Ditemukan 372410 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mhum minum mesum m.nur mahfum
Penelusuran terkait : Dr. yosran Sh. Dr. haswandi S.h. S.e. M.hum. M.m Gubernur aceh vs h. badruzzaman ismail M.hum dan drs. h. saidan nafi. s.h. M.hum; Drs. h. bustari maler. m.hum bin maler Dr. h. yosran Dan is sudaryono M.h Dr. solistis po dachi M.hum vs gubernur sumatera utara; Prof. dr. suteki M.hum vs rektor universitas diponegoro semarang; Direktur jenderal pajak vs prof. dr. h. supandi Prof. dr.hm. hary djatmiko M.s. ; dr. h. yosran Dr.drs.h. dudu d machmudin M.hum. ; h. eddy army
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-11-2010 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 28-03-2011
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0604/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.
Tanggal 8 Nopember 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
21 — 9
  • Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Ahmad Ashuri. masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggotadan ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.Ketua Majelis;Hakim Anggota IDra. Hj. Ati Khoirtyah, MHDra. Siti Rohmah, M.HumDrs. Ahmad Ashuri Panitera PenggantiHal. 8 dari 9 hal Put. 604/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .ST.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 07-12-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PTA SURABAYA Nomor 500/Pdt.G/2022/PTA.Sby
Tanggal 19 Desember 2022 — Pembanding melawan Terbanding
59 — 8
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penipuan
Putus : 11-09-2017 — Upload : 10-11-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 214/Pid.B/2017/PN Bjn
Tanggal 11 September 2017 — OKKY HEBRI Bin SUTIKNO
80 — 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 B/PK/PJK/2022
Tanggal 19 April 2022 — BUT SAPURA DRILLING BERANI, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1084 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-06-2011 — Upload : 17-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pid/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — ., M.Hum
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum
    ., M.Hum.
    ., M.Hum. pada hari, tanggal dan waktuyang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya suatuwaktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2007 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Perum Brawijaya Asri, KelurahanKebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan
    ,M.Hum. tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakansuatu tindak pidana;2. Melepaskan Terdakwa Wiyoso, S.H., M.Hum. tersebut oleh karena itu darisegala tuntutan hukum;3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;4.
    Lonny Afrita (istri Haryo Wirasmo) dan Lilis Ernawati (istriWiyoso, S.H., M.Hum.), yang mana saksi Dra. Lonny Afrita bertindak sebagaiDirektur Utama dan saksi Lilis Ernawati Komisaris, pada waktu saksi Dra.Lonny Afrita mundur sebagai Direktur Utama CV Rizqi Artha Graha dengansurat pengunduran diri dengan akta notaris yang disebutkan pula berhakmendapatkan asetnya yang akan diberikan oleh pihak Lilis Ernawaiti (istriWiyoso, S.H., M.Hum.)
    Askar;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikanketerangan dari saksisaksi tersebut di atas yang telah nyatanyatamenerangkan di persidangan di bawah sumpah, bahwa TerdakwaWiyoso, S.H., M.Hum. yang bertindak mewakili istrinya yaitu LilisErnawati yang telah memberikan penawaran kepada saksi LonnyAfrita untuk mundur dari Direktur CV Rizki Artha Graha denganmendapatkan haknya (termasuk aset modal) tetapi hanya tipuanbelaka.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PT.Smg
Tanggal 30 Juni 2014 — ASMADINATA, SH, M.Hum
88 — 61
  • ASMADINATA, SH, M.Hum
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-01-2010 — Upload : 10-11-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 600/Pid.B/2009/PN.Blt
Tanggal 19 Januari 2010 — Djuharno, M.Hum
43 — 6
  • Djuharno, M.Hum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer; Membebaskan Terdakwa Drs. Djuharno, M.Hum dari dakwaan primer tersebut; Menyatakan Terdakwa Drs.
    Djuharno, M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
    Dokumen kontrak antara pihak UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno dengan pihak rekanan berupa kuitansi I bukti pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran ke KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ) Blitar yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs.Juharno,M.Hum); 6. Daftar Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar ; 7. Buku Kas Harian Nanang JAdmiko,$.Pd Tahun Anggaran 2007 ; 8.
    Djuharno, M.Hum
    Djuharno, M.Hum dari Kejaksaan NegeriBlitar kepada Pengadilan Negeri Blitar.2. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa Drs. Djuharno, M.Humdan Surat Dakwaan pada Kejaksaan Negeri Blitar.3.
    Djuhamo M.Hum selaku Kepala UPT Perpustakaan Prokiamator Bung Karno Kota Blitar dan selakuKuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Nanang Jatmiko, S.Pd selaku Bendahara,dengan cara penunjukan langsung ( kepada 16 rekanan yang sudah dikenal oleh Tdw.Drs. Djuharno, M.Hum dan Nanang Jatmiko, $.Pd (rekanan yang mau diajak kerjasama).Setelah ada kesepakatan nilai kontrak masih dibawah nilat DIPA kemudian dari 16kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikontrakkan terdiri dan:1.
    Djuhamo, M.Hum danNanang Jatmiko, S.Pd (rekanan yang mau diajak kerjasama). Setelah ada kesepakatan nilaikontrak masih dibawah nilai DIPA kemudian dari 16 kegiatan pengadaan barang dan jasayang dikontrakkan terdiri dan:19205.has20.
    Djuharno, M.Hum : Kuasa Pengguna Anggaran;2. Drs. Agus Purnomo : Penguji/Penerbit SPM;3.
    Djuharno, M.Hum tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;e Membebaskan Terdakwa Drs. Djuharno, M.Hum dari dakwaan primer tersebut;e Menyatakan Terdakwa Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 4 Mei 2017 — EDITIAWARMAN,S.H,M.Hum
82 — 29
  • EDITIAWARMAN,S.H,M.Hum
    Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat bandingtelah menjatunkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama : EDITIAWARMAN,S.H,M.Hum;Tempat lahir : Padang;Umur/ Tangal lahir : 57 Tahun / 15 April 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Agama :Islam;Kebangsaan : Indonesia;Alamat : Jl. Tebet Timur 1 F No.14 Jakarta SelatanJl.
    Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatantertanggal 11 Januari 2017 Nomor: PDS09/0.1.14/08/2016,Terdakwa telah dituntutsebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum tidak teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.
    Pasal 65 ayat (1) KUHPdalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;Menyatakan terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.
    Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaanSubsidair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum denganpidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada terdakwa EDITIAWARMAN, SH., M.Hum untuk membayardenda sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan;Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor: 17/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI6.
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Nomor 86/Pid.Sus/ TPK/2016/ PN Jkt Pst, tanggal 25 Januari 2017yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN,SH,M.Hum tersebut di atas tidakterbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primair ;Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN,SH,M.Hum tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN KAB SEMARANG
Putus : 23-10-2012 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Ung
Tanggal 23 Oktober 2012 —
12 — 0
  • M.Hum
Pengadilan PN KOLAKA Perdata
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor - No.18/Pdt.P/2014/PN.Kka
Tanggal 15 Oktober 2014 — - TAKWA,S.Pd,M.Hum
48 — 13
  • - TAKWA,S.Pd,M.Hum
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata(Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutsehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :TAKWA,S.Pd,M.Hum, umur 46 Tahun (lahir di Maumere, tanggal 15 Desember 1968), pekerjaan PNS (Guru), alamat Jalan W.MonginsidiNo.36 Kelurahan Lamomako, Kecamatan Kolaka, disebutsebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua
    identitas pribadi pemohon lainnya ;e Memerintahkan kepada kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk merubah/mengganti bulan dan tahunlahir anak yang pemohon ajukan penggantian menjadi lahir di Kolaka padatanggal 21 Juni 2008 dari ayah Takwa dan ibu Abida ;e Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesarRp.146.000, ( seratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober olehDERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 19 Agustus 2014 — ,M.Hum
100 — 27
  • ., M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-------------2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO, S.P., M.Hum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan ;------------------------------------
    Hidayah Nur Wahana (HNW) tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harta benda terpidana SUTRISNO, S.P., M.Hum dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan
    ,M.Hum
    ., M.Hum;Tempat Lahir P@riialaingj=e
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/PID.SUS/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — ., M.Hum.
88 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum.
    ,M.Hum., dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H.
    ,M.Hum., dan KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, S.H.,masingmasing selaku Anggota Majelis Hakim;Hal. 11 dari 176 hal. Put.
    ., M.Hum., telah diambil sumpah/janjidan pelantikannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pontianak pada tanggal 2 Mei 2011, ditandatangani oleh Dr.SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum., selaku Ketua PengadilanNegeri Pontianak;1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal2 Mei 201 atas nama Sdr. HERU KISBANDONO, S.H., M.Hum., sebagaiHakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak di hadapanDr.
    ,M.Hum., Jabatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 90 dari 176 hal. Put.
    ., M.Hum., telahdiambil sumpah/anji dan pelantikannya sebagai Hakim Ad HocPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada tanggal 2 Mei2011, ditandatangani oleh Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;e 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatantanggal 2 Mei 201 atas nama Sdr. HERU KISBANDONO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPontianak di hadapan Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Permohonan
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 140/Pdt.P/2017/PN Skt
Tanggal 14 Agustus 2017 — SAPTONO,M.Hum.
93 — 32
  • SAPTONO,M.Hum.
    SAPTONO, M.Hum ;Pekerjaan : Dosen ;Alamat : Sidomulyo Rt.002/02, Desa/Kelurahan Makamhaji, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRIS HARTANTO, S.H., S.E., M.H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2012 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/PID.Sus/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 22 April 2012 — ASMADINATA, SH, M.Hum.
91 — 34
  • ASMADINATA, SH, M.Hum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-10-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — ., M.Hum.
143 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum.
    No. 1832 K/Pid.Sus/2017Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijJuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP
    berkasperkara; Nomor 224 dan Nomor 225, dikembalikan kepada KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST., tanggal 25Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum tersebut di atas tidakterbukti secara dan meyakinkan bersalah
    Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN, S.H., M.Hum tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersama sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDITIAWARMAN, S.H., M.Humtersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dandenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuanHal. 26 dari 53 hal. Put.
    Menyatakan Terdakwa EDITIAWARMAN, S.H, M.Hum. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama:Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 1832 K/Pid.Sus/20172. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;3.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-06-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 17/Pid.B/2010/PN.JMB
Tanggal 10 Juni 2010 — HOLIDIN, M.Hum
36 — 5
  • HOLIDIN, M.Hum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
    M.Hum;- 2 (dua) lembar Kwitansi dari PPM STKIP PGRI Jombang tertanggal 21 Januari 2009 untuk pembayaran Dana Penyelenggaraan Program P2SEM masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- Jumlah keseluruhan Rp.500.000.000,- penerima Drs.HOLIDIN,M.Hum;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2009 dari Drs.
    Holidin,M.Hum. yang menyatakan bahwa dirinya benar sebagai Koodinator Lapangan dan penanggung jawab kegiatan P2SEM Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Petani di Kabupaten Pasuruan;- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PT-PGRI) tentang Pengangkatan Tenaga Tetap YPLP-PT-PGRI Jombang atas nama UMI NUR QOMARIYAH, S.Pd. M.Pd;4. Yang disita dari Drs.
    HOLIDIN, M.Hum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-04-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 5 April 2015 — ROMDLONI,M.Hum
78 — 27
  • Romdloni, M.Hum. tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer. 2. Membebaskan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. dari dakwaan Primer tersebut.3. Menyatakan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan subsider Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Romdloni, M.Hum;2) Uang sejumlah Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah); 3) 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan uang representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan panitia, dan tunjangan PPH bulan Juli 2008;4) 1 (satu) lembar fotocopy daftar penerimaan uang representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan panitia, dan tunjangan PPH bulan Agustus 2008;5) 1 (satu
    ROMDLONI,M.Hum
    ROMDLONI, M.Hum sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.
    Domdloni, M.Hum.
    Romdloni, M.Hum. tersebut diatas, tidakterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanadalam dakwaan Primer.2. Membebaskan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. dari dakwaan Primertersebut.3. Menyatakan terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsidalam dakwaan subsider Pasal 11 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2016 — ROMDLONI, M.Hum
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROMDLONI, M.Hum
    ROMDLONI, M.Hum pada tahun 2008 sewaktu masihmenjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2004 s/d 2008untuk maju sebagai Calon Bupati dalam pilkada tahun 2008 tersebut telahmenerima hadiah atau pemberian uang sebesar Rp139.550.000,00 (seratustiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
    ROMDLONI, M.Hum pada tahun 2008 sewaktumasih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2004 s/d2008 untuk maju sebagai Calon Bupati dalam pilkada tahun 2008 tersebuttelah menerima hadiah atau pemberian uang sebesar Rp139.550.000,00(seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
    Romdloni, M.Hum bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi selamaTerdakwa ditahan.3.
    Romdloni, M.Hum. tersebut diatas, tidak terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalamdakwaan Primer.Membebaskan Terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. dari dakwaan Primertersebut.Menyatakan Terdakwa Drs. Romdloni, M.Hum. tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsidalam dakwaan subsidair Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Romdloni, M.Hum diangkat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar periode2004 sampai dengan 2009.Hal. 18 dari 31 hal. Put.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 10 Maret 2015 — Drs.SOLEMAN SAGISOLO, M.Hum
93 — 38
  • Drs.SOLEMAN SAGISOLO, M.Hum
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 20-02-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 23/PID/2013/PT.KT.Smda
Tanggal 20 Februari 2013 — M.Hum
100 — 65
  • M.Hum
    M.Hum dan AKHMADKOSASIH, S.Sos., bin H. HASAN (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal11 Nopember 2008 atau setidak tidaknya dalam waktu itu masih dalam bulanNopember Tahun 2008 atau setidaktidaknya masih dalam Tahun 2008 di KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Prov.
    M.Hum. berdasarkan delegasi lisan dari saksi Ir. RAZALI YAHYAselaku Ketua Panitia B yang tidak ikut hadir dalam rapat, dan oleh Terdakwa H.DJAUHARI, SH. M.Hum. bersama saksi AKHMAD KOSASIH, S.Sos. melakukanpemaparan terhadap luas bidang tanah PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURseluas9.776 Ha yang dapat diberikan perpanjangan HGU;Bahwa dalam rapat yang dilakukan Anggota Panitia B yang dilakukantanggal 18 Juli 2008 memperoleh Kesimpulan terhadap permohonanperpanjangan HGU PT.
    M.Hum. maupun saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos tidak pernahmengadakan rapat lanjutan dengan seluruh Anggota Panitia B;Bahwa saksi AAHMAD KOSASIH, S.Sos dalam membuat konsep RisalahPemeriksaan Panitia B, Risalah Pengolahan Data dan Daftar Pengantar dalam8rangka proses pengajuan perpanjangan HGU PT. BUDI DUTA AGRO MAKMURtelah mencantumkan luasan tanah HGU milik PT.
    M.Hum. terbit Perpanjangan HGU PT. BUDI DUTAAGRO MAKMUR seluas 9.630,34 Ha sebagaimana Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional R. Nomor : 59HGUBPN RI2009 Tanggal 15 April 2009Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR, atas Tanah Di kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, menimbulkan keresahan warga masyarakat karena tanahmereka termasuk dalam wilayah HGU PT.
    ,M.Hum terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan suratsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) JoPasal 55 ayat (1) # Ke1 KUHP dalam surat Dakwaan102. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Djauhari, SH.,M.Hum denganpidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetapCitahan seen. Menyatakan barang buktie 1.