Schilder, pada Mandat tidak terdapat suatupemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikankewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusanatau mengambil suatu tindakan atas namanya, mandat terjadi jika organpemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainatas namanya.

Pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab,melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat, olehkarena mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepadabawahan. Pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepadabawahan untuk membuat keputusan atas nama (a.n.) pejabat tata usahanegara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusanpejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan demikiantanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat;.

Bahwa, berkaitan dengan perkara a quo, meskipun masingmasing ObjekSengketa TUN ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sumedang dengan untuk dan atas nama Tergugat sebagaiPemberi Mandat (Mandator), tidak berarti tanggung jawabnya beralihkepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang sebagaipenerima Mandat (Mandataris), oleh karena itu cukup alasan hukum bagiPara Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum melalui PengadilanTata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai Pejabat

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver 16 inc dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, 1(satu) lembar surat mandat dari Ponpes Sirojul Anwar dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa Laktop merk Tosiba warna silver 16 inc dikembalikankepada saksi DWI PURWANTO, 1 lembar mandat yang dikeluarkan oleh Ponpes SirojulAnwar dirampas untuk dimusnahkan ;4.

KUHP, terdakwa telahmenjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untukmemperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver16 inc dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, I(satu) lembar surat mandat

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver 16 incdikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, 1(satu) lembar surat mandat dari PonpesSirojul Anwar dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJember, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, oleh kami ARIE SATIO RANTJOKO, SHselaku Ketua Majelis Hakim, NUR KHOLIS, SH.

Yasyir Ridho Loebisbeserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GolkarseKabupaten/Kota Provinsi Aceh;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi SumateraBarat Nomor SM120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani olehKetua DPD tingkat Hendra Irawan Rahim dan SekretarisZulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat IIPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Riau NomorSM34/DPD/GolkarR/X1/2014 ditandatangani oleh Ketua HarianDPD

Alex Noerdin dan SekretarisHerpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat IlPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor MD 53/DPDI/GolkarBabel/Xl/2014yang ditandatangani Ketua DPD Hidayat Arsani dan SekretarisHeryawandi, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD TingkatI Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi BengkuluNomor 31/A

Iswara beserta 27 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;14) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Jawa TengahNomor SM14/GolkarI/IX/2014 yang ditandatangani oleh KetuaDPD Wisnu Suhardono dan Sekretaris M.

Yogyakarta;16) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Jawa TimurNomor SM29/DPDI/PG/X1/2014 yang ditandatangani oleh PIt.Ketua DPD Ir. H. Eddy Kuntadi dan Sekretaris Ir. H. GesangBudiarso, M.H., beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat IIPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;17) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Bali NomorMDT13/Golkarda/X1/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs.

Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat IlPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku;32) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Maluku UtaraNomor M125/DPD/GolkarMU/XI/2014 yang ditandatangani olehKetua DPD Ahmad Hidayat Mus dan Sekretaris KaimudinHamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II PartaiGolkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;33) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Papua NomorSM170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatangani olehKetua

sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter perseg)),Dengan Batasbatas sebagai berikut :vy Utara : Jalan Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat Il selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalanv Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadHalaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Padt.G/2019/PN GprKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten

Hak Penggugat IV selaku AhliWaris dari Hardjo Sumiran (alm) yang telah mendapatkan mandatsebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.50 seluas10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun BandulanDesa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri=" Tergugat V menguasai, menggarap dan mempergunakan sertamendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkaitdengan Obyek Garapan yang menjadi Hak Penggugat V selaku AhiWaris dari Banadji (alm) yang telah mendapatkan mandat

sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Bahwa atas nama Presiden Kepala Badan Kepegawaian Negaraberwenang menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian,Pemberian Pensiun bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama MudaGolongan Ruang IV/C ke atas sesuai Keputusan Presiden Nomor : 53TA BOTA, 5 xecercccc crete sceneeies ener ee nearemmanetensneemeneenemenaeentUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) Badan dan atau PejabatPemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat tidakberwenang

Bersifat strategis =Tidak sampai merubah status kepegawaian seseorang ; UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 kamisalin sebagai berikut Pasal 14 ayat (8) Badan dan atau PejabatHalaman 5 dari 94 halaman, Putusan Nomor 69/G/2016/PTUNJKTPemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandattanggungjawab kewenangan tetap pada pemberi mandat; makagugatan terhadap Presiden Republik Indonesia sudah tepat danf.

Dengan adanya Surat Keputusan Presiden Nomor : 53 Tahun 2014tanggal 18 Desember 2014 berarti Presiden memberikan mandat keKepala BKN untuk menerbitkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian,Pemberian Pensiun bagi PNS dimana Kepala Badan KepegawaianNegara yang mempunyai wewenang bersifat bebas untuk menentukansendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan (NomensenSinamo, SH.,MH, 2010;90) Terhadap Dra. Hj. AZIZAH M.

SEIF, M.PdNIP. 195401191984032001/131413673 Pangkat / golongan PembinaUtama Muda IV/c seharusnya tidak dilakukan pemberhentian TidakDengan Hormat karena wewenang melalui mandat tidak berwenangmengambil keputusan yang bersifat strategis karena akan berdampakpada perubahan kepegawaian ; 02 nae nnn neong.

Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugatnya, maka wewenang mandat tanggung jawab dan tanggunggugat tetap pada pemberi mandat (Mandataris) tidak dibebanitanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan.Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembailioleh pemberi mandat (Mandataris) ; Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun

Kom BinAPIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra dengan mana DA1milik Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengan dengan perolehanSuara 220 (dua ratus dua puluh) suara sedangkan DA1 milik saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra 228 (dua ratus dua puluh delapan) suara;Bahwa protes saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksimandat dari Partai Gerindra ditujukan kepada terdakwa Drs.

Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Hal. 53 dari 99Bahwa terdakwa Ill ERI RUSLAN, A.

KomBin APIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra, ternyatadokumen yang ada dalam kotak suara jumlahnya cocok dengan DA1saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dariPartai Gerindra;Bahwa selain saksi dari Partai Gerindra, saksi dari Partai PPP memintauntuk dilakukan pencocokan;Bahwa Saksi hanya mengetahui terdakwa Drs.

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 OktoberMenimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan PerangkatDesa oleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi,delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitandengan tanggung gugat (l/iability/responsibility) di depan PengadilanAdmin istrasi; 22222 sen ene nn nnn nnn nnn neePutusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 9Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangandi bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturanperundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhiperaturan perundangundangan

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atas namaatau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dariwewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahansebagai berikut : Wewenang

Mandat dilaksanakan dengan menyebut atasnama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), danmelaksanakan tugas (M.1t)j 2222 ono nnn none nee non een nn nnn ene neMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan cirikhas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketikaentitas atas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danaMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidak

SMG. dengan objek sengketa SuratKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara AHADUN,ST., sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018 (bukti P.4=T. 13) adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimilikioleh Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalahwewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun

Bahwa sesuai surat mandat dari DPDDPD untuk menghadiri MUNASLUBtanggal 8 April 2010 hanyalah 9 (sembilan) DPD saja yaitu :a. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Selatan No.146/;WAPUSS111/10 tertanggal 5 Maret 2010.Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi tertanggal 5 April 2010.c. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua Barat No./DPD IWAPI/PB/IV/2010 tertanggal 2 April 2010.d. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta No.163/DPDIWAPI DKVIV/2010.e.

Surat Mandat (MUNASLUB) DPDIWAPI Propinsi SUMUT No./IWAPVSumutIV/10. tertanggal 6 Maret 2010.f. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI No.162/DPD IWAPIBali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010.Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi Tengah No.8/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010.Hal 13 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.PstJawa Barat30.31.32.33.34.35.Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku No.8/IWAPLMAUIV/201 0.i.

Surat mandat palsu tersebut telahdigunakan pada Munaslub WAPI untuk memenuhi Kuorum dan sebagaibukti pada Perkara Perdata ini.Hal 69 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.P1w/2015/Pn.Jkt.Pst Bahwa dengan adanya temuan fakta terdapatnya Surat Mandat Palsutersebut telah di buat Laporan atas nama Terlapor NitaYudhi dan Moudy .L.

Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi SelatanNo. 146/1WAPUSS111/10 tertanggal 5 Maret 2010.b. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Jawa Barattertanggal 5 April 2010.c. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD WAPI Propinsi Papua Barat No./DPD IWAPI/PB/IV/2010 tertanggal 2 April 2010.d. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi DKI Jakarta No.163/DPDIWAPI DKI/IV/2010.e. Surat Mandat (MUNASLUB) DPDIWAPI Propinsi SUMUT No./WAPVSumut!V/10 tertanggal 6 Maret 2010.f.

Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI BALI No.162/DPD IWAPIBali/IV/2010 tertanggal 3 April 2010.g. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Sulawesi TengahNo. 98/IWAPI/ST/IV/2010 tertanggal 7 April 2010.h. Surat Mandat (MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Maluku No.Hal 72 dari 104 hal.Put.No.368/Pdt.Plw/2015/Pn.Jkt.Pst08/IWAPIMAUIV/2010.i. Surat Mandat MUNASLUB) DPD IWAPI Propinsi Papua No. 007/DPDIWAPILPAPUA/IV/2010 tertanggal 8 April 2010.3.

Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKSPertanahan Nasional ; bahwa dalam teori ilmu hukum bahwa wewenangsecara Mandat apabila Mandataris (Penerima Mandat) mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara dan kemudian keputusan ini disengketakanmaka menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnyakeputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang digugat adalah tetapBadan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Mandans).

Hal inidisebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubunganhierarkhis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diaturdalam peraturan dasarnya antara mandans dengan Mandataris hal manasebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyebutkan bahwa Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawab dantanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat ; bahwa Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkanobjek sengketa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimanatersebut dalam Pasal 74 yang oleh Pasal 75 menegaskan bahwa dalammelaksanakan tugas Pasal 74 Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama Menteri Agraria/BadanPertanahan Nasional.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatanadalah bertindak selaku penerima Mandat (Mandataris); bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, maka yang seharusnya didudukkan menjadiTergugat dalam perkara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta selaku pemberimandat (mandans); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangHalaman 13 dari 19 hal.

Tata Ruang/Kepala BPN selaku pemberi mandate ; bahwaoleh karena kedudukan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN Rlberkedudukan di Jakarta sedangkan seharusnya yang didudukkan selakuTergugat dalam perkara in litis adalah Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitanobyek sengketa a quo maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanTata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan terhadap obyek sengketa perkara in

Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lainmenyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber,yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnyadigariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundangdasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjutmenyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapuntanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.

Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiriwewenang yang dilimpahkan itu;Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas ObjekSengketa berada pada Dewan Komisioner OJK yang berkedudukanhukum di Jakarta, maka terhadap gugatan a quo, seharusnya diajukankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakantempat kedudukan OJK.

dan si penerima mandat, dan oleh karena si penerimamandat tersebut adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yangberkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur, makasudah tetap dan benar kalau Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatanHalaman 18 dari 24 halaman.

apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah sipemberi mandat dan si penerima mandat, sehingga putusan yang demikiansudah sepatutnya ditolak, karena dalam putusan tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum (Judex Facti) atau telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa, berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas sejatinyatelah mmembuktikan kalau Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember

Marga Lilipaly dari Keturunan Anthoni Lilipaly Latupesy;Bahwa kemudian terhadap Mandat/Surat Mandat yang diberikan MargaLilipaly dari Keturunan Anthoni Lilipaly Latupesy kepada Penggugat tersebut,Saudara Nikolas Ary Lilipaly dan Saudara Herman Lilipaly mengajukankeberatan tertulis (surat keberatan) kepada Saniri Negeri lhamahu yangdalam kedudukan sebagai Panitia Pencalonan Raja Negeri lhamahu periode2016 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Camat Saparua Timur,menyatakan Mandat/Surat Mandat tersebut

Surat tentang Mandat/Rekomendasi dari Marga Pattiiha dariKeturunan Jermias Jumaat Pattiiha yang tidak benar karena tidak adamusyawarah matarumah Parentah dalam Matarumnah ParenatahMarga Pattiiha dari Keturunan Jermias Jumaat Pattiiha untukmemberikan mandat/rekomendasi kepada AGUSTHINUS PATTIIHA;b.

Bukti T4 : Mandat dari anak cucu mata rumah/keturunan parentahSapulete yang diberikan kepada Agustinus Pattiiha,tertanggal 25 Juli 2016, (Sesuai dengan aslinya);5.

Saksi Rosamia Lilipally;Bahwa saksi menyatakan berasal dari matarumah keturunan AnthoniLilipaly Latupessy;Bahwa saksi menyatakan keturunan Anthoni Lilipaly Latupessy ada 3(tiga) orang namun 2 (dua) orang tinggal di luar Negeri lhamahu;Bahwa saksi menyatakan benar memberikan mandat kepada JopieJohanes Hitipeuw;Bahwa saksi menyatakan setelah musyawarah dengan saudaranyakemudian surat tersebut dikirim melalui pos oleh saudara saksi yangberada di luar kemudian saksi menandatangani surat mandat tersebut

diNegeri Ilhamahu;Bahwa saksi menyatakan ada banyak marga Lilipaly namun kalauketurunan dari Anthoni Lilipaly Latupessy hanya saksi dan 2 (dua)saudaranya;Bahwa saksi menyatakan surat mandat tersebut pernah dicabut olehSaniri Negeri Ihamahu;.

Badan Pembina 9 (Sembilan) orang.Bahwa kemudian masingmasing peserta anggota RUAN IIyang memiliki Surat Mandat seharusnya diverifikasi ulangterlebihdahulupadasaatdimulainya RUAN Il.

Tohom Purba, SE., IP. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Agus Sudarto, SE. tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Dra. Rani Toersilaningsih, Msi. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumenmaupun Pakar Ketenagalistrikan.Ir. Gunung Sitorus tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Asosiasi Kontraktor.Ilr. H.

Wakil dari unsur Penyedia Tenaga Listrik terdiri dari 2(dua) orang yang ditunjuk oleh Institusi dan atauasosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.b. Wakil dari unsur Kontraktor Ketenagalistrikan yang terdiridari 2 (dua ) orang yang ditunjuk oleh asosiasi Kontraktorberdasarkan surat mandat yang berlaku.c. Tenaga Listrik yang terdiri dari 2 (dua) orang yang ditunjukoleh asosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.Halaman 33 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.d.

Oleh karenanya, Surat Mandat tersebut dinyatakan tidak sah dan yangberlaku adalah Surat Mandat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh SumitroWartabone selaku Plt. Kepala Wilayah Sulawesi Tengah Nomor: 009 SM/KEPALA34/2017, tanggal 13 September 2017 sebagaimana ditegaskan dalam BeritaAcara Crisis Center Ruan II Tahun 2017 Verifikasi Anggota Perkumpulan.Halaman 39 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.8.

Verifikasi PesertaPelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan daftar undangan peserta,kesediaan hadir dan memperlihatkan surat mandat. Dari hasil verifikasi yangdidasarkan pada daftar undangan, konfirmasi kehadiran dan surat Mandat, bahwadari 87 orang anggota peserta dari 34 Wilayah yang di undang, ternyata sebanyak85 anggota peserta hadir dari 29 Wilayah.

SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

setelah dibuat Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003) bertempat diHotel Ritzy Manado.Selanjutnya konsep Addendum Surat Mandat (Rekayasa) tersebutdibicarakan dengan FREDDY SUALANG, kemudian setelah disetujuiFREDDY SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal 15Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat;) Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Sulut tanggal15 Maret 2003;) Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;) Fotocopy Surat Mandat No. 29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN;9) Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubemur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubemur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 201 4;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh

Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Hal 9 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium); Menimbang

Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut := 20 25 n2 sen nnn nnn enoneMenimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFEL Penna nnn nnn cen ne RR RR EN A I IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Tentang PengangkatanSekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas namaDHORA PUSPITA SARI, tanggal 9 Pebruari 2018 (bukti T. 13) adalahBupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaNanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkanketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

Walikota Palangka Raya, menurut Penggugat/Pembanding bukan kewenangan mandat, karena tidak didasari denganalat bukti tertulis (fisik) tentang penyerahan mandat dimksud, karena itutindakan tersebut tidak prosedural dan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam lampiran I halaman16 huruf d menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikanpenandatanganan

naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuksecara tertulis dengan peraturan Bupati/Walikota, kecuali PeraturanDaerah, artinya setiap pelimpahan wewenang atau mandat harusdilakukan secara tertulis dengan Peraturan Walikota;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten/Kota dalam Lampiran I halaman 17 huruf d danhalaman 18 huruf g, kewenangan Sekretaris Daerah Kota Palangka Rayamenurut jabatannya

Tunas Pahoe yang ditanda tangan olehMARTOYO, S.E. dan bertindak atas nama Walikota Palangka Raya, adalahbukan kewenangan mandat karena yang disengketakan adalah masalahkepegawaian, jadi harus tunduk dan patuh pada undangundang dan peraturankepegawatan;Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberhentian pembayaran gajiAn.Tunas Pahoe menggunakan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun1979 sebagai awal proses pemberhentian PNS.

Tunas Pahoe adalah kewenanganmandat, menurut pendapat ahli tanggung jawab dan tanggung gugat suatumandat tetap pada pemberi mandat, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding adalah subjek error (error in persona);Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/432Bang/BKD/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal PemberhentianPembayaran Gaji an.

Tunas Pahoe yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Kota Palangka Raya atas nama Walikota Palangka Raya bersifatmandat maka yang harus digugat adalah pejabat yang memberikan mandat yaituWalikota Palangka Raya, oleh karenanya Sekretaris Daerah Palangka Raya tidakdapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas untuk singkatnya putusan inidan untuk tidak mengulangi hal yang sama, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding mengambil alih seluruh pertimbangan

Memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH,(isteri dari Almarhum AMRIZAL PILIANG) ,bertindak untuk dan atas nama anak Pemohonyang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANIMANDAY, YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCAAMANDA MANDAY untuk menjual harta yang tidakbergerak yang merupakan bahagian dari anakanak Pemohon tersebut diatas dari sebidangtanah seluas 100 M2, yang terletak diKelurahan Indrapura Kecamatan Air PutihKabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utarasesuai Sertifikat Hak Milik No.357 yangdikeluarkan oleh

YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5. ULCA AMANDAMANDAY ; e Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan No.08/Pdt.P/2014/PN.KisBahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRITANTMANDAY, 2.

SISKA AMBRIANIMANDAY, 4, YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5: ULCA AMANDAMANDAY ; Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Bahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRIANTMANDAY, 2 YOHANDA ARIANTO MANDAT, Bis ULCA AMANDAMANDAY;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan iniadalah bermohon untuk menjual harta warisan peninggalanAlm.

;====== Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada Petitum No. 1.yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon, adalah lebihdahulu mempertimbangkan Petitum No. 2 Permohonan pemohon ; SSeS Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada PetitumNo. 2. agar memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH, (isteridari Almarhum AMRIZAL PILIANG), bertindak untuk dan atas namaanak Pemohon yang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANI MANDAY,YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCA AMANDA MANDAY untuk menjualharta yang tidak

YOHANDAARIANTO MANDAT, dan 3 ULCA AMANDA MANDAY untuk menjual bagiananakanak Pemohon dari sebidang tanah tersebut ; SSeS Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwapermohonan pemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasandan dibenarkan undangundang oleh karenanya dikabulkan ; ie Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dikabulkanmaka petitum No. 1 dikabulkan, dan permohonan pemohondikabu.liean.

Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim berpendapat lainMohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Error in Persona/Error In Subjecto Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengikutsertakan Tergugat Ildalam perkara a quo tidaklah tepat karena Produk yang dikeluarkan Tergugat Ilberupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 4520/IMB/2011 tanggal 29 April2011 adalah merupakan mandat

Sehingga bila berbicara perihal kewenangan, makaposisi Tergugat Il hanya sebatas menjalankan mandat yang diberikan olehatasan langsung, sehingga tanggungjawab melekat pada pihak yang memberimandat yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);Gugatan Kurang Pihak Bahwa Tergugat Il dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB)sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dalam Kapasitas Penerima Mandat,dan oleh karenanya pertanggung jawabannya tetap berada di sipemberimandat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

Provinsi DKI Jakarta;Hal mengenai pemberian mandat ini menurut Soemaryono, S.H., dan AnnaErliyana, S.H., M.H., dalam bukunya Tuntunan Praktis Beracara di PeradilanTata Usaha Negara pada halaman 1011 adalah "Yang dimaksud denganpelimpahan wewenang berwujud suatu mandat adalah bahwa pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada mandataris pejabat yang diberimandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat."

perbedaanmendasar, dari atas itu sifatnya mandat, bukan dari atas ke mengeluarkan/ menandatangani surat keputusan, ada perbedaan dari atas itu namanyamandatory, kemudian berturut turut ke bawah.

Mandat itu artinya setiap eselon terkait di bawahnya,bukan hanya irjen dan setiap melakukan perintah itu hubungan mandat,mandatoris, bukan delegasi ;Ahli menerangkan ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalaudelegasi seperti di pemerintah daerah. Pemerintah pusat melimpahkankewenangan kepada pemerintah daerah untuk melimpahkan kewenangantadi, itu makna delegasi.

itu yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat ;Halaman 44 dari 65 halaman.

Mandat. Mandat punterdiri dari yang namanya mandator pemberi mandat, mandataris penerimamandat. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory ;Ahli menyebutkan bahwa penerima mandat bertindak untuk dan atas namapemberi mandat.

pimpinansampai ke bawah muaranya ada yang memberi mandat.

, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;4.

(satu ) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudahdilegalisire 1 (satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisire Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan,Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 yang sudah dilegalisirDigunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Terdakwa AGUNG

Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja pada waktu pemungutansuara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TempatPemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri ataulebih, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa kejadian berawal dari dilaksanakannya pemungutan suara PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitarjam 07.00 Wita Terdakwa NURSADI selaku saksi dari Tim PemenanganCapres dan Cawapres PRABOWO HATTA berdasar Surat Mandat

saksi tertanggal 5 Juli2014.e Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan pembekalan karena Terdakwa hanyadipanggil kemudian diberikan surat mandat untuk menjadi saksi.

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisir 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalamperkara lain;4.

16Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bkn, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Bahwa Para Penggugat adalah masingmasing Ketua Kelompok TaniBuluh Nipis, dengan susunan pengurusan Syamsuddir sebagai KetuaKelompok 1 (satu) Bulu Nipis, Misran sebagai Ketua Kelompok 2 (dua)Bulu Nipis, DARWIS R Sebagai Ketua Kelompok 3 (tiga) Bulu Nipis,MAJID Sebagai Ketua Kelompok 4 (empat) Bulu Nipis;Bahwa masingmasing Para Penggugat memiliki mandat

dariPenguasa Tanah Ulayat Empat Batu Bulu Nipis;Bahwa tanah/lahan yang di berikan mandat kepada empat kelompok BuluNipis seluas + 391 Ha di Desa Bulu Nipis Kec.Hulu Kab.

0919'48.79" E : 10136'41.84" dan Titik D=N :019'49.30" E : 101935'47.54") Sebelah Barat berbatasan degan Sungai Sigunggang dan pematangseceret Sepanjang 2300 Meter; (Titik A =N : 021'3.90" E : 10136'41.82" dan Titik D = N : 019'49.30"E : 10135'47.54") Sebelah Timur berbatas dengan sungai Petas/kalapas Sepanjang2300 Meter;Halaman 3 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBR (Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84") Bahwa Para Penggugat memiliki mandat

Perkebunan Nusantara V (ic.Tergugatll) yang melakukanaktifitas pengelolaan tanah ulayat ditempat tanah yang menjadi sengketayang mana diketahui tanah terperkara tersebut adalah milik paraPenggugat sesuai dengan Mandat Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis ;Halaman 4 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBRBahwa tanah teroperkara dengan luas lahan + 391 Ha yang merupakan milik Para Penggugat telah dibangun kebun kelapa sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) oleh Tergugat dan

Kampar,Provinsi Riau sesuai mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis..