WALUYO merupakan satu orang yang sama, yang lahir pada tanggal 17November 1970 sebagai anak dari pasangan DARTA dan KALTUM;Menimbang, bahwa berdasarkan buktioukti surat serta dihubungkan denganketerangan saksisaksi tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ielah dikabukan,maka Pemohon diberi ijin untuk melakukan perubahan dalam Kutipan Akta NikahPemohon Nomor : 236/24/XWV2002 tersebut yang semua tertuis

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian oleh karenayang menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/24/xI/2002 antara MOH.WALUYO(Pemohon) dengan SUC PRHATI adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan PancurKabupaten Rembang, maka pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut harusdilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;Menimbang, bahwa berdasarkan selurun periimbangan diatas, makapermohonan Pemohon dikabukan

untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan, makamengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankankepada Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Mengingat, Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sertaperaturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN:1

dinyatakan telah hilang; Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon akan mengajukan PembuatanKutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon yang bemama: FaizalFasa, sebagai Pengganti Kutipan Akte Kelahirannya yang telah hilang; Bahwa untuk penerbitanKutjpan Akta Kelahiran untuk anakPemohon tersebutmemernukan Penetapan dari Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakahpermohonan Pemohon patut dikabukan

PNMetMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan juga keteranganPemohon, Akte Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperiuanadministrasi kKependudukan anak pemohon yang bemama Faizal Fasa;Menimbang, bahwa darn perimbangan tersebut diatas telah ternyata Pemohonmemang berhak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan kutipanaktakelahiran atas nama: Faizal Fasa yang merupakananak kandung keiga pemohontersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum danuntuk itu dikabukan

Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang pada pokoknyamenerangkan bahwa memang benar perkawinan Penggugat pada tanggal 04April 1991 di Desa Sekumpul dengan TERGUGAT telah tercatat pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, nomor233/WNVSwr/2006;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan olehkarenanya petitum angka 2 dapat dikabukan dengan perbaikan redaksisebagaimana dalam

disatukankembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh,rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Nomor 140/PDT.G/2016/PN.Ser.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapatcukuo alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 3 dalamGugatan Penggugat dapat dikabukan

Bahwa terhadap anak ke satu dan ke dua yang bermama ANAK danANAK Il temyata sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahunsehingga sudah dipandang cakap untuk berlindak sendin dalamhukum perdata dan dipandang telah cakap untuk dapat menentukansendiri tempat tinggalnya, sedangkan anak ke tiga yang bermamaANAK lilbaru saja berusia 18 tahun sehingga masih patut untukditetapkan pengasuhannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 4dalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat denganTergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikanketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Perceraian wajio dilaporkanoleh yang bersangkutan kepada hstansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 5 dalam surat gugatanPenggugat dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Nomor 140/PDT.G/2016/PN.Ser.sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat, Pasal 19

Halthal tersebutmengakibatkan huoungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat danTergugat yang membukikan bahwa alasanalasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telan memenuhi alasanalasan perceraian yang ditentukan oleh pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu, petitum gugatanPenggugat angka 2 beralasan untuk dikabukan;Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 telahdikabukan

, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyaruntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, keKantor Dinas Kependudukan dan Penrcatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agarperceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itusehingga petitum 3 beralasan untuk dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayarbiaya

perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan untukdikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabukan pula;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan;MENGADLI:1.

Dengan demikian, Pemohondipandang telah membuktkan dalildalil dalam surat permohonannya, sehinggapermohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabukan dan haruslah dinyatakanbahwa nama : Srini dan Nunuk Asrini, yang lahir di Karanganyar, tanggal 30 Mei 1975,kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo dikabukan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akanditentukan dalam amar penetapan di bawah ini ;Memperhatikan peraturan

O4/NV/1992/K tertanggal 9 April 1992, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 adalah beralasan dan patut dikabukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerntah No. 9 tahun1975, Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang diturjuk, berkewajiban untukmengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpamaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftardalam

daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangan tersebut diatasmaka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabukan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan, maka sebagai pihakyang kalah perkaranya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamyaakan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, UndangUndang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah No

Tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan Buktii P.7 berupaAsli Surat fin Perceraian dariatasan Penggugat, yang ditandatangani olen Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)Klas ll Jayapura, menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telahmemenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu adanya Suratjin Mengajukan Gugatan Cerai dari atasan Penggugat;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telan dapat membuktkan daligugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinar turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yangdiperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka

kelangsungan hiduo dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandi, dantidak membatasi untuk bertemu;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pat.G/2017/PN JapMenimbang bahwa berdasarkan pertmbanganpertimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian makapetitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan seluruhnyadengan verstek;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang fin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan hukum lainnya

Dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena dari Permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka haruslah dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dikabukan dan ParaPemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamyaditentukan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan:MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;HalamanSdari6Putusan Nomor : 207/Pdt.P/2017/PN Krg2.

OlehKarena itu agar tidak menghambat Pemohon dalam hal mengurus adminisiasikependudukan dan demi terciptanya administrasi kependudukan yang baik, makaidentitas Pemohon harus ditentukan secara jelas dan tegas menjadi 1 (satu) identitas.Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, agar tidak menghambat/menghalangiPemohon dalam mengurus. suratsurat yang berkaitan dengan adnministrasikependudukannya akibat perbedaan nama tersebut, maka haruslah

ditentukan satuidentitas yang dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatanperouatanhukum dan demi kepentingan administrasi kependudukannya sehingga haruslahdinyatakan bahwa nama Sukamo yang lahir di Karanganyar pada tanggal 25 Desember1969 dan Mohamad Sukamo yang lahir di Karanganyar pada tanggal 12 Desember19639 kedua nama tersebut orangnya adalah sama dan satu orang, dengan demikianpetitum angka 2 dapat pula dikabukan ;Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 167/Pdt.P/2014/PN KrgMenimbang,

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon merupakan adikkandung dari saksi SITl ASTUTL Spd, yang ingin menjadi wali atas nama PRMAPANGESTU dimana Penetapan Perwalian tersebut sebagai salah satu syarat untukmendaftar sebagai Calon Taruna Akademi Militer TNI AD;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan pertimbangan tersebut di aitas,Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlahditerima dan dikabukan

;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabukan dan permohonannyauntuk kepentingan Pemohon sendin, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974sera peraturan perundangundangan yang berhubungan dan bersangkutan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1.

Halhal manamengakibatkan huoungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat danTergugat yang membukikan bahwa alasanalasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telan memenuhi alasanalasan perceraian yang ditentukan oleh pasal 19Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu, petitum gugatanPenggugat angka 2 beralasan untuk dikabukan;Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 telahdikabukan

, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyaruntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, keKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agarperceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itusehingga petitum 3 beralasan untuk dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayarbiaya

perkara ini sehingga petitum 4 beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabukan pua;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan pasal 125 ayat(1) HIR, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN Krg.MENGADLI:1.

Ketty Politon dengan Pitres Betra adalahsuami istri yang sah yang perkawinannya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan NegeriKepanien;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta diatas, PengadilanNegeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan oleh pemohon adalah cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanyapengesahan perkawinan tersebut oleh pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan olehPemohon dikabukan

, dan oleh karena perkawinan pemohon dilangsungkandihadapan pemuka agama Kristen di Desa Pinasungkulan Kecamatan TompassoBaru Kabupaten Minahasa Selatan, maka pencatatan perkawinan adalah tempatdimana dilangsungkannya perkawinan ~ sehingga permohonan pencatatan tentangpengesahan Perkawinan dari pemohon dilaksanakan pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan

Oleh karena itu, Pemohon dipandang telah dapatmembuktikan dalitdalil dalam surat permohonannya dan permohonan persamaannama Pemohon ini cukup beralasan untuk dikabukan, sehingga haruslah dinyatakanbahwa nama Winarii dan Tatik Winarti yang lahir di Trenggalek, tanggal 15 Maret1944, adalah nama atas satu orang yang sama, yaitu Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo dikabukan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akanditentukan dalam amar penetapan di

persidangan tersebut;n Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada sidang hariRABU tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranyatersebut di atas ; 27222 2222 o nnn nn nnn nnn nn n=won n Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabukan

pihak Pemohondatang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada hari sidangpertama yaitu pada hari Rabu, Tanggal 07 Juni 2017, Pemohon telah mengajukanpencabutan perkaraanya tersebut di atas;Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabukan

19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa antara suami dan ist yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena pelitum angka 2 (dua) dikabukan

, perhatian, dan cinta kasihdari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurutpendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bila kedua anak tersebut beradadalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyaitanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandir;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah,maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikianmaka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pat.G/2018/PN JapMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya ;Memperhatikan UndangUndang Republik Ihdonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik

namanya ADZKIAANNDITA EFENDI untuk dirubah menjadi nama LABIBAH ZAKIYYA PRASETYOkarena nama yang baru tersebut lebih mempunyai arti yang lebih baik yang sudahmenggunakan nama LABBAH ZAKIYYA PRASETYO;Menimbang, bahwa darn buktioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahannamanya beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan namaPemohon dari nama ADZKIA ANNDITA EFENDI menjadi nama LABIBAH ZAKIYYAPRASETYO dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan, akan tetapiberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diribah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagipemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

kesalahan identitasdan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangandengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum keliga yang menyatakan membebankanperkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitumtersebut beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabukan

mamasecara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabukan;Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf fUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

, P3 dan P4 serta dihuoungkan denganketerangan Saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya terungkap bahwabenar anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasunoleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ; Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum huruf cdalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf d dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan

, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Ser.Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum huruf a dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan PemenntahRepublik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor

dengan tetao memperhatikan pulanilainilai hukum adat yang berlaku secara umum di Bali yakni adanyagaris keturunan mengikuti Purusa / Pihak LakiLaki, maka adalah patutjika pengasuhan anak tersebut tetap pada Penggugat sebagai lunyadengan tetap member kebebasan kepada Tergugat sebagai pihakPurusa untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikutmemelihara serta mendidik anak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petium angka 4dalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabukan

UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) har sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Para Pihak berkewajibanuntuk menyampaikan dan melaporkan Putusan Pengadilan tentang Perceraianyang telah berkekuatan hukum tetao dan oleh karenanya petitum angka 5 dalamsurat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

denganperbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal