Bandar Udara Ngurah Rai Bali ;1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali,BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 November 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali ,BUKU Il AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012 ;Hal. 35 dari 68 hal. Put.

Bandar Udara Ngurah Rai Bali ;1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali,BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 November 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali ,BUKU II AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012 ;1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan

No. 1775 K/PID.SUS/201420) 1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah RaiBali, BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 November 2011 olehSatuan Pengawas Intern 2012;21) 1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah RaiBali, BUKU Il AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012 ;22) 1 (satu) bundel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan

Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Lemahabang, Cipayung, berkas INSPEKTORATCikarang, Mekarmuki, Karangsambung, KABUPATENKedungwaringin, Pebayuran, Karangharja BEKASITA. 2014, Nomor 700.1/259/PKPT/INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April2014;305. Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Sukadami, Cibatu, Setu , berkas INSPEKTORATSetu Il TA. 2014, = Nomor KABUPATEN700.1/258/PKPT/INSPEKTORAT/ = 2014, BEKASItanggal 10 April 2014;306.

KABUPATEN2014, Nomor 700.1/259/PKPT/ BEKASIINSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;305. Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Sukadami, Cibatu, Setu , Setu Il berkas INSPEKTORATA. 2014, Nomor T700.1/258/PKPT/INSPEKT ORAT/ 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI306.

Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Sukatani, Sukatenang, berkas INSPEKTORATambelang, Karang bahagia TA. 2014, Nomor T700.1/268/PKPT/INSPEKTORAT/ = 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI307. Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Tarumajaya, Babelan , Babelan berkas INSPEKTORAll, Sriamur, Karangsatria TA. 2014, Nomor : T700.1/293/PKPT/INSPEKT ORAT/ 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI308.

KABUPATEN2014, Nomor 700.1/259/PKPT/ BEKASIINSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;661. Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Sukadami, Cibatu, Setu , Setu Il berkas INSPEKTORATA. 2014, Nomor T700.1/258/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI662.

Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Sukatani, Sukatenang, berkas INSPEKTORATambelang, Karang bahagia TA. 2014, Nomor T700.1/268/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI663. Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD 1 (satu) KEPALAPuskesmas Tarumajaya, Babelan , Babelan berkas INSPEKTORAll, Sriamur, Karangsatria TA. 2014, Nomor : T700.1/293/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, KABUPATENtanggal 10 April 2014; BEKASI664.

Jasa Medivest dan Puskesmas Cikarang;Buku AgendaLaporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Lemahabang, Cipayung,Cikarang, Mekarmukti, Karangsambung, Kedungwaringin, Pebayuran,Karangharja TA. 2014, Nomor : 700.1/259/PKPT/ INSPEKTORAT/2014,tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Sukadami, Cibatu, SetuI, Setu IT TA. 2014, Nomor : 700.1/258/PKPT/AINSPEKTORAT/ 2014,tanggal 10 April 2014;HIm 41 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Bdg306.307.308.309.310.311.312.313.314.Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Sukatani, Sukatenang,Tambelang, Karang bahagia TA. 2014, Nomor700.1/268/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Tarumajaya, Babelan I,Babelan IL, Sriamur, Karangsatria TA. 2014, Nomor700.1/293/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Tambun, Mekarsari,Sumberjaya, Mangunjaya, Lambangsari, Jatimulya, Setiamekar

, TA. 2014,Nomor : 700.1/260/PKPT/ INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas diwilayah KecamatanCikarang Pusat, Keamatan Serang Baru, Kecamatan Bojongmangu, danKecamatan Cibarusah TA. 2014, Nomor : 700.1/374/PKPT/INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Wanasari, Sukajaya,Telagamurn, Danau indah TA. 2014, Nomor : 700.1/254/PKPT/INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

bahagia TA. 2014, Nomor700. 1/268/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Tarumajaya,Babelan I, Babelan II, Sriamur, Karangsatria TA. 2014, Nomor :700. 1/293/PKPT/INSPEKTORAT/ 2014, tanggal 10 April 2014;HIm 279 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus.

Cibarusah TA. 2014, Nomor : 700.1/374/PKPT/INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;Laporan Hasil Pemeriksaan pada : UPTD Puskesmas Wanasari, Sukajaya,Telagamurn, Danau indah TA. 2014, Nomor : 700.1/254/PKPT/INSPEKTORAT/2014, tanggal 10 April 2014;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Puskesmas Cipayung, APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran2013;HIm 398 dari 402 hIm Putusan No. 23/Pid.Sus.

(Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali;20.1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali,BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 Nopember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;21.1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali,BUKU Il AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;22.1 (satu) bendel surat yang dibukukan

(Persero) Angkasa Pura Bandar Udara NgurahRai Bali;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah RaiBali, BUKU AUDIT PKPT tanggal 1424 Nopember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul PermasalahanPengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah RaiBali, BUKU I AUDIT PKPT tanggal 510 Desember 2011 oleh SatuanPengawas Intern 2012;1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan

Antara Lain :> LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor098/PKPT/XII/2016/ITKAB, Tanggal 31 Desember 2016.> LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor039/PKPT/VI/2017/ITKAB, tanggal 19Juni 2017.> LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor017/PKPT/V/2018/ITKAB, tanggal 2 Mei 2018. Bahwa sejumlah temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaanInspektrorat selama masa jJabatan Lk. NASDIN Bin NATA sebagai kepaladesa khusus Pasitallu Kec.

Taka Bonerate Kab Kep Selayar antara Lain : JUMLAH DANNO NO/TGL LHP JENIS TEMUANJUMLAH ADMINISTRAPERDATATEMUAN Sl1. 12016LHP Nomor :098/PKPT/XII/2016/ITK146.899.044,85, 134.204.044 85. 12.695.000AB, Tanggal 31Desember 20162. 2017LHP Nomor :039/PKPT/VI/2017/ITKA 181.920.102,60, 181.920.102,B, Tanggal 19Juni 2017.3. 2018DD =DD = 103.425.000,0 DD =LHP Nomor : 673.602.483 02 0, 570.177.483,017/PKPT/V/2018/ITKAB, Tanggal 2 Mei 2018 ADD = ADD = ADD =238.359.635, 74.922.750,00, 163.436.885,Total 1.240.781.265,47,312.551.794,8

jutaseratus lima puluh ribu rupiah) ; Surat Pertanggung Jawaban pada 14 (empat belas) yangtidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000, (tujuhratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tigarupiah), PPh21 Rp. 80.542, (delapan puluh ribu lima ratusempat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,(empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000, (enam ratusdua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;Bahwa penyebab sehingga terdapat jumlah yang berbeda dengan hasilpada Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 017/PKPT

Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor:54/Inspek/LHPREG/PKPT/2013 tanggal 05 Desember 2013 ditemukan adanya pengeluaran yang tidak sesuai rencana alokasiberdasarkan program kegiatan serta peruntukannya yang telahditetapbkan dalam DPA TA. 2013 sebesar Rp. 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah). Terhadap temuan tersebut di rekomendasikankepada kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenManggarai Barat agar perintahkan secara tertulis bendaharapengeluaran TA. 2013 a.n.

Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Pemerintahan BidanngKebudayaan dan Pariwisata Nomor :54/Inspek/LHPReg/PKPT/2013,Tanggal 05 Desember 2013 pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 (Bukti T29a);4. Bukti PETUNJUK adalah rangkaian perbuatan, kejadian atau keadaanyang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakHalaman 41 dari 99 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbjpidana dan siapa pelakunya.

Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat KabupatenManggarai Barat Nomor: 54/Inspek/LHPREG/PKPT/2013, diberi tanda P4;5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2004,diberi tanda P5 ;Halaman 44 dari 99 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (Pemohon Komisaris Jendral PolisiDrs. BUD GUNAWAN, SH., M.Si. Dan Termohon KPk), diberi tanda P6 ;7.

Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan PemerintahanBidang Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 54/Inspek/LHPReg/PKPT/2013 Tanggal 05 Desember 2013 pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013,diberi tanda T29a ;34. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor:PRINT340/P.3.24/Fd.1/07/2018 Tanggal 06 Juli 2018, diberi tanda T30 ;35.

Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Pemerintahan BidangKebudayaan dan Pariwisata Nomor :54/Inspek/LHPReg/PKPT/2013, Tanggal O5 Desember 2013 pada DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat TahunAnggaran 2013 (Bukti T29a) ;4. Bukti PETUNJUK adalah rangkaian perbuatan, kejadian ataukeadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadisuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

menandatangani Laporan Kemajuan FisikPekerjaan tidak menyesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaandilapangan sehingga walaupun proyek tersebut belum selesai tetapilanggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut dapatdicairkan keseluruhannya, dan terdakwa Il juga tidak pernah mannaiangsung ke loKasi proyek Pembangunan Kapa Penangkap Ikan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten KepulauanSelayar yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor:76/ NON PKPT

menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak menyesuaikandengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan sehingga walaupun proyek tersebut belum selesaitetapi anggaran dari proyek Pembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut dapat dicairkankeseluruhannya, dan terdakwa 11 juga tidak pernah melihat langsung ke lokasi proyekPembangunan Kapal Penangkap Ikan tersebut.Bahwa berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 76/ NON PKPT

Shelter Nusa Indah untuk dapat diangkat sebagaikaryawan tetap;e Bahwa seharusnya perpanjangan kontrak tertanggal 26Pebruari sampai 25 Agustus yang tertera di PKPT, namunfaktanya pada bulan April 2014 baru diperpanjang danpada tanggal 20 Agustus telah dirumahkan;e Bahwa ada 21 orang yang bekerja sebagai PKPT danyang keberatan hanya 17 Orang diantaranya 14 orang dariPT.Shelter Nusa Indah dan 3 orang dari PT.Srikandi IntiLestari;e Bahwa kemudian saksi mengajukan laporan kepada SukuDinas Tenaga Kerja

Karena beberapa kabupaten pun juga menggunakan termasukinspektorat jenderal ketika melakukan sistem harian itu banyak kegiatan yangtidak bisa tertangani karena waktu habis di PKPT (program kerjaPutusan Nomor : 09/P/PW/2018/PTUN.Sby, halaman 13 dari halaman 64pengawasan tahunan) sementara banyak kegiatan non yang sifatnyapemeriksaan khusus atau kasuskasusS aduan dari perangkat desa darimasyarakat ini kadangkadang jumlahnya cukup banyak sehingga Tim inijumlahnya terbatas maka sistem itu dilakukan oleh

namanya Perdana Set House tetapi untukBojonegoro itu tidak ada perjalanan dinas cukup dengan biaya per paket inisekiansekian hari nanti kalau outputnya telah selesai maka akan diberikan sesuai dengan besaran;Bahwa BPKP pastinya meminta dokumendokumen seperti permintaan SPJ;Bahwa Pak Bupati menolak hasil pemeriksaan dari BPKP dan suratnya jugasudah ada ;Bahwa Penetapan besaran dituangkan dalam Surat Keputusan oleh Pak Inspektorat tetapi untuk Nomor dan tanggalnya saya lupa, yang saya ingatsetelah PKPT

Setelah SK Bupati menyebutkanbesaran maka setelah PKPT ini turun baru lah turun SK Inspektur sebagai penjabaran dari SK Bupati;Bahwa Saya tidak tahu realisasinya berapa persen dari penggunaan anggaran Tahun 2016;Bahwa sebelum Pak Inspektor membuat keputusan sejak awal itu sudah adaSOP mengatur bagaimana mekanisme pembuatan keputusan pimpinan atauInspektur;Bahwa analisa belanja untuk menentukan besaran ini sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;Bahwa di Inspektorat Bojonegoro tidak ada perjalanan

,MM..Bahwa Pemeriksaan Reguler, Review dan Khusus atas aduan masyarakatsudah diangarkan masuk dalam PKPT (program kerja pengawasan tahunan).Dan untuk anggaran paketnyapun sudah diketahui di DIPA sudah terinci dankecuali untuk Kasus karena ini tergantung Laporan masyarakat berdemomaka tanggalnya dibuat kosong.Bahwa sumber angka tentunya patokannya dari Perbup Tahun 2015 sesuai dengan persetujuan dari Dewan;Bahwa di DIPA sebenarnya sudah menyebutkan tentang anggarannya maksud saya persetujuan program

Barito Selatan,(fotocopy sesuai dengan asli) ;: Surat Inspektur Kabupaten Barito Selatan Nomor 700/174/Va/IK/2016 tanggal 14 April 2016 perihal Perkembangan TentangDugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemalsuan/Rekayasa YangDilakukan Oleh Kepala desa Teluk sampudau Periode 2009 2015dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buntok, (fotocopysesuai dengan asli) ;:Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) InspektoratPemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016, (fotocopy sesuaidengan fotocopy) ;: Laporan

Audit dilaksanakan berdasarkan Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT) Tahun 2015 yang disusun oleh InspektoratJenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yangdisetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;b.

