Bahwa perjanjian tambahan pada maret 2010 yang dimaksud dalamgugatan adalah addendum Persetujuan membuka Kredit nomor. 12tanggal OS Maret 2010 yang menjadi satu kesatuan dengan Akta SuratPersetujuan Membuka Kredit nomor.14 tangal 06 maret 2009, yangdibuat oleh atau dihadapan Suastutiningsih A.Wijayanto,SH Notarisdi Sleman; Namun Suastutiningsih A.Wiayanto,SH. selaku Notaris di Slemanyang membuat Akta Notaril tersebut yang secara hukumbertanggungjawab terhadap kebenaran secara formil maupunnotariildari

akta notaril yang dibuatnya ternyata oleh Penggugat tidakdikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalah perkara a quo;Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan tidak dikutsertakannyaSuastutinngsih A.Wijayanto,SH sebagai pihak dalam perkara A quo,nyata nyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error inpersona dalam bentuk kurang pihak (litis plurum consortium), olehkarenya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnyaDITOLAKatau setidak tidaknya dinyatakan TIDAK DAPATDITERIMA;= =

Bahwa perjanjian tambahan pada maret 2010 yang dimaksud dalamgugatan adalah addendum Persetujuan membuka Kredit nomor. 12tanggal 05 Maret 2010 yang menjadi satu kesatuan dengan Akta SuratPersetujuan Membuka Kredit nomor.14 tangal 06 maret 2009, yangdibuat oleh atau dihadapan Suastutiningsih A.Wijayanto,SH Notaris diSleman;Namun Suastutiningsih A.Wiayanto,SH. selaku Notaris di Slemanyang membuat Akta Notaril tersebut yang secara hukumbertanggungjawab terhadap kebenaran secara formil maupun notariildari

akta notaril yang dibuatnya ternyata oleh Penggugat tidakdikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalah perkara a quo;Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan tidak dikutsertakannyaSuastutinngsih A.Wiayanto,SH sebagai pihak dalam perkara A quo, nyata nyatagugatan Para Penggugat mengandung cacat formil error in persona dalam bentukkurang pihak (litis plurmm consortium), oleh karenya sesuai hukum acara yangberlaku sudah seharusnya DITOLAKatau setidak tidaknya dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA;Menimbang

Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 157 tanggal 29/03/2006 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.b. Akta Perpanjangan Kredit No. 57 tanggal 17/04/2007 yang dibuat secaraNotaril dinadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.c. Akta Perpanjangan Kredit No. 87 tanggal 22/04/2008 yang dibuat secaraNotaril dinadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.d.

Akta Perpanjangan Kredit dan Penggantian Barang Jaminan Kredit No.119 tanggal 27/03/2009 yang dibuat secara Notaril dihadapan NotarisEddy Muljanto, SH.e. Akta Penurunan Maksimum dan Penarikan Sebagian Barang JaminanKredit No. 40 tanggal 11/08/2009 yang dibuat secara Notaril dihadapanNotaris Eddy Muljanto, SHHal 19 Putusan No. 205/PDT/2018/PT.DKIf. Akta Perpanjangan dan Penambahan Maksimum Kredit No. 125 tanggal26/03/2010 yang dibuat secara Notaril dinadapan Notaris Eddy Muljanto,SHg.

Akta Perpanjangan Kredit No. 116 tanggal 28/03/2011 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.h. Akta Perpanjangan Kredit No. 84 tanggal 27/03/2012 yang dibuat secaraNotaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.i. Addendum Surat Perjanjian Kredit No. 53/V/KC/ADK/07/13 tanggal03/07/2013 yang dibuat secara dibawah tangan.j.

APHT No.07/2016 Pada tanggal 25 Oktober 2017 karena dalildalil perlawanan PARAPELAWAN tidak mengakui adanya akteakte Notaril yang pernah dibuat danditandatangani oleh PARA Pelawan bersamasama TERLAWAN yaitu antaralain :Hal 11 Put. No. 737/ Pdt/2019/PT.DKI1. Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Juni 2015 yangdibuat dihadapan D. SUKARDI, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. TATANGTASUDIN sebagai Kreditur dengan Tuan H. Abdul Somad denganpersetujuan isterinya NY. Hj.

dan (2) yang menyatakan : Untuk menjamin pengembalianpokok pinjaman berikut bunga dan denda, Pihak Kedua dalam hal ini ParaPelawan/ Para Termohon Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani sendirioleh Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi yang masingmasingberdasarkan akta ini memberikan jaminan berupa Hak Tangungan Peringkat (pertama) atas sebidang tanah seluas 532 M2 (lima ratus tiga pulu duameter persegi ) yang dibuktikan dengan Setipikat Hak Milik (SHM) Nomor7743/ Kelurahan Lubang Buaya.Bahwa Akta Notaril

Bahwa Terlawan I/Pemohon Eksekusi menolak dengan tegas seluruh dalildalil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi pada angka (11), dalamperlawanan nya karena dalildalil tersebut adalah dalildalil yang tidakmempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas, karena tidak jelas apanyayang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundagangundangan,sebaliknya menurut Terlawan I/Pemohon Eksekusi bahwa prosespembuatan AKTAAKTA NOTARIL tersebut telah memenuhi serta tidakbertentangan dengan dengan ketentuan peraturan

Bahwa dalildalil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi yang menyatakanbahwa Terlawan Il berpihak kepada Terlwan I/Pemohon Eksekusi dan lagilagihanya untuk memenuhi kepentingan yang menguntungkan Terlawan adalahdalildalil yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas karenasemuanya AktaAkta Notaril tersebut dibuat atas dasar kesepakatan bersamaantara Terlawan I/Pemohon Eksekusi dengan Para Pelawan/Para TermohonEksekusi.Bahwa oleh karena dalildalil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi pada angka

Jkt.Tim Jo APHT No.07/2015.Bahwa dasar dan alasan dari Para Pelawan/Para Termohon eksekusisebagaimana termuat dalam dalildalilnya pada angka (12), angka (13) danangka (14) adalah dalildalil yang mengadaada yang tidak mempunyai dasar danalasan hukum yang sah yang dengan sengaja dilakukan hanya untuk mengulurulur waktu saja untuk melakukan kewajibannya kepada Terlawan I/PemohonEksekusi karena semua aktaakta Notaril (authentic) tersebut dibuat atas dasarkesepakatan bersama antara Para Pelawan/Para Termohon

menjawab dan menanggapi posita Penggugatyang memiliki relevansi dengan substansi perkara aquo.Bahwa kurang lebih pada bulan Juni 2019 Tergugat di Hubungi olehPengacara Penggugat saat itu, yang bernama Bernardus Septian KrisnaDwi Wuryadi, dan Eduard menyampaikan kalau Penggugat berkeinginanmemperpanjang hak Sewa terhadap obyek sengketa selama dua (2) tahun.Kemudiaan Tergugat melalui kuasanya menghubungi PengacaranyaPenggugat, untuk melakukan Negosiasi harga dan jangka waktu sewa sertamempersiapkan akta Notaril

Syarat terbitnya akta Notaril teroenuhisehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan akta tidak sah dan harusbatal demi hokum.Hal 10 Putusan Gugatan Nomor 152/Pat.G/2019/PN Yyk13.Bahwa Posita 21 Kami tanggapi sebagai berikut : hak sewa tergugat berdasarkan Akta Nomor:25 tentang sewa menyewa tanggal 23 Februari2010 berlangsung selama 25 tahun akan berakhir pada tahun 2036 danAkta Nomor: 28 tentang perpanjangan hak sewa tanggal 23 Juli 2019berlangsung selama 2 tahun akan berakhir pada tahun 2038 dengandemikian

Syarat terbitnya akta Notaril teroenuhisehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan akta tidak sah dan harusbatal demi hokum.13.Bahwa pernah pada bulan Oktober 2019 dilaksanakan mediasi antaraPenggugat dan Tergugat!

Syarat terbitnya akta Notaril terpenuhisehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan akta tidak sah dan harusbatal demi hokum.Bahwa Posita 21 Kami tanggapi sebagai berikut : hak sewa tergugat berdasarkan Akta Nomor : 25 tentang sewa menyewa tanggal 23 Februari2010 berlangsung selama 25 tahun akan berakhir pada tahun 2036 dan AktaNomor : 28 tentang perpanjangan hak sewa tanggal 23 Juli 2019berlangsung selama 2 tahun akan berakhir pada tahun 2038 dengandemikian total masa sewa keseluruhan adalah 27

Syarat terbitnya akta Notaril terpenuhisehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan akta tidak sah dan harusbatal demi hokum.Bahwa pernah pada bulan Oktober 2019 dilaksanakan mediasi antaraPenggugat dan Tergugat!

OO60/AKTA/NOTARIL/X/Tanggal 12 Oktober 2015 dengan Jaminan milik Penggugat berupa tanahdan bangunan rumah permanen dengan Sertifikat No. 1004/Eka Jaya seluas868 M2 An. Bambang Soeratno. Bahwa atas pinjaman sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratusjuta rupiah)tersebut, Penggugat harus membayar angsuran sebesar Rp. 12.266.667.(dua belas juta dua ratus empat juta duaratus ribu rupiah) setiap bulannyaselama 60 (enam puluh) bulan.

OO60/AKTA/NOTARIL/X/ tanggal12 Oktober 2015, ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum berupaPerjanjian Kredit No. O060/AKTA/NOTARIL/X/ Tanggal 12 Oktober 2015dengan jaminan barang milik Penggugat berupa tanah dan bangunan rumahpermanen dengan Sertifikat No. 1004/Eka Jaya seluas 868 M2 An.

Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 157 tanggal 29/03/2006 yangdibuat secara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.b. Akta Perpanjangan Kredit No. 57 tanggal 17/04/2007 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.c. Akta Perpanjangan Kredit No. 87 tanggal 22/04/2008 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.d.

Akta Perpanjangan Kredit dan Penggantian Barang Jaminan KreditNo. 119 tanggal 27/03/2009 yang dibuat secara Notaril dihadapanNotaris Eddy Muljanto, SH.e. Akta Penurunan Maksimum dan Penarikan Sebagian BarangJaminan Kredit No. 40 tanggal 11/08/2009 yang dibuat secara Notarildihadapan Notaris Eddy Muljanto, SHf. Akta Perpanjangan dan Penambahan Maksimum Kredit No. 125tanggal 26/03/2010 yang dibuat secara Notaril dihadapan NotarisEddy Muljanto, SHg.

Akta Perpanjangan Kredit No. 116 tanggal 28/03/2011 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.h. Akta Perpanjangan Kredit No. 84 tanggal 27/03/2012 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.i. Addendum Surat Perjanjian Kredit No. 53/V/KC/ADK/07/13 tanggal03/07/2013 yang dibuat secara dibawah tangan.j.

Akta Perpanjangan Kredit No. 92 tanggal 30/06/2014 yang dibuatsecara Notaril dihadapan Notaris Eddy Muljanto, SH.Didalam Perjanjian Kredit dinyatakan bahwa Debitur wajib melakukanpembayaran atas seluruh kewajibankewajibannya secara tepat waktu,dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga atau penurunanmaksimum kredit pokok, maka hal tersebut dapat menimbulkantunggakan pokok, bunga, dan denda bagi kredit Debitur.. Bahwa Penggugat selaku Debitur dan Direktur PT.

Pasal 1792 KUH Perdata menyatakanbahwa: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untukatas namanya menyelenggarakan suatu urusan;Sebagaimana disebutkan pada bagian latar belakang, Tergugat dalamkapasitas nya selaku Direksi Turut Tergugat yang telah setuju untukmenyelenggarakan urusan yang dikuasakan kepadanya tersebut dalam halini mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dalam akta notaril justrudiduga beritikad buruk

Mengingat bahwa tindakan Tergugat dalam kapasitasnya selaku DireksiTurut Tergugat yang tidak mengaktakan Keputusan Sirkuler Maret 2009kedalam akta notaril maka sangat tepat apabila Para Turut Tergugat ditariksebagai pihak dalam perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadapputusan a quo;50. Karenanya akibat perobuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas, maka sangat tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim:50.1.

Pernyataan Keputusan Pemegang SahamDiluar RUPS dalam rangka persetujuan perubahan anggaran dasar danpemberitahuan perubahan data perseroan PT Bumimas Megah Prima;Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan ParaPemegang Saham PT Bumimas Megahprima Diluar RUPS Maret 2009dihadapan Notaris dalam akta notaril Pernyataan Keputusan PemegangSaham Diluar RUPS PT Bumimas Megahprima;Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ataskeputusankeputusan para pemegang saham Turut tergugat

Bumimas Megah Prima diluar RUPSMaret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril PernyataanKeputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan dataPerseroan PT. Bumimas Megah Prima;Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasilKeputusan Para Pemegang Saham PT.

Bumimas Megah Prima diluarRUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril PernyataanKeputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas MegahPrima;Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum atas Keputusankeputusan Para Pemegang Saham TurutHalaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 1320 K/Pdt/2016Tergugat yang tertuang dalam aktaakta tersebut dibawah ini berikutsetiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atausehubungan dengan:1.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tok KantorCabang Surabaya (Tergugat) ; 22 Pasal 3Pihak Tergugat akan menyerahkan seluruh Dokumen Kredit atas Slamet, S.Komkepada Penggugat dengan membuatkan berita acara serah terima dokumen kreditdengan dilengkapi datadata pendukung antara lain Surat Kuasa Notaril, KTP aslipenerima Kuasa, Bukti Pelunasan Kredit, dll ; Pasal 4Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian ini Penggugat dengan ini menyatakantidak akan melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana kepada"TER

M.KnSeluruh perjanjian kredit beserta addendumnya antaraPenggugat dan Tergugat merupakan akta notaril yang dibuatdihadapan pejabat Notaris Rosaena Widyanti, SH.

3/Pdt.G/2018/PN.KGN5,Bahwaoleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam aktaotentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipanakta, semuanya itu sepanjang pembuatan aktaakta itu tidakjuga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atauorang lain yang ditetapkan oleh undangundang.Berdasarkan ketentuan tersebut, selurun perjanjian kreditbeserta addendumnya yang dibuat antara Penggugat selakudebitur dan Tergugat selaku kreditur secara notaril

M.KnSeluruh perjanjian kredit beserta addendumnya antaraPenggugat dan Tergugat merupakan akta notaril yangdibuat dihadapan pejabat Notaris Rosaena Widyanti, SH.M.Kn.Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e UndangUndang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyebutkanbahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatumengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yangdiperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janjijabatan, kecuali undangundang

M.KnSeluruh perjanjian kredit beserta addendumnya antaraPenggugat dan Tergugat merupakan akta notaril yangdibuat dihadapan pejabat Notaris Rosaena Widyanti, SH.M.Kn.Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e UndangUndang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyebutkanbahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenalakta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehguna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/anyji jabatan,kecuali undangundang

dikehendaki oleh yangberkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastiantanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dankutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan aktaakta itu tidak jugaditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yangditetapkan oleh undangundang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perjanjiankredit beserta addendumnya yang dibuat antara Penggugat selaku debitur danTergugat selaku kreditur secara notaril

Putusan Majelis menyimpang dari pengakuanDebitur.Bahwa sesuai bukti notaril yaitu Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham danPengakuan Utang (PKPSPU) No. 16 tanggal 9Oktober 2000 dibuat oleh Notaris Ny.

., Termohon Peninjauankembali telahmengakui dirinya mempunyai utang kepada BPPN,Pemohon Peninjauankembali, bukti tersebutadalah akta notaril yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna yang tidak pernahdibantah dan atau dibuktikan sebaliknya, bahkanTermohon Peninjauankembali sendiri ada turutmenandatangani akta tersebut;b. Majelis Kasasi memutus melebihi yang diminta.Bahwa Ir.

Bahwa dalam Aktaakta Notaril yang berisikan akad pembiayaanmudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) Jo Akta dibawah tangan akadpembiayaan mudharabah wal Murabahahi/ljarah (waad) disebutkanPenggugat selaku pengelola (mudharib) dan Tergugat adalah pemilik modal(shahibul maal);3.

Bahwa implementasi dari Aktaakta Notaril yang berisikan akad pembiayaanmudharabah wal Murabahahiljarah (waad) Jo Akta dibawah tangan akadpembiayaan mudharabah wal Murabahah/ljarah (waad) diatur dan ataudilakukan dengan cara Tergugat menerbitkan Surat Penegasan PersetujuanPembiayaan (SP3) atas nama Penggugat yang berisi tentang persetujuanpermohonan pembiayaan;4.

Bahwa di dalam Aktaakta Notaril yang berisikan tentang akad pembiayaanmudharabah wal Murabahahiljarah (waad) Jo Akta dibawah tangan akadpembiayaan mudharabah wal Murabahahiljarah (waad) Jo SuratPenegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang diterbitkan oleh Tergugatdisepakati tentang :5.1. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan ditransfer ke rekeningPenggugat (tercantum dalam setiap SP3);5.2.

Karena ternyata ada 2 (dua) Akta Notaril yang dibuat oleh MADE PURYATMASH antara MADE RIPEG dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA.Adapun kedua Akta Notaril tersebut yaitu Akta Perjanjian nomor: 10 tertanggal 13 Agustus 2003 antara MADE RIPEG dengan PANDE NYOMANGEDE MARUTHA dan Akta Kuasa nomor: 11 tertanggal 13 Agustus 2003Adapun objek yang diperjanjikan dalam kedua akta tersebut adalah terhadap SHM nomor: 1507.

Artinya PUTU GEDE SEMADI/TERGUGAT II tidak mengetahui ada Perjanjian tertulis antara MADE RIPEG, NI KETUT NIGEG (TERGUGAT 1), MADE SURASTRA (TERGUGAT III), dan KETUT GEDE ARTA (TERGUGAT IV) dengan PANDE NYOMAN GEDE MARUTHA;19.Bahwa dengan adanya 2 (dua) Akta Notaril Perjanjian masingmasing pada16 November 1982 dan 13 Agustus 2003 yaitu:Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Nomor 127/PDT/2021/PT.DPSi.

Akta Notaril Perjanjian Jual Beli antara MADE RIPEG dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA., SH, PANDE PUTU GEDE WIJANA, PANDE GEDE WINAYA yang dibuat oleh Notaris KETUT RAMES ISWARA, SH pada 16 November 1982 adapun nomor Akta Perjanjian JualBeli yaitu nomor: 176, 178 dan 180, kesemuanya tertanggal 16 November 1982;il. Akta Notaril Perjanjian antara MADE RIPEG dengan PANDENYOMAN GEDE MARUTHA yang dibuat oleh Notaris MADEPURYATMA, SH pada tanggal 13 Agustus 2003.

Dengan adanya dua Akta Notaril tersebutdan objek dari Akta Perjanjian Jual Beli adalah sama yaitu samasamatanah milik dari MADE RIPEG yaitu yang berasal dari turunan nomorpipil yang sama yaitu nomor: 157, Persil 23b Klas Ill, atau juga berasaldari turunan SHM yang sama yaitu nomor: 1507. Tentulah inimembingungkan semua pihak. Perjanjian yang mana seharusnya di ikutioleh MADE RIPEG?

Bahwa ada juga dua Akta Notaril yaitu Akta Kuasa masingmasing pada tanggal 16 November 1982 dan 13 Agustus 2003:i. Akta Kuasa antara MADE RIPEG dengan PANDE PUTU GEDE WIJAYA., SH, PANDE PUTU GEDE WIJANA, PANDE GEDE WINAYA yang dibuat oleh Notaris KETUT RAMES ISWARA, SH pada 16 November 1982. Adapun nomor Akta Kuasa yaitu: 177, 179, dan 181, kesemuanya tertanggal 16 November 1982;il.

Agustina Ratnaningsihyang mendapat Kuasa untuk menjual tanah tersebut dari Tergugat ,surat kuasa menjual mana secara notaril dibuat di hadapan Notaris SitiMardiah Mubarik (sesuai Akta Nomor 8 tanggal 26 September 1996 buktiT.II1);Bahwa Akta Nomor 8 tanggal 26 September 1996 (bukti T.II1) adalahmerupakan akta otentik yang sesuai hukum yang berlaku isinya haruslahdianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

No. 3179 kK/Pdt/2012Para Penggugat sebagai Ayah dan lbunya atau Abas Ecih sesuaiPemilik pertama sertifikat Hak Milik Nomor 1559/Desa Ciburialsebelum dijual kepada Tergugat tanggal 5 Desember 1994, sebabbukti T.Il2 adalah akta notaril atau otentik yang isinya haruslahdianggap benar sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Pertimbangan yang demikian timbul adalah karena kekeliruan dalammenerapkan hukum pembuktian sebab:a.bukti T.ll1, T.ll2 dan T.ll3 yang diajukan oleh Tergugat Il/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah akta Notaril/akta otentik yangisinya haruslah dianggap benar sepanjang tidak terbukti sebaliknya,sedangkan buktibukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi adalah hanyalah suratsurat dibawahtangan berupa surat pernyataan ataupun suratsurat keteranganyang sudah tentu tidak dapat disamakan

Bahwa bentuk perjanjian tersebut yaitu tertulis dalam Akta Surat PerjanjianMembuka Kredit Nomor: 07 Tanggal O7 Februari 2017; Akta AddendumPerjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018, dalam bentukAkta Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017;Akta Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018(terlampir);Bahwa tergugat dan II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi/ ingkar janji,karena tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian Akta Notaril

PerjanjianMembuka Kredit Nomor: 07 Tanggal 07 Februari 2017 dan Akta AddendumPerjanjian Restrukturisasi Nomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018;Bahwa Tergugat dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai denganyang di perjanjikan dalam Akta Notaril Perjanjian Membuka Kredit Nomor: 07Tanggal O7 Februari 2017 dan Akta Addendum Perjanjian RestrukturisasiNomor: 03 Tanggal 03 Agustus 2018 dan hingga posisi tanggal 19 Januari 2020sisa pinjaman Tergugat dan II menunggak dengan total sebesar :Debitur : Leni

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada korelatifnya dengan Para TurutTergugat , Il dan Ill, selain menunjukan kekaburan gugatan tentang pokokdari Perjanjian apakah mengenai Hutang Piutang ataukah jual beli mengenalpengalihan saham yang mempunyai tata cara dan mekanisme yang diaturdalam UndangUndang Khusus (UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas) dan bersifat Notaril (Outhentik).4.

Bahwa dari situlan Perjanjian dengan Pengikatan Nomor 008/SP&P LEETSM/IV/2019 Tertanggal 16 April 2019 yang rancu dan tidak jelas obyeknyadibuat Tergugat Rekonpensi yang penuh dengan jebakan dan rekayasayang secara sengaja tidak dibuat secara Notaril, karena dilain halPenggugat Rekonpensi kurang fasih dan tidak dapat menulis dalamBahasa Indonesia.9.

Utryang diatur dalam UndangUndang Khusus (UU No 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas) dan bersifat Notaril (Outhentik).4.

Apabila yang dimaksud adalah perjanjian kredit yang dibuat secara notariiloleh atau dihadapan Silvani Tri Budi Esti,SH, Notaris di Surakarta, Penggugatmengikutsertakan notaris tersebut yang secara hukum bertanggung jawabterhadap kebenaran secara formil maupun notaril dari akta notaril yangdibuatnya ternyata oleh Penggugat tidak dikutsertakan sebagai pihak Tergugatdalam perkara a quo; Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan tidak dtkutsertakannyaSilvani Tri Budi EstiSH sebagai pihak dalam

Menyatakan AKTA JAMINAN FIDUSIA yang dibuat tidak secaraAKTA NOTARIL dinyatakan Batal Demi Hukum Pada Umumnyaterkhusus nya AKTA JAMINAN FIDUSIA yang mengikat 1 UnitKendaraan ber roda Dua dengan data sbb;Merk : HONDA;Type : VARIO 150 Plus;Tahun : 2020;Warma : SILVER;Nopol : R.6434.WR;No.Rangka : MH1KF4128LK052834;No.Mesin > KF41F2056948;Sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan No. 01201008874 dinyatakanBATAL DEMI HUKUM;6.

Klausul Baku dan apa yang dimaksuddengan perjanjian baku, sedangkan apa yang debitur laksanakandengan kreditur dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana disepakatidalam perjanjian kredit No. 01201008874 termasuk dalam perjanjianbaku yang sebagaimana dijamin kebenaran formilnya di hadapanhukum sehingga dalil penggugat tersebut terlalu dibuatbuat dan tidakberdasarkan hukum dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;e) Posita angka ke5 bahwa Menyatakan AKTA JAMINAN FIDUSIAyang dibuat tidak secara AKTA NOTARIL

dinyatakan batal demi hukumbahwa dalam kenyataanya akta tersebut terbit berdasarkan AKTANOTARIL dan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran formilnya di hadapan hukum, terkait denganpenerbitan akta fidusia pihak Penggugat tidak dibenarkan menyatakanbahwa AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut tidak berdasarkan akta notaril,yang berhak menyatakan pernyataan tersebut melalui putusanpengadilan adminitrasi negara yang menyatakan sah atau tidaknya aktaitu terbit, jadi menurut hemat Tergugat

Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalilPenggugat dalam Posita angka ke5 (lima) yang menyatakan bahwa AKTAJAMINAN FIDUSIA yang dibuat tidak secara AKTA NOTARIL dinyatakanbatal demi hukum bahwa dalam kenyataannya akta tersebut terbitberdasarkan AKTA NOTARIL dan dijamin keabsahanya dan dapatdipertanggungjawabkan kebenaran formilnya di hadapan hukum, terkaitdengan penerbitan akta fidusia pihak Penggugat tidak dibenarkanmenyatakan bahwa AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut tidak berdasarkanakta

Notaril, yang berhak menyatakan pernyataan tersebut melalui PutusanPengadilan Adminitrasi Negara yang menyatakan sah atau tidaknya Akta ituterbit;8.

Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps> Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia, disebutkan bahwa : Notaris fungsinya hanyamencatatkan/menuliskan apa apa yang dikehendaki dandikemukakan oleh para pihak yang menghadap pada notaristersebut, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidikisecara materil apaapa (halhal) yangdisampaikan/dikemukakan oleh penghadap dihadapan notaristersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702/K/Sip/1973,5 September 1973) ;Bahwa pembuatan Akta Notaril

harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihakyang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata 2 Gugatan Penggugat Obscuurlibel (Kabur)> Dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkan sebagai obyeksengketa adalah sebidang tanah Hak Milik No. 6196/Cangguseluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), NIB22.03.08.02.02743 Surat Ukur nomor : 1391/Canggu/2006 terletakdi desa Canggu, Kecaamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Propinsi Bali tercatat atas nama : Penggugat, yang dibuatkan akteakte Notaril

86, 87, 88tertanggal 14 Oktober 2011 yang nyatanyata sudah ditandatanganidengan sadar baik oleh Penggugat maupun Tergugat (Satu) danTergugat II (Dua) dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan hukum olehPenggugat, padahal Penggugat adalah subyek hukum yang sudahdewasa dan cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum, bisamembaca, mengerti bahasa Indonesia, mempunyai pendidikan yangbaik, sehingga tidak logika, tidak beralasan hukum samasekali apabilakemudian Penggugat mengingkari keberadaan akteakte notaril

Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824K/Pdt/2000,) dan tentang diikut sertakannnya Tergugat II dalam perkara iniHalaman 33 dari 46 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dpsyang dalam hubungan hukum telah membuat AkteAkte Notaril no. 84, 85,86,87dan 88 tertanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat Ill (tiga)sehingga dapat disimpulkan bahwa NJOMAN SUTJINING telah ikut sertasebagai pihak yang terlibat dalam perkara aquo, berhubung dengan itu eksepsidimaksud tidak berdasarkan hukum sehingga

patut dinyatakan ditolak;2 Gugatan Penggugat Obscuurlibel (Kabur)>Dalam gugatan Penggugat yang dipermasalahkan sebagai obyeksengketa adalah sebidang tanah Hak Milik No. 6196/Cangguseluas 790 M2 (tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), NIB22.03.08.02.02743 Surat Ukur nomor : 1391/Canggu/2006 terletakdi desa Canggu, Kecaamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,Propinsi Bali tercatat atas nama : Penggugat, yang dibuatkan akteakte Notaril dihadapan Tergugat Ill (Tiga) seperti tersebutdibawah ini, antara

Bahwa, dengan adanya penyerahan objek Jaminan dari PIHAKPERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai butir 2 tersebut di atas, makaPIHAK PERTAMA bersedia menandatangani segala suratsurat dan/atauaktaakta Notaril yang dibutunkan PIHAK KEDUA yang berkenaan danterkait dengan peralinan Hak Kepemilikan kepada PIHAK KEDUA dan/ataupihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain selaku pembeli,termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan Akta Jual Bellidihadapan notaris rekanan PIHAK KEDUA.4.