dinyatakan telah hilang; Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon akan mengajukan PembuatanKutipan Akta Kelahiran yang baru untuk anak Pemohon yang bemama: FaizalFasa, sebagai Pengganti Kutipan Akte Kelahirannya yang telah hilang; Bahwa untuk penerbitanKutjpan Akta Kelahiran untuk anakPemohon tersebutmemernukan Penetapan dari Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakahpermohonan Pemohon patut dikabukan

PNMetMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan juga keteranganPemohon, Akte Kelahiran tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperiuanadministrasi kKependudukan anak pemohon yang bemama Faizal Fasa;Menimbang, bahwa darn perimbangan tersebut diatas telah ternyata Pemohonmemang berhak mengajukan permohonan yang berkaitan dengan kutipanaktakelahiran atas nama: Faizal Fasa yang merupakananak kandung keiga pemohontersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum danuntuk itu dikabukan

Tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan Buktii P.7 berupaAsli Surat fin Perceraian dariatasan Penggugat, yang ditandatangani olen Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)Klas ll Jayapura, menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telahmemenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu adanya Suratjin Mengajukan Gugatan Cerai dari atasan Penggugat;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telan dapat membuktkan daligugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinar turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yangdiperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka

kelangsungan hiduo dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandi, dantidak membatasi untuk bertemu;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 73/Pat.G/2017/PN JapMenimbang bahwa berdasarkan pertmbanganpertimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian makapetitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan seluruhnyadengan verstek;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang fin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan hukum lainnya

O4/NV/1992/K tertanggal 9 April 1992, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya, oleh karena itu petitum angka 2 adalah beralasan dan patut dikabukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerntah No. 9 tahun1975, Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang diturjuk, berkewajiban untukmengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpamaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftardalam

daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangan tersebut diatasmaka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabukan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan, maka sebagai pihakyang kalah perkaranya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamyaakan disebutkan dalam amar putusan;Mengingat, UndangUndang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah No

Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 1dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa okh karena fu, agar tdak menghambat/menghalangy Pemohondalam mengurus suratsurat yang berkaitan dengan adminstrasi kependudukannya akibat perbedaannam tersebut, maka haruskh ditentukan satu denttas yang dapat dipergunakan oleh Pemohonuntuk melkukan perbuatanperbuatan hukum dan demi kepentingan adminstrasi kependudukannyasehingga haruskh dinyatakan bahwa nama P.

JOKO BUDI MURSITO yang bhi di Karanganyarpada tanggal 29 November 1972 dan PAULUS JOKO BUDI MURSITO atau PAULUS JOKOBUDHI MURSITO yang lhhir di Karanganyar pada tanggal 29 November 1972 kedua namatersebut orangnya adabh sama dan satu orang, dengan demikian pettum angka 2 dapat puldikabulkan ;Menimbang, bahwa okh karena permohonan Pemohon dikabukan, maka pemohon harusdibebankan untuk membayar braya perkara yang timbul dalam perkara int ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan :MENETAPKAN

Bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, serta dihuobungkan dengan keterangansaksi SAKSI 1. dan SAKSI 2 , pada pokoknya terungkap bahwa benar anakantara Penggugat dengan Tergugat yang bemama ANAK diasuh olehPenggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ; Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan dengan perbaikan redaksisebagaimana

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Petitum angka 4 dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakrnimengenai perceraian dapat dikabukan

, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahRepublik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor

Maha Esa hal mana telah sesuai dengansalah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang menyatakan bahwa antara suami dan isin yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktkan dalilgugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabukan

;Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabukan makaberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demitertionya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Neger Jayapuraatau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan SalinarY turunan resmi putusan inikepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yangdiperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka

Tergugat tersebut sampai mereka dewasa danmandin, dan tidak membatasi untuk bertemu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 22/Padt.G/2017/PN JapMenimbang bahwaoleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, makaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabukan

Halthal tersebutmengakibatkan huoungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat danTergugat yang membukikan bahwa alasanalasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telan memenuhi alasanalasan perceraian yang ditentukan oleh pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu, petitum gugatanPenggugat angka 2 beralasan untuk dikabukan;Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 telahdikabukan

, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyaruntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, keKantor Dinas Kependudukan dan Penrcatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agarperceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itusehingga petitum 3 beralasan untuk dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayarbiaya

perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan untukdikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabukan pula;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan;MENGADLI:1.