Berdasarkan PKPT tersebut, Inspektur Jenderal KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Perintah (SP)Nomor 673.Pr/07/IJN/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang AuditKinerja/Operasional Pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyakdan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yangmemuat nama satuan kerja yang diaudit, susunan tim auditor(Penanggungjawab Audit, Pengendali Teknis, Ketua Tim danAnggota Tim), jangka wakiu pelaksanaan audit, periode kegiatanyang diaudit serta sumber dana

2010tentang pengawasan Dan disana muncul kewenangankewenanganDiantaranya lembaga menteri bisa melakukan voting Mengenai kinerjaBerkaitan dengan audit kepatuhan Yang tadi menyinggung masalahtentang Investigasi, monitoring Sampai dengan pengawasan Yangdilakukan adalah di antara kewenangan Kenapa kita mengatakankewenangan karena sudah dimasukkan dalam program Kerjapengawasan tahunan Disitu ada program program pengawasan danPKPT Atau program kerja pengawasan tahunan, kita Melakukan auditberdasarkan PKPT

bisa berdasarkan non PKPT; Bahwa Ahli menerangkan audit keuangan itu ada yang namanya auditdengan tujuan tertentu.

Lodovikus Lotak ; 33Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian KesejahteraanSosial Setda Kabupaten Sikka Nomor : 145/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2009 Tanggal 27 Desember 2009. 34.Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Bagian KesejahteraanRakyat Setda Kab.

data dan keterangan yang terkait dengan adanya dugaankorupsi dana Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten SikkaTahun Anggaran 2009 ;31) Beberapa data dan keterangan yang disampaikan kepada aparatpenegak hukum terkait dengan adanya dugaan korupsi danaBansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Sikka TahunAnggaran 2009 ;32) Laporan Panitia Khusus Bantuan Sosial 2009 pada Bagian KesraSetda Sikka ;33) Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Bagian KesejahteraanSosial Setda Kabupaten Sikka Nomor 145/LHP/PKPT

yang menyatakan Bahwa Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaanADD, ADD Penundaan, DBH Pajak Non PBb Dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa,Halaman 3 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDGmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negarasebesar Rp. 401.014.954, (empat ratus satu juta empat belas ribu sembilanratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Pemeriksaan Khusus PKPT

seharusnya dilaksanakan tetapi digunakanuntuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan maksud memperkaya dirisendiri atau orang lain dimana terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untukmenikmati dana tersebut.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negarasebesar Rp. 401.014.954, (empat ratus satu juta empat belas ribu sembilanratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam LaporanHalaman 19 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDGHasil Pemeriksaan Khusus PKPT

seharusnya dilaksanakan tetapi digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa sendiri dengan maksud memperkaya diri sendiriatau orang lain dimana terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmatidana tersebut.Halaman 37 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDG Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negarasebesar Rp. 401.014.954, (empat ratus satu juta empat belas ribu sembilanratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Pemeriksaan Khusus PKPT

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negarasebesar Rp. 401.014.954, (empat ratus satu juta empat belas ribu sembilanratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam LaporanHasil Pemeriksaan Khusus PKPT Inspektorat Pemerintah KabupatenSukabumi Nomor : 700/15/RiksusEvalop /2020 tanggal 24 November 2020.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal9 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999

atau Perekonomian Negara, tingkat kesalahan, dampak dankeuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitandengan penjatuhan pidana.Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomiannegara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum,kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sebagaimanatercantum dalam laporan hasil pemeriksaan khusus PKPT

BPR Sri Artha Lestari yang memiliki fasilitas kreditsesuai dengan PK 1022/PKPT/IX/2013 tanggal 16092013 dengan jaminan T/BSHGB 3487 SU TGL18/11/2002 NO3232/2002 Luas 99 M2, dihubungkan denganketerangan saksisaksi para Pemohon yang menerangkan bahwa semasa hidupnyaalmarhum Hendro Basuki bin Hasan Margono mempunya harta peninggalan sebidangtanah dan rumah yang berdiri di atasnya berada di Kelurahan Benoa Kecamatan KutaSelatan Kabupaten Badung serta hutang pada BPR Lestari yang sampai alamarhumHendro

Foto copy Perjanjian Kredit No.799/PKPT/V1V/2013, diberitanda P.I1 ;2. Foto copy Addentum,No.1055/PK/12/2013/AD04, diberi tanda P.I 2;Hal 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.Dps3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan, diberi tanda P. 3;4. Foto copy Surat Peringatan kepada Bapak Putu Widianta, diberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Peringatan 2 kepada Bapak Putu Widianta, diberi tandaPI5;6. Foto copy Surat Peringatan 3 kepada Bapak Putu Widianta, diberi tandaP.16;7.

BPR SRI ARTHA LESTARI) sebagaimanaPerjanjian Kredit 799/ PKPT / VIV 2013 tertanggal 12 Juli 2013.

olehTergugat kepada pihak ketiga(karana meminjam dana tersebut untuk membangununtuk dijual Kembali,sedang pihak Turut Tergugat Il menyatakan bahwa mengenaipersoalan antara Pemohon Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi tidak adakaitannya dengan Turut Tergugat Il;Hal 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PN.DpsMenimbang, bahwa dalam hal Penggugat intervensi membuktikan dalilgugatannya telah mengajukan bukti suratsurat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa bukti P.I1 berupa perjanjian kredit 799 / PKPT

Nota Dinas dari Inspektur wilayah II tanggal 24 Maret 2010 tentang Telaahan hasil Audit PKPT bulan Maret pada kantor Kementerian Agama Kab. HST Prov. Kalsel.6. Surat Tugas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : IJ/II/HK.04.1/041/2010 tanggal 20 April 2010.8. Nota Dinas Nomor : ND/II/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.9.

Nota Dinas dari Inspektur wilayah Il tanggal 24 Maret 2010tentang Telaahan hasil Audit PKPT bulan Maret pada kantorKementerian Agama Kab. HST Prov. Kalsel.6. Surat Tugas Nomor : ND/IV/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W/IVHK.04.1/041/2010 tanggal20 April 2010.8. Nota Dinas Nomor : ND/IV/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.9.

Nota Dinas dari Inspektur wilayah Il tanggal 24 Maret 2010tentang Telaahan hasil Audit PKPT bulan Maret pada kantorKementerian Agama Kab. HST Prov. Kalsel.6. Surat Tugas Nomor : ND/IV/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W/VHK.04.1/041/2010 tanggal20 April 2010.8. Nota Dinas Nomor : ND/IV/2/286/2010 tanggal 20 April 2010.9.

PKKecamatan 935/2018 900.000.000 No (8)Sumbawa, tgl 2015/SBW/Kabupaten Sumbawa 13/08/2018 0352,Propinsi NTB untuk tanggal 2tanah kosong April 2018 PKSHM No.1163 tgl 04 No (1)oe tet 14/SBW/PKTL/2016tanggal 2April 2018 PKNo. (01)172/SBWI/FKKMK/2017tanggal 2April 2018Semua PKPT BASASebidang tanah SHT Rp. .

PKlahan di kelurahan no.01853/2 1.300.000.0 No (3)Pungka, Kecamatan 019 tgl 00 2015/SBW/Unter lwes 16/12/2019 0352Kabupaten tanggal 2Sumbawa, Propinsi April 2018Nusa Tenggara Barat PKuntuk tanah No (1)pekarangan 14/SBW/PKTL/2016SHM No. 424 tgl 05 tanggal 2082015 April 2018 PK Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Sbw No. (01)172/SBWIFKKMK/2017tanggal 2April 2018 0549/SBW/PKKMK/2019tanggal 10Oktober2019Semua PKPT BASA 8.

Kelurahan Plampang,KecamatanPlampang,KabupatenSumbawa, PropinsiNusa Tenggara Baratuntuk tokoSHM No. 5215 tgl 12022019 SHTno.1705/2019 tgl27/11/2019 Rp.200.000.000 PKNo (3)2015/SBW/0352tanggal 2April 2018 PKNo (1)14/SBW/PKTL/2016tanggal 2April 2018 PKNo. (01)172/SBWIFKKMK/2017tanggal 2April 2018 0549/SBW/PKKMK/2019tanggal 10Oktober2019Semua PKPT BASA C. Bahwa hal tersebut di atas juga telah diakui PENGGUGATsebagai dalil/dasar gugatan sebagaimana point 3 dan 4 Posita Gugatan(hal. 24).d.

sebagai ketua tim audit dengan anggota Muhammad Nugrahadan Oksan Chrisnantyo, dan Aji Setiawan Sudibyo;Bahwa dalam audit ada yang namanya pengujian pengujian bukti terkaitdengan siapa yang membuat dalam audit, artinya dalam audit kita tidak bisamempercayai eviden, kita akan mengkonfirmasi pada pihakpihak tertentu;Bahwa saksi melakukan audit terhadap PT IMSS karena hasilpengembangan dari audit rutin internal, Jadi PT INKA persero selaku indukmemiliki Program Kerja Pemeriksaan Tahunan internal atau PKPT

Direktur Utama,PT INKA persero;Bahwa surat tugas saksi yang mengeluarkan Direktur Utama,PT INKAperseroBukan dari IMSS karena di IMSS tidak ada satuan pengawasinternal. secara aturan induk boleh mengaudit, karena IMSS adalah cucudari PT INKA dan legalitasnya Adanya akta pendirian;Bahwa audit internal dilakukan tergantung yang menugaskan ada surattugasnya dapat dilihat di surat tugas bukti TIIl 15, TIl 16 dan TII 17, surattugas no, 05,06 dan 07;Bahwa dasar hukum saksi melakukan audit karena dari PKPT

program kerjapengawasan tahunan;Bahwa yang membuat PKPT adalah dietiap institusi tentu punya programkerja tahunan, SPI performance indikator didalam SPI berapa banyakpenugasan penugasan kami ada yang diaudit tahun ini atau tidak,bila kamimengatur itu SPI dalam setahun mengatur penugasan SPI dalam setahunnamanya PKPT, salah satu yang diaudit itu adalah cucu perusahaan INKAyaitu ada IMSS,IMST,IMSC;Bahwa dalam cooporatif ada divisidivisi, masingmasing divisi punyaprogram kerja, kami menyusun PKPT berdasarkan

itu misalnya bulanpebruari saksi tugas dimana maka lahirlan surat tugas.. audit pertamaadalah berdasarkan PKPT ini belum berhenti apabila ada indikasi yangmencurigakan maka direktur menindak lanjuti dengan terbitlah surat tugasselanjutnya selanjutnya ditunggu bukti untuk klarifikasi kalau belum selesaiterbit lagi surat tugas berikutnya;Bahwa Kuasa Tergugat I, menunjukan bukti Tl 28, yang merupakan Beritaacara pemeriksaan audit Investigasi PT IMSS dan ada tanda tangan saksisebagai pemeriksa, kemudian

penagihan pembayaran100% oleh ANANG SUNARTO bin SUGITO (dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku rekanan yangmengerjakan, maka oleh Bawasda berdasarkan SuratEdaran Bupati Kaimana Nomor : 900/712/2008 tanggal 06Agustus 2008 perihal pemberitahuan pembayaran atasrealisasi pekerjaan 50% 100% harus mendapatrekomendasi dari Badan Pengawasan Daerah, maka saksiAJID KADIR sebagai Kepala Bawasda mengeluarkan SuratPerintah Tugas Nomor : 700/27/SET/2008 tanggal 19September 2008 perihal dasar pemeriksaan PKPT

LunduLamiase.61. 62. 2 (dua) buah benda uji hasil coredrill JalanSimpangSukamulya Tahun 2009.63. 1 (satu) bundel Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Non PKPT Atas Perhitungan KerugianNegara pada Kegiatan Lanjutan Peningkatan JalanSimpangSukamulya Tahun Anggaran 2009Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor700/555/Inspektorat/2012 tanggal 04 Desember201264. 1 (satu) bundel Laporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiaatas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan2010 pada Sekretariat

Direksi Teknis dapat memerintahkan penyedia jasauntuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacatmutu.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non ProgramKerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat KabupatenPurwakarta Tahun 2012, atas perhitungan kerugian negara padaKegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan SimpangSukamulya tahunanggaran 2009 Nomor: 700/555/Inspektorat/2012 tanggal 04Desember 2012 akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara CqPemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengalami

wakil penyedia jasa tersebut pada PAsal 28.1 tidak memadai,maka direksi pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasauntuk mengganti personil lain yang kualifikasi, kKemampuan, danpengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan wakil penyediajasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.e Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Non ProgramKerja Pengawasan Tahunan (PKPT

Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);e Bahwa,benarberdasarkan hasil pemeriksaan fisik ataspekerjaan di lapangan terdapat kekurangan volume baik101kualitas maupun kuantitas yang berdasarkan perhitunganmenyebabkan selisih harga sebesar Rp.580.074.028,69 (limaratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu dua puluhdelapan rupiah koma enam puluh sembilan sen) ;e Bahwa, benar berdasarkan Laporan Hasil PemeriksaanKhusus Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT

,(delapan ratus delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratustujuh puluh dua rupiah); sehingga terdapat selisin kurang atas volumepekerjaan;Menimbang, bahwa tentang adanya kekurangan volume fisikpekerjaan ini adalah sesuai dengan keterangan dari Tim Ahli PliteknikBandung, yang~ telah melakukan perhitungan fisik terpasang atasKegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan SimpangSukamulya TahunAnggaran 2009, dan berdasarkan isi Laporan Hasil Pemeriksaan KhususNon Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT