Bahwa selanjutnya pada tahun yang sama, yaitu awal tahun 2009 terhadaptanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Kabupaten NaganRaya telah mengeluarkan sertifikan atas nama pihak ketiga (Istri) Tergugatterhadap tanah tersebut, yang terdiri dari serifikat Hak Milik No. 423, 424,425,426, 427, 428,dan 344, kesemua sertifikat tersebut dikeluarkan pada awalTANI 2009 jeanne eee tere ene trees ems neem neem hemeJika dicermati dari dalil gugatan Penggugat tersebu maka gugatan penggugattersebut adalah

#25 222 22 222 222 2e oe eeMenimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubenur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah ( vide bukti T 8 ) didasarkan padadokumen yang hanya fotocopy, maka secara mutatis mutadis, terbitnyaHalaman 32 dari 37 halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYSertifikat Hak Pakai Nomor 2 / Desa Randugarut ( vide bukti T9 )yang mendasarkan pada bukti T 8 adalah mengandung Cacad HukumAdministrasi pula, selanjutnya dengan mendasarkan kepada ketentuanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan

yang diterbitkan olehKANTOR Badan Pertanahan Nasionan pada tanggal 24 September 2014;Dikembalikan kepada RAUDAH;e 1 lembar foto tanah ini milik SYAHRANI nomor handphone085332226501 yang dibuat oleh SYAHRANI;e 2 lembar foto warung yang di buat oleh SYAHRANI yang sudahdisewakan kepada orang lain;e Terlampir dalam berkas perkara4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut :

surat Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi yaitu keterangan saksi Otniel Alexander Sikky dan saksi Ken Balawayang menerangkan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberianatau pembagian dari Pemerintah Kabupaten Kota Kupang sekarang PemerintahKota Kupang berdasarkan proyek Konsoludasi tanah perkotaan tahap Il tahunHalaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Kpganggaran 1991/1992, dan telah dibuatkan sertipikat Hak Milik Nomor : No.1247 olehBadan Pertanahan Nasionan

Penggugat:
1.BUDIMAN HAMZAH (PENGGUGAT I)
2.ADHAR (PENGGUGAT II)
3.ABDUL RANI YUSUF ( PENGGUGAT III )
4.ABDUL AZIZ MUSA ( PENGGUGAT IV)
Tergugat:
1.RIDWAN BIN ABDURRAHMAN (Tergugat I)
2.Ramli Bin Abdurrahman ( Tergugat II)
3.NUR AINA BINTI ABDURRAHMAN (TERGUGAT III)
4.SUCI MAILANGGA SARI BINTI NISLAN AIRLANGGA ( TERGUGAT IV)
5.LINDA JULIANA ( TERGUGAT V)
6.KEPALA DESA/KEUCHIK GAMPONG SAMAKUROK
7.Kepala badan Pertanahan Nasionan Kabupaten

kecuali berdasarkan izin Menteri kKehutanan dan ijin tersebut hanyasebatas izin Penelitian dan pendidikan, hal ini sebagaimana diatur di dalamUU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam sertaEkosistemnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangna tersebut diatas makatelah nyata perbuatan para terdakwa yang telah masuk kehutan yangterdapat di Desa Tonom kemudian menebang kayu lalu mengolahnyakemudian meniagakan kayu hasil olahan tersebut dilakukan para terdakwadidalam kawasan Hutan Taman Nasionan

,Terlawanll dan Terlawan Ill, saat itulah Pelawantahu Preman yang membuat kerusuhan dirumah Pelawan adalahsuruhan Terlawan V, sebab salah satu Preman tersebut mengaku kuasadari Pemenang Lelang..Bahwa, pada bulan januari 2015 Trerlawan juga mendatangi KantorBadan Pertanahan Nasionan ( BPN) Medan ( Terlawan IV) menanyakantentang status SHM No.361 a.n Lasmaita Sinaga.

didaftardalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)Dikatakan demikian karena data fisik dan data yuridis yang sebenarnya sesuaikenyataan di lapangan bahwa tanah tersebut masih tercatat atas nama : TAMATRONODISASTRO (orang tua Penggugat) tercantum dalam Petok D Nomor : 373,klas : dIV, persil No : 51, luas : 2940 M2 masih berlaku dan selama ini belumpernah dialihkan haknya dengan cara apapun keada pihak lain ;9 Bahwa secara subtansi materiil berdasarkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionan

Bahwa saksi tidak tahu/tidak ingat kapan Penggugat tinggal di lokasi objeksengketa ;Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Laode Nafiu juga dengan yangnamanya Johan Mas Wonggo ;e Bahwa saksi tahu Opa/kakek saksi menguasai tanah yang saksi tempati sekarang, itudisewa oleh opa/kakek saksi dari orang Belanda ;e Bahwa saksi pernah diundang oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Utaradalam hal Mediasi tetapi tidak pernah bersamasama Penggugat ;e Bahwa saksi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionan

Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3279 tanggal 27 Oktober1997 atas nama Darwin Sulong Harahap yang telah dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasionan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meteraisecukupnya dan dengan tidak dapat dicocokan aslinya,karena masih diBang BTN, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat buktitersebut, kKemudian olen Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;2.

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 200/07/III/2013 tanggal 9 April 2013 tentang penunjukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan (SPP-SPPN) dalam PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untuk penggunaan

Gorontalo Nomor : 81/07/II/2012 tanggal 17 Februari 2012tentang penepatan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 200/07/AII/2013 tanggal 9 April 2013 tentangpenunjukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi Sistem Pembangunan PartisipatifHal 3Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2015/PN Gto10.11.12.13.14.15:dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan

Gorontalo Nomor : 81/07/I/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentangpenepatan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 200/07/III/2013 tanggal 9 April 2013 tentangpenunjukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi Sistem Pembangunan Partisipatif danHal 118Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2015/PN Gto10.11.12.13.14.15.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 200/07/II/2013 tanggal 9 April 2013tentang penunjukan unit pengelola kegiatan sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Intergrasi Sistem PembangunanPartisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan (SPPSPPN) dalamPNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Gorontalo Tahun 2013.9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,(sepeluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian dana SPKP untukpenggunaan pribadi

Kami juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa putusan ininantinya dapat dipakai untuk proses balik nama dan persertifikatan tanahke Badan Pertanahan Nasionan ( BPN ) Kabupaten Ponorogo.Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta warisan ataupeninggalan tersebut karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjualatau memindahtangankan harta warisan atau peninggalan tersebutkepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan

memberikan keterangan di depan PenyidikKepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwaKOMANG AGUS SETIAWAN Als MANG GUS karena didugamelakukan tindak pidana Narkotika berupa sabusabu;Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 27Februari 2017 sekira pukul 19.20 wita bertempat di Jalan Yeh PuluBanjar Batulumbang Desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh KabupatenGianyar;Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim dari BadanNarkotika Nasionan

Bahwa meskipun Penggugat merupakan pihak sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 24, Peraturan Pemerintah RI No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 76, PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionan No. 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahHal. 8 dari 45 hal. Putusan NO. 37/G/2011/PTUN.

Aritonang dibawa ke kantor BNNP (Badan Narkotika Nasionan Provinsi) Riauuntuk dilakukan pengetesan sample Urine mereka untuk mencarikeakuratan hasil test Urine tersebut.9. Bahwa setelah di kantor BNNP Riau tepatnya di ruangRehabilitasi BNNP Riau sample Urien milik Terdakwa dan Sertu HP.Aritonang diambil sample Urinenya disaksikan oleh petugas dariBNNP Riau, Saksi sendiri dan Lettu Com Fahmarudin Nasution, SH.10. Bahwa selanjutnya sample Urine milik Terdakwa dan SertuHP.

bahwa luas tanah sebenarnya sesuai dengan hasildua kali pengukuran, yang pertama diukur oleh Sekdes bersama orangPengadilan Agama Kecamatan Kangean, yang di mohon oleh Pengugatsekeluarga, tujuannya untuk di tuangkan dalam mengajukan PenetapanPembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa Nomor 210 / BA.P3H/2003/PA.Kng, di Pengadilan Agama Kangean Tertanggal 30 Oktober 2003 yangmengajukan pada saat itu adalah Penggugat sekeluarga, pengukuran yang kedua dilakukan oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasionan

Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur C/q Kepala Kantor Pertanahan Kutai (dahulu) sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;6.

Pemerintah RI C/q Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan TimurC/q Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;7. Pemerintah RI C/q Menteri Perhubungan RI di Jakarta C/q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur C/q Pemerintah Kota Bontang Perhubungan Kota Bontang di Bontang, C/q Kepala Satuan Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Kota Bontang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;8.

Kutai Kartanegara di JalanWolter Monginsidi, Tenggarong, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT Ill;Pemerintah RI C/qg Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/qKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timurdi Jalan M. Yamin, Samarinda C/q Kepala Kantor Pertanahan Kutai (dahulu)sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara di Jin.

AnmadYani No.22 Tenggarong Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;Pemerintah RI C/qg Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI di jakarta C/qKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timurdi Jalan M. Yamin, Samarinda C/q Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontangdi Jin. Kapal Layar No.1, Bontang, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT V;Pemerintah RI C/q Menteri Perhubungan RI di Jakarta C/q PemerintahPropinsi Kalimantan Timur di Jin.

Maka untuk itu, terpaksamenempuh jalur Hukum melalui Pengadilan Negeri Sibolga, untukmemberikan kepastian Hak dan Hukum dalam tanah objek Perkara ini.Karena Pemerintah Desa Aek Tolang dengan unsure PemerintahKecamatan Pandan yang telah berkalikali melakukan Surat Panggilankepada Tergugat I (satu) tidak mendapat tanggapan untuk itu.4 Bahwa BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), Kepala BPN(BADAN PERTANAHAN NASIONAN) Kabupaten Tapanuli TengahInstansi Pemerintah resmi pengambil Keputusan untuk terbitnyaSERTIFIKAT

Bahwa secara subtansi materiil berdasarkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasionan RI Nomor : 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan,Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dalam pasal 67 ayat 1ditegaskan bahwa :ProseS penanganan permohonan perbuatan hukumpertanahanterhadap Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasimelalui tahapan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN.SBYDan dalam pasal 67 ayat 1 d , disebutkan

;Mewajibkan Tergugat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasionan RI dahulu dan sekarang Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia untuk Mencabut Surat Keputusan No.94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 atas nama PT. SocfinIndonesia (PT.