perusahaan sekuritas untuk menentukanpersentase proporsional dari biaya perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual belisaham;bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP00123/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS2011tanggal 21 April 2011 dinyatakan antara lain bahwa Penyesuaian Fiskal Positif atas ProporsionalBiaya adalah sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding Rp 0Menurut Terbanding Rp 26.263.581.866,00Koreksi Rp 26.263.581 .866,00bahwa penghitungan proporsional pembebanan Biaya Bersama (Joint Cost

Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;b.

Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepadamasingmasing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaranatau biaya yang sebenamya terjadi untuk masingmasing penghasilan tersebut, dapatdilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerjaatau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim. Beban daripenghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat diperhitungkan;c.

Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya;b.

Joint cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besamyaMenurut TerbandingMenurut PemohonBandingMenurut MajelisPenghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiscal sesuaidengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturanpelaksanaannya;c.

Handling cost.5. Biaya garansi 1 tahun termasuk spare part dan 3 tahunservice.6. Biaya Perjalanan Tim Survey.7. Biaya Perjalanan Tim Sales.8. Biaya Marketing dan promosi termasuk presentasi.9.

Financing Cost PPH Penjualanadalah item item yang tidak diperbolehkan dalamperhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimanadiatur dalam berdasarkan Juknis Keppres Nomor 18 Tahun2000 angka 6 huruf g yaituHuruf g angka 2 yaitu) HPS telah memperhitungkankeuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa danhuruf h yaitu) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lain lain dan Pajak Penghasilan penyediabarang/jasa (PPh).17.Bahwa item financial cost pada hakekatnya~ adalahbiaya tidak terduga

lumena(8 PressureTransducer Rp. 14 ) Set Kit 3.956.969 ,40(9 Biaya Pasang Alat Rp.) 180.000.000,00(1 Handling Cost Rp.0) 50.000.000,00(1 Biaya pengiriman Rp.1) Jakarta 65.732.800,00Samarinda(1 Asuransi Jakarta Rp.2) Samarinda 0,5 % 33.770 .938,37(1 Garansi 7 tahun Rp.3) spare part, 3. 877.000.000,00tahun service(1 Biaya training Rp.4) dokter, perawat, 95500.000,00operator, teknisi(1 Biaya Training Rp.5) Lanjutan 0,00(1.

No. 1512 K/Pid.Sus/200975.000.000,009) Biaya Marketing dan Promosi termasukPresentasi Rp.125.000.000,0010) Financing Cost Rp.868.555.125,00Jumlah Biaya PenunjangRp.2.471.826.063,37Laba Perusahaan sebelum pajakRp.1.624.210.478,76Jumlah totalRp.4.146.050.277,00 17. Bahhwa dari itemitem tersebut yaitu1. PPH Import.2. PPN Import.3. Presure Tranduser Kit.4. Handling cost.5. Biaya Garansi 1 tahun termasuk spare part dan 3 tahunservice.6. Biaya Perjalanan Tim Survey.7. Biaya Perjalanan Tim Sales.8.

Financing Cost PPH Penjualan.adalah itemitem yang tidak diperbolehkan~ dalamperhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimanadiatur dalam berdasarkan Lampiran 1 Juknis Keppres Nomor18 tahun 2000 Bab angka 6 huruf g yaituhuruf g angka 2 yaitu) HPS telah memperhitungkankeuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa danhuruf h yaitu) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya takterduga, biaya lain lain dan Pajak Penghasilan penyediabarang/jasa (PPh).18.Bahwa item financial cost pada hakekatnya = adalahbiaya

Title Description Amount5.1.1.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 2.030.600Sold cost CNOOC (contract) p5.1.1.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 82.260.000Sold cost CNOOC (contract) p5.1.1.1.16 Material Cost of Goods To expense out of 98.230.000Sold deferred cost BHPMaruwai5.1.1.1.16 Material Cost of Goods To expense out of 9.795.735Sold deferred cost BHPMaruwaiTOTAL 192.316.335 5.1.2.1.16 Material No. Acc. Acc.

Title Description Amount5.1.2.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 4.947.280Sold cost BP Project Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2014 5.1.2.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 32.431.000Sold cost BP Project5.1.2.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 15.663.310Sold cost Kodeco (newcontract)5.1.2.1.16 Material Cost of Goods To expense of deferred 14.273.000Sold cost Kodeco (newcontract)TOTAL 67.314.590 5.1.5.1.16 Material No. Acc.

akunPiutang, bukan sebagai deferred cost atau accrued cost.

