1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar

.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------3. Nama M.

.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------4. Nama TATY H.

.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------5. Nama M.

.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; -----------------------6.

.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------

.; NIP > 19840923 201001 1 011 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.,; Halaman 1 dari PUTUSAN Nomor 17/G/2019/PTUN ABNNIP19790523 221001 2014 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama TATY H.

.; NIP 19811107 200701 2 012; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukumdan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama M.

.; NIP 19901115 201903 1 016 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Nama CANDRO AITONAM, S.H.; NIP 19950525 201903 1 012 ; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan HairunNomor 1, Ambon ;

M E N G A D I L I :DALAM ESKEPSI :-Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2.Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan kompensasi kebijakan program pengunduran diri kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :a. Sri Siswati Rp.18.239.738,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;b.

CRESYN INDONESIA merencanakanmengadakan Program Rasionalisasi pengunduran diri kepada karyawandengan diberikannya kebijakan/Kompensasi yang akan diperolehkaryawan berdasarkan kesepakatan bersama antara management dankaryawan serta mengenyampingkan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap wacana dari program tersebut yang masih dalampembahasan lebih lanjut oleh Management PT.

, nilaikompensasi/kebijakan yang disepakati antara Tergugat dan ParaPenggugat adalah sebagai berikut :a.

Bahwa Penggugat Sri Siswati mengajukan pengunduran diri dengansurat tertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.50.574.041 , (Lima puluh juta lima ratus tujuhpuluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;5. Bahwa Penggugat Yanti mengajukan pengunduran diri dengan surattertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju) dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.54.574.041, (Lima puluh empat juta lima ratustujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;6.

Bahwa Tergugat telah membayar kompensasi/kebijakan rasionalisasikepada :a. Penggugat Sri Siswati sebesar Rp, 32.334.303, (tiga puiuh dua jutatiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) ;b. Penggugat Yanti sebesar Rp, 36.124.693,, (tiga puluh enam jutaseratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantahgugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa kebijakan program pengunduran diri telah dilakukan olehTergugat beberapa kali dan dilakukan tanpa paksaan/secara sukarelabagi pekerja yang berminat ;3. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mengambilprogram pengunduran diri atas keinginan sendiri ;4. Bahwa Para Penggugat setelah rnengajukan program pengunduran dirisejak surat permohonan diajukan sudah tidak bekerja lagi ;5.

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;Dikembalikan kepada COKI ARITONANG ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang

, 8 (delapan) lembar nama-nama orang yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Dan oleh karena itulah,maka saksi akhirnya tertarik dengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulaimencari orang yang mau jadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa saksi menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah saksi berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

Danberdasarkan keterangan Sdr MARDJONI, ia sudah mencari peserta untukmengikuti jalur kebijakan tersebut sejak tahun 2012. Namun SadrMARDJONI tidak menceritakan kepada terdakwa sudah berapa orangyang lulus menjadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut ;Bahwa terdakwa tidak tahu, mengapa Sdr JHONNI ARITONANG,menerima uang lebih besar dari pada uang yang terdakwa terima.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tesmelalui jalur kebijakan dan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejaktahun 2012 dan saat itu juga sdr. MARDJONI mengatakan bahwa RUTAGUSTINI dan REHELINA dan BERNAR REGINA SIMBOLON pasti lulus dantidak ada istilah yang tidak lulus serta sdr.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tes melalui jalur kebijakandan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejak tahun 2012 dan saat itujuga sdr.

MARDJONI sebagai orang yangdapat memasukan seseorang menjadi PNS melalui jalur kebijakan/khusussedangkan peran terdakwa ARIOS OSUNGGUH dan JHONNI ARITONANGsebagai orang/perantara yang mencari orang/calon PNS untuk masuk menjadiCPNS jalur kebijakan/khusus;Menimbang, bahwa pada kenyataannya sdr.

., MH
Terbanding/Penggugat : PT HOSPI MEDIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Provinsi Gorontalo
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAHDAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 96.225.000,sesuai Kebijakan Bupati kepada Kantor CamatMalin Deman Kabupaten Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 47.400.000.sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksipenderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tourwisata sepeda santai Kab.

Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 39.000.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional DokterSpesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUDMukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 40.000.000,sesual kebijakan Bupati kegiatan Reward bagipeserta KB Pria VasektomiTahun 20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 28.500.000.sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calonjemaah haji (CJUH) Tahun 20129.

tahun 20124.000.000, 17.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda

Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAKMEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAUPEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOLPENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKANSEBAGAI WABAP ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.325.232+ Rp.5.306.700= RP. 24.631.932M. ICROM (PENGGUGAT 14)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.356.249x 8 bulan = Rp. 18.849.992.b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.849.992+ Rp.3.450.800= RP. 22.300.792MURSIDI (PENGGUGAT 15)a.

Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.708.704 Rp. 5.412.000 = RP. 25.120.704MINAH (PENGGUGAT 20)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.408.553x 8 bulan = Rp. 19.268.424b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.268.424+ Rp. 5.291.100 = RP. 24.559.524MARINAH (PENGGUGAT 21)a.

Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 13.227.760+Rp. 1.643.200 = Rp.14.870.960ROKANAH (PENGGUGAT 30)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.311.184x 8 bulan = Rp. 18.489.472b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.489.472+Rp. 3.384.800= Rp. 21.874.272SUMIYEM (PENGGUGAT 31)a.

Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 27.211.992 +Rp. 4.981.600= Rp. 32.193.592c.

Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.137.320 +Rp. 5.255.100= Rp. 24.392.420c.

2017/PN Dpu tertanggal 25 September 2017;

Pasal 2

Bahwa terhadap kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dompu, telah dilakukan proses persidangan dalam tahap mediasi dan dalam mediasi para pihak setuju mengakhiri perselisihan mengenai utang piutang oleh kedua belah pihak dengan cara Perdamaian;

Pasal 3

Bahwa pihak Para Penggugat telah sepakat melakukan perdamaian dengan Tergugat, apabila Tergugat telah memberikan kebijakan

terhadap pembayaran utang piutang oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa merujuk pada pasal 3, dengan ada kebijakan yang sesuai disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk kebijakan yaitu Tergugat mampu membayar utang piutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan pasal 4 diatas, yang mana hutang piutang tersebut dibayar

menggugatTergugat di Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PNDpu tertanggal 25 September 2017;Pasal 2Bahwa terhadap kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan NegeriDompu, telah dilakukan proses persidangan dalam tahap mediasi dan dalammediasi para pihak setuju mengakhiri perselisihan mengenai utang piutang olehkedua belah pihak dengan cara Perdamaian;Pasal 3Bahwa pihak Para Penggugat telah sepakat melakukan perdamaian denganTergugat, apabila Tergugat telah memberikan kebijakan

terhadap pembayaranutang piutang oleh T ergugat;Pasal 4Bahwa merujuk pada pasal 3, dengan ada kebijakan yang sesuai disepakatioleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk kebijakan yaitu Tergugatmampu membayar utang piutangnya kepada Para Penggugat sebesarRp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10(sepuluh) bulan;Pasal 5Bahwa berdasarkan pasal 4 diatas, yang mana hutang piutang tersebut dibayarsecara tunai oleh Tergugat sejak tanggal 10Januari 2018 sampai dengan10November

DALAM REKONPENSI-Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;-Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat dr dengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;-Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkan kepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan sebesar 1 X upah terakhir sebesar Rrp 1.850.000,00 kepada masing-masing Para Tergugat dr/Penggugat dk, masing-masing ;- Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat

AMKFSPMI di PT.Sigma & Hearts Indonesia ;Menurut tergugat sejak mendeklarasikan pembentukan Serikat Pekerja di PT.Sigma & Hearts Indonesia, penggugat mulai melakukan perlawanan terhadapapapun kebijakan manajemen saat itu dengan cara cara yang tidak sesuai30dengan semangat pembangunan hubungan industrial yang harmonis sebagaibassic managemen produksi dalam kegiatan usaha industri Bahwa sejakmendeklarasikan pembentukan organisasi Serikat Pekerja di PT. Sigma &Hearts Indonesia pada tg!

petitum Penggugat dr/Tergugat dk yangmenuntut dinyatakannya putus hubungan kerja Penggugat dr/Tergugat dk denganPara Tergugat dr/Penggugat dk, dengan alasanalasan dan pertimbangan hukum diatas, dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan, terhitung sejak tanggal 31 Januari2013.60Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat dr/Penggugat dk, walaupunhubungan kerjanya hanya terikat berdasarkan hubungan PKWT, dan dalamperjanjian kerjanya tidak ada kewajiban bagi perusahaaan untuk memberikan uangpisah atau uang kebijakan

, tetapi dengan berpedoman pada unsur pertimbangankeadilan dalam Pasal 100 UU No. 2/2004 ttg PPHI serta untuk mengapresiasi danmenghargai pengabdian Para Tergugat dr/Penggugat dkt selama bekerja padaPenggugat, maka adalah adil dan layak kepada Para Tergugat dr/Penggugat dkuntuk tetap diberikan uang kebijakan sebesar 1 (satu) x bulan upah terakhir.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dk/Tergugat drbernilai di bawah Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta

perundangundangan lainnya yangberkaitan ;MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAe Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya..DALAM REKONPENSI61e Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;e Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat drdengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;e Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkankepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama FATIMA SYIRIN AGASSI menjadi nama FATIMA SYIRIN MAHDAWI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo di Wonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atau sesuai kebijakan) serta pencatatan pada

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo diWonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anakHalaman 4 dari 5 halaman, Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb.Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atausesuai kebijakan) serta pencatatan pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.

Penghasilan Badan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PeredaranUsaha sebesar Rp. 3.112.428.478,00;bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap hasil pemeriksaan pajak, penelitiankeberatan dan dokumen Pemohon Banding, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketadalam sengketa banding adalah koreksi positif atas penjualan disebabkan pemberian SpecialDiscount senilai Rp. 3.112.428.478,00 yang tidak wajar karena diluar trade discount;bahwa bagi Pemohon, kebijakan

pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yangberlaku umum dan merupakan kebijakan resmi yang berlaku bagi seluruh pembeli (customer)dan diotorisasi oleh pihak yang Sales Manager sesuai kewenangan yang dimilikinya sepanjangmemenuhi persyaratan sesuai kebijakan perusahaan dimana kebijakan diskon ini berbedabedauntuk masingmasing pelanggan yang didokumentasikan secara khusus sebagai Kartu DiskonPelanggan (Discount and Condition Card);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penjualan sebesar

Rp. 3.112.428.478,00karena menurut Terbanding merupakan pemberian tambahan diskon yang tidak berdasar dantidak wajar karena diluar trade discount;bahwa Pemohon Banding menyatakan; tambahan diskon yang diberikan kepada pihak ketiga atas pembelian dalam jumlah volumebesar dan atau pembayaran tagihan yang lebih cepat; kebijakan pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yang berlaku umum danberlaku bagi seluruh pembeli sepanjang memenuhi persyaratan pembelian dalam jumlahvolume besar dan atau pembayaran

pemberian tambahan diskon sebesarRp.3.112.428.478,00 diberikan berdasar Discount Structure for Local Sales, Kebijakan VolumeDiscount Local Sales dan Discount and Condition Card;bahwa atas bukti Surat faksimile Pemohon Banding kepada Gold Coin Singapore Pte.

Ltd.selaku pemegang saham tanggal 21 Maret 1999 tentang Sales Promotion (Structure) menurutMajelis dokumen ini tidak relevan dengan kebijakan pemberian tambahan diskon yang menjadisengketa banding;bahwa atas bukti Discount and Condition Card dari tiap customer yang berisi rincian jenisjenisdiskon yang diberikan dan jangka waktu pelunasan yang ditandatangani oleh Field Staff danSales Manager, Terbanding menyatakan dokumen ini tidak disampaikan pada saat pemeriksaandan penyelesaian keberatan sehingga

atau sisipan, antara lain arahanyang diberikan adalah bahwa penerimaan tersebut adalah jalur kebijakan,tidak boleh ada yang tahu, jalur kebijakan adalah sisipan atau lewatbelakang, mereka juga mengatakan bahwa kamilah yang mengurus danmembantu dalam penerimaan PNS Jakur Kebijakan atau sisipan dan juga57mengatakan untuk penempatan agar ditunggu informasi selanjutnya danyang memberikan arahan adalah (2) dua perempuan yang tidak terdakwakenal, karena terdakwa datang terlambat dalam arahan tersebut,

H.R denganmengatakan masih ado dak pak yang penerimaan CPNS jalur sisipan (jalurregulasi kebijakan) yang sampai tahun 2014 kemudian dijawab masih adabuk kemudian terdakwa jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapinanti terdakwa kabari bapak lagi kemudian dijawab iya buk*.Bahwa setelah terdakwa mengetahui ada penerimaan CPNS jalur sisipan(jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

H.Runtuk pengurusan penerimaan CPNS jalur sisipan (jalur kebijakan regulasi)yaitu sebesar Rp 3.030.000.000. (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) sehinggasisa yang ada pada kami sebesar Rp 1.032.000.000.

H.R dengan mengatakan masin ado dak pak yangpenerimaan CPNS jalur sisipan (jalur regulasi kebijakan) yangsampai tahun 2014 kemudian dijawab masih ada buk kemudiansaya jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapi nanti sayakabari bapak lagi Kemudian dijawab iya buk.Bahwa setelah saya mengetahui ada penerimaan CPNS jalursisipan (jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

RUDIANSYAH, SE, MM, yangisinya antara lain menjelaskan bahwa selaku koordinator pengurusan CPNSKategori Kebijakan, meminta foto copi Ijajah terakhir dan foto copi KTP sebagaiidentitas diri yang akan diserahkan ke Instansi BKD daerah masing masing,surat tertanggal 24 Juli 2015, di tanda tangani diatas Materai 6000.108Bahwa semua surat surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk menenangkanpara peserta yang ikut penerimaan CPNS Jalur Kebijakan karena penerimaanpegawai jalur kebijakan tersebut tidak pernah

DUTA MAS INDAH
2.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Turut Tergugat:
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
5.KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Bahwa setelah Tergugat mempelajari duduk perkara /fundamentum petendi gugatan, maka terlihat bahwa pokokpermasalahan yang di permasalahkan oleh Para Penggugatadalah sebagai berikut : Kebijakan Tertulis Tergugat Membentuk Panitia SeleksiPemilihan Perangkat Desa (Point 2 Gugatan). Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).b.

Bahwa kebijakan Kepala Desa / Tergugat sebagaimana didalilkandalam gugatan Aquo yaitu terkait dengan kebijakan PembentukanPanitia Seleksi Pemilihan Perangkat Desa dan kebijakanpengangkatan Perangkat Desa Baru yang dilakukan oleh KepalaDesa / Tergugat adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa atausebagai penyelenggara pemerintahan.Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Pyae.

Bahwa jika ada yang keberatan atas kebijakan yang dilakukanoleh Tergugat maka hal tersebut menjadi sengketa administrasipemerintahan / Sengketa Tata Usaha Negara.f.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakanPenggugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan kebijakan / keputusan tentang pembentukan panitiaseleksi perangkat desa dan kebijakan / keputusan tentangpengangkatan perangkat desa yang baru.. Bahwa semua kebijakan / keputusan yang dilakukan / dikeluarkanoelh Tergugat semuanya sudah sesuai dengan prosedur danketentuan perundangundangan dan juga tidak melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik..

Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).Sehingga dalam Petitum/tuntutan dipoint 3 gugatan Para Penggugatmenyebutkan pada intinya untuk membatalkan atau menyatakan tidakbekekuatan hukum mengikat kebijakan tergugat tentang pembentukanpanitia seleksi / Pansel;Menimbang, bahwa kebijakan tertulis Tergugat tersebut sebagaikepala Desa Aiq Bukak sebagaimana dalam bukti surat (vide bukti P.1,T.2, dan T.3), Majelis berpendapat adalah kebijakan Tergugat sebagaikepala desa yang merupakan

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :

a. 6 (enam) lembar foto copy Surat Pernyataan Penolakan Kebijakan Danyonkes 1/1 Kostrad.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi.

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Insubordinasi yang dimaksudadalah tindakan penolakan kebijakan yang diterapkan oleh Saksi2(Letkol Ckm dr.

dari tiap Persit Kompibukan kebijakan Danyon, Masalah kebijakan dari Danyon untukdibuatkan pos jaga di depan rumdis Danyonkes 1/1 Kostrad memangkebijakan itu dari Danyon memerintahkan Kasi Log, karena mengingatrumdis bersinggungan langsung dengan jalan raya dan memangperintah dinas.5.

, Kopda Kopda Yusuf berperan ikuttandatangan surat pernyataan menolak kebijakan Danyonkes.4.

(Saksi4) terhadap Kopda Andika serta beberapa kebijakan Danyonkes1/1 Kostrad Letkol Ckm dr.

Boy Ramurthi (Saksi2)Danyonkes 1/1 Kostrad untuk demo penolakan kebijakan yangditerapkan oleh Saksi2 terhadap personel Yonkes 1/1 Kostrad.5.

MT
4.AMRIZAL, ST
5.DONNY EKA PUTRA, ST
6.TOMMY PRIMA PUTRA, ST
7.NOVI ERIANTO, ST
8.APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH atau APIP
9.Ketua LKPP atau Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah

) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja Bantuan Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) bidang air minum, RSUD dan Jalan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
123. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk Penghijauan Lingkungan pada DInas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan kabupaten Mukomuko tahun 2012;

>124. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati untuk penanggulangan masalah khusus kepada panitia pembangunan gedung swadaya SMAN 13 Kabupaten Mukomuko Tahun 2012;
125. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PP dalam Rangka Pemberian Reward bagi Peserta KB Pria Vasektomi Kab.

belanja bantuan khusus penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati kepada Bapedda Kabupaten mukomuko untuk pembayaran kekuarangan upah kerja Tortilla PUD Tahun 2012;
147. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai Kebijakan Bupati kepadadinas kesehatan Kabupaten Mukomuko untuk penambahan dana kegiatan pengobatan missal penyakit filariasis tahun 2012;
148. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung

Bupati tahun Anggaran 2012;
187. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2013;
188. Dokumen realisasi Belanja Bantuan Khusus sesuai Kebijakan Bupati tahun Anggaran 2014.

) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati kegiatan Festival Pesisir Pantai Panjang Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
261. 1 (satu) bendel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belanja bantuan khusus sesuai kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahan SMPN 03 Kec.

kebijakan bupati untuk fasilitasi konflik pertanahan sengketa lahanSMPN 03 Kec.

Mukomuko37.650.000,00 Belanja Bantuan Penanggulangan MasalahKhusus sesuai kebijakan Bupati kepada KantorCamat Malin Deman Kab.Mukomuko96.225.000,00 Belanja Bantuan Penanggulangan MasalahKhusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksi penderita katarak di RSUD Mukomuko47.400.000,00 Belanja Bantuan Penanggulangan MasalahKhusus sesuai kebijakan Bupati untukOperasional Dokter Spesialis Mata kegiatanOperasi Katarak di RSUD Mukomuko39.000.000,00 Belanja Bantuan Penanggulangan MasalahKhusus sesuai kebijakan

MasalahKhusus sesuai kebijakan Bupati kepadaBAPPEDA untuk pembayaran kekurangan upahkerja TORTILA PUD Kab.

kebijakan Bupati kegiatanReward bagi peserta KB Pria VasektomiTahun2012 Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 28.500.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untukpemeriksaan calon jemaah haji (CJH) Tahun2012 Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 33.000.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati untuk mengikutifestival pesisir wisata pantai panjang ProvinsiBengkuku Tahun 2012 Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 17.500.000,00Khusus sesuai kebijakan Bupati dalam rangkakegiatan tour wisata sepeda santai

18.19.20.21.kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tour wisata sepeda santalKab.