Ditemukan 829 data
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD LUTH
407 — 380
yang belum tentu tulisan segaimanadimaksud mengandung kebenaran dapat berpotensi menimbulkan kebenciandan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dalamhal ini etnis China, dimana postingan tersebut terdakwa lakukan secara sadardengan tujuan bisa diketahui oleh umum karena terdakwa mengupload ke mediaHal 6 dari 21 Putusan Nomor: 518/Pid.Sus/2018/PN.
Kalimat inimerupakan pelecehan terhadap etnis China yang beribadah di Klenteng.Bahwa benar kata CINA dan/atau CHINA merupakan dua kata yangdigunakan untuk merujuk Suatu ras atau etnis yang terdapat di AsiaTimur. CINA dan/atau CHINA merupakan ethis terbesar yang ada didunia ini. Bangsa Cina tergolong ras Sinid, suatau cabang dari rasMongol. Bangsa cina yang asli diyakini orang Man, mulamula berasaldari daerah pegunungan yang bertanah los di propinsi Shensi danShansi.
Kalimat ini mencemooh etnis China dengansebutan bangsat karena suka menghina Islam. Kalimat ketiga, yaitu"Katanya berjenggot Arab kalimat ini merupakan kalmat tidak langsung(kalimat yang dinyatakan oleh orang lain) yang ditandai olehpenggunaan kata Katanya. Secara literal, kalimat tersebut berarti bahwa:kata kamu yang berjenggot itu Arab. Kalimat keempati yaitu "Katanyaberdaster Arab" sama seperti kalimat ketiga, yaitu kalmat tidak langsung(kalimat yang dinyatakan oleh orang lain).
Kalimat keenam, "Lo Hat dewa perang Lo aja ikutinArab .. daster dan jenggot malan Lo sembah tu patung.. kalimat inimenunjukkan pernyataan yang ditujukan kepada etnis China penyembahpatung Dewa Kongco Kwan Sing Tee Koen, yaitu kamu lihat dewaperang kamu aja ikutikutan (gaya) Arab, daster dan jenggot malah kamusembah patung itu Kalimat keenam merupakan cemooh kasar yangditujukan kepada China penyembah patung di klenteng.
Kalimat ini merupakan pelecehan terhadapetnis China yang beribadah di Klenteng.Bahwa benar kata CINA dan/atau CHINA merupakan dua kata yangdigunakan untuk merujuk suatu ras atau etnis yang terdapat di AsiaTimur. CINA dan/atau CHINA merupakan ethis terbesar yang ada didunia ini. Bangsa Cina tergolong ras Sinid, suatau cabang dari rasMongol. Bangsa cina yang asli diyakini orang Man, mulamula berasaldari daerah pegunungan yang bertanah los di propinsi Shensi danShansi.
1.Dewa Gede Oko Prasetyo
2.Gusti Ayu Nyoman Dwijayanti
21 — 15
nama semula;Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu padaUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undangundang 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN TabKependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo perubahan namayang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adatbali masih secara kuat dianut olen masyarakat etnis
Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturanyang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerahTingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwasistem kekerabatan etnis Bali Sampai sekarang adalah berasal dari sistem sertabervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, SsebagaimanaHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 91/Pdt.P/2019/PN Tabdisebutkan dalam pustaka Nagarakertagama
, bahwa pengelompokanmasyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebutcatur wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Suatu Sebutan sendiri jugamendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah diBali zaman dahulu.
Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masihhidup di masyarakat etnis Bali.
Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dantetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkankepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarelamelepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang padazaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BaliNomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan
982 — 620
Setelah Saksi cermati danternyata ada kalimat yang tidak sesuai dengan pernyataan Saksi,selanjutnya Saksi membuat klarifikasi dengan mengirimkan pesankepada Terdakwa via whatsapp dengan bunyi Mas yang diberitakansempian ini tolong diklarifikasi, Bahasa saya bukan memicu konflik etnis,tetapi jangan sampai memicu konflik etnis itu Bahasa saya.
Terlebin lagi di pulau Kalimantan halhal yangberkenaan dengan kesukuan/etnis sangat rawan dan sudah banyakcontoh kejadian yang tidak baik ditimbulkan akibat adanya konflikkesukuan/etnis. Beberapa keluarga dan temanteman Saksi sesamasuku Bugis mengaku resah dengan adanya berita tersebut, apalagi masihhangat kejadian konflik kesukuan antara suku Dayak dan Bugis diPenajam Paser Utara karena masalah sepele, khawatir bahwa beritatersebut dapat berdampak hal yang sama seperti di Penajam PaserUtara.
Oleh karena itu saya mengingatkan kalaukonflik lahan ini dapat memicu konflik antar etnis. Saya berharap jangansampai terjadi konflik etnis. Saya tahu kalau Haji Isam ini keturunanBugis, kami warga fokus dulu lewat jalur hukum berharap adapenyelesaian yang adil terhadap kami.Bahwa setelah selesai melakukan wawancara tersebut sekitar pukul12.30 WITA, selanjutnya Terdakwa merangkai hasil wawancara menjadiartikel berita dan diberi judul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengaduke Polda Kalsel.
Oleh karena itu saya mengingatkan kalau konfliklahan ini dapat memicu konflik antar etnis. Saya berharap jangan sampaiterjadi konflik etnis. Saya tahu kalau Haji Isam ini keturunan Bugis, kamiwarga fokus dulu lewat jalur hukum berharap ada penyelesaian yang adilterhadap kami.Bahwa benar setelah selesai melakukan wawancara tersebut sekitarpukul 12.30 WITA, selanjutnya Terdakwa merangkai hasil wawancaramenjadi artikel berita dan diberi judul Tanah Dirampas Jhonlin, DayakMengadu ke Polda Kalsel.
Terlebin lagi di PulauKalimantan halhal yang berkenaan dengan kesukuan / etnis sangat rawan dansudah banyak contoh kejadian yang tidak baik ditimbulkan akibat adanya konflikkesukuan / etnis.
Tjoe Mun Tong
24 — 2
Selanjutnya nama Alexandra Morgan tersebut telahmelekat dalam beberapa dokumen Akta Kelahiran dan ijazah anak Pemohonsebagaimana bukti P2 dan P3, dan dalam bukti P2, P3, dan P5 telah pulatercatat jika Pemohon adalah anak dari ayah bernama Tjoe Mun Tong;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dian Dwi Prayogadan saksi Akhiruddin Nur yang merupakan karyawan Pemohon menyatakanbahwa Pemohon memiliki marga Tjoe dan dalam etnis chinese sebuah margadiperoleh dari garis keturunan ayah yang selanjutnya
Selain itu sebuah marga merupakansuatu identitas yang menunjukkan struktur hubungan kekeluargaan dankekerabatan hal mana dalam suku etnis chinese dan berdasarkan budayahukum etnis Chinese sebagaimana diterangkan oleh para saksi jika sebuahmarga dalam suku etnis Chinese bukanlah suatu pemberian melainkanHalaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 627/Pdt.P/2020/PN Mdnotomatis diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilinear) yang selanjutnya akanditeruskan kepada keturunannya secara teruS menerus
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
TARA ARSIH WIJAYANI Spd M Hum Binti H DIAN SAMUDI
393 — 349
Bahwa kalimat yang diposting di dinding akun facebook Tara DevSams di atas menunjukkan kebencian atau rasa benci kepadaorang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis. Kebencianatau rasa benci yang diungkap pemilik akun facebook Tara DevSams ditunjukan dengan cara mencemooh, menghardik, danmenghina ras dan etnis Cina secara terangterangan.
Kalimatyang menunjukkan kebencian atau rasa benci berdasarkandiskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting padatanggal 21 Februari 2018 dan 25 Februari 2018.Bahwa kalimat yang diposting di dinding akun facebook Tara DevSams di atas menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atassuku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
Cina atauTIONQKOK ; 222 n nn nn nnn nnn nn en nnn enna nn nn enna nn nnen nn ceee canesbahwa benar kebencian atau rasa benci yang diungkap pemilikakun facebook Tara Dev Samsditunjukan dengan caramencemooh, menghardik, dan menghina ras dan etnis Cinasecara terangterangan ; 2nnnnne ene nnnn nebahwa benar kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasabenci berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yangdiposting pada tanggal 21 Februari 2018 (WNA Komunis Cinayang bekerja di Indonesia) dan
Pasal 4 huruf b angka1 UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan DiskriminasiRAS dan Etnis ; n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nnn nnn nee en nnn nnn neenn neeMenimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untukdibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihatfaktafakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaankesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling
pemilik akunfacebook Tara Dev Samsditunjukan dengan cara mencemooh, menghardik,dan menghina ras dan etnis Cina secara terangterangan ; Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2018/PN.Smn bahwa benar kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benciberdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis adalah kalimat yang diposting padatanggal 21 Februari 2018 (WNA Komunis Cina yang bekerja di Indonesia)dan postingan tanggal 25 Februari 2018 (kepala CINA PENYELUNDUP); bahwa benar Terdakwa juga menunjukkan
1.Dewa Gede Oko Prasetyo
2.Gusti Ayu Nyoman Dwijayanti
17 — 7
menjelmakanorang baru seolaholah lain dari yang memakai nama semula;Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu padaUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undangundang 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo perubahan namayang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adatbali masih secara kuat dianut olen masyarakat etnis
Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturanyang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerahTingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwasistem kekerabatan etnis Bali Sampai sekarang adalah berasal dari sitem sertabervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, Sebagaimanadisebutkan dalam pustaka Nagarakertagama.
Demikianlah pengelompokanmasyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebutcatur wangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Suatu Sebutan sendiri jugamendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah diBali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masihhidup di masyarakat etnis Bali.
Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dantetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkankepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarelamelepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang padazaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BaliNomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan
155 — 71
dengan nomor081374506961 dan handphone OPPO dengan nomor 082111456808 milikTerdakwa.Bahwa Terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui akun Facebooknyatersebut Terdakwa memasukkan gambar dan tulisan yang berisi kalimatkalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhanindividu dan/atau kelompok masyarakat tertentu diantaranya kepadaPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Presiden RI Joko Widodoberdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yaitu agamaKristen dan etnis
hukumPengadilan Negeri Pariaman tetapi karena tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, makaberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Telah melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengajamenunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkandiskriminasi ras dan etnis
Terdakwa dengan menggunakan media elektronikberupa SAMSUNG J1 AC warna hitam dengan simcard mentari dengannomor 081374506961 dan handphone OPPO dengan nomor 082111456808milik Terdakwa.Bahwa Terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui akun Facebooknyatersebut Terdakwa memasukkan gambar dan tulisan yang berisi kalimatkalimat yang menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain diantaranyadiantaranya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto dan Presiden RIJoko Widodo berdasarkan diskriminasi ras dan etnis
yaitu etnis Cina.
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis jo Pasal 64 ayat(1) KUHP2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Nomor Reg.Perkara : PDM134/JKT.PS/02/2018 tanggal 16 Mei 2018 pada Kejaksaan Negeri JakartaPusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:1.
1.Dewa Gede Oko Prasetyo
2.Gusti Ayu Nyoman Dwijayanti
21 — 6
Selain itu, Nama sebagai identitas diri yang melekat padaseseorang dalam beberapa Sistem Hukum Adat di Indonesia juga menunjukangelar kKebangsawanan yang dalam hukum adat Bali masih secara kuat dianut olehmasyarakat etnis Bali.
Berdasarkan angka 3 suratGubernur Kepala daerah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni1994 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang berasaldari sistem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri,sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama.
Pengelompokanmasyarakat etnis Bali berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut caturwangsa, dimana orangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri jugamendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah diBali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masihhidup di masyarakat etnis Bali.
Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dantetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkankepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarelamelepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang padazaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BallNomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan
Bagus Made Tirta Dewangga
17 — 6
Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu padaUndangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan Undangundang 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo perubahan namayang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adatHalaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.bali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis
Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat inibelum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi Surat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepaladaerah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkanbahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal darisitem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri,sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama.
Demikianlahpengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan(Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orangorangnya selainmemiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yangdiberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zaman dahulu.
Ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali.Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turuntemurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialinkan kepada orang lain kecualiorang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya denganSuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat BaliNomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwaberdasarkan
pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutankebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari namakelahirannya.
623 — 468
Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono selaku Pemberi kuasa merasa terhinakarena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS. PT.
Logikanya ga ada karyawan ga ada ygkerja.Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono merasa terhina karena beberapapostingan menyingung masalah etnis / RAS. PT.
Logikanya gaada karyawan ga ada yg kerja.Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono selaku Pemberi kuasa merasaterhina karena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS. PT.Hal 23 dari 75 hal Put No. 295/Pid.
Logikanya ga ada karyawan gaada yg kerja.Pemberi kuasa merasa terhina karena beberapa postingan menyingungmasalah etnis / RAS PT.
Kemudian, etnis adalah penggolongan manusia berdasarkankepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah,geografis, dan hubungan kekerabatan.Dalam kalimatkalimat yang diposting di Grup Facebook SUKOHARJOMAKMUR terdapat muatan yang menunjukkan kebencian atau rasabencikepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu pada kalimat sebagai berikut:Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk samacukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalan..
DUSKI
38 — 11
merubah nama anak pertamanya menjadi Nadya Salsabila Hanum; Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama NadyaSalsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata AirSurga, dan Hanum artinya baik atau Cantik; Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohonuntuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa NadiaMajid menjadi Nadya Salsabila Hanum; Bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis
Salsabila Hanum;Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama NadyaSalsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata AirSurga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohonuntuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa NadiaMajid menjadi Nadya Salsabila Hanum;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Padt.P/2021/PN BpdBahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis
Nomor 14/Pat.P/2021/PN Bpd Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama NadyaSalsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata AirSurga, dan Hanum artinya baik atau Cantik; Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohonuntuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa NadiaMajid menjadi Nadya Salsabila Hanum bahkan pihak keluargamendukung; Bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis
menggunakannama Khaufa Nadia Majid serta menurut Pemohon nama Khaufa Nadia Majidmemiliki arti yang kurang bagus yakni arti Knaufa adalah Takut, maksud awalPemohon memberikan nama tersebut agar anaknya takut kepada Tuhan YangMaha Esa, namun kiranya Pemohon merasa Khaufa atau Takut tersebut kurangcocok digunakan sebagai nama;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi diketahui pula padapokoknya bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus sertatidak bertentangan dengan norma agama, etnis
, Salsabilaartinya Mata Air Surga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;Menimbang, bahwa tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang keberatanPemohon mengganti nama anaknya dari Khaufa Nadia Majid menjadi NadyaSalsabila Hanum;Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dandiperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang maupunPeraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah sertaHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 14/Pat.P/2021/PN Bpdtidak menyinggung salah satu etnis
518 — 476
Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa danmasyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUIKota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait DugaanPenistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa BernamaMELIANA. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telahmelaksanakan rapat Komisi Fatwa DP.
Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihalMohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukanoleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd danRifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan masyarakatIndependent Bersatu (AMMIB) pun mengajukan Surat langsung kepada Ketua MUIPropinsi Sumatera Utara dengan Surat Nomor : Ist/049/B/AMMIBTB/I/2017tanggal 04 Januari 2017, perinal Mohon Fatwa MUI Terkait Dugaan PenistaanAgama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa Bernama MELIANA.
Kemudian pada tanggal 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa danmasyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUIKota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016, tanggal 14Desember 2016, perihal Mohon Audiensi Dan Fatwa MUI Terkait DugaanPenistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Seorang Etnis Tionghoa BernamaMELIANA. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telahmelaksanakan rapat Komisi Fatwa DP.
Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu(AMMIB) Nomor : Ist/038/B/AMMIBTB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016,perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yangdilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd danRifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
410 — 673
2017)Bahwa UU No.40 Tahun 2008 Tentang Diksriminasi Ras dan Etnis, secarategas ditentukan siapa yang berhak untuk melaporkan kepada KepolisianNegara RI yang berbunyi:Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasiras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:Halaman 16 dari 90 Halaman Putusan Nomor 125/Pid.Pra/2017/PN Jkt.Sela.pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintahdaerah yang dinilai berpotensi menimbulkan
itu adalah hadir ketika manusia ada di dunia ini yaitu lahirmaka kemudian itu datangnya dari sang pencipta oleh karena itu siapa pun tidakboleh melakukan diskriminasi atas nama ras dan etnis karena kalau melakukandiskriminasi atas nama ras etnis berarti secara tidak langsung telah melawanciptaan sang pencipta.
Oleh karena itu maka dibuatlah undangundang tentangpenghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam rangka melaksanakan itu makadibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2010 sebagaimana kedudukanPeraturan Pemerintah maka merupakan sebuah Peraturan pelaksana terhadapundangundang yang mengamanahkan adanya peraturan pemerintah dalamperaturan pemerintah itu pada dasarnya adalah memuat tentang bagaimanamengawasi tentang penghargaan ras dan etnis dan tindakantindakan apa yangbisa dilakukan oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia jika terjadi diskriminasiras dan etnis jadi kehadiran PP ini untuk mengimplementasikan bahwasesungguhnya di negeri yang kita cintai ini tidak ada lagi diskriminasi atas rasdan etnis dan kemudian diberikan mandat kepada Komnas HAM untukmengawasi.
di suatu institusi pemerintahan terjadi diskriminasiras dan etnis maka kemudian Komnas HAM berkoordinasi dengan atasan ataudengan Pimpinan lembaga yang tersebut karena komitmennya adalah KomnasHAM mendukung supaya tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis lalu bagaimanadidalam hal ini posisinya penyidik yang kemudian menduga ada niatmendiskriminasi ras dan etnis apakah ia memiliki otoritas sendiri untukmentafsirkan atau kemudian berkoordinasi dengan Komnas HAM mengingat apayang ada di dalam PP dalam
33 — 15
temantemannyakarena mempunyai nama terlalu singkat ketika berkenalan dengan temantemannya tersebut yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut merasa maludan meminta untuk namanya di tambah agar lebih panjang;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN BpdBahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohonuntuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Aishka menjadiDinda Okvira Aishka;Bahwa nama Dinda Okvira Aishka memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis
bercerita bahwa anak Pemohon tersebut pernah diejek temantemannyakarena mempunyai nama terlalu singkat ketika berkenalan dengan temantemannya tersebut yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut merasa maludan meminta untuk namanya di tambah agar lebih panjang;Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohonuntuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Aishka menjadiDinda Okvira Aishka;Bahwa nama Dinda Okvira Aishka memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis
tersebut ingin di rubah menjadi Dinda Okvira Aishkakarena nama Aishka terlalu pendek dan pernah anak Pemohon tersebut di ejek olehtemantemannya karena namanya terlalu pendek yang mengakibatkan anakPemohon tersebut merasa malu dan meminta untuk namanya di tambah agar lebihpanjang;Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan Pemohon menggantiatau menambah nama anaknya dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka, namatersebut memiliki arti yang bagus serta serta tidak bertentangan dengan normaagama, etnis
maupun adat istiadat setempat;Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dandiperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang maupunPeraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah sertatidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi normanorma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terungkap di persidangan,menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Aishka menjadiDinda
I Nyoman Putra
58 — 21
wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikanpenetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalahganti nama "kasta atau "gelar kebangsawanan atau pun "derajat yang lebihtinggi dari masyarakat umumnya atau warga Negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan adanyaSurat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali Nomor MPLA/I/234/1994 perihalMarga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali tertanggal 2 Juni1994 yang dalam poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis
Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalahberdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa, dimanaorangorangnya selain memiliki Suatu sebutan sendiri juga mendapat statussosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Bali zamandahulu.
Disebutkan pula bahwa hal ini adalah suatu warisan sejarah yangsecara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kKedudukan status tersebutdimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abadkeabad yang tidak dapat dialinkan kepada orang lain kecuali orang yangbersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatualasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tersebut juga disebutkanbahwa dengan terbitnya Undangundang
Nomor 1 tahun 1957 tentang PokokPokok Pemerintahan Daerah yang saat itu menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali Secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis Bali;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas yangPenetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Amp.
758 — 1300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Leo Suryadinatadalam bukunya yang berjudul Negara dan Etnis Tionghoa.Kasus Indonesia, Cetakan pertama, Pustaka LP3ESIndonesia, November 2002, halaman 7 :Etnis Tionghoa, yang dulu sering disebut ChineseOverseas atau Tionghoa perantauan, tersebar dimanamana. Jumlahnya kirakira 23 juta jiwa, lebih dari 80persen di antaranya berada di Asia Tenggara3. Bahwa kata KOPITIAM di Malaysia telah diakui sebagaibahasa resmi.
Hal inidapat dibuktikan dari data statistik PBB untuk jumlahpenduduk, etnis Tionghoa di Asia Tenggara pada tahun1999, yang diambil dari buku Leo Suryadinata yang berjudulNegara dan Etnis Tionghoa.
Bahwa pembauran kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesiapernah terhambat dengan berlakunya kebijakan asimilasidalam konteks agama, budaya dan pendidikan yangmengakibatkan Indonesianisasi etnis Tionghoa dalam tingkattertentu, melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina;Kebijakan tersebut diberlakukan dengan pertimbanganbahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina diIndonesia yang berpusat pada negeri leluhurnya, yangdalam manifestasinya dapat menimbulkan
Bahwa selain itu, Instruksi Presiden tersebut juga membawadampak terhadap etnis Tionghoa yang akan menggunakansimbolsimbol, katakata atau kalimat yang menggunakanunsurunsur etnis Tionghoa untuk menamai tempat usahaetnis Tionghoa di Indonesia praktis tidak dapat digunakan.Hal ini sebagaimana dinyatakan Leo Suryadinata dalambukunya yang berjudul Negara dan Etnis Tionghoa.
Sehingga,penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, danadat istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan ijinkhusus sebagaimana berlangsung selama ini;10.Bahwa setelah adanya pencabutan Instruksi Presiden11.tersebut, eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia berkembangdengan pesat. Kebudayaan etnis Tionghoa diakui sebagaibagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia. Hal inisebagaimana dinyatakan dalam buku Iwan Santosa yangberjudul Peranakan Tionghoa di Nusantara.
Pradnya Paramitha, SST.Par
34 — 11
wewenangPengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan gantinama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama kasta atau gelarkebangsawanan atau pun derajat yang lebih tinggi dari masyarakat umumnyaatau warga negara lainnya;Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwadalam surat Gubernur Kepala Derah Tingkat Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan diBali poin ke3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis
Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Baliadalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Wangsa,dimana orangorangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapatstatus sosial tertentu yang diberikan oleh rajaraja yang memerintah di Balizaman dahulu.Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatuwarisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali,kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secaraturun temurun dari
lainkecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannyadengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnyaUndangundang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan PemerintahanSwapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus.Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikansebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenanganmasyarakat etnis
317 — 539 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asingsehingga tidak diperkenankan memperoleh Hak Milik;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Instruksi Wakil KepalaDaerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bertentangan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan denganmendiskriminasi Warga Negara Indonesia dengan menggolongkannyasebagai WNI pribumi dan WNI non pribumi;Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
Pasal 4 huruf (a) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis:Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, ataupemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkanpencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, ataupelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalamsuatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, danbudaya;Letak Pertentangannya :Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975terdapat pembedaan perlakuan
Pasal 7 huruf (d) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintahdaerah wajib :d. melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah,mencabut, atau membatalkan peraturan perundangundanganyang mengandung diskriminasi ras dan etnis;Letak Pertentangannya :Bahwa sebagaimana telah dijelaskan saat membahas letakpertentangan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975dengan Pasal
Pasal9 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untukmendapatkan hakhak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa pembedaanras dan etnis;Penjelasan Pasal 9 :Yang dimaksud dengan hakhak sipil, antara lain hak untuk:e. memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama denganorang lain;Yang dimaksud dengan hakhak ekonomi, antara lain hak untuk:f. memiliki perumahan;Letak Pertentangannya
Fotokopi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2008 tentang PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis (Bukti P9);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebuttelah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 26 Februari 2015berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 13/PERPSG/II/13P/HUM/2015, tanggal 26 Februari 2015;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Maret 2015, yangpada pokoknya atas dalildalil
Rahmahsyitah
21 — 14
Hanif ArRasyid memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;Bahwa selain itu. Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama anaknya tersebut dalam akta kelahiran adalah untukkeperluan administrasi anak Pemohon juga keperluan administrasi pendidikananak Pemohon kedepannya;2.
Hanif ArRasyid memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat; Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama anaknya tersebut dalam akta kelahiran adalah untukkeperluan administrasi anak Pemohon juga keperluan administrasi pendidikananak Pemohon kedepannya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatasdibenarkan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulansecara lisan
Hanif ArRasyid memiliki arti yang bagus serta tidakbertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadatsetempat;Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dandiperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang maupunPeraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah sertatidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi normanorma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta terungkap di persidangan
600 — 319
Kalaupunperang saudara pecah, etnis China akan kabur ke luar negeri dan saatnyakita menata negeri ini tanopa kehadiran etnis pengkhianat tersebut. Kalaupun kita jatun pada perang saudara, negara ini akan semakin jelas danselamat, karena kita tahu dimana barisan pengkhianat dan pecundanguntuk segera disikat. Sebab yang merusak bangsa itu adalah intel melayu,alias pribumi asli yang berprofesi sebagai pengkhianat. Sebelum meberskanpenjajah asing, pengkhianat inilah yang harus dikebumikan terdahulu!
Kalaupunperang saudara pecah, etnis China akan kabur ke luar negeri dan saatnyakita menata negeri ini tanoa kehadiran etnis pengkhianat tersebut. Kalaupun kita jatun pada perang saudara, negara ini akan semakin jelas danselamat, karena kita tahu dimana barisan pengkhianat dan pecundanguntuk segera disikat. Sebab yang merusak bangsa itu adalah intel melayu,alias pribumi asli yang berprofesi sebagai pengkhianat. Sebelum meberskanpenjajah asing, pengkhianat inilah yang harus dikebumikan terdahulu!
RI Nomor40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;ATAUKetiga:Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFA!
Hal ini tidak dibenarkan karena anggapan seperti itu(generalisasi) merupakan suatu fitnah dan pencemaran nama baik;e Pasti China biang masalahnya, kalimat ini juga berisi fitnah karenamenganggap seluruh warga Negara keturunan China merupakanbiang masalah di Inonesia;e etnis China akan kabur ke luar negeri dan saatnya kita menatanegeri ini tanpa kehadiran etnis pengkhianat tersebut, kalimattersebut menganggap seluruh etnis China adalah pengkhianatmerupakan tuduhan yang tidak berdasar dan kental muatan
Bagian inti delik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan indovidu dan/atau kelompok masyarakat tertentuberdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),Mengandung pengertian yang bersangkutan tidak mempunyai hak untukmenyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian pada golongan tertentu;Bahwa inti delik Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentangPenghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adalah sebagai berikut:a.