bahwa unsur subyektif sikap batin pelaku/niat jahat (mens rea)dalam melakukan tindak pidana sudah ada disaat proses peralinan barang, ataudengan kata lain peralinan barang diperoleh sebagai hasil dari unsur obyektifperbuatan yang melanggar undangundang (actus

Menyadari pula bahwasarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untukmemperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yangberupa menggerakkan tersebutdimana dalam hal ini mens rea harus munculada terlebih dahulu sebelum actus reus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketemukansebagaimana terurai diatas perjanjian jual beli tanah No. 73 yang terjadi antaraHal. 18 dari 26 Putusan No.361/Pid.B/2021/PNMtrTerdakwa dengan saksi korban Victor Theodoros

reus (perbuatanyang melanggar undangundang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mensrea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).Dalam prosedurpenegakkan hukum pidana (acara pidana), terdapat dua pendapat mengenaimana yang harus terlihat lebih dahulu, actus reus atau mens rea.

Secara umum,dalam penyelidikan, otomatis penyelidik akan melihat dari actus reus, karena inipasti lebin dahulu terlihat dan dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan,ketimbang mens rea (sikap batin) yang karena bukan hal yang bersifat fisik tidakselalu terlinat di tahap penyelidikan. Dalam hal tertangkap tangan pun, mens reamasih penting untuk dibuktikan di tahap berikutnya.

sebagaimana yang telah disampaikan dalampertimbangan diawal dapat disimpulkan bahwa untuk pembuktian unsur keduainl, unsurdengan sengaja si pelaku dalam hal ini Terdakwa harusmenyadari/menghendaki tentang kepemilikannya atas suatu barang milik oranglain, bahkan juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu barang tersebut.Menyadari pula bahwa sarana atau alat yang digunakan adalah suatuperbuatan atau tindakan yang melawan hukum dimana dalam hal ini mens reaharus muncul ada terlebih dahulu sebelum actus

No. 413 K/Pid.Sus/2018untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum karenanya tidak dapatditerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1), melainkan harus diterapkan ketentuanPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009;Bahwa Penuntut Umum jika hendak menghukum Terdakwa denganmenerapkan ketentuan pasalpasal pengedar sebagaimana disebutkan di atas,wajid mempertimbangkan actus reus dan mens rea kesalahan Terdakwakarena seseorang termasuk Terdakwa tidak dapat dihukum hanyamendasarkan pada

pembuktian dan pertimbangan actus reus/ perbuatanpidana semata sebagaimana dalam perkara a quo, tanpa mempertimbangkanmens rea/kesalahan Terdakwa;Bahwa dari fakta persidangan perkara a quo menunjukkan Terdakwatidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkotika yang dapat dibuktikanhasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibatmenjual, memperdagangkan mengedarkan narkotika.

Sus/2019sematamata untuk tujuan dijual belikan, diedarkan dalam rangkamelakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;Bahwa Judex Facti maupun Penuntut Umum jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapiwajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahnan Terdakwa.

Sus/2019Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukan bagi orang yangmembeli Kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sabu Narkotikaadalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum.Penerapan pasalpasal tersebut wajid memperhatikan danmempertimbangkan actus reus dan mens rea atau maksud dan tujuannya,dengan kata lain menerapkan undangundang bukan berdasarkan tekstualbunyi undangundang'belakatetapi =melainkan berdasarkankonstekstualnya;Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa

Sus/2019dengan dasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.

Putusan Nomor 4061 K/Pid.Sus/2019menguasai sabusabu untuk digunakan secara melawan hukum olehTerdakwa:Judex = facti maupun Penuntut Umum jangan hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan fisik, materiil Terdakwa,tetapi wajib pula mempertimbangkan mens rea/kesalahan orangmembeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredarangelap Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mens rea/kesalahanorang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika

Putusan Nomor 4061 K/Pid.Sus/2019Bahwa = judex facti = maupun Penuntut Umum hanyamempertimbangkan actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitumembeli dan memiliki sabusabu, tanpa mempertimbangkan mens reaTerdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalamsetiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa asashukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktekperadilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan.Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus sematamata sama sekali tidak dibenarkan dalamsistim hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukan benar Terdakwa penyalahguna yaituTerdakwa tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjualNarkotika.

TINDAK PIDANA (ACTUS REUS)Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor obyektif/actus reus), harus dilihat apakah perobuatan Terdakwa diatur oleh peraturanperundangundangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangandengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikansemua unsurunsur dari pasalpasal peraturan perundangundangan yangdidakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar

diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifatmelawan hukum materiel dan persetujuan;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tidak ada satupunalasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena ituTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyamelanggar Pasal 133 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dan dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syaratobyektif/actus

ditentukan dalam KUHPterdapat beberapa pasal, yaitu Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHPberupa avas;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan hasilpersidangan, tidak satupun alasan pemaaf ada pada diri Terdakwa, sehinggadengan demikian Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif/actus

secara sadar telah mengambil ayam sebanyak 4 (empat) ekor ayam yangseluruhnya milik Aji Parjono Als Paryo Bin Dana Wiryadikarya hingga beradadalam penguasaan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsurMengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain telah terpenuhi;Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukumdan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanyaunsur actus

reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element).Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yangdilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saatmelakukan perbuatan.

Olehkarena itu selain unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain telahterpenuhi (actus reus), maka juga perlu dibuktikan bahwa tujuan dari mengambilHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Clpbarang milik orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum dantindakan mengambil barang tersebut bukanlah karena kekeliruan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik keterangan SaksiSaksi, Terdakwa, maupun barang bukti,Terdakwa WADIASA WASAM Bin WIRKARA

ot wh allay ncn wvib dite. g'im in Peerage eae eneSS Maes ley caoe ee RAM ara Rance emia wees mcrn Rta et apa fecha rae wta Cate re ceue tae ert raat eee PASAL YANG DILANGGARAGEL 6: AeNee benar bahwa keterangan tersangka yangtelah melanggar. .SE AAR ne ae elon ATA Nm el mcom cw oat wen cm mPa actus er caylee a cased ageY ee owe Te eT EERE TOE OROTTESS aiyy mo sta cusraane teen ran ntencamecy eM a AMEm Ms ser MEME Mase oleae (RC maga cae ail lw Ty gare Teel at vp deCESE Al ana te ooEben Metra petra

Nomor 42 K/Pid.Sus/2019sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasalnarkotika akan tetapi fiat/mens reanya untuk menggunakannarkotika secara melawan hukum maka tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112Ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata sajayaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membelldan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan mens reaTerdakwa. sedangkan

Bahwa penuntutan dan penjatuhan' pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalltidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia:Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal inidapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan persidanganterungkap fakta antara lain;Bahwa ketika ditangkap polisi Terdakwa baru selesaimenggunakan narkotika secara melawan hukum.

Kesalahan adalah syaratmutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab dimasyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidananya seseorang jika tidak adakesalahan; geen straf zonder schuld atau dalam bahasa latin actus non facit reumnisi mens sit rea (an act does not make person guilty unless his mind ts guilty).Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, maka niscaya hal itu dirasakansebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Bahkan menurut dema bahwamembicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnyahukum pidana.15Menimbang, bahwa kesalahan harus ada pada diri Terdakwa danmerupakan suatu hal yang fundamental dalam mengkoreksi sifat jahatnya seorangTerdakwa di depan hukum pidana. jika ditelaah lebih lanjut bahwa actus non facitreum nisi mens sit rea terdiri dari dua golongan besar yakni Actus Reus atauperbuatan pelaksanaan dan Mens Rea atau niat.

Secara umum Actus Reusdijelaskan sebagai suatu perbuatan fisik manusia yang secara nyata melakukangerakan lahiriah. Sedangkan Mens Rea / Niat adalah sikap batin seseorang yangoleh Moljatno dipandang sebagai unsur yang turut menjadi pertimbangankesalahan seseorang.