Title Description Amount5.1.7.1.13 Travelling Cost of To expense of deferred 12.942.000Goods Sold cost BP Project5.1.7.1.13 Travelling Cost of To expense of deferred 9.109.200Goods Sold cost Kodeco (new contract)5.1.7.1.13 Travelling Cost of GARY SAYERS; expense 11.524.062Goods Sold of trip to Houston5.1.7.1.13 Travelling Cost of To accrue expense of 9.260.000Goods Sold Anadarko project5.1.7.1.13 Travelling Cost of To accrue expense of JT 13.890.000Goods Sold AngelTOTAL 56.725.262 Bahwa pada dasarnya

Koreksi Biaya Usaha LainnyaKoreksi Positif Atas Travelling Sebesar Rp. 26.500.000,00Menurut PemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas travelling sebesarRp26.500.000,00 dengan alasan Pemohon Banding menulis "deferred cost" atau"accrued cost" pada deskripsi akun karena pada saat pencatatan belum menagihkepada klien adalah tidak logis karena travelling cost harusnya dicatat pada akunPiutang, bukan sebagai deferred cost atau accrued cost.

perusahaan sekuritas untuk menentukanpersentase proporsional dari biaya perusahaan adalah dengan melihat nilai transaksi jual belisaham;bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP00123/WPJ.07/KP.0805/RIK.SIS/2011tanggal 21 April 2011 dinyatakan antara lain bahwa Penyesuaian Fiskal Positif atas ProporsionalBiaya adalah sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding Rp 0Menurut Terbanding Rp 26.263.581.866,00Koreksi Rp 26.263.581.866,00bahwa penghitungan proporsional pembebanan Biaya Bersama (Joint Cost

dapat dikurangkan 47,24 % x Rp49.781.439.094,0 = Rp 23.517.857.228,00Biaya yang tidak dapat dikurangkan 52,76 % x Rp49.781.439.094,00 = Rp 26.263.581.866,00bahwa Terbanding membatalkan sebagian koreksi tersebut di atas karena terdapat kekeliruandalam menghitung Biaya Bersama yang dialokasikan sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000sebagai berikut :1 Proporsional Biaya :Biaya yang tidak dapat dikurangkanBiaya yang tidak dapat dikurangkan cfm SPHP Rp 26.263.581.866Koreksi yang dibatalkanTotal Joint Cost

adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya;Alokasi pembebanan pengeluaran atau biaya yang merupakan joint cost kepadamasingmasing penghasilan, apabila tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaranatau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masingmasing penghasilan tersebut, dapatdilakukan secara

bebansepenuhnya dari penghasilan yang terkait saja.bahwa angka 4 Surat Edaran Terbanding Nomor S198/PJ.42/2006 tanggal 18 Juli 2006menyatakan bahwa :a.Joint cost adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara suatu penghasilan dan sekaligus berhubunganlangsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya;Jomt cost yang menjadi dasar alokasi pembebanan dalam rangka menghitung besarnyaMenurut TerbandingMenurut

PemohonBandingMenurut MajelisPenghasilan Kena Pajak adalah joint cost setelah dilakukan penyesuaian/koreksi fiscal sesuaidengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 beserta peraturanpelaksanaannya;c.

Pemohon Peninjauan Kembali menerapkan metode HargaPokok Plus (Cost Plus) untuk menentukan margin wajarkarena Termohon Peninjauan Kembali bertindak sebagaicontract manufacturer dengan fungsi tambahan yaitu fungsiresearch and development.d.

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2016Bahwa sampai dengan saat ini Termohon PeninjauanKembali tidak pernah melakukan pembetulan SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 terkaitpengisian metode Cost Plus (CPM) dalam Lampiran 3A.Dalam proses pemeriksaan, Pemohon PeninjauanKembali sudah pernah memberikan opsi kepadaTermohon Peninjauan Kembali untuk melakukanpembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008 apabila Termohon Peninjauan Kembali merasabahwa pengisian metode Cost Plus (CPM) dalamLampiran 3Anya adalah

Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2016metode resale price atau metode Cost Plus. Demikianjuga selanjutnya, jika metode resale price atau metodeCost Plus sulit diterapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untukmenerapkan metode Cost Plus sehingga dengandemikian tidak tepat apabila metode yang digunakanlangsung menuju kepada metode Transactional NetMargin Method (TNMM);c.

Metode harga jual minus (Sales minus/Resale pricemethog);Metode harga pokok plus (Cost Plus method);Metode lainnya yang dapat diterima misalnyametode Transactional Net Margin Method (TNMM).bahwa pemilihan metode harus dilakukan menuruturutan hierarki, apabila metode harga pasar sebandingsulit diteraokan maka digunakan metode resale priceatau metode Cost Plus.

Demikian juga selanjutnya, jikametode resale price atau metode Cost Plus sulitditerapkan maka baru digunakan metode TransactionalNet Margin Method (TNMM);bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untukmenerapkan metode Cost Plus sehingga dengandemikian tidak tepat apabila metode yang digunakanlangsung menuju kepada metode Transactional NetMargin Method (TNMM);bahwa metode Cost Plus juga merupakan metode yangdipilih dan digunakan oleh Termohon PeninjauanKembali sebagaimana Termohon Peninjauan Kembalisampaikan

Pemohon Banding menjelaskan bahwa nilai sebesar EUR 4,790,402.00 padaDetail of Cost Allocation To Total E&P Indonesie merupakan jumlah CollectiveCosts sebesar EUR 1,041,193.00 dan Holding Overhad Cost danSupport/Administrative Charges sebesar EUR 3,913,989.00;6. Perincian Support Administrative Charges adalah sebagai berikut (dalam Euro): Indonesia Cab.

Balikpapan Cab.JakartaPayroll/Payment 886,018 708,648 177,370HR Time Sheet Share 3,027,971 2,421,807 606,163Collective Cost 432,610 346,007 86,603Retirement 443,804 354,960 88,844Jumlah 4,790,403 3,831,421 958,981 7. Pemohon Banding menjelaskan bahwa Support Cost sehubungan dengankeberadaan ekspatriat di luar Perancis adalah sebesar EUR 31,543,312.09 danyang dialokasikan ke XXX sebesar EUR 4,790,402.00;8.

Dari presentasi tersebut, tidak diragukan lagibahwa: Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges sebesarEUR 3,913,988.09 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support cost) yangterjadi di Perancis; Biaya Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges bukanmerupakan penghasilan yang dibayarkan kepada ekspatriat di Indonesia, namunmerupakan biaya overhead yang terjadi di Perancis oleh TOTAL SA sehinggabukan merupakan objek PPh Pasal 21; Pemohon Banding juga telah memberikan

Kantor Akuntan Publik KPMG Perancis telah melakukan pemeriksaan secarakomprehensif atas biaya administrasi Bareme tersebut dan sesuai dengan Auditor'sReport tertanggal 20 September 2010, Holding Overhead Cost dan SupportAdministrative Charges bukanlah merupakan penghasilan yang diterima oleh paraekspatriat dan juga bukan merupakan pengeluaran yang diterima oleh para ekspatriat.Pada dasarnya, Holding Overhead Cost dan Support Administrative Charges serupadengan biaya administrasi kantor pusat yang

Biaya Holding Overhead Cost dan support Administrative Charges sebesar EUR3,913,388.00 merupakan alokasi dari biaya pendukung (support cost) yang terjadi diPerancis;2.

Bahwaberdasarkan uji tersebut diperoleh hasil selisih negatif Actual Cost sebesarRp 190.378.086.171,00;Bahwa adanya selisih negatif Actual Cost sebesar Rp 190.378.086.171,00menyebabkan terjadinya koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesarRp 190.378.086.171,00 Gumlah Harga Pokok Penjualan menurutPemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menjadi lebih besarjika dibandingkan dengan jumlah Harga Pokok Penjualan menurut SPT/Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding).

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmengakui pendapatan dengan menggunakan metode persentasetingkat penyelesaian (Percentage of CompletionPoC) dari Tahun2002 dengan rumus sebagai berikut:Penghasilan s.d 2004 = Total actual cost s.d 2004 x Contract ValueTotal budgeted cost.13Penghasilan 2004 = Penghasilan s.d 2004 Penghasilan yang diakuiTahun sebelumnyac.

Budgeted Cost yang dijadikan dasarperhitungan Percentage of Completion per projectnya;d.

Rp 691.385.581.190Actual Cost Service 2004 cfm Termohon Rp 501.007.495.019PK semula Pemohon Banding Koreksi negatif Actual Cost Service 2004 (Rp 190.378.086.171) e.

Namun demikian, karena Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak memberikan rincian biaya proyekmaka tidak diketahui berapa besarnya Actual Cost yang terjadi diTahun 2004.

Bahwa Pada tahun 2015 dari tanggal 7 Desember sampai dengantanggal 31 Desember 2015 tentang UMR Rp 1,940,000, Cost perhariRp 64,666,67, Cost Perjam Rp 8,083,33, Cost Permenit Rp 134,72 danproses mesin atau proses tangan obras SMV + 12 % Allw menit 0.84,Lost Output/hari ( pcs ) 571,43,Loss Time/Hari (menit) 480.00, Kerugian/Hari Rp 64,666.67, Jumlah kerja / Tahun ( Hari ) 18 dan total kerugianyang dilakukan Tergugat selama satu tahun 2015 sebesar Rp1,164,000,00 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat

Bahwa Pada tahun 2016 dari Bulan januari sampai dengan tanggalBulan Desember 2016 tentang UMR Rp 2,195,435, Cost perhari Rp73,181,17, Cost Perjam Rp 9,147,65, Cost Permenit Rp 152,46 danproses mesin atau proses tangan obras SMV + 12 % Allw menit 0.84,Lost Output/hari ( pcs ) 571,43, Loss Time/Hari (menit) 480.00,Kerugian /Hari Rp 73,181,17, Jumlah kerja / Tahun ( Hari ) 240 dantotal kerugian yang dilakukan Tergugat selama satu tahun 2016sebesar Rp 17,563,480.00 ( Tujuh Belas Juta Rupiah Lima Ratus

