Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Edison Karubui, S.An Alias Edi
8548
  • Bahwa selain melakukan pungutan retribusi kepelabuhanan beruparetribusi tanda masuk kenderaan sepeda motor, tanda masukkenderaan mobil, tanda masuk penumpang dan pengunjung yangmasuk ada juga dilakukan pungutan non manifest terhadap barangbarang yang masuk dipelabuhan rakyat dilakukan oleh TerdakwaEDISON KARUBUI dan Sdr.
    Bahwa selama pungutan yang dilakukan tersebut tidak sesuai atautidak diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sorong maka menurutSaksi pungutan tersebut tidak dibenarkan, dan Saksi selaku Pit.Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong juga sudah pernahmengingatkan semua staf yang melakukan pungutan retrisbuisupaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang berlaku,dan apabila tidak sesuai atau tidak diatur oleh Peraturan DaerahKota Sorong supaya jangan dilakukan. Bahwa Saksi selaku Plt.
    Bahwa barangbarang yang dikenai pungutan retribusi yaitu barangbarang sembako, barangbarang toko, dan barangbarangbangunan.
    Bahwa jenis pungutan retribusi yang ada pelabuhan rakyat kotaSorong yaitu Pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,pungutan retribusi tanda masuk penumpang atau pengunjung yangmasuk dipelabuhan rakyat yang dalam pelaksanaannya saksimelakukan pungutan retribusi tersebut dengan menggunakan karcisyang dicetak oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Sorong yangkemudian didistribusikan melalui Dinas Perhubungan Kota Sorongyang mempunyai dasar hukumnya yaitu Perda Kota Sorong Nomor 2Tahun 2011 tentang
    Bahwa selain pungutan retribusi tanda masuk kenderaan bermotor,retribusi tanda masuk penumpang dan pengunjung yang masukkepelabuhan rakyat, ada juga dilakukan pungutan retribusi untuk jasabarang berupa jasa dermaga non manifest / non dokumen yangdilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pungutan retribusi untukjasa barang berupa jJasa dermaga non manifest / non dokumen mulaidilakukan oleh Terdakwa EDISON KARUBUI dengan menggunakankertas non manifest.
Register : 06-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 110/Pid.B/2018/PN Sgr
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
I Dewa Made Mertayasa, SH.
Terdakwa:
I Ketut Panca Maha Putra Alias Panca
4921
  • Yani Singaraja Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan tersebut sejak dari tahun 2015,sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) ; Bahwa benar pungutan yang Terdakwa lakukan tidak sama setiap tokonya bahwa benar Saksi yang bertemu langsung dengan terdakwa dan langsungmembayarkan uang keamanan kepada Terdakwa yang mengaku dari OrmasLaskar Ball; Bahwa benar saksi tetap membayar dari tahun 2015 setiap bulan sampalsekarang karena saksi resah dan khawatir terjadi sesuatu dan urusannya nantimenjadi panjang
    kepada pemilik toko; Bahwa benar saksi tidak pernah melapor ke pihak yang berwajibsehubungan dengan adanya pungutan tersebut Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di penyidik; Bahwa benar pungutan keamanan tersebut menurut Terdakwa bersifat wajibdan setelah saksi membayar saksi diberikan kuitansi dengan stempel LaskarBali;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangansaksi;3.
    Kaliuntu, Kecamatan BulelengKabupaten Buleleng pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira pukul 13.30Wita; Bahwa benar pada saat itu saksi bersamasama dengan rekan dari OpsnalPolres Buleleng melakukan penangkapan karena Saksi menerima laporanbahwa Terdakwa sering meminta uang keamanan ke toko toko di seputaranjalan Ahmad Yani dengan alasan untuk pungutan keamananmengatasnamakan laskar Ball Bahwa benar tidak semua tokotoko di jalan Anmad Yani yang dimintai uangkeamanan dan besar uang pungutan setiap
    ; Bahwa benar terdakwa melakukan pungutan uang keamanan tersebut sejaktahun 2015; Bahwa benar pada awalnya memang ada perintah dari ormas laskar Bali untukmemungut uang keamanan dari tokotoko tersebut namun semenjak adanyaKapolda Baru ormasormas tersebut dinonaktifkan dan segala kegiatannyayang membawa nama ormas dilarang, dan meskipun begitu namun Terdakwatetap melaksanakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk keperluanTerdakwa sendiri; Bahwa benar masyarakat yang didatangi Terdakwa mengaku mau
    kemudian terdakwa mewajibkan saksi korban untuk membayar sejumlah uangsehingga membuat saksi korban merasa takut dan resah dan akhirnya maumemberikan uang kepada terdakwa ; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenanguntuk melakukan pungutan uang dari tokotoko tersebut tetapi melakukanperbuatan itu berdasarkan inisiatif sendiri dan uangnya dipergunakan untukkepentingan sendiri; Bahwa benar Terdakwa melakukan pungutan kepada beberapa toko di Jin.A.Yani Singaraja dengan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor No. 30/Pid/TPK/2013/PN.Tk.
Tanggal 21 Agustus 2013 — Ir. MARCELLO M. SAID, MA. Bin HI. MELAWI SAID
5718
  • Rois;Bahwa pungutan sebesar 5 % tersebut diberikan kepada UPTD untuk operasional,kebersihan dan PAD;Bahwa pungutan tersebut berjalan selama 6 bulan dari Januari s/d Juni 2011 dankarena bermasalah lalu dihentikan;Bahwa pungutan tersebut berjalan sejak Januari s/d Maret 2011 saat kepalaUPTDnya adalah Marcello;Bahwa sejak Januari s/d Mei 2011 pungutan tersebut berjalan lancar tetapi sejakbulan Juni 2011 mulai macet pungutan tersebut tetapi tetap ada catatan pemasukanpada bulan Juni 2011 dan bulan Juli
    tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika
    tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 22 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika
    tersebut;Bahwa di paguyuban Ichal adarekapan atau struk tanda terima pembayaran;Bahwa sebelum ada pungutan ijin usaha dan yin penangkapan ikan sulit keluartetapi setelah ada pungutan ada kemudahan dalam perijinan;Bahwa yang mengeluarkan jjin adalah dinas kelautan propinsi langsung;Bahwa pungutan 2,5% ada sejak paguyuban Ichal berdiri;Bahwa sebelum ada Mou penjualan di atas kapal tidak ada pungutan;Bahwa pembayaran 2/2 % pungutan dari penjual dan 2%2 % dari pembakul adalahatas usulan Marcello ketika
    Bahwa uang hasil pungutan yang diserahkan oleh Saksi KOSIM Bin Hi.
Register : 28-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 217/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERICK LUDFYANSYAH, S.H.
Terdakwa:
NURUL HARTINI Binti SANUSI PANE Alm.
11181
  • pungutan yang dilakukan oleh DANI kepadasaksiSUDARSONO Bin SUPARJIdi tahun 2016adalah sebesar Rp 3.000,(tiga ribu rupiah).
    Oleh karena takut diusir saksi SUGIANTO BinNGARSANI membayar kenaikan pungutan tersebut.
    Untuk besaran pungutan bervariatif ada yang Rp. 2.000,Rp. 3.000, Rp. 4.000, dan Rp. 5.000,.
    Untukwaktu pungutan yang dilakukan oleh ARDANI alsDANlantara jam05.00 Wita s/d jam 09.00 Wita setiap harinya.
    Uang tersebut saksigaabungkan karena uang pungutan tanggal 06 Oktober saksi jadikanmodal untuk kembalian saat saksi menaarik pungutan dari parapedagang pasar subuh di Pasar Bauntung Banjarbaru.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak bisa merinci berapajumlah uang pungutan pada tanggal 6 Oktober 2018 dan 07 Oktober2018.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 36/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
GILANG RAMADHAN
3713
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00
Register : 25-05-2018 — Putus : 14-09-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 14 September 2018 — Penuntut Umum:
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
IRSAL Pgl IR
9022
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    1. Uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
    2. Uang sejumlah Rp.997.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
    3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 0 s/d 2 ton, dengan pungutan Rp.2.000,00
    4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp.2.500,00
    5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran
      retribusi truk tekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp.4.000,00
    6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanan gandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan Rp.6.000,00
    7. 1 (satu) lembar kertas buram catatan hasil pemungutan retribusi.
      Uang sejumlah Rp. 997.000, (Sembilan ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah);3. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar O s/d 2 ton, dengan pungutan Rp. 2.000,4. 1 (satu) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 2 s/d 5 Ton, dengan pungutan Rp 2.500,5. 5 (lima) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truktekanan gandar 5 s/d 8 Ton, dengan pungutan Rp 4.000,6. 2 (dua) bonggol sisa bukti pembayaran retribusi truk tekanangandar 8 Ton ke atas, dengan pungutan
      Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d 5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.
      181 lembar.Karcis berwarna biru, merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar2s/d5ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, di dalam laporan ke bendaharasebayak 12 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak12 lembar tersebut.Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, di dalam laporan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal memang tidak dipergunakan sama sekali sebanyak32 lembar tersebut.dan sisanya
      gandar2 s/d 5 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.500, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 12 lembar padahal tidak dipergunakan sama sekali.4) Karcis berwarna putih,merupakan pungutan bagi kendaraan truk tekanan gandar0 s/d 2 ton dengan tarif pungutan Rp. 2.000, yang dilaporkan ke bendaharasebayak 32 lembar, padahal tidak dipergunakan sama sekali.10.
Register : 15-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 5/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 13 Februari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terbanding/Terdakwa : SUBANDI BIN SUKIM
11852
  • SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINASYang mana terdakwa dalam melakukan pungutan tersebut ditujukanuntuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang mana Akta Jual Beli (AJB)tersebut menjadi bagian atau sebagai Surat pengantar atau Suratrekomendasi atau Surat keterangan peserta PRONA di Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang merupakan persyaratanpembuatan sertifikat tanah, hal mana terdakwa dalam membuatPeraturan Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten BrebesTentang Pungutan Desa Tahun 2016 Nomor
    Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)Halaman 8, Putusan Nomor 5/Pid.
    Rp 30.000,00Kemudian setelah biaya pungutan tersebut ditetapkan, lalu terdakwamemerintahkan kepada panitia PRONA tahun 2017 di Desa Laranganyang sudah dibentuk untuk melakukan pendataan dan pungutan biayauntuk pembuatan sertifikat terhadap warga pada Desa LaranganKecamatan Larangan Kabupaten Brebes yang hendak mengajukanPRONA, dan terdakwa selaku Panitia Ajudikasi dan jugapenanggungjawab PRONA tahun 2017 di Desa Larangan jugamelakukan pendataan dan pungutan biaya untuk pembuatan sertifikat; Bahwa
