Ditemukan 46 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-11-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 4 Maret 2014 — SUBANDI melawan BUPATI LAMONGAN
8772
  • yangberlaku yang bersifat kewenangan, substansial maupun prosedural penerbitan obyeksengketa aquo serta menggunakan asasasas umum pemerintahan yang baik;Menimbang...........Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten LamonganNomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Palantikan
Register : 04-02-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Blk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2721
  • bukti T.R.1 Sampai dnegan T.R.6.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.R.1 berupa surat keteranganmas kawin (mahar) merupakan akta dibawah dalam pembuktiannya secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materil harus didukungdengan alat bukti lain, dan berdasarkan bukti P dalam perkara konvensibahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kavling 150m2 maka terbukti mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupatanah kavling 150 m2 yang terletak Dusun Bilaya, Desa Palantikan
Register : 10-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 47-K/PM III-16/AD/III/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PRAKA TOTO SUGIARTO
3233
  • menyatakan tetap padaketerangannya semula, dan Saksi membenarkan memang Saksimemukul perut Terdakwa dengan perlahan saja sebanyak 1 kali danTerdakwa mengakui memakai dan barangbarang yang ditemukantersebut adalah milik Terdakwa.Saksi 2:Nama lengkap : Muhammad Anis A.R.Pangkat, NRP : Serda, 31990554391 278.Jabatan : Basub 1.3 Unit IntelKesatuan :Kodim 1409/Gowa.Tempat dan tanggal lahir :Kab.Takalar, 083 Desember 1978.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam .Tempat tinggal : Desa Palantikan
Register : 03-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
1.PENDETA ATHES JOHANIS SEMUEL WERINUSSA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
2.PENDETA ELIFAS TOMIX MASPAITELLA atas nama GEREJA PROTESTAN MALUKU
Tergugat:
1.ANDARIAS LEAUA selaku Ketua Badan Pelayanan Jemaat Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia GKPII Negeri Passo
2.HENI RIDOLOP SIMAUW
3.DRS. JACOB LATUPEIRISSA
4.SAMUEL LEAUA
5.VEROL SIMAUW
6.MAIKEL SIMAUW
7.IBU YENI SIMAUW
158389
  • dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Padt.G/2019/PN.Amb.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:26.Desember 2014 yang diterbitkan oleh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM,diberi tanda P15;Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/SND/E.2/12/2014 tentangPengangkatan dan Pentahbisan Majelis Jemaat GPM Passo Periode 20152020 tanggal 2 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Majelis Pekerja HarianSinode GPM, diberi tanda P16;Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 004/SKEP/KPAT/JPO/E.2/02/2015 tentangPengangkatan dan Palantikan
Register : 20-12-2006 — Putus : 09-09-2008 — Upload : 01-07-2011
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 77/Pdt.G/2006/PA Jp
Tanggal 9 September 2008 — Irmawati binti Pangerang,dkk vs Hj. Pattahari binti Kr. Kancing,dkk
109159
  • Satu petak sawah yang terletak di Desa Palantikan,Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto (sesuai gugatanNo. 14 hal. 10).1. Satu petak kebun yang terletak di DesaPallantikan, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto(sesuai gugatan No. 15 hal. 10).m. Satu petak sawah yang terletak di Desa Tuju, KecamatanBangkala Barat, Kabupaten Jeneponto (sesuai gugatan No.20 hal. 11).n.
Register : 27-07-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 12 Nopember 2015 — MISTIRNA SINGAH,S.Pd
8117
  • Jadi pemberhentian dan pengangkatan PAW oleh Gubernurdan seterusnya diserahkan kepada Ketua DPRD, maka DPRDlah yangbertanggungjawab untuk melaksanakan peresmian palantikan tersebut,dimana secara struktural oleh Ketua DPRD dan secara kolektif unsurpimpinan DPRD;Bahwa jika syarat untuk mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif tidakdiganti atau tidak diuji ke MK, maka akan terjadi pengunduran diri secaramassal diseluruh Indonesia, maka hal ini akan mengganggu kinerjapengambilan keputusan oleh