Bahwa Pada tahun 2017 dari Bulan januari sampai dengan tanggalBulan Desember 2017 tentang UMR Rp 2,376,558,00, Cost perhari Rp79,218,60, Cost Perjam Rp 9902,33, Cost Permenit Rp 165,04 danproses mesin atau proses tangan obras SMV + 12 % Allw menit 0.84,Lost Output/hari ( pcs ) 571,43, Loss Time/Hari (menit) 480.00,Kerugian /Hari Rp 79, 218,60 Jumlah kerja / Tahun ( Hari ) 240 dantotal kerugian yang dilakukan Tergugat selama satu tahun 2017sebesar Rp 19,091,682.00 ( Sembilan Belas Juta Sembulan Puluh

Bahwa Pada tahun 2018 dari Bulan januari sampai dengan tanggalBulan Desember 2018 tentang UMR Rp 2,583,566 ( Dua Juta LimaRatus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) Cost perhari Rp 86.118.33 ( Delapan Puluh Enam Ribu SeratusDelapan Tiga Puluh Tiga Rupiah ), Cost Perjam Rp 10.764.82 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Delapan Puluh DuaRupiah ), Cost Permenit Rp 179.41 ( Seratus Tujuh Puluh SembilanEmpat Puluh Satu Rupiah ) dan proses mesin atau proses tanganobras SMV +

Amendment I No. 19 (see ExhibitPY);Whereas with regard thereto, it is found that CoDefendant sent letter toDefendant III via Nancy Tan regarding cost overrun of the total cost of the39171819project incurring since 31 December 1996 which, as calculated by CoDefendant at early January 1997, amounted to US$ 550,309.

(Article 1267 of ICC);26 Whereas Plaintiff as the Facility Agent shall reserve right to claim againstDefendants to pay guarantee for cost overrun to CoDefendant.

dapat dilihat pada unsur biaya tanah (land cost), biaya66bangunan (building cost), biaya infrastruktur (infrastructure cost),biaya pembangunan powerhouse, workshop, kantin dan mesjid.d Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormatuntuk memperhatikan bahwa biaya terbesar yang membuat danmengesankan timbulnya cost overrun adalah adanya biaya Bungadan Beban lainnya (interest and other charges) dan biaya preoperating expenses, padahal belum ada satupun bukti yang pernahdiajukan untuk

Permintaan Penggugat ini sangattidak logis karena alasanalasan sebagai berikut:Kalaupun cost overrun benarbenar timbul dan dapat dibuktikan, quodnon, maka cost overrun ini akan dibayarkan kepada Turut Tergugatdan bukan kepada Penggugat.

Nancy Tan mengenai terjadinya cost overrun sebesar US$ 550,309.

Oleh karena itudapat juga dikatakan bahwa produk jadi (kendaraan bermotor)adalah juga merupakan barang yang mempunyai spesifikasikhusus sehingga dapat menggunakan pendekatan harga pokokplus (Cost Plus method);Bahwa sesuai dengan contoh penerapan metode Cost Plusyang diuraikan dalam paragraf 2.54 OECD TP Guidelines,metode yang paling tepat digunakan untuk menguji kewajaranharga jual perusahaan contract manufacturer adalah denganmetode Cost Plus dengan menggunakan basis perhitunganseluruh biaya yang

Kembali menyatakan menggunakanmetode Cost Plus dalam menentukan hargatransaksiafiliasinya.

Demikian juga selanjutnya, jika metoderesale price atau metode Cost Plus sulit diterapbkan maka barudigunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan untuk menerapkanmetode Cost Plus sehingga dengan demikian tidak tepat apabilametode yang digunakan langsung menuju kepada metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);c.

Metode harga pokok plus (Cost Plus method);4.Metode lainnya yang dapat diterima misalnya metodeTransactional Net Margin Method (TNMM).Bahwa pemilihan metode harus dilakukan menurut urutanhierarki, apabila metode harga pasar sebanding sulit diterapkanmaka digunakan metode resale price atau metode Cost Plus.Demikian juga selanjutnya, jika metode resale price ataumetode Cost Plus sulit diterapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitan

untuk menerapkanmetode Cost Plus sehingga dengan demikian tidak tepat apabilametode yang digunakan langsung menuju kepada metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa metode Cost Plus juga merupakan metode yang dipilihdan digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembalisebagaimana Termohon Peninjauan Kembali sampaikan dalamdalam Lampiran 3 A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2008;3.8.