    SusTPK/2018/PT SMGUNTUK DINAStersebut diatas melakukan penarikan pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA yang dilakukan secara bertahap kemudian melaporkanhasilnya kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Larangan, dimana uanghasil pungutan sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh duajuta rupiah) disetorkan kepada saksi KUSWANDI oleh terdakwa secarabertahap untuk kepentingan operasional pembuatan sertifikat PRONA.e Bahwa selanjutnya setelah uang hasil pungutan biaya pembuatansertifikat PRONA sebesar
    Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menetapkan kepanitianPRONA tahun 2017 di Desa Larangan Kecamatan Larangan KabupatenBrebes tersebut terdakwa juga menetapkan pungutan biaya bagi parawarga pada Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,dimana pungutan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa bersifat wajib bagiwarga yang hendak menjadi peserta PRONA yang belum mempunyaiAkta Jual Beli (AJB) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)atau lebih besar dari jumlah tersebut dimana pungutan biaya
Register : 08-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395/Pid.B/2017/PN Dps
Tanggal 10 Juli 2017 — CANDRA CIPTA HAREFA
5838
  • KOMANG YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 tahun sehubungandengan Terdakwa sebagai teman satu grup suka duka FPD (forumpeduli desa) Sesetan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupunsemenda dan tidak pula ada hubungan kerja demikian pulasebaliknya;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yangdiberikan sudah benar;Bahwa Terdakwa ditangkap terkait ada pungutan uang kepada sopirtruk dengan alasan untuk keamanan dan
    bukan atas kehendak FPD Sesetanmelainkan atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk memenuhi kebutuhanhidup; Bahwa Terdakwa ikut duduk di FPD Sesetan sebagai anggota tapi tidakpernah meminta ijin kepada FPD untuk meminta pungutan kepada parasopir; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh POLISI di TKP, Terdakwamenarik uang pungutan dari sopir sebesar Rp. 75.000,; Bahwauang pungutan itu tidak dilakukan setiap hari; Bahwa Terdakwa menarik uang pingutan itu dengan alasan untuk parkirdan keamanan, namun saksi
    Sesetan yang ditanda tangani olehTerdakwa sendiri; Bahwa Terdakwa adalah anggota FORUM PEDULI DESA (FPD)Sesetan, namun FORUM PEDULI DESA (FPD) Sesetan tidakmeminta pungutan untuk kepentingan organisasi dan tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk meminta uang pungutankepada para sopir truk termorking (truk pengangkutikan beku); Bahwa para sopir truk termorking termasuk saksi Anmad Herdiyantoalias Kentung mau menyerahkan uang pungutan kepada Terdakwa,karena takut keamanan dirinya, dan kernet
    dari para sopirdan tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan stempelorganisasi untuk memungut uang pungutan dari para sopir truk termorking diPelabuhan Benoa;Menimbang, bahwa terhadap uang pungutan yang dipungut secara liaroleh Terdakwa telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannyasendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas menurut MajelisHakim telah terpenuhi;Ad.3.
    yang diminta olehTerdakwa yang berkisar antara Rp.75.000, sampai Rp.100.000, karenamerasa terancam keamanan dirinya, kernetnya, dan khawatir muatannyadiambil apabila ia tidak menyerahkan uang pungutan yang diminta olehTerdakwa, sehingga para sopir truk termorking termasuk saksi AhmadHerdiyanto alias Kentung terpaksa menyerahkan uang pungutan yangdiminta oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, ternyata barang buktiberupa uang sebesar Rp.325.000, yang disita dari Terdakwa adalah uangpungutan
Register : 23-09-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 95_PID_B_2013_PNBT_Hukum_12122013_Penggelapan
Tanggal 12 Desember 2013 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Andra Yuskal
91103
  • retribusi Pasar Lasi dipungut 2 kali seminggu yaitu pada haripasar Selasa dan Jumat;Bahwa, Yardi Malin Panduko yang pernah melakukan pungutan retribusi pasarsebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, saksi mengetahui kalaujumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kali hari pasar adalah Rp.400.000,;Bahwa, pada saat terdakwa ditugaskan memungut retribusi Pasar Lasi terdakwadiwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasar lasi tersebut sebesarRp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan
    akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar pungutan tersebut;Bahwa, saksi pernah mendengar Persatuan Warga Pasar Lasi telah terbentuksejak tahun 2006 sewaktu Wali Nagari Suardi Mahmud Bandaro Putiah;Bahwa, saksi Hawazir ST.
    Rajo Lelo;Bahwa, ratarata hasil pungutan retribusi pasar yang terdakwa lakukan sekali haripasar Rp. 250.000, s/d Rp. 300.000, dengan pungutan Rp. 1.000, danpenghasilan ratarata dengan pungutan Rp. 2.000, adalah Rp. 300.000 s/d Rp.400.000, ;Bahwa, hasil pungutan tersebut terdakwa setorkan kepada saksi Yardi MalinPanduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;Bahwa, kepada terdakwa juga pernah dilakukan kontrak dan setiap bulannyauang terdakwa setorkan sedangkan kelebihannya merupakan gaji
    retribusipasar sebanyak 4 kali sebelum terdakwa melakukan pungutan, dan saksi Yardi/ Malin...Malin Panduko mengetahui jumlah pungutan retribusi Pasar Lasi dalam 1 kalihari pasar adalah Rp. 400.000,;Bahwa, benar berdasarkan kesepakatan pengurus Persatuan Warga Pasar Lasimelalui saksi Hawazir ST Rajo Lelo menugaskan terdakwa untuk memungutretribusi pasar lasi dan terdakwa diwajibkan menyetor uang hasil pungutan pasarlasi tersebut sebesar Rp. 2.000.000, per bulan kepada Ketua Persatuan WargaPasar Lasi
    RajoLelo;e Bahwa, benar uang hasil pungutan retribusi pasar tersebut digunakan untuk biayapetugas kebersihan, biaya rehab pasar, pembagunan mushalla dan retribusikepada Pemda;e Bahwa, benar hasil pungutan tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Yardimalin Panduko dan kepada Inyiak Banten tanpa ada bukti setoran;/ Bahwa...e Bahwa, benar terdakwa pernah tidak menyetorkan uang retribusi Pasar Lasi yaitubulan Juni 2013 karena dilarang oleh Wali Nagari Bukik Batabuah sejumlahRp. 1.720.000,;e Bahwa,
Register : 11-08-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2014 — Drs. H. FARIKHIN, M. Pd.I;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
6829
  • Roudlotus Syubban, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Mustagirin, S.Pd. ., KepalaMadrasah MI. Assira Fuyah, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun.
    Bukti P 34tidak ada pungutan / tarikan dari pihak manapun.(fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Abdul Chonid Al Choaf, S.Pd., Kepala Madrasah MI. Futuhiyyah, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.
    Bukti P 74tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan dari pihakmanapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Ali Mustaqim, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Fakhrur Rohman, KepalaMadrasah MI.
    Bukti P 992014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan dari Musyafig, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Miftahul Huda 2 Turirejo, tanggal 20Juni 2014, yang menyatakan bahwa BantuanRehab ruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan /tarikan dari pihak manapun.
    Miftahul Huda, tanggal 20 Juni 2014,yang menyatakan bahwa Bantuan Rehab ruangkelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikan daripihak manapun. (fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Pernyataan dari Suparman, S.Pd.l, KepalaMadrasah MI. Raudlatul Aulad, tanggal 20 Juni2014, yang menyatakan bahwa Bantuan Rehabruang kelas tahun 2009 tidak ada pungutan / tarikandari pihak manapun.
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — SRI HARJONO, SH M.Acc Bin R.SASTRO TARUNO
8225
  • Banjarnegara.Bahwa benar saksi tidak diberi kwitansi/tanda terima atas penyetoranuang pungutan tersebut.Bahwa benar pungutan sebesar 5 % dari dana rehab saksi catat dalambuku kas bantu SDN 1 Karanganyar.Bahwa benar menurut saksi atas pungutan tersebut tidak benar, karenadi dalam Juklak tidak terdapat pungutan sebesar 5 % dari dana rehabuntuk disetorkan kepada Dindikpora Kab.
    Banjarnegara.Bahwa benar jumlah pungutan untuk SD seKec.
    Banjarnegara, namun ada pungutan yangdilakukan oleh Dindikpora Kab.
    Bawang untuk mengkoordinir atas pungutan 1 % dan 4 % daridana rehab tersebut.Bahwa terhadap pungutan 1 % dan 4 % sudah saksi laksanakan.Bahwa rincian 7 SD penerima seKec.
    Susukan karena ada pungutan sebesar 8%.Bahwa benar untuk Kec. Susukan pungutan sebesar 8% tapi Kec.
