Ditemukan 420 data
83 — 32
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaKec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas namaBNP2TKI Nomor: 137/RPDHP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014yang diparaf oleh A.A.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SHselaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
NO. 1/PID.SUSTPK/2016/PT.DPS.bb)CC)dd)ee)ff)Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan KotaDenpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh,MH selaku Kasi HTPT.1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKINomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttdMOH.
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Tergugat dalamsurat a quo dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT/2014, yang pada intinya bahwa tanah Sertipikat HakMilik No.550/Cipinang seluas 208 m?
diubah menjadi Hak MilikNomor 550/Kelurahan Cipinang yang diterbitkan oleh Tergugat pada 05Ferbruari 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 karenaitu terbitnya objek sengketa menyalahi PP No.40 Tahun 1996 tentangHak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai disamping tidaklazim jika dilihat luas yang dimohonkannya serta tidak sesuai denganNota Dinas dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal872014 No.42/PHI/HTPT
05 Februari 1999 yang berasaldari Hak Guna Bangunan Nomor 972 diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur pada 31 Marettahun 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1950/97 tanggal 17Ferbuari 1997, dan menurut Surat Tergugat yakni Surat Nomor2366/02231.75.600/IX/2014 tanggal 18 September 2014 PrihalUndangan yang ditujukan kepada Penggugat dengan AcaraMediasi dinyatakan sehubungan dengan Nota Dinas dari KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 872014No.42/PHI/HTPT
RAHIB DEWI SIHALOHO
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Samosir
Intervensi:
MARTUMPAK SIDABUTAR
172 — 96
berbatasan.Bahwa kemudian atas dasar informasi yang dituangkan dalam Peta BidangTanah Nomor 924/2016 tanggal 09 November 2016 tersebut, Panitia A (PanitiaPendaftaran Tanah) Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir mengadakanpenelitian data Yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah yangdimohonkan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Penelitian data Yuridisdan penetapan Batas atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, yangdituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor773/RPPT/HTPT
/X1I/2016 tanggal 10 November 2016;Bahwa kemudian atas dasar hal tersebut Kantor Pertanahan KabupatenSamosir mengumumkan permohonan Martumpak Sidabutar untukmemperoleh Hak Milik atas bidang tanah tersebut, dengan mengumumkannyadi Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan di Kantor Kepala Desa Tomokmelalul Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor300.1.380/HTPT/S/2016 tanggal 10 November 2016.
Raja Hahen Sidabutar Tanggal30 Maret 2016 (Sesuai dengan asli);: Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 924/2016 Tanggal 09Nopember 2016 (Sesuai dengan asli);: Fotokopi Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor:300.1.380/HTPT/S/2016 Tanggal 10 Nopember 2016 (sesuaidengan asli);: Fotokopi Surat HOTMAN SIDABUTAR Tanggal 13 Desember2016 (Sesuai dengan asli);: Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data FisikDan Data Yuridis Nomor: 377/HM/HTPT/XII/2016 Tanggal 13Desember 2016 (Sesuai dengan asli);
Halaman 38 Dari 55.Halaman Putusan Nomor 66/G/2021/PTUNMDN11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Bukti T11Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21: Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan BatasNomor: 773 /RPPT / HTPT / XI / 2016 Tanggal 13 Desember2016 (Sesuai dengan asli);: Fotokopi Surat dari Lau Office Nainggolan & Partners No.O50/NPP/V1/2021 tanggal 21 Juni 2021 (Sesuai dengan asli);: Fotokopi Surat dari Lau Office Nainggolan & Partners
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal seharusnyajangka waktu tersebut menurut hukum harus dihitung sejak tanggal13 Februari 2009 pada saat diterbitkannya Surat Termohon Kasasi(Tergugat/Terbanding) Nomor 255/0902.HTPT yang pada pokoknyamenerangkan/memberitahukan kepada Penggugat bahwa benarTergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 498/Gunung ;Dengan demikian jelas bahwa keberadaan SHM No. 255/Gunungsebagai suatu Surat Otentik/Dokumen yang sah dari Negara barulahdiketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2009.
Dinas Perumahan, dan masalahdikesampingkannya Bukti P.1 yaitu Surat Tergugat tanggal 13Februari 2009 No. 255/0902.HTPT ;Masalah pemberian informasi pertanahan yang sah ini adalahmerupakan hal baru dalam Memori Banding Pembanding/Penggugatdan sebelumnya tidak/belum pernah diperiksa oleh Hakim Pertama.Begitu juga dengan masalah pengenyampingan/pengabaian BuktiPenggugatP.1 yang tanpa disertai alasan dan dasar hukumnya.
48 — 27
Kabupaten Toba Samosir melakukan pengukuran dan hasil daripengukuran tersebut dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 14/2013tanggal 22 Januari 2013 ; Bahwa kemudian atas dasar informasi yang dituangkan dalam Peta BidangTanah Nomor 14/2013 tanggal 22 Januari 2013 tersebut, Panitia A KantorPertanahan Kabupaten Toba Samosir mengadakan penelitian data yuridis danpenetapan batas atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut, yang dituangkandalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 62/HTPT
Hal ini sesuaidengan hasil penelitian dari Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten TobaSamosir yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan PenetapanBatas Nomor 62/HTPT/2013 tanggal 6 Pebruari 2013, sehingga tidak beralasanjika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan peninjauan datafisik dan yuridis atas permohonan tersebut ; .
;Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan ketentuan pada pasalpasaltersebut dengan membuat pengumuman terhadap bidang tanah tersebut padaKantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Kelurahan PasarLaguboti, Kecamatan Laguboti selama 60 (enam puluh) hari dan tidak adasanggahan dari pihak lain, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten TobaSamosir mengesahkan pengumuman tersebut, yang dituangkan di dalam BeritaAcara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 190/HM/R/HTPT/
copySurat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tahun2012 , ( Bukti T3 ) ; Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas Tahun 2012, ( Bukti T 3);Surat Pernyataan Tahun 2012, ( Bukti T 4 ) ; Surat Perdjanjian tanggal 8 April 1965, ( Bukti T 6 ) ; Surat Perjanjian tanggal 2 Maret 1995, ( Bukti T 7) ; Petikan dari Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TapanuliUtara di Tarutung No. 44/Id/1966 tanggal 13 Januari 1966, ( Bukti T 8 )Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor : 62/HTPT
/2013 tanggal 6 Pebruari 2013, ( Bukti T 9 ) ; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tanggal30 April 2013, ( Bukti T 10 ) ; 11.Foto copy Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan sebagai Bahan PertimbanganPengakuan Hak Nomor : 52/HM/P2PII/20113 tanggal 11 Februari 2013,( Bukti T 11 ) ; 12.Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data YuridisNomor : 190/HM/R/HTPT/IV/2013 tanggal 30 April 2013, ( Bukti T 12Hal. 51 dari 71 hal.
127 — 52
USMANEFFENDI membawa dan menyerahkan dokumendokumen permohonanHak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orang pemohonuntuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIM ROHIMAN, selakuKepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah/Kasi HTPT pada KantorPertanahan Kabupaten Sukabumi, untuk dilakukan proses lebih lanjut ;Selain itu, saksi H.
SUHERWANTO (Camat Cibadak)untuk perbuatannya membuat Surat Pernyataan Pelepasan HakPrioritas tertanggal 10 Juli 2012, dan Suratsurat Keterangan lainnyayang berhubungan.sebesar Rp.395.395.100,Him 32 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGdipergunakan oleh IIM ROHIMAN (Kepala Seksi Hak Tanah danPendaftaran Tanah/HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi),tanpa dapat dipertanggungjawabkan.Sebelumnya H.
USMANEFFENDI membawa dan menyerahkan dokumendokumenpermohonan Hak Milik atas Tanah Negara (yang diajukan an. 166 orangpemohon untuk 166 bidang tanah) tersebut kepada saksi IIMROHIMAN, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah/Kasi HTPT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, untukdilakukan proses lebih lanjut ; Selain itu, saksi H.
110 — 78
nama Hendra Witama (Tergugatll)10.Bahwa benar dengan tidak dapat diprosesnya permohonan balik nama11kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (TurutTergugat Il) maka berkas permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor : 1218/ Cijayanti sebagaimana diuraikan dalam Surat UkurNomor : 34022/1997tanggal 12 Desember 1997 tercatat atas nama HendraWitama (Tergugat Il) telah dikembalikan kepada Penggugat melalui stafnyasebagaimana berita Acara penegembalian berkas Nomor: : 01/ND/HTPT
yangmendalinkan benar dengan tidak dapat diprosesnya permohonanbalik nama kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor (Turut Tergugat Il) maka permohonan berkas permohonan balikHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pat.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 34022/1997 tanggal 12Desember 1997 tercatat atas nama Hendra Witama (Tergugat II) telahdikembalikan kepada Penggugat melalui stafnya sebagaimana beritaAcara Pengembalian Berkas Nomor : 01/ND/HTPT
Fotokopi dan fotocopi Berita Acara Pengambilan Berkas Nomor :01/ND/HTPT/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat Ill). Selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;7. Asli dan fotocopi Tanda Terima Berkas tertanggal 22 Januari 2016kepada Tergugat Ill melalui Staf Penggugat Selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P.7;8.
Gugatan Nomor 132/Padt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.8/2016Menimbang, bahwa dalam memperhatikan bukti dari gugatan tersebutAsli dan fotocopi Asli dan fotocopi Surat Pembatalan Akta Jual Beli (AJB) danPenarikan Sertifikat Nomor : 07/PPATNS/2016 tanggal 18 Januari 2016 yangdibuat oleh Penggugat dan ditunjukan Kepala Kantor Badan PertanahanKabupaten Bogor(Turut Tergugat Ill) Selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P.5; Fotokopi dan fotocopi Berita Acara PengambilanBerkas Nomor : 01/ND/HTPT
91 — 29
dengan aslinya) ; Fotokopi Surat Gambar Ukur Tahun 2015 tanggal 02072015 (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Halaman 28 dari 60 halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.KPGBukti P, 21Bukti P.22BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP. 23P. 24P. 25P. 26P. 27P. 28: Fotokopi Surat Gambar Ukur Tahun 2015 tanggal 02072015 (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Surat Gambar Ukur Tahun 2015 tanggal 02072015 (fotokopisesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratNomor: 441/300.5/HTPT
/VI2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratNomor: 444/300.5/HTPT/VI2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Barat Nomor :Bapp.023.1/207/2015 Perihal Surat Keterangan Kesesuaian RencanaTata Ruang (Sementara) tanggal 9 September 2015 (fotokopi sesuaidengan
fotocopinya) ; Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratNomor: 440/300.5/HTPT/VI2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SumbaBarat Nomor: 443/300.5/HTPT/VI2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratNomor: 442/300.5/HTPT/VI2015
perihal PemberitahuanHalaman 29 dari 60 halaman Putusan No. 10/G/2016/PTUN.KPG Bukti P.29 Bukti P.30 Bukti P. 31Menimbang,Pemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba BaratNomor: 438/300.5/HTPT/VI2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan, Pengukuran Tanah tanggal 22 Juni 2015 (fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Foto saat Pengukuran Tanah (aslinya) ; Foto saat penandatanganan Gambar Ukur (aslinya) ; bahwa untuk
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pintusona pihakTerbanding X/Tergugat IX telah melanggar standard operasional prosedur(SOP) penerbitan Surat Hak Milik karena dalam waktu yang sama TerbandingX/Tergugat IX telah menerbitkan: Menerbitkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis No.240/HM/HTPT/S/IX/2007 tertanggal 1 Oktober 2007 (bukti T.IX.6); Kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosirtertanggal 1 Oktober 2007 (bukti T.IX.8); Keputusan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tertanggal 1Oktober
Samosir) telah menerbitkan: Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.211/HM/HTPT/S/IX/2007 tertanggal 1 Oktober 2007 (bukti T.IX17); Kesimpulan Akhir Kepala Kantor Pertanahan Nasional KabupatenSimalungun tertanggal 1 Oktober 2007 (bukti T.X.19); Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Samosirtertanggal 1 Oktober 2007 (bukti T.IX.20); Buku Tanah Hak Milik No. 56/Kel.
60 — 15
berdasarkan suratsurat yang dilampirkan oleh Tergugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, kemudian bidangtanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan KabupatenToba Samosir dan kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah No.56/2013 tanggal 21 Pebruari 2013;Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan PenetapanBatas Atas Bidang Tanah mengumpulkan datadata yang terkait denganbidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam Risalah PenelitianData Yuiridis dan Penetapan Batas No. 83/HTPT
/PRONA/2013 tanggal19 Maret 2013;Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquo dilakukanPengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor DesaPardomuan Ajibata dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosirdan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 (enampuluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dibuatkan BeritaAcara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuiridis atasbidang tanah aquo dengan No.214/HM/R/HTPT/VV2013 tanggal 25 Juni2013;Bahwaselanjutnya
164 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Kn. menerangkan sesuai denganpenelitian data buku di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir benar telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Situngkir, yang terdaftar atas namaMINTANOR SIHALOHO, tanggal 23072007 yang diterbitkan berdasarkankonversi pengakuan hak atas tanah adat, Daftar Isian 202, tanggal23072007, Nomor 89/HM/HTPT/S/VII/2007 yang diterbitkan oleh H.H.MHal. 2 dari 16 hal. Put.
didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan perbuatan pidana, adalah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan:Bahwa tanah yang terletak di Silobulobu Desa Situngkir, KecamatanPangururan, Kabupaten Samosir luas + 4.200 m2 yang sekarang dikuasaidan dikerjakan Terdakwa adalah milik Mintanor Sihaloho berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 05/Situngkir/2007 tanggal 23 Juli 2007 yangditerbitkan berdasarkan konversi pengakuan hak atas tanah adat, DaftarIsian 202 tanggal 23072007, Nomor 89/HM/HTPT
116 — 45
Industries Tok pada saat itu mereka langsung kembali;bahwa saksi menyarankan agar dilakukan mediasi dengan para pemilik SHMyang tumpang tindih dengan kedua SHGB tersebut;bahwa tidak ada keterangan tertulis yang saksi berikan kepada kuasa dari PT.Asiaplast Industries Tok tersebut, hanya penjelasan secara lisan saja;bahwa Buku Tanah berada di bagian seksi sengketa pertanahan jika masihterdapat permasalahan, dan terkait dengan ada permohonan SKPT, makapetugas di bagian Hakhak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
AsiaplastIndustries Tok, bagian mana yang seharusnya melayani pemohon;bahwa tidak ada bagian HTPT atau bagian pendaftaran SKPT menanyakanstatus Buku Tanah SHGB No. 1758 dan SHGB No.1760, kepada saksi;bahwa 2 (dua) orang yang mengajukan permohonan SKPT atas nama PT.Asiplast Industries Tbk, ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang adalahPerempuan;Halaman 43 dari 68 halaman, Putusan No. 15/P/2015/PTUNSRG44bahwa di Kantor Pertanahan Kota Tangerang, apabila ada yang mengajukanpermohonan SKPT yang berhak menjelaskan
Asiaplast Industries Tbkkepada Keysara untuk mengurus SKPT (diperlihatkan bukti surat P5), tetapisaksi tidak membacanya secara keseluruhan;bahwa saksi tidak menjelaskan secara rinci terkait keadaan Buku Tanah SHGBtersebutbahwa tidak ada penjelasan secara tertulis, hanya menjelaskan secara lisansaja;bahwa ketika seseorang menanyakan ada masalah atau tidak, selanjutnyabagian HTPT yang menanyakan kebagian sengketa untuk meminta keteranganada atau tidak masalah terkait dengan Buku Tanah tersebut, dan
Asiaplast Industries Tokbahwa saksi bukan yang berwenang mengeluarkan SKPT;bahwa bagian yang berhak menerbitkan SKPT tersebut HTPT;SAKSI KE2 TERMOHON:ERWIN HARRIS RAHMAN MARPAUNG, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggallahir O07 Mei 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,Tempat tinggal Jalan Pala IV, Nomor: 06, RT/RW : 004/003, Kel.
Asiaplast tersebut tidak menyinggung mengenaiSKPT, tetapi menanyakan informasi mengenai masalah dalam bukutanah tersebut;Bahwa disampaikan secara lisan mengenai adanya tumpah tindihdengan sertipikat hak atas tanah orang lain dan disarankan untukpenyelesaian melalui mediasi;Bahwa seandainya ada permohonan penerbitan SKPT dan diketahuibuku tanah yang menjadi objek permohonan penerbitan SKPT sedangberada di bagian seksi sengketa pertanahan, maka petugas di bagianHakhak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
124 — 72
BTN22Kemudian Risalah Pengolahan Data, Gambar Ukur, Peta Bidang,Peta Pendaftaran diserahkan ke masingmasing Seksi HTPT gunadiproses untuk tahap penerbitan SK Pemberian hak, pendaftaransertifikat, pembuatan dan penyerahan sertifikat kepada penerimamanfaat ;e Bahwa sertifikat yang berhasil didaftar dan diproses cetakdalam rangka kegiatan Redis Tanah Objek Landreform TA 2008di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebanyak8.025 bidang/sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:a.
koordinasi intern sebesar Rp. 4.914.000,e Pengolahan dan penyusunan data sebesarRp.17.662.924,e Penetapan hak sebesar Rp. 58.907.650,e Penyerahan sertifikat sebesar Rp. 7.080.840, PendaftarandanpenerbitansertifikatsebesarRp.70.441.200,e Koreksi data dan peta sebesar Rp. 51.300.162,e PerekamandatadanpembuatanbukusebesarRp.3.309.900,267.312.000, Diberikan secara tunai kepada BUDI SANTOSO (KasiPengukuran Kantah Pandeglang) untuk kegiatan pengukuran5.000.000, Diberikan secara tunai kepada Prayitno (Kasi HTPT
Tito Patrioto/Edi Susanto(Kasubsi PGT Kantah Pandeglang) yang untuk didistribusikankepada Petugas Penyuluh25.200.000, 11Diberikan kepada Pendi Ependi (Staf HTPT KantahPandeglang) untuk kegiatan identifikasi dan penetapanbatas16.000.000, 12Diberikan kepada Hamidi (Staf HTPT Kantah Pandeglang)untuk kegiatan identifikasi dan penetapan batas11.000.000, 13Ditransfer ke rekening Lasino di Bank BCA (pihak swastayang membantu pengukuran di Kab.
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTU AGUNG ARTHAWIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah,NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan datadan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonanhak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa SidakaryaKecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atasnama BNP2TKI Nomor 137/RPDHP/VII/2014, tanggal 25 Juli2014 yang diparaf oleh A.A.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor 620/1611/DPU, tanggal 1September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA,SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMANSUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIEHARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT;P)q)t)September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yangditandatangani oleh Ir.
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
2011e Penguasaan Fisik Tanah a quo berada DalamPenguasaan para Pelawan sejak tahun 1957/ telahlebih dari 20 tahun dikuasai para Pelawan ;e Selama para Pelawan menguasai fisik tanah a quotidak pernah ada yang melakukan klaim ataukeberatan terhadap para Pelawan;e Para Pelawan yang melakukan pembayaran pajaksejak tahun 1957 dan terhadap hal tersebut tidak adakeberatan dari pihak manapun ;e Sampai saat ini girik C. 714 SE adalah masih ataskeberatan dari pihak manapun ;e Berdasarkan Surat No.2023/09/HTPT
Penguasaan fisik tanah a quo berada dalampenguasaan para Pemohon Kasasi sejak tahun 1957/telah lebin dari 20 tahun dikuasai para PemohonKasasi ;e Selama para Pemohon Kasasi menguasai fisik tanah aquo tidak pernah ada yang melakukan klaim ataukeberatan terhadap para Pemohon Kasasi ;e Para Pemohon kasasi melakukan pembayaran pajaksejak tahun 1957 dan terhadap hal tersebut tidak adakeberatan dari pihak manapun ;e Sampai saat ini girik C.714 seb adalah masih atas namaNurmawan ;e Berdasarkan surat No.2023/09/HTPT
111 — 39
;Jabatan: Analis HTPT pada Kantor PertanahanKabupaten Sorong;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat di JALAN SORONGKLAMONO KM. 24 KABUPATEN SORONG, PAPUA BARAT, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 7 NOVEMBER 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca:1.
145 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat lainnya yang tidak benar;Bahwa atas permohonan tersebut petugas loket membuat danmenandatangani surat perintah setor nomor berkas 10175/2012 denganbiaya sebesar Rp473.640,00 kemudian membuat tanda terima dokumenNomor 48491/2012 dan ditandatanganinya, sedangkan kolom pemohontidak ditandatangani oleh Suharno selaku pemohon atau kuasanyamelainkan ditandatangani oleh Djajusman;Atas surat permohonan dari Djajusman di atas, TerdakwaEDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
No. 1832 K/Pid.Sus/2017Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonandari Djajusman di atas, Terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi HakTanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) membentuk Tim Penelitiberdasarkan Surat Nomor 1013/09.02/HT.PT tanggal 26 Desember 2012dengan susunan:Ketua Tim : EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah dan PendaftaranTanah;Anggota : Dewi Masitoh dan Erwin Widagdo Sirin Saputro, adapunTim Peneliti tersebut adalah untuk melakukan penelitiandan pemeriksaan atas bidang tanah
permohonan tersebut Erwin Widagdo Sirin Saputro selaku Staf diKantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat dan menandatangani SuratPerintah Setor berkas Nomor 48491/2012 uang sebesar Rp473.640,00dan membuat tanda tangan sebagai petugas loket, sedangkan kolomtanda tangan pemohon ditandatangani oleh Djajusman denganmencantumkan nama Aripin Sjamsudin;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonandari Djajusman di atas, Terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi HakTanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
Suharnotanggal 16 Juli 2012;Fotokopi Legalisir Lembaran Catatan Disposisi Seksi HTPT tanpanomor dan tanpa tanggal:;Fotokopi Legalisir Surat Perintan Setor Nomor Berkas Permohonan :33276/2012 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Suharno;Fotokopi Legalisir Kuitansi Pembayaran Pemberian Hak atas namaSuharno, sebesar Rp50.000,00 tanggal 16 Juli 2012;Fotokopi Legalisir Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :33276/2012 tanggal 16 Juli 2012 a.n.
84 — 29
tersebut petugas loket membuat dan menandaHal 7 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2017/PT.DKItangani surat perintah setor nomor berkas 10175/2012 dengan biaya sebesarRp. 473.640, kemudian membuat tanda terima dokumen nomor 48491/2012dan ditanda tanganinya, sedangkan kolom pemohon tidak ditanda tanganioleh SUHARNO selaku pemohon atau kuasanya melainkan di tandatanganioleh DJAJUSMAN;Atas surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMANselaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
StafHal 10 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIdi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat dan menanda tangani SuratPerintah Setor berkas No. 48491/2012 uang sebesar Rp. 473.640, danmembuat tanda tangan sebagai petugas loket, sedangkan kolom tandatangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN dengan mencantumkannama ARIPIN SJAMSUDIN;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonan dariDJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah danPendaftaran Tanah (HTPT
suratsurat lainnya yang tidak benar;Bahwa atas permohonan tersebut petugas loket membuat dan menandatangani surat perintah setor nomor berkas 10175/2012 dengan biaya sebesarRp. 473.640, kemudian membuat tanda terima dokumen nomor 48491/2012dan ditanda tanganinya, sedangkan kolom pemohon tidak ditanda tanganioleh SUHARNO selaku pemohon atau kuasanya melainkan di tandatanganioleh DJAJUSMAN;Atas surat permohonan dari DJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMANselaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT
permohonan tersebut ERWIN WIDAGDO SIRIN SAPUTRO selaku Stafdi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat dan menanda tangani SuratPerintah Setor berkas No. 48491/2012 uang sebesar Rp. 473.640, danmembuat tanda tangan sebagai petugas loket, sedangkan kolom tandatangan pemohon ditanda tangani oleh DJAJUSMAN dengan mencantumkannama ARIPIN SJAMSUDIN;Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 berdasarkan surat permohonan dariDJAJUSMAN diatas, terdakwa EDITIAWARMAN selaku Kasi Hak Tanah danPendaftaran Tanah (HTPT
HENGKY KASENDA
61 — 10
Bahwa PEMOHON telah berkoordinasi dengan pihak BPN Kota Manado,dalam hal ini Kepala Seksi Sengketa kantor ATR/BPN Kota Manadomengenai proses balik nama atas SHM No.71/Pakowa (saat ini menjadi SHMNo. 1055/Wanea) menjadi atas nama PEMOHON tetapi akan diproses lanjutapabila ada penetapan dari Pengadilan dan hal ini dibenarkan juga olehKepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah (HTPT) ATR/BPN KotaManado;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada HakimTunggal yang memeriksa dan mengadili
1.Robinson Pakpahan
2.Hotmian Pakpahan
3.Halasan Pakpahan
4.Amas Pakpahan
5.Parasian Pakpahan
6.Hulman Pakpahan
7.Lasmaida Pakpahan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
Intervensi:
Lintas Pakpahan
51 — 31
dikantor Desa Pakpahan dimana adik kandungLintas Pakpahan menunjukkan objek sengketa pada pertemuan tersebutTergugat menganggap dalil Para Penggugat tersebut terlalu mengadangada dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan : Sertipikat Hak Milik No. 130/ Pakpahan tanggal 01122006 yangterletak di Jalan PangaribuanGaroga Desa Pakpahan KecamatanPangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud ParaPenggugat telah lama terbit berdasarkan Surat KeputusanPengkuan Hak Atas Tanah Milik Adat No. 276/ HM/ HTPT
Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.130/ Pakpahan tanggal 01122006 yang terletak di JalanPangaribuanGaroga Desa Pakpahan Kecamatan PangaribuanKabupaten Tapanuli Utara di terbit berdasarkan Surat KeputusanPengkuan Hak Atas Tanah Milik Adat No. 276/ HM/HTPT/TU/12/2006 Tanggal 01122006, sesuai dengan Surat Ukur Nomor12/Pakpahan /2006 tanggal 20 November 2006 seluas 1.667 m2atas nama Lintas Pakpahan ;4.
Para Penggugat didalam positanya menyatakanbahwa baru mengetahui sertipikat hak Milik in casu objek sengketa yakni padatanggal 2 Maret 2018 pada saat pertemuan di Kantor Desa Pakpahan dimanaadik kandung Lintas Pakpahan menunjukkan objek sengketa pada pertemuantersebut (Vide Bukti P2);Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakanPara Penggugat sudah mengetahui sejak objek sengketa diterbitkan Tergugatyang berdasarkan Surat Keputusan Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat No.276/HM/HTPT