Putusan Nomor 471/B//PK/PJK/2017 diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi objek PPh Pasal 21 sebesarRp.1.881.805.075,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek PPh 21 Cfm PPh Badan Nilai US$ Kurs (Rp) Jumlah (Rp)Direct Cost Staff 909.403 11.053 10.060.365.610Support Staff 209.527 11.053 2.317.908.744Legal & Profesional Jerry Aritonang 3.000 11.053 33.187.800Direct Cost External Richard 105.597 11.053 1.168.176.045CooperDirect Cost External Masstrans 107.300 11.053 1.187.018.690 PPh BadanJumlah

Obyek PPh Pasal 21 Cfm14.766.656.889 SPT PPh Pasal 21Jumlah Obyek PPh Pasal 21 Cfm12.884.851.814 Selisih 1.881.805.075 Perincian dari jumlah koreksi sebesar Rp.1.881.803.075,00 adalah sebagaiberikut : Obyek PPh 21 Cfm PPh Badan Cfm SPT PPh Cfm SPT PPh JumlahBadan Pasal 21Direct Cost Staff 10.060.365.610 10.569.983.322Support Staff 2.317.908.744 Jumlah Pegawai Tetap 12.378.274.354 10.569.983.322 1.808.291.0032Legal & Profesional Jerry 33.187.800 30.654.307 2.533.493AritonangDirect Cost External Richard

1.168.176.045 1.097.195.495 70.980.550CooperDirect Cost External 1.187.018.690 1.187.018.690 MasstransJumlah Pegawai Tidak Tetap 2.388.382.535 2.314.868.492 73.514.043 Jumlah Obyek PPh Pasal 21 14.766.656.88912.884.851.814 1.881.805.075 4.1.Koreksi Obyek PPh Pasal 21 atas Direct Cost Staff dan Support Staff(Pegawai Tetap) sebesar Rp.1.808.291.032,00Menurut Pemeriksa :Koreksi ini tetap dipertahankan, Pemohon dianggap setuju atas koreksitersebut karena Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan Nomor :

koreksi tersebut salah satunyaberasal dari koreksi obyek PPh Pasal 21 atas Direct Cost Staff danSupport Staff (Pegawai Tetap dengan perhitungan sebagai berikut :Direct Cost Staff dan Support Staff cfm SPT PPh Badan Rp. 12.378.274.354,00Direct Cost Staff dan Support Staff cfm SPT PPh Pasal 21 Rp. 10.569.983.322,00Koreksi obyek PPh Pasal 21 Rp. 1.808.291.032,00Setelah Pemohon analisa berdasarkan dokumen yang Pemohonmiliki, Pemohon tidak setuju dengan koreksi tersebut.

Koreksi atas Direct Cost Staff dan Support Staff (Pegawai Tetap)sebesar Rp.1.808.291.032,00;b. Koreksi atas Legal dan profesional Jerry Aritonang sebesarRp.2.533.493,00;c.

per tahun periode 2013 s.d tahun 2015 sesuaiperiode berlakunya Proyek Telkomsel dengan rincian sesuai tabel berikut: Minimum License Cost Per 2013 2014 2015Tahun (Dollar Amerika Serikat) 500,000 543,912 498,011 Maksimum License Cost Per 2013 2014 2015Tahun (Dollar Amerika Serikat) 900,000 900,000 900,000 11.12.Bahwa Tergugat telah menerima dan mengkonfirmasi kedua dokumen BOQtersebut dengan tidak memberikan revisi, penolakan dan perubahan apapunkhusus terkait klausul license cost hingga diajukannya

minimum license cost tahun 2013, sisa minimum license cost tahun2014 dan minimum license cost tahun 2015 belum diperoleh Penggugatsehingga sangat beralasan Penggugat memperkarakan Tergugat di depanhukum.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas diketahui:a.

Kerugian Materiil Penggugat atas hilangnya pemasukan dari minimumlicense cost periode tahun 2013 s.d. tahun 2015 sebesar USD 1,459,923(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluhtiga Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut: Minimum license cost tahun 2013 sebesar USD 500,000; Sisa Minimum license cost tahun 2014 sebesar USD 461,912: Minimum license cost tahun 2015 sebesar USD 498,011.b.

Kerugian Materiil Penggugat atas hilangnya pemasukan dari minimumlicense cost periode tahun 2013 s.d. tahun 2015 sebesar USD 1,459,923(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluhtiga Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:Minimum license cost tahun 2013 sebesar USD 500,000; Sisa Minimum license cost tahun 2014 sebesar USD 461,912: Minimum license cost tahun 2015 sebesar USD 498,011.b.

Angka 26Gugatan. hingga saat ini tagihan minimumlicense cost tahun2013, sisa minimum license cost tahun 2014 dan minimumlicense cost tahun 2015 belum diperoleh Penggugat...; Angka 27 huruf cGugatanTergugat secara sengaja dan sadar melakukan tindakanhukum terkait penghilanganklausulminimumdanminimum license cost pada BoQ tanpa sepengetahuan danpersetujuan Penggugat ....

Operational Cost AUT Department sebesar Rp 2.269.097.254,004.

Operating Cost Rp. 2.269.097.254,004. Interest Loan Rp. 1.203.154.115.00Rp. 8.285.056.797,00bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktidan dokumen yang meliputi :1. Rekapitulasi Biaya2. SPT Masa PPh Pasal 233. Print Out GL atas akun koreksi4. Bank Payment Voucher5. Journal Voucher6.

Operation Cost sebesar Rp.2.269.097.254,00bahwa menurut Terbanding terkait dengan koreksi objek PPh 26 yang bersumber dari akunoperational cost, Pemohon Banding menunjukkan salinan dokumen perjanjian kerjasamaantara Pemohon Banding dengan Kingloc Comm Equipment Ltd Australia yangditandatangani pada tanggal 1 Januari 2004.

SE03/PJ.101/1996 tersebut di atas, Kingloc telah memiliki SKD dan Pemohon Banding telahmenyerahkan copy SKD tersebut kepada Pemeriksa;bahwa biaya operational cost Kingloc yang Pemohon Banding bayarkan tersebutmerupakan penghasilan bagi Kingloc termasuk dalam kategori Laba Usaha (BusinessProfit) yang diatur dalam Pasal 7 P3B antara Indonesia dan Australia.

Australia tidakseharusnya terutang PPh Pasal 26;bahwa berdasar pembuktian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulankoreksi Biaya Operational Cost AUT Department sebesar Rp.2.269.097.254,00 tidakdapat dipertahankan;4.

duniaotomotif;bahwa secara logika dapat dipahami bahan baku yang digunakan sebagai bahan pembuatankedua produk tersebut akan sangat berbeda dalam menentukan besaran harga pokok ditambahlagi lokasi pengiriman yang sangat berbeda dan menentukan komposisi harga pokok;bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pengambilanpembanding yang dilakukan oleh Terbanding untuk penentuan besaran harga wajar dalamtransaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa di atas adalah tidak tepat;cost

of product;bahwa berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan penjelasan Terbanding dalam persidangan,Menurut TerbandingTerbanding menghitung cost of product per unit dengan cara membagi Saldo Persediaan Akhirsuatu produk dengan jumlah unit produk tersebut;bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa nilai persediaan akhir dan satuan harga jualuntuk produk yang dijual kepada pihak afiliasi adalah dalam mata uang US$ sedangkan untukproduk yang dijual kepada PT Tridharma Wisesa dalam satuan mata uang

Hal ini terlihat dalam kolom nilai kurs yangdigunakan untuk mengkonversi cost of product;bahwa Terbanding dalam mengkonversi cost of product per unit dalam US$ hanyamenggunakan nilai kurs yang sama, yaitu nilai kurs akhir Tahun;bahwa Majelis berpendapat cara penghitungan cost of product dengan menggunakan saldopersediaan akhir serta pencatatan dalam mata uang yang berbeda akan menghasilkanperbandingan gross margin yang bias dan tidak handal karena nilai yang tercantum dalampersediaan akhir merupakan

akumulasi dari nilai produk dari periode yang belum tentu samaantara satu jenis produk dengan produk lainnya yang disebabkan adanya perbedaan besarnyabiaya untuk pembuatan produk tersebut;bahwa oleh karena hal tersebut, maka penggunaan hanya satu nilai kurs yaitu kurs akhir Tahununtuk mengkonversi cost of product dalam mata uang US$ ke dalam mata uang rupiahmenyebabkan penggunaan perbandingan cost of product menjadi semakin bias;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan bahwa penggunaan

cost of productberdasarkan saldo persediaan akhir merupakan hal yang tidak lazim dan seharusnya Terbandingmenggunaan Harga Pokok Penjualan;bahwa menurut Pemohon Banding, lokasi CV Sinar Baja Electric & Corp bersebelahan denganlokasi pabrik Pemohon Banding sehingga biaya ongkos angkutnya rendah, sedangkan lokasi PTTridharma Wisesa ada di Jakarta sehingga ongkos angkutnya lebih besar;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan contoh penghitungan grossmargin untuk transaksi penjualan kepada

Fajar Surya Wisesa dengan menggunakan konsep cost guarantee(harga berdasarkan banyaknya kertas yang diproduksi), dimana apabila biaya bahankimia (sesuai Daftar Harga) yang digunakan melebihi cost guarantee yang telah diaturdalam perjanjian tersebut, maka Pemohon Banding hanya akan menagih sebesar costguarantee tersebut.

FSW dengan menggunakan konsep cost guarantee(harga berdasarkan banyaknya kertas yang diproduksi), dimana apabila biayabahan kimia (sesuai Daftar Harga) yang digunakan melebihi cost guaranteeyang telah diatur dalam perjanjian tersebut, maka Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) hanya akan menagih sebesar costguarantee tersebut.

Adapun selama tahun 2005, hampir seluruh invoice diterbitkan denganharga jual sesuai cost guarantee karena biaya bahan kimia yang digunakan lebihbesar dari cost guarantee;h Bahwa terdapat perbedaan DPP / harga jual pada Faktur Pajak dengan harga jualpada invoice atas penyerahan/pemakaian barang konsinyasi ke PT.

Dengandemikian penggunaan cost guarantee terkait dengan penyerahan17konsinyasi tidak terungkap dalam penjelasan auditor kantor akuntanpublik;7 Bahwa penerapan cost guarantee pada PT FSW adalah tidak wajarkarena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)selalu dalam posisi dirugikan dengan adanya batasan harga maksimumtanpa mempertimbangkan harga pasar (daftar harga) yang berlaku padasaat pengiriman barang.

Hal ini didukung dengan data rincian pemakaiankonsinyasi yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang mana harga pasar (daftar harga) selalu lebihtinggi dari cost guarantee.

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiDasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan PPN yang harusdipungut sendiri Masa Pajak Desember 2013 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan menerapkan hukum, karena penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri di tahun pajak 2013 karena terdapatkoreksi actual cost sebesar USD381.351,00.

Pada masa pajak Desember2013, actual cost yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesarUSD142.581 atau senilai Ro1.737.915.543,00; Hal ini dapat diperolehpetunjuk bahwa actual cost Masa Pajak Desember 2013 senilai Rp1.737.915.543 tersebut menjadi bagian dari omset Termohon PeninjauanKembali setelah ditambahkan margin 10%.

Dengan demikian koreksi DPPpenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali adalah 110% X Rp1.737.915.543,00 =Rp1.911.707.097,00 dapat dibenarkan karena telah dilakukan sesuaidengan kewenangan yang terukur transaksi accrued cost of revenuestahun 2012 dan actual cost tahun 2013 tersebut dicatat dalam jurnalHalaman 7 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 4249/B/PK/Pjk/2019Termohon Peninjauan Kembali yaitu :11 halaman, Putusan Nomor Put1 1 1793,16//2013/P P/M, XVIB Tahun 201PT OTP Geothermal Servic USD142,581) adalahori Gunungbagian dipi dengan ditambahkan margin 1merupakan dasar terjadinya penagimemperhitungkannya cost revenue sebagai bagian dari peredaran usaha:.

Berdasarkan ketentuan UU PPN diatur sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 UU PPN Dengan demikian jurnal tersebut terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPN baikpada saat mencatat accrual cost of revenues di tahun pajak 2012 maupunpada saat mencatat actual cost di tahun pajak 2013, sehingga PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum memungut pajakPPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo

Penggunaan metode cost plus atas data pembanding eksternal daridatabase OSIRIS tidak dapat diterapbkan karena klasifikasi laporankeuangan dan standar akuntansi di setiap negara adalah berbeda;2.

Bahwa Metode Cost Plus (CPM) sangat tepatditerapkan untuk menghitung harga wajardibandingkan Metode TNMM dengan alasan sebagaiberikut:1)Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telahmengakui sendiri Metode Cost Plus (CPM) yangditerapkan dalam menghitung harga wajarsebagaimana tertuang dalam Lampiran 3A SPTTahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008;Halaman 29 dari 40 halaman.

A;Bahwa dari sebagian isi dari SE04/PJ.7/1993dapat diartikan bahwa pendekatan harga pokokplus (cost plus method) dapat digunakan untukbarang yang mempunyai spesifikasi khususmisalnya semi finished products. Dengandemikian kriteria yang mengikat untuk dapatmenggunakan cost plus method adalah barangyang mempunyai spesifikasi khusus yangdiberikan contoh salah satunya adalah semifinished products.

Demikian juga selanjutnya, jika metoderesale price atau metode cost plus sulitditerapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Bahwa dalam hal ini tidak terdapat kesulitanuntuk menerapkan metode cost plus sehinggadengan demikian tidak tepat apabila metodeyang digunakan langsung menuju kepadametode Transactional Net Margin Method(TNMM);c.

Metode harga pokok plus (Cost plusmethoa);4. Metode lainnya yang dapat diterima misalnyametode Transactional Net Margin Method(TNMM);Bahwa pemilinan metode harus dilakukanmenurut urutan hierarki, apabila metode hargapasar sebanding sulit diterapbkan makadigunakan metode resale price atau metode costplus. Demikian juga selanjutnya, jika metoderesale price atau metode cost plussulitditerapkan maka baru digunakan metodeTransactional Net Margin Method (TNMM);Halaman 36 dari 40 halaman.

Banding Atas Koreksi Yang DipertahankanKoreksi atas Biaya Regional Cost Recovery sebesar Rp 24.382.561.778;Alasan Koreksi TerbandingBahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya Regional Cost Recoverytersebut sesuai dengan perjanjian Service Level Agreement (SLA) antaraTerbanding dengan Quest International Thailand, China, Japan dan Australiaatas kesepakatan/persetujuan untuk penyediaan jasa Marketing Support produkdi wilayah Asia Pasifik yang dilakukan di luar negeri.

Tanpa adanya Biaya Regional Cost Recovery tersebut, produkproduk Pemohon Banding tidak akan dapat dijual di luar negeri.

PerhitunganBiaya Regional Cost Recovery yang ditagin kepada Pemohon Bandingdidasarkan pada biaya sebenarnya/aktual yang timbul;Bahwa Biaya Regional Cost Recovery sebesar Rp 24.382.561.778tersebut seharusnya tidak perlu dikoreksi karena memang langsungberhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagihdan mennelihara penghasilan;Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut pendapatPemhon Banding perhitungan Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar untuktahun 2007 yang seharusnya

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp24.382.561.778,00terhadap pengurang penghasilan bruto berupa biaya "Selling andMarketing Cost" yang pada laporan hasil audit telah dibebankan padaRegional Cost Recovery sebesar Rp33.746.853.000,00 sedangkanmenurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalahsebesar Rp9.364.291.222,00;b.

cost recovery dan jumlah tagihan, dimana invoicetersebut tidak dilampiri rincian / jenis biaya dan perhitungan besarnya biayayang harus dibayar;Bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2007 untuk Biaya RegionalCost Recovery yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) diketahui uraian / description yang tertulis adalahreclass to new accou atau accrued reg cost rec, dengan demikianberdasarkan bukti berupa Invoice tidak dapat diketahui dengan pasti jenisjasa apa yang telah diberikan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ataspenyerahan PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2013atas akun biaya service fee dari cost of revenue sebesarRp433.111.613,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori

terdapat koreksi actual cost sebesarUSD 381.351,00; Pada Masa Pajak Januari 2013, actual cost yangdikoreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesarUSD40,599.90 atau senilai Ro393.737.830,00; Hal ini dapat diperolehpetunjuk bahwa actual cost Masa Pajak Januari 2013 senilaiRp393.737.830,00; tersebut menjadi bagian dari omset TermohonPeninjauan Kembali setelah ditambahkan margin 10%.

Dengandemikian koreksi DPP penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriyang dilakukan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliadalah 110% X Rp393.737.830,00 = Rp433.111.613,00 dapatdibenarkan karena telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yangterukur transaksi accrued cost of revenues tahun 2012 dan actual costtahun 2013 tersebut dicatat dalam jurnal Termohon Peninjauan Kembaliyaitu :Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 3922/B/PK/Pjk/2019 FI scNPUT111793.PDFx + Pencatatan Co:Gr.

Cost of RewCr. Acomed ExPencatatan rewDr. Accmued ExCr. Cost af RewPencatatan reaDr. Cast of RewGr. BankKedua jumal di:Dr. Accrued ExCr, BankCr, Cost of Rewbiaya acmerupakMerapi cdemerupak:memperhBerdasarPasal 1aHalaman 8 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 3922/B/PK/Pjk/2019Dengan demikian jurnal tersebut terbukti Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali belum melakukan pemungutan PPN baikpada saat mencatat accrual cost of revenues di tahun pajak 2012maupun pada saat mencatat actua/ cost di tahun pajak 2013, sehinggaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali belummemungut pajak PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dapatdipertahankan karena telah sesuai

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions(Definisi), halaman 33, paragraph ke2 Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor159 (vide bukti P1) yang berbunyi sebagai berikut:Total Project Cost: $ 42,000,000.00 (fortytwo million Dollars), beingthe total amount estimated by the Borrower as necessary to completethe Project, as set forth in and certified to by the Borrower and theConsulting Engineer on the Total Project Cost Statement;Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:Biaya Proyek

Menanggung kelebihan eskalasi biaya proyek (cost overruns) (butir 2);c.Menanggung seluruh pembayaran (apabila terjadi kegagalan dan/atauketerlambatan proyek yang disebabkan oleh kesalahan Para Tergugat)(butir 3);d.

the Borrower in connection with theconstruction of the Project, andb. all construction and repair costs payable or incurred by theBorrower in connection with the completion, replacement or repairof any of the construction works of the Project required to becompleted, replaced or repaired after Project Completion andduring the Defects Liability period;(whether or not any of such cost are the result of any change orvariation orders by the Borrower) exceeds the Total Project Cost thenthe Guarantors

Nomor 1345 K/Pdt/20152000 perihal Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of FlourMill Project of PT Panganmas Inti Persada (bukti P15).Adapun perincian atas biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun)tersebut adalah sebagai berikut: No. Project Cost Actual Aetna) Spending Future Total Budget (1) DifferenceSpending Spendin Actual (g=e031Dec96 g Spending(d) (e=c+d)31Dec96 29Jan97 30Apr97(a) (b) (c)1.

(Pasal1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);Bahwa Penggugat sebagai Agen Fasilitas memiliki hak menagih kepadaPara Tergugat agar Para Tergugat membayar jaminan cost overrun kepadaTurut Tergugat.