Ditemukan 460 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0085/Pdt.P/2018/PA Bb Tanggal 4 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
M E N E T A P K A N
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (La Ode Sikelu bin La Ode Murhumu) dengan Pemohon II (Hasmin binti La Ode Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2000, di Desa Kawa, Kecamatan Piru, Kotamadya Ambon,;
Register : 29-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 242/Pdt.P/2021/PN Cbi Tanggal 25 Mei 2021 — Pemohon:
SUMIATI
16 — 14
SUMIATI
16 — 14
berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebutdiatas, maka akan dibuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasandan tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksan
Register : 17-10-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BARRU Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Bar Tanggal 22 Oktober 2018 — Pemohon:
HASNAWATI
22 — 2
HASNAWATI
22 — 2
ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, disebutkan :Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan statuskewarganegaraan ;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia :Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orangtua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, disebutkan :(1) Pencatatan perubahan nama dilaksan
Register : 17-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1409/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
MARICE BR SIAHAAN
18 — 10
MARICE BR SIAHAAN
18 — 10
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 30-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1479/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon:
APRIANTI
22 — 12
APRIANTI
22 — 12
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 24-05-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0574/Pdt.G/2017/PA.Pmk Tanggal 3 Juli 2017 — Pemohon dan Termohon
6 — 0
6 — 0
BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 30 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Kutipan Nikah Nomor :0080/018/II/2017 tanggal 30Januari 2017;2.
Register : 26-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 1313/Pdt.G/2019/PA.BL Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
Register : 03-12-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1687/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 17 Desember 2019 — Pemohon:
Atim Yuliana Marquart
19 — 10
Atim Yuliana Marquart
19 — 10
dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon pada akte kelahiran anak pemohon, haltersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan
Putus : 23-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.Wsp Tanggal 23 April 2020 — penggugat melawan tergugat
11 — 7
11 — 7
Surat:Kutipan Akta Nikah Nomor 251/82/IX/2011 tanggal 16092011 yangmenyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksan akan diLiliriaja,Kabupaten Soppeng pada tanggal 16 September 2011, dan telahdicocokkan dengan aslinya bertanda P.1Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0143/Pdt.G/2020/PA.WspB.
Register : 29-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1468/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon:
Eka Apriana
12 — 11
Eka Apriana
12 — 11
dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon pada akte kelahiran anak pemohon,hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksan
Register : 09-04-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 175/ Pdt.P/2015/PA Skg Tanggal 22 April 2015 —
15 — 8
15 — 8
No.0175/Padt.P/2015/PA.SkgMenimbang, bahwa dari dalildalil dan pengakuan para dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara apakah pemikahan Pemohon dengan Pemohon Il yang dilaksan tahun 1975 diDesa Ulaweng Riaja, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone sah menurut hukum ?
Register : 04-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1710/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 16 Desember 2019 — Pemohon:
CHINDY OKHTAVIA
31 — 8
CHINDY OKHTAVIA
31 — 8
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 09-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA Bb Tanggal 4 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
M E N E T A P K A N
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rakhayuddin bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Rani binti La Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2015, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,;
Register : 03-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Pmk Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon dan Termohon
4 — 0
4 — 0
BahwaPemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dilaksan akanPada tanggal 08 Juli 2005, yang dicatat olen Pegawai pencatat NikahKantorUrusan AgamaKecamatanPpalengaan Kabupaten Pamekasansebagaimana bukti Duplikat Akta Nikah Nomor :25/IX/2005tanggal 27September 2013;2.
Register : 24-10-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1668/Pdt.G/201^/PA.Lpk Tanggal 30 Januari 2017 — Penggugat I, II, II, III, IV VS Tergugat I, II
26 — 2
26 — 2
dengan Jalan Kepondok Perkebunan + 27 Mdan tanahJimah + 10 M, tanah Sumardi + 20 M, tanah Isman + 20M ;Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, makaPenggugatPenggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakamuntuk memanggil pihakpihak yang bersengketa hadir di Persidangan padahari yang telah ditetaopkan untuk itu dan memberikan putusan sebagaiberikut :Menerima dan mengabulkan gugatan PenggugatPenggugat untukseluruhnya ;Menyatakan sita jaminan ataupun sita hak milik yang telah dilaksan
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1510/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon:
Rachmad Abdullah Laa
18 — 11
Rachmad Abdullah Laa
18 — 11
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas anak pemohon, hal tersebut berdasarkanketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan Catatan Sipil dapat dilaksan
Register : 12-09-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 29-10-2012
Putusan PA PACITAN Nomor 780/Pdt.G/2012/PA.Pct Tanggal 15 Oktober 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangansedangkan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilannomor: 0780/Pdt.G/2012/PA.Pct,tanggal 21 September 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir danmenghadap di persidangan;Bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir, makamediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksan
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0549/Pdt.G/2019/PA.BL Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon,agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, setiap perkara perdata wajib dilakukanmediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makamediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksan
Register : 21-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN BATAM Nomor 1425/Pdt.P/2019/PN Btm Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
PATIMAHDARNA
19 — 14
PATIMAHDARNA
19 — 14
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menuruthukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPermohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuanPasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan danCatatan Sipil dapat dilaksan
Register : 21-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 24 Februari 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 2
12 — 2
persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal04 Pebroari 2016 dan tanggal 12 Pebroari 2016 yang dibacakan di mukasidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga prosesmediasi sebagai mana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidakdapat dilaksan