Halhal manamengakibatkan huoungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat danTergugat yang membukikan bahwa alasanalasan perceraian yang diajukan olehPenggugat telan memenuhi alasanalasan perceraian yang ditentukan oleh pasal 19Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu, petitum gugatanPenggugat angka 2 beralasan untuk dikabukan;Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 telahdikabukan

, maka harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyaruntuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, keKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agarperceraian ini dicatat dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itusehingga petitum 3 beralasan untuk dikabukan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayarbiaya

perkara ini sehingga petitum 4 beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabukanmaka dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabukan pua;Memperhatikan peraturan perundangundangan yang berkaitan pasal 125 ayat(1) HIR, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN Krg.MENGADLI:1.

OlehKarena itu agar tidak menghambat Pemohon dalam hal mengurus adminisiasikependudukan dan demi terciptanya administrasi kependudukan yang baik, makaidentitas Pemohon harus ditentukan secara jelas dan tegas menjadi 1 (satu) identitas.Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dapat dikabukan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu, agar tidak menghambat/menghalangiPemohon dalam mengurus. suratsurat yang berkaitan dengan adnministrasikependudukannya akibat perbedaan nama tersebut, maka haruslah

ditentukan satuidentitas yang dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk melakukan perbuatanperouatanhukum dan demi kepentingan administrasi kependudukannya sehingga haruslahdinyatakan bahwa nama Sukamo yang lahir di Karanganyar pada tanggal 25 Desember1969 dan Mohamad Sukamo yang lahir di Karanganyar pada tanggal 12 Desember19639 kedua nama tersebut orangnya adalah sama dan satu orang, dengan demikianpetitum angka 2 dapat pula dikabukan ;Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 167/Pdt.P/2014/PN KrgMenimbang,

Dengan demikian, Pemohondipandang telah membuktkan dalildalil dalam surat permohonannya, sehinggapermohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabukan dan haruslah dinyatakanbahwa nama : Srini dan Nunuk Asrini, yang lahir di Karanganyar, tanggal 30 Mei 1975,kedua nama tersebut orangnya sama dan satu orang ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo dikabukan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akanditentukan dalam amar penetapan di bawah ini ;Memperhatikan peraturan

bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon merupakan adikkandung dari saksi SITl ASTUTL Spd, yang ingin menjadi wali atas nama PRMAPANGESTU dimana Penetapan Perwalian tersebut sebagai salah satu syarat untukmendaftar sebagai Calon Taruna Akademi Militer TNI AD;Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan pertimbangan tersebut di aitas,Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlahditerima dan dikabukan

;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabukan dan permohonannyauntuk kepentingan Pemohon sendin, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974sera peraturan perundangundangan yang berhubungan dan bersangkutan denganpermohonan ini;MENETAPKAN:1.

pihak Pemohondatang menghadap sendiri;Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada hari sidangpertama yaitu pada hari Rabu, Tanggal 07 Juni 2017, Pemohon telah mengajukanpencabutan perkaraanya tersebut di atas;Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabukan

Ketty Politon dengan Pitres Betra adalahsuami istri yang sah yang perkawinannya telah dinyatakan sah oleh Pengadilan NegeriKepanien;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktafakta diatas, PengadilanNegeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan oleh pemohon adalah cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanyapengesahan perkawinan tersebut oleh pemohon cukup layak/patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan olehPemohon dikabukan

, dan oleh karena perkawinan pemohon dilangsungkandihadapan pemuka agama Kristen di Desa Pinasungkulan Kecamatan TompassoBaru Kabupaten Minahasa Selatan, maka pencatatan perkawinan adalah tempatdimana dilangsungkannya perkawinan ~ sehingga permohonan pencatatan tentangpengesahan Perkawinan dari pemohon dilaksanakan pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabukan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan

Oleh karena itu, Pemohon dipandang telah dapatmembuktikan dalitdalil dalam surat permohonannya dan permohonan persamaannama Pemohon ini cukup beralasan untuk dikabukan, sehingga haruslah dinyatakanbahwa nama Winarii dan Tatik Winarti yang lahir di Trenggalek, tanggal 15 Maret1944, adalah nama atas satu orang yang sama, yaitu Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo dikabukan, makaPemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akanditentukan dalam amar penetapan di

persidangan tersebut;n Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa dan pada sidang hariRABU tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranyatersebut di atas ; 27222 2222 o nnn nn nnn nnn nn n=won n Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat Volunter, yangmana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itupermintaan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dantidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu patut dikabukan

namanya ADZKIAANNDITA EFENDI untuk dirubah menjadi nama LABIBAH ZAKIYYA PRASETYOkarena nama yang baru tersebut lebih mempunyai arti yang lebih baik yang sudahmenggunakan nama LABBAH ZAKIYYA PRASETYO;Menimbang, bahwa darn buktioukti surat dan saksisaksi yang diajukan olehPemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahannamanya beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan namaPemohon dari nama ADZKIA ANNDITA EFENDI menjadi nama LABIBAH ZAKIYYAPRASETYO dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabukan, akan tetapiberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diribah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagipemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkanakta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan

telah disidangkan pada hari SELASA , tanggal 30 Januari2018 dan pemohon telah dipanggil untuk hadir pada hari persidangan tersebut ;no Menimbang, bahwa setelah perkara tersebut diperiksa, Kuasa Pemohon telahmengajukan pencabutan perkaraanya tersebut di atas secara lisan di persidangan padahari SELASA tanggal 27 Februari 2018 ;wonnn Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemohon untuk mencabutperkaranya tersebut diajukan saat pemeriksaan perkara berlangsung dan cukupberalasan, oleh Karena itu patut dikabukan

membantahnya dan setelah mencermati pula bukti P3 yang samadengan bukti T1 berupa Akta Perkawinan Nomor 5108KW09062015tanggal 9 Juni 2015 serta keterangan saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4yang pada pokok membenarkan dan menerangkan pula mengenaiperkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasanuntuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalahsah menurut hukum, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam GugatanPenggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka denganmemperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup alasan untuk menyatakanbahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian,dan oleh karenanya Pelitum angka 3 dalam Gugatan Penggugat beralasanmenurut hukum dan dapat dikabukan

beralasan menurut hukum dan dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukanbahwa Perceraian wajio dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada hstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) har sejak putusan pengadilan tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka5 beralasan menurut hukum dan dapat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in yang besamyaditentukan dalam amar putusan in dan oleh karenanya petitum angka 6 beralasanmenurut hukum dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabukan untukseluuhnya, maka pelitum angka 1 dalam

19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa antara suami dan ist yang terusmenerusterjadi perselisinan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena pelitum angka 2 (dua) dikabukan

, perhatian, dan cinta kasihdari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurutpendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bila kedua anak tersebut beradadalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat mempunyaitanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai mereka dewasa dan mandir;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganperimbangan tersebut di alas,maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabukan

;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah,maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikianmaka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabukan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pat.G/2018/PN JapMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya ;Memperhatikan UndangUndang Republik Ihdonesia Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik

, P3 dan P4 serta dihuoungkan denganketerangan Saksi 1 dan saksi 2, pada pokoknya terungkap bahwabenar anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasunoleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ; Bahwa dalam perspektif hukum adat bali, garis keturunan dalam suatuperkawinan adalah tetap mengikuti garis lakilaki / purusa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum huruf cdalam gugatan Penggugat dapat dikabukan

berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UndangUndargNomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan ditentukan bahwaPerceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum huruf d dapatdikabukan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena inti darn gugatan Penggugat yaknimengenai perceraian dapat dikabukan

, maka Tergugat berada di pihak yang kalah,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rog, Tergugat harus dihukumuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 583/PDT.G/2016/PN.Ser.Menimbang, bahwa oleh karena selurun gugatan Penggugat dapatdikabukan, maka petitum huruf a dalam gugatan Penggugat dapat dikabukan ;Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan PemenntahRepublik indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor