Empangsari,dengan nillai seharga Rp. 7.448.280.000,;b. Kantor Jasa Penilai Publik Tegun Hermawan dan Rekan;Penilaian terhadap objek Jaminan, berupa : 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik yang terletak di PropinsiJawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, KecamatanCipedes, Kelurahan Sukamanah, sebagaimana diuraikandalam Sertipikat Hak Milik No. 1655/Kel. Sukamanah,Sertipikat Hak Milik No. 1656/Kel. Sukamanah danSertipikat Hak Milik No. 1657/Kel.

Nomor155/KMK.03/2001 tanggal 02 April 2001 tentang Pelaksanaan PajakPertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (selanjutnyadisebut dengan KMK155), antara lain mengatur sebagai berikut:Pasal 7:Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkanBarang Kena Payjak Tertentu yang bersifat strategis yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

ADNOESkarena yang dituntut upah 10 % dari nillai aset perusahaan tersebut ;Bahwa oleh karena hal yang menjadi inti pokok gugatan atau tuntutan Penggugatdalam perkara ini adalah wanprestasi atas upah 10 % dari nilai objek atau asetPerusahaan PT. ADNOES yaitu : tanah SHGB No.3531 seluas 7.770M2 yangsama sekali tidak diperjanjikan dan menurut fakta hal ini juga telah diakui olehPenggugat bahwa objek tersebut telah di jual oleh PT.

Putusan Nomor 1285/B/PK/PJK/2016dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai, tidakdapat dikreditkan;2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahanhasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang PajakPertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang ataspenyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutangPajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding denganjJumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1) nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan

Selanjutnya karenaterjadi perubahan nillai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur pasalyang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian kKeuangan negara tersebutdiubah menjadi sebagai berikut:1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.2.

ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke WismaMetropolitan;Kemudian Crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia direkening Terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi GUPTA YAMINselaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksikepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKOsebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham per lembarRp440,00 dengan nillai nominal saham sebesar

No.199K/Pid/2015lembarRp440,00 dengan nillai nominal saham sebesar Rp21.000.000.000,00.Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri Securities sebanyak 47.727.272lembar saham, Terdakwa DIKI ARIANTO menelphone dengan memberitahukan saham yang di Crossing tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu yangtertera dalam perjanjian jumlah saham CNKO sebanyak 113.636.500 lembarsaham di bagi 2 sama dengan 56.818.250 lembar saham pada kenyataanCrossing yang dilakukan hanya 47.727.272 lembar saham, maka TerdakwaDIKI ARIANTO

ACE TOWER MegaKuningan DIK ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir keWisma Metropolitan;Kemudian Crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia diRekening Terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi GUPTA YAMINselaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksikepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKOsebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham per lembarRp440,00 dengan nillai

No.199K/Pid/2015Kemudian Crossing dijalankan sesuai dengan dana yang tersedia diRekening Terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi GUPTA YAMINselaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telah memberi intruksikepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sell saham CNKOsebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham per lembarRp440,00 dengan nillai nominal saham sebesar Rp21.000.000.000,00.Setelah Crossing saham CNKO ke Mandiri

Selanjutnya karenaterjadi perubahan nillai mata uang dengan tanpa mengesampingkan unsur pasalyang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebutdiubah menjadi sebagai berikut:1. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.2.

Putusan Nomor 1529/B/PK/PJK/2017bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nillai;3) Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yangdigunakan untuk membangun rumah sangat sederhana,karena atas penyerahan rumah sangat sederhanadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.c.

beslisend) hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 174HIR oleh karenanya telah terbukti dan dapat dipertimbangkan sebagaiharta bersama Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa mengenai nilai objek sebagaimana dalamgugatan Penggugat pada angka 1, ternyata didalam jawabannya Tergugatmembantah bahwa nilai asset tanah tersebut adalah Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) dengan alasan karena tanah tersebut tidakproduktif dan tidak berada di tempat strategis, Majelis Hakim menilalterjadi perbedaan tentang nillai

Papua Fishery12 (KG 90818 TS) masih kelihatan baru danmasih baik sehingga memiliki nillai ekonomi, maka Majelis Hakim tidak sependapatdengan Penuntut Umum menuntut agar alat tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum perihal barang bukti jaring pair trawl, Majelis Hakim akan memberikanbeberapa pertimbangan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa yang dimaksud alat tangkap jarring trawl dalamPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER

tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) diperhitungkankembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak palinglambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku;Pasal 16B ayat (3) dari UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan barang Kena Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nillai

harga;Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pelelangan berdasarkanbukti T 110, T 11, T l12 Penjual telah memberikan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga kali) dan Tergugat membuat rincian kewajiban yangseharusnya dipenuhi ( vide bukti T II5) :Hutang Pokok Rp.162.814.304,Halaman47 dari 44 Putusan Nomor 84/Pat.G/2015/PN.Kar48Sisa Hutang Rp. 59.205.835.Bunga Rp. 26.380.982.Denda Rp. 2.031.248,Pinalti Rp. 7.047.202,Jumlah Rp.231.098.589,Menimbang, bahwa Penjual (Tergugat ) sebelum pelelangantelah menetapkan nillai

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut ,Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majeis hakim sepakat untuk menolak tuntutan nafkah anak yangterhutang;Menimbang, bahwa adapun untuk nafkah terhutang untuk PenggugatRekonpensi sendiri sesuai dengan ketentua Pasal 41 huruf UndangUndangNo.1 tahun 1974, maka berdasarkan bukti T3 , T4, T10 ditambah untukkeperluan pokok seharihari , Sesuai dengan nillai

terutang Pajak Pertambahan Nilai danyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauMelakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)3)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

5,6 dan 7 yang menyatakanpenjualan sebidang tanah dimaksud pada obvek sengketa 3a sebesar Rp.85 000 000,(delapan puluh lima juta rupiah) yang Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) digunakan oleh Tergugat Rekonvensi unfuk mengurusproses iual beli, namun selain hal tersebut tidak dapat dibuktkankebenaramya, juga pengurusan suratsurat yang menghabiskan biavasebesar Rp.25.000.000 ()dua puluh lima juta rupiah) jualbell rumah denganharga Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan ,nillai

ACE TOWER Mega KuninganDIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke WismaMetropolitan;Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia direkening terdakwa DIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012saksi ROMMY HAFNUR mendapat informasi bahwa saksi GUPTAYAMIN selaku pemilik saham CNKO di Sinarmas Sekuritas telahmemberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sellsaham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga sahamperlembar RP. 440. dengan nillai

ACE TOWERMega Kuningan DIKI ARIANTO turun dan saya kemudian diantar oleh Sopir ke WismaMetropolitan.Kemudian crossing di jalankan sesuai dengan dana yang tersedia di rekening terdakwaDIKI ARIANTO dan pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ROMMY HAFNUR mendapatinformasi bahwa saksi GUPTA YAMIN selaku pemilik saham CNKO di SinarmasSekuritas telah memberi intruksi kepada pihak Sinarmas Sekuritas untuk Crossing Sellsaham CNKO sebanyak 47.727.272 lembar saham dengan harga saham perlembar RP.440. dengan nillai

Dengan tidak ada Pajak Keluaran, maka tidak adaPajak Masukan yang dikreditkan, baik ataspenyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak adapenyerahan;(11)bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) UU PPNdiberikan contoh sebagai berikut:Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang KenaPajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nillai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut,Pengusaha Kena Pajak "B" menggunakan

penyerahannya terutangPajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang PajakPertambahan Nilal; atauMelakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai ataudibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

terutang Pajak Pertambahan Nilai danyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauMelakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)3)Nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai