UndangUndangNo.13Tahun 2003;Bahwa Para Penggugat (133 orang) adalah pekerja pada Tergugat sebagaimanayang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UndangUndang No.13 Tahun 2003 ;Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian KerjaBersama (PKB) Nomor HK.566/2/2/PI.11/08, juncto Nomor 09/II/SK.SPPI.II/08tanggal 26 Pebruari 2008 yang telah mendapat pengesahan/terdaftar padaDirektur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Depnakertran RI Nomor: KEP.57/PHIJSK

BankInternasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013melanggar UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 sesuai pernyataan dariKEMENAKERTRANS RI melalui surat dengan nomorB.10/PHIJSK/PPPHI/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang menyatakan :a. Bahwa pada intinya menyatakan PT.

BankInternasional Indonesia Tergugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2013dimana surat tersebut diatas TERBUKTI melanggar UU KetenagakerjaanNo.13 Tahun 2003 yang KEMBALI DIPERKUAT dengan pernyataan dariKEMENAKERTRANS RI melalui surat dengan nomorB.494/PHIJSK/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani olehDirjen PHI Bapak Irianto Simbolon, SE, MM yang menyatakan : a. Bahwa pada intinya menyatakan PT.

materai cukupdan dapat diperlinatkan aslinya di persidangan, kecuali untuk bukti P3A, s/d P3G,P5A s/d P5C tidak dapat diperlinatkan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam mempertahankan dalildalilsangkalannya tersebut telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda T1sampai dengan T33 dan tidak menghadirkan saksi;Menimbang, bahwa adapun buktibukti surat yang diajukan oleh Tergugatadalah sebagai berikut :Bukti T1 Foto copy Surat Kepmenakertrans RI Dirjen PHI JSK No.13.10/PHIJSK

Bukti T1554Foto copy resume dengar pendapat Komisi B DPRD KotaMedan tanggal 20 Februari 2014;Foto copy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No.11/R/Mediasi/II/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto copy Surat Kemenakertrans RI Dirjen PHI JSK No.B.49/PHIJSK/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto copy surat Ombudsman RI No. 0333/KLA/0664.201 4/HN07/TIM 2/VIII/2014 tentang permintaan klarifikasi permasalahanpengawasan OJK atas PHK oleh PT.

PERTAMINA (PERSERO) PeriodeTahun 20122014 (PKB 20122014), bukti T10CKeputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor :KEP.136 / PHIJSK PKKAD / PKB / IX / 2010 tanggal27 September 2012, dan bukti T10D Keputusan Direktur13141516171819Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : KEP166 / PHIJSK PKKAD/ PKB / 2012 tanggal 16 Oktober 2012;Bukti T 11 A T11B = Uraian Tugas Pokok Head ofMedical Sorong dan Uraian Penilaian Jabatan

PERTAMINA (PERSERO) Periode Tahun 20122014 (PKB 20122014),bukti T10C Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.136 / PHIJSK PKKAD / PKB / IX / 2010 tanggal 27September 2012, dan bukti T10D Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP166 / PHIJSK PKKAD / PKB /2012 tanggal 16 Oktober 2012.Menimbang, bahwabuktibukti T10A sampai dengn T10D tersebut diatas olehMajelis Hakim dinilai dapat

PERTAMINA (PERSERO) telahdisahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor : KEP. 136 / PHIJSK PKKAD/ PKB / IX / 2010 tanggal 27 September 2010dan Nomor : KEP. 166 / PHIJSK PKKAD / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012, tanpa adacatatan catatan perbaikan maka menurut pendapat Majelis Hakim pemutusan hubungankerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan PKB2012 2014 tersebut adalah sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum.Menimbang

DI BERBAGAI WILAYAH INDONESIA.1.Bahwa terhadap permasalahan yang serupa dengan pokok perkaradalam permohonan a quo telah terdapat beberapa AnjuranKementerian Ketenagakerjaan, Anjuran Disnakertrans dan PutusanPengadilan (yang telah berkekuatan hukum tetap) dari berbagaiwilayah di seluruh Indonesia sebagai berikut: Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor: B.354/PHIJSK/PPHI/XII/2015 tanggal 23Desember 2015 (Bukti

18.Nomor: B.354/PHIJSK/ PPHI/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015(Bukti T7);Fotokopi Anjuran Disnakertrans Provinsi D..

Setelah melakukanklarifikasi maka Pejabat Direktorat PPPHI itu) menyimpulkan danmemberitahukan bahwa pihak Direktorat PPPHI akan melakukan klarifikasikembali / klarifikasi II dan akan mengundang kembali para pihak tersebut diatas;23 Bahwa tanggal 18 Oktober 2011 Penggugat kembali menerima surat dariDirektur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKemenakertrans, dengan Nomor Und.59/PHIJSK/PPPHI/X/ 2011 tertanggal18 Oktober 2011 Perihal Undangan Klarifikasi II, yang mana isi surat

PPPHIKemenakertrans menyimpulkan dan menyampaikan secara lisan kepadaPenggugat dan Tergugat bahwa yang berwenang menangani permasalahanPenggugat dengan Tergugat adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi denganlandasan hukum Pasal 81 UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun2004 dan UndangUndang Otonomi Daerah;25 Bahwa tanggal 28 Oktober 2011 Penggugat menerima surat dari atas namaDirjen PHI dan Jamsos, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial via pos surat, dengan Nomor B.258/PHIJSK

Disnakertrans Kabupaten Bogor mengeluarkanSurat Anjuran Nomor 56ill404141 Syoker/ 2012 tertanggal 08 Maret 2AD yangditunjukan kepada Pemohon , Pemohon Il, Pemohon Il dan Termohon yang padapokoknya berisi anjuran agar Pihak Termohon memberikan uang pesangon kepadaPemohon ; Pemohon Il; dan Pemohon Ill sesuai dengan UndangUndang Nomor 13Tohun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 Ayat (5);Bahwa selain itu pada tanggal 21 Mei 2012 Disnakertrans Kabupaten Bogor telahpula mengirimkan surat Nomor 8.93/PHIJSK

2009 tentang Masa Pensiun SouisaSamuel Edmond;Surat permintaan penjelasan hak pesangon yang belum diterimatertanggal 13 Mei 2009;Surat Termohon tertanggal 19 Mei 2009 tentang penjelasan masalahpesangon ;Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/21/X1/2011/Reskrim tertanggal 30November 2013 tentang Penghentian Penyidikan;Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nomor565/1404/HI Staker/2012 tertanggal 08 Maret 2012 perihal: Anjuran;Surat dari Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:B.93/PHIJSK

Direktorat PPPHI), Manajemen BNI"dianjurkan" untuk membayar kompensai pensiun kepada klienkami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 copy suratberada di buku lampiran);6 Bahwa anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi:I Agar P.T.

Direktorat PPPHI), Manajemen BNI"dianjurkan" untuk membayar kompensasi pensiun kepada klienkami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya NomorB212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012keseluruhannya menjadi sejumlah Rp11.627.474.354,00(sebelas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratustujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat Rupiah) agardiserahkan secara terang dan tunai;5 Menetapkan agar keputusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat

Anjuran Dari Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Di Berbagai Wilayah Indonesia;12Bahwa terhadap permasalahan yang serupa dengan pokok perkaradalam permohonan a quo telah terdapat beberapa AnjuranKementerian Ketenagakerjaan, Anjuran Disnakertrans dan PutusanPengadilan (yang telah berkekuatan hukum tetap) dari berbagaiwilayah di seluruh indonesia sebagai berikut :e Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor : B.354/PHIJSK

Putusan Nomor 62 P/HUM/2017Bukti T 5: Anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan WHubunganIndustrial dan Jaminan Sosial, KementerianKetenagakerjaan Republik Indonesia NomorB.354/PHIJSK/PPHI/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;Bukti T 6: Anjuran Disnakertrans Provinsi D.I.

Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kemenakertrans RI Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 perihalPenyelesaian Masalah Pekerja Outsourcing, tertanggal 16 Mei 2014 yang padapokoknya dalam surat tersebut berbuny1 : 1.

;Pada dasarnya, konteks surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 adalah fokus pada prosespenyelesaian masalah pekerja outsourcing yang ditangani oleh jajaran Bidang/SeksiHubungan Industrial, mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja DanTransmigrasi Nomor 19 Tahun 2012.

;Terlebih lagi surat Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian MasalahPekerja Outsourcing tersebut dikeluarkan tanggal 16 Mei 2014, sedangkan ObyekGugatan dikeluarkan/diterbitkan tanggal 25 Maret 2014. Dilihat dari kronologi waktuditerbitkannya surat tersebut sudah jelas terlihat bahwa Obyek Gugatan terlebihdahulu diterbitkan dibandingkan Surat Nomor: B.304/PHIJSK/V/2014, sehinggabagaimana bisa dikatakan Tergugat telah melangkahi yang bukan menjadikewenangannya ;9.

;POSITA V Point 11. 6 Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas, PasalPasal salingtumpang tindih, satu dengan yang lain tidak ada kaitannya.;11.6 Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kemenakartras RI Nomor : B.304/PHIJSK/V/2014 perihalPenyelesaian Masalah Pekerjaan Qutsourcing, tertanggal 16 Mei 2014 yang padapokoknya dalam surat tersebut berbunyi : =Bahwa bila disimak, Gugatan penggugat, terlihat jelas bahwa Penggugat tidakmenguasai bahan dan asal

Bahwa Surat dari DirjenPembinaan hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KemenakertrasRI No B.304/ PHIJSK/V/ 2014, tertanggal 16 Mei 2004, perihal PenyelesaianMasalah Pekerjaan Qutsourcing, yang ditangani Oleh Seksi HubunganIndusrtial (Proses Penyelesaian masalah Pekerja Outsourcing), sedang dalamSurat Ketetapan No 568/660, tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan OlehPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bantul DIY, tentang Penetapan Upah

Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor :B.232/MEN/ PHIJSK/UPAH/X/2015 Tertanggal 23 Oktober 2015 3.2. Formula kenaikan uoah dari Management PT Pencil LeadIndonesiaUpah 2016 = Upah 2015 + (selisih UMSK II thn 2016 UMSKI Thn 2015)+ TMK +AP (Selisih dari Upah Minimum Sektoral Kelompok II Kota Bekasi Tahun2016 Upah Minimum Sektoral Kelompok I Kota Bekasi Tahun 2015)= Rp 390.770, 6.

B 232/ Men/ PHIJSK/Upah/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 ;5. Bahwa PENGGUGAT telah mengakui adanya perundingan antaraPENGGUGAT dab TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam gugatan butir 4 bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (2) PKB PT. Pencil LeadIndonesia Jo pasal 42 ayat (2) PP 78/2015, maka kenaikan upah tahun 2016untuk pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih telah dilakukanperundingan bipartit antara managemen PT.

Menimbang, bahwa merujuk Surat Menteri Tenaga Kerja RI NomorB.232/MEN/PHIJSK/UPAH/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 tentang halPenyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional Pertumbuhan Produk Domestik Brutotahun 2015 pada point 1 bahwa :Sesuai Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapanupah minimum (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMk) tahun 2016menggunakan formula perhitungan, upah minimum, yaitu : UMn = UMt + UMtx(Inflasi + % A PDBt)Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan

Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Indiustrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kep.013/PHIJSK PK/PKB/1/2018, tanggal 26Januari 2018, tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT FreeportIndonesia dengan PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, diberi tandaP3;4.

Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial DanJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor:B.013/PHIJSK PK/PP&PKB/I/2018, Perihal Perjanjian Kerja Bersama,tanggal 26 Januari 2018, diberi tanda P4;5. Fotokopi Isi Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XIX Tahun 20152017 (PKB PTFI 20152017),diberi tanda P5;6.

tetapi tidak datangmenghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan Berdasar UndangUndang No. 2Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.SusPHI/2021/PN MamTahun 2004 tentang PPHI Pasal 94 Penggugat berhak mengajukan gugatansekali lagi;Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkan suratNo. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untuk mengajukanGugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat menggunakan salinananjuran No.252/PHIJSK

Januari 2016 dan Surat Panggilan Nomor 550/1.835.3 pada tanggal 29Januari 2016, dimana Penggugat hadir serta memberikan keterangan yangdiperlukan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanoa memberikan alasanmaupun keterangan (bukti P5);Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Penggugat mendapat surat tembusandari Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengeluarkan suratyang ditujukan kepada Kepala Sudinakertrans Jakarta Utara bernomor:B.03/PHIJSK

gugatannya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa, setelah saya /Pemohon Peninjauan Kembali membaca lebihteliti Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanternyata pasalpasal tersebut pada nomor 2 diatas tidak mengaturadanya alasan PHK karena Disharmonis;Bahwa, begitu juga mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasandisharmonis telah dijelaskan oleh Direktorat Jendral PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiR.I. melaui Surat Nomor B. 340/PHIJSK

(Bukti 123.0..5.Bahwa, menindaklanjuti Surat Edaran DIRJEN PHI danJAMSOSTEK Kementerian Tenaga Kerja Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : B31/PHIJSK/I/2012, tanggal 20 Januari2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :27/PUUIX/2011. (Bukti P.7)86. DANWG kisscvvewwowevssaawene3.0..6. Bahwa, menindaklanjuti Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain. (Bukti 3.0..7.

Bahwa, berdasarkan Surat edaran Direktur Jenderal PembinaanHubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : B.31/PHIJSK/I/2012 Tentang Pelaksanaan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUUIX/2011, sebagaiberikut:a) Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemboronganpekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/oburuh dengan pekerja/buruhnya Tidak Memuat Syarat adanya pengalihan perlindungan

nnn nn nn nnn nnn nen nn ne nnnnnnn=Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan perjanjian kerja PihakTergugat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 27/PUUIX/2011 dan Surat Edaran Menteri Nomor Nomor B.31/PHIJSK/2012...?

Kep.60/PHIJSK/PPKAD/2008 Pasal 32 ayat (4) dan (8) yaitu Tergugat diwajibkan membayarhakhak Penggugat sebagai berikut :a. Pesangon : 2 x 7 x Rp.6.729.000, =Rp. 94.206.000,b. Uang penghargaan masa kerja :2x3xRp.6.729.000,=Rp. 40.374.000,c. Penggantian hak: 15%xRp.134.580.000, =Rp. 20.187.000,d. Reimbursement kesehatan bIn November =Rp. 999.500,e. Uang Incentif triwulan ke 4 tahun 2010 =Rp. 10.093.500,f. Kekurangan Incentif ke 3 tahun 2010 =Rp. 5.046.000,g.

Soegijatno Tjakranegara, Penerbit SinarGrafika, 1994, hlm. 6869) ; Bahwa pertimbangan bobot lebih penting dan lebihurgent serta lebih tingginya pemenuhan hak hak paraPenggugat di dalam PKB aquo oleh Tergugat, antaralain sebagaimana terbukti di dalam Rangkuman RapatDengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI tanggal 21Mei 2008, dan bukti bukti surat lainnya seperti:Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi' Rl12Nomor B.78/MEN/PHIJSK PKKAD/II1/2009 tanggal 4Maret 2009 perihal Penegasan untuk melaksanakanPerjanjian

Kerja Bersama (PKB) PT (Persero) AngkasaPura ; Surat Direktur Jenderal PHI dan JamsosDepnakertrans RI Nomor B.58/PHIJSK/PPHI/I11/2009tanggal 6 Maret 2009 perihal Upah pekerja selamaskorsing ;Rekomendasi Komnas HAM Nomor : 1.004/K/PMT/V/2008tertanggal23 Mei 2008 perihal : Mohon Tindak Lanjut' atasPenanganan Laporan Polisi No.

Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial KetenagakerjaanDepnakertrans Nomor : B44/PHIJSK/4IT/2006 tanggal 20 Maret 2006 (foto copydari foto copy) ; Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.03/G/2012/PTUNTPI Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya 4Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telahmengajukan kesimpulan akhir secara tertulis didalam persidangan pada tanggal 11Juli 2012 tanpa mengajukan apaapa lagi

B 206/PHIJSK/PPHI/IX/2013 perihal Penyelesaian PermasalahanKetenagakerjaan di PT. Bayan Resources.

Timur tanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 566/583/PPK/DTKTperihal Panggilan beserta Daftar Hadir, diberi tanda T.AN4 5e Foto copy Surat tanggal 27 Agustus 2013 dari Jenne sebagai KuasaMediasi kepada Direktur PPPHI dan JAMSOS Tenaga Kerja RI Jl.GatotSubroto Lt.8 Jakarta Selatan, Perihal : Permohonan Mediasi PermasalahanPHK dan Skorsing Tenaga kerja PT.BAYAN Resource , diberi tanda T.II5 ;e Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrialdan jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B.206/PHIJSK

B 206/PHIJSK/PPHI/IX/2013 perihal PenyelesaianPermasalahan Ketenagakerjaan di PT.Bayan Resources.

AngkasaPura Il (Persero) dengan Serikat PekerjaAngkasa Pura Il yang ditandatangani olehMenteri Tenaga Kerja daniterdaftar diDepartemen Tenaga Kerja dengan Nomor:KEP.22/PHIJSK/PKKAD/2008, ( Bukti TBy fr tn te rn se ee i ie i we3.