Agustus 2013 ; -----------------------------------33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL ; -----------------------------------------------34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ; ------------35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Tpk/2017/PT.Mks34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam NegeriNomor : 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuantemuan hasilaudit Tim Isnpektorat Kementerian Koperasi dan UKM.1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi danUKM RI Nomor : 58/

Tpk/2017/PT.Mks3536.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 22/dep.4.1/IV/2014 tentang tindak lanjut temuantemuan hasil audit TimIsnpektorat Kementerian Koperasi dan UKM ;1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RINomor : 58/KEP/WUKMXII/2012 tentang Pengelolaan Anggaran T.A. 2013;1 (satu) lembar Foto Copy Syarat Kelengkapan Proposal PengembanganPenataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lim (PKL) T.A. 2013 ;1 (satu)

Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ; 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL ;3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ; 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

------------------------------

DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal PelaksanaanPembangunan Sarana Usaha PKL.Hal. 26 dari 44 putusan No.38/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks34.35.36.37.38.39.AO.41.42.A3.44.45.46.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15Agustus 2013 ;2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringanusaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan PembangunanSarana Usaha PKL ;3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ;2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013 ; 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal PelaksanaanPembangunan Sarana Usaha PKL ; 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013 ; 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

SOFYAN BASRI ;tempat lahir : Banda Aceh ;umur / tanggal lahir : 56 tahun/17 Januari 1953;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Komplek Minaga Pura Blok A.3 No.12Joglo, Kembangan, Jakarta Barat ;agama : Islam;pekerjaan : Kepala Dinas Pertambangan Propinsi NAD(Mantan Asdep Sumber Daya Hayati padaKementerian Negara PembangunanDaerah Tertinggal) ;Terdakwa berada di dalam tahanan ;1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 17Februari 2009 ;2.

Yunia (Ahli Perikanan/Kelautan), padahalrapar presentasi Laporan Antara tersebut tidak benar karena Surono dantenaga ahli lainnya dari PT.TIS yang tercantum dalam daftar hadir ternyatatidak pernah bekerja pada PT.TIS dan tidak pernah menghadiri rapattersebut ;Pada tanggal 06 Desember 2006 diselenggarakan lokakarya di Hotel KaisarJalan PLN No.1 Jakarta Selatan, yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa Ir.Sofyan Basri (Asdep Urusan Teknologi) selaku moderator, sedangkan dariPT. TIS yaitu Ir.

Bulan ke VIII minggu ke :XXXI XXXIV periode : 0127Agustus 2011;37.1 (satu) lembar Surat Permintaan LaporanPertanggungjawaban dari Asdep Pengembangan Prasaranadan Sarana Keolahragaan Nomor : 0920/MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. e Barang bukti nomor : 1 s/d 37 tetap terlampir dalam berkas perkarauntuk dipergunakan dalam perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain atas nama terdakwa DR. H.Muhlis Matu,MBA danterdakwa Ir. H.Haerul Saleh.8.

Put.No.15/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks dari Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana KeolahragaanNomor : 0920/MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011. e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 5.000, (Lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan RAMLI DJALIL, SH.MHPanitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 April 2014 Nomor:23/

Asdep Taryanto bin Warnali, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kawunganten Baru RT.003 RW. 001 DesaKawunganten Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anakPenggugat dengan suami pertamanya dan kenal dengan Tergugatsemenjak menikah dengan Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padabulan Februari

Asdep Peng.Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Drs. Zulkifli Akbar, AsdepHim. 11 dari 17 him. Putusan No.205/B/2013/PT.TUN.JKT.12Kepanduan. Sedangkan untuk atas nama Panca Putra Hamzah, SMI, M.Si.sendiri ternyata tidak di ikut sertakan pada pembahasan Baperjakattersebut ; Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungan dengan Surat BadanKepegawaian Negara (BKN) No.

1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5.15.1 tahun 2017 tentang penetapan penerima program dana bantuan Pemerintah untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahun 2017 yang dilegalisir.

1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7.19.2 tahun 2017 tentang pembentukan tim verivikasi pusat dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dalam akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah guna pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan futsal olahraga desa dan/atau kelurahan tahun

1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilegalisir.

Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan KementerianPemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007, antaralain ditentukan pada BAB IV huruf B.

Zulkarnaen, SH selaku Ketua KomitePembangunan yang menetapkan/menunjuk terdakwa Joko Widigdo dan terdakwa HeryWijaya, ST Selaku seksi pelaksana pembangunan tanpa didasarkan pada adanyamusyawarah dengan pengurus komite lainnya maupun masyarakat setempatsebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga Asdep Prasaranadan Sarana Olah Raga Desember 2007 sehingga dalam pelaksanaan pembangunandilapangan hanya dilakukan dan menjadi monopoli terdakwa Joko Widigdo dan terdakwaHery Wijaya, ST tanpa

(Ketua Komite Pembangunan) selaku PihakKedua.Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan KementerianPemuda dan Olahraga Asdep Prasarana dan Sarana Olah Raga Desember 2007, antaralain ditentukan pada BAB IV huruf B.

LALU WILDAN, B.Sc.M.Pd. danPenanggung jawab Kegiatan/ Asdep Prasarana dan Sarana OlahragaMUHAIMIN, SH.M.Kn.

Bahwa PKS tersebut mengalami peningkatan kapasitas menjadi60 ton TBS/jam sehingga Penggugat BERITIKAD BAIK untukmengirimkan surat kepada ASDEP Urusan Pengkajian DampakLingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup RepublikIndonesia (selanjutnya disebut sebagai KLH) sebagaimana suratNo. 019/LSI/UMPSD/IV/10 tanggal 07 April 2010 (selanjutnyadisebut sebagai Surat LSI No. 019) dan meminta arahanmengenai keabsahan/legalitas Dokumen UKLUPL Penggugatyang telah DISETUJUI oleh Komisi AMDAL Dephut RI tersebutserta

LadangrumpunSuburabadi kepada ASDEP Urusan Pengkajian DampakLingkungan kantor Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 019/LSI/UMPSD/IV/10 tanggal 07 April 2010, perihal SK PengesahanDokumen UPLUKL PT.

Wildan, M.Pd. dan Penanggung JawabKegiatan Asdep Pengembangan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan atasnama Drs. A. Hafied M, MM;. Setelah pemberian bantuan tersebut telah di cairkan melalui rekening bankKetua Komite, dan pada saat akan di lakukan proses tender, secara tibatibaTergugat menerbitkan surat keputusan in casu obyek sengketa yangmenunjuk Komite Pembangunan Gelanggang Pemuda yang baru tanpaalasan yang jelas dengan komposisi pengurus sebagai berikut Drs, Ronny BEman sebagai Ketua, Ir.

Jaya No159/PKO/DP/2007 Dan NO : 10/KMJ/VIV/2007 tanggal 18JULI 2007 dengan perkiraan kerugian Negara sebesarRp.260.000.000.2) Versi 200 orang nasabah yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dengan jumlah total dana yang diterimaKoperasi Pokmas Mukti Jaya sebesar Rp.1.800.000.000,(satu milyar delapan ratus juta rupiah). dengan perkiraankerugian Negara akibat pemotongan sebesarRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).3) Versi 400 orang nasabah yang disampaikan oleh saksiManahan Sinaga SG, MT (Plt Asdep

No. 1539 K/Pid.Sus/2011persidangan, akan tetapi pada persidangan dengan terdakwa ASEPHENDRA HARMAEN BIN AEN HARMAEN dengan nomor perkaraNo. 434/Pen.Pid.B/2010/PN.TSM saksi MANAHAN SINAGA SG, MT(PLT ASDEP INVESTASI DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN) dan saksidari BPKP Sdr.

Mansur Kusumawipraja bin Anas Barnasdengan Nomor NO. 268/PID.B/2010/PN.TSM diwakili oleh MANAHANSINAGA SG, MT (PLT ASDEP INVESTASI DEPUTI BIDANGPEMBIAYAAN), JUSTRU DIGANTI oleh saksi DR. IR. RIFAID M.NUR, M.ENG (ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN, DEPUTIBIDANG PEMBIAYAAN MENPERA). Selanjutnya saksi DR. IR.RIFAID M. NUR, M.ENG (ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN,DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN MENPERA) juga tidak dihadirkan dimuka persidangan.

RIFAID M.NUR, M.ENG (ASDEP KERJASAMA PEMBIAYAAN, DEPUTIBIDANG PEMBIAYAAN MENPERA) yang menurut Jaksa PenuntutUmum telah dipanggil akan tetapi tidak hadir di muka persidangandan ternyata pemanggilannya baru satu kali panggilan saksi,seharusnya Majelis Hakim memanggil kembali saksi tersebut danmenunda dulu pemeriksaan saksi tersebut sampai di dapat cukupalasan bahwa saksi tersebut benarbenar tidak akan mau hadir danhakim dapat memerintahkan agar saksi tersebut dihadapkan kepersidangan.

Bahwa atas bunyi Pasal 87 UU NO 5 Tahun 2014 dan PP No 11 Tahun2017, telah diperkuat juga Instruksi Asdep Pembinaan Integritas danpenegakan Disiplin SDM Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Kemen PANRB) Bambang Daryanto Sumarsono,yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat dalam kasusNarkoba bisa tetap dipekerjakan jika statusnya hanya pengguna danmendapat hukuman di bawah 2 (dua) tahun, PNS tersebut akan di pecatjika terbukti sebagai Pengedar ( Berita JPNN

ke Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke VV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15Agustus 2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringanusaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal Pelaksanaan PembangunanSarana Usaha PKL.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Revisi ke Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke V Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15Agustus 2013;2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringanusaha Nomor : 260/Dep.4/VII/2013 Perihal Pelaksanaan PembangunanSarana Usaha PKL;3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013;2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Rahyono WS, Asdep 3/V Urusan Penanganan DaerahRawan Konflik dan Drs. Mustar Manurung, SH, Kabid PKKN pada Asdep 2Deputi/V Kamnas, Nomor Sprin305/Ses/Polhukam/9/2006 tanggal 12September 2006, (bukti baru PPK.9), 10. Surat Perintah an. Menteri KoordinatorBidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor Sprin87/Ses/Polhukam/4/2006tanggal 21 April 2006, (bukti baru PPK.10), kemudian memohon putusansebagai berikut:1.

Nomor 2134 K/Pdt/201511,iz,13.14.15.November 2011 Pelawan dipindahtugaskan ke Markas Besar AngkatanUdara di Jakarta sebagai ASDEP 4/IV Pertahanan Negara;Bahwa rencananya dengan iktikad baik Pelawan akan mengaktakantransaksi Jual Beli (AJB) serta membaliknamakannya ke atas namaPelawan, menunggu waktu luang Pelawan untuk mengurusnya danPelawan percaya bahwasanya tanah dan bangunan tersebut tidak adamasalah karena selama objek sengketa dikuasai dan diurus oleh pihakPelawan tidak ada pihak lain yang

1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5.15.1 tahun 2017 tentang penetapan penerima program dana bantuan Pemerintah untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa tahun 2017 yang dilegalisir.

1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 7.19.2 tahun 2017 tentang pembentukan tim verivikasi pusat dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah dalam akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah guna pembangunan dan/atau rehabilitasi lapangan futsal olahraga desa dan/atau kelurahan tahun

1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilegalisir.

Dengan mengetahui PenanggungJawab Kegiatan Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Kemudaan saksi sendiriDeputi Bidang Harmionisasi dan Kemitraan sdr. Dr. Lalu Wildan, M.

Dengan mengetahuiPenanggung Jawab Kegiatan Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaandan Deputi Bidang Harmionisasi dan Kemitraan sdr. Dr. Lalu Wildan, M.

Hafied M, MMBahwa saksimenerangkan Jangka waktu dimulainya pekerjaan adalah dari dimulainyaperjanjian yaitu tanggal 18 Agustus 2011 Sampai dengan 31 Desember 2011, kemudianPihak Komite mengajukan Addendum untuk perpanjangan waktu pengerjaan yaitu saksiingat secara pasti karena berkas masih berada di Penanggungjawab kegiatanBahwa saksi menerangkan merupakan kewajiban dari komite untuk membuat laporanpelaksanaan kegiatan, menurut informasi dari Asdep Pengembangan Prasarana danSarana kepemudaan, bahwa

komite gelanggang remaja cisaat sebanyak 3 (tiga) kalimemberikan laporan pertanggungjawaban kepada KemenporaBahwa saksimenerangkan Menurut Informasi dari Asdep Pengembangan Prasarana danSarana Kepemudaan, bahwa komite gelanggang cisaat pernah memberikan laporanpertanggungjawaban kepada kemenpora sebanyak 3 (tiga) kali, dan mengetahui hanyasecara lisan saja dari Staf Pengembangan Prasarana dan Sarana KepemudaanBahwa saksimenerangkan apabila penggunaan dana untuk kegiatan tersaebut terdapatsisa anggaran

HAFIDselaku Asdep Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dimana uang tersebut terdakwaserahkajn bersama sama dengan sdr. Daen Saputra selaku Bendahara Komite Gor CisaatKab. Sukabumi di Kantor Kemenpora RI Jakarta.Pada bulan Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dipergunakanterdakwa dengan dalih untuk koordinasi kepada sdr.

mengandung pelarut organik, danSludge dari IPAL tersebut dengan bahan pencemar utama berupaLogam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn), Hidrokarbonterhalogenasi (dari proses dressing dan finishing), Pigmen, zat warnadan pelarut organic Tensioactive (Surfactant).Selanjutnya untuk lebih menegaskan dan membuktikan bahwa kegiatanusaha TERGUGAT menghasilkan Limbah B3, berdasarkan SuratPenugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa LingkunganKementerian Lingkungan Hidup (Ssekarang KLHK) Nomor: 143/SP/Asdep

siruktur organisasi pengelola keuangan satker pengembangan daerahkhusus kementrian PDT tahun 2014 berdasarkan SK Pengangkatan dariMenteri PDT Nomor : 001/Kep/MPDTV/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalahsebagai berikut :a) KPA dijabat oleh Arif Budiono yang menjabat sejak Januari2014 sd. tanggal 22 September 2014 ;b) Pejabat Penandatangan SPM dijabat oleh Thomas Pambudic) Bendahara Pengeluaran dijabat oleh saya sendirid) Pejabat Pembuat Komitmen : PPK 1 dijabat oleh Maprih Unggul Purwantoyangmembidangi 3 Asdep

: Asdep Pulau terluar dan pulau terpencil ; Asdep pengembangan kawasan Perdesaan ; Asdep Penguatan kelembagaan ; PPK 2 dijabat oleh Bambang Supriatnoyangmembidangi 3 Asdep : Asdep Kawasan Perbatasan ; Asdep Bencana ; Asdep wilayah strategis.Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2014 KPA an.

Alorsebesar Rp. 24.000.000.000,Bahwa mekanisme pencairan yaitu adanya Nodis dari Asdep PTT kepadaKPA, Nodis tersebut selanjutnya didisposisi kepada PPK, kemudian PPKmembuat SPP dan diteruskan kepada Bendahara. Bendahara kemudianmenginput MAK, Nilai, Teliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukankepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepada Bendahara untukdibawa ke KPKN disertai pengantar dari Bendahara. Oleh KPKN kemudianmenerbitkan SP2D yang diserahkan ke Bendahara.

Supriadi yang saatmenjabat sebagai Asdep Wilayah Strategi, berdasarkan SK Menteri PDTnomor : 140/Kep/MPDT/KX/2014 tanggal 23 September 2014. Sedangkansebagai Pengguna Angaran langsung berada pada menteri PembangunanDaerah tertinggal saat itu di Jabat oleh Bapak A.

2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013.33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL.34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

: DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal15 Agustus 2013.33.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal PelaksanaanPembangunan Sarana Usaha PKL.34.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.35.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Bahwa pada DepultiBidang Pembiayaan membawahi 5 Asdep, selaku penangungjawabkegiatan, namun PPK hanya 1 yaitu saksi, dengan demikian setelahproses administrasi selesai oleh masingmasing Asdep maka diteruskanke PPK untuk diproses pencairan anggaran;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Deputi BidangPembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 01 / Per /Dep.3 / Il / 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Dana BagiPengembangan Koperasi Wanita / PERKASSA serta Koperasi Perkotaandan

masingmasing, adapunsaksi selaku PPK hanya memproses terkait pencairan dana, itupundilakukan setelah proses administrasi selesai dari Asdep yangmembidangi atau telah ada Penetapan Koperasi Peserta Program.Adapun tugas saksi selaku PPK berdasarkan Pasal 16 Petunjuk TeknisProgram, yaitu :Melakukan penelitian kelengkapan administrasi proses pencairanBantuan Dana kepada Peserta Program,Hal 75 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus.

Usulan dari Asisten Deputi (Asdep) kepada Deputi, yaitu ada pada Asdepyang membidangi (Asdep Permodalan).. Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Peserta Programyaitu Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi danHal 76 dari 166 Putusan Nomor: 23/Pid.Sus. TPK/2017/PN.

Adapun yangdiperiksa dari proposal itu adalah kelengkapan administrasinya yaitu berupa15 item yang harus dilengkapi untuk kemudian dapat ditindak lanjuti, semuapersyaratan kelengkapan sudah lengkap dalam proposal KSU CempakaRaya sehingga melaporkan kepada Asdep disertai dengan hasil / ceklispemeriksaan 15 item kelengkapan proposal.