Register : 31-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Samuel Jon Isir
11081
  • Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bendahara Pemungut bidang lauttahun 2016 Saksi pernah menerima setoran di luar dari pungutan retribusiatas tanda masuk kenderaan bermotor, pungutan retribusi terhadap tandamasuk penumpang dan pengunjung yaitu setoran pungutan non manifestoleh Sdr. EDISON KARUBUI. Bahwa Sdr. EDISON KARUBUI melakukan penarikan non manifestdengan cara Sdr. EDISON KARUBUI bersamasama dengan Sdr.
    Bahwa Bidang laut Dinas perhubungan kota sorong hanyaberwenang melakukan pungutan pada Pelabuhan Rakyat kotasorong yaitu pungutan berupa:Retribusi pas masuk untuk penumpang;Retribusi pas masuk untuk sepeda motor;Retribusi pas masuk untuk pegunjung;Retribusi pas masuk untuk mobil.
    EDISONKARUBUI untuk melanjutkan pungutan non manifest terhadapbarangbarang yang masuk di pelabuhan rakyat karena sudahberjalan dari tahuntahun sebelumnya dan juga mengingat bahwauang hasil pungutan tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhanoperasional kantor. Bahwa setelah Sdr. EDISON KARUBUI melakukan pungutan nonmanifest terhadap barangbarang yang masuk di pelabuhan rakyatdari pemilik barang, uang tersebut dipegang oleh Sdr.
    melakukan pungutan langsung dengan uangtunai.
    EDISONKARUBUI langsung mengambil uang pada pemilik barang, Saksijuga melakukan pungutan dengan menggunakan karcis masukkenderaan atau juga hanya mengambil uang tunai saja dari pemilikbarang tanpa memberikan karcis. Bahwa Saksi tetap melakukan pungutan tersebut karena adanyaperintah dari kepala seksi kepelabuhanan kepada Saksi untuk tetapmelakukan pungutan tersebut tetapi dengan menggunakan karcismasuk kenderaan.sedangkan untuk Sdr.
Register : 11-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 218/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH. MH
Terdakwa:
ASMUNGI. S.Pd. M.Si
6926
  • Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  • Menyatakan barang bukti :
    1. Catatan dari saksi Gunawan dan saksi Sutarto tentang rincian pungutan pengamanan gaji / sumbangan gaji Tahun 2012 s/d 2016
      Setelah ada arahan dari terdakwa ASMUNGI.S.Pd M.Si, kemudian para guru SDN SeKecamatan Ngimbang yang memperoleh TPPatau sertifikasi Kurang lebin setiap 3 bulan, menyerahkan uang pungutan TPP atausertifikasi melalui masingmasing Kepala sekolah SD. Selanjutnya masingmasingKepala sekolah SD menyerahkan uang pungutan TPP / sertifikasi guru kepada saksiSunaryo sebesar Rp. 150.000, pertriwulan. Setelah menerima uang pungutan sebesarHalaman 7 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
      M.Si, saksi Tri Mahani menerima uang pungutan dana BOSHalaman 8 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN.
      M.Si untukmenyimpan uang Pungutan Dana BOS tersebut. Dimana uang pungutan Dana BOSsebesar Rp. 500, persiswa, uang sebesar Rp. 100, persiswa tersebut diserahkankepada sdr. Wahyu Prastiyawan dan Rp. 400, persiswa digunakan untuk berbagaikeperluan yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS;Dimana jumlah uang pungutan Dana BOS yang diterima oleh saksi Samsuri adalahsebagai berikut :Tahun 2015Halaman 10 Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Sby.
      Ngimbang secara TUNAIUntuk gaji PNS ada pungutan besaran pungutan disesuaikan dengan golonganmasing masing guru : Golongan II Rp. 5.000,Golongan III Rp. 6.000,Golongan IV Rp. 7.000, Pungutan dilakukan dengan cara dipotong langsung ketika mengambil gaji diUPT.
      Ngimbang dibayarkan secara tunaike saksi Sunaryo Bahwa benar untuk pungutan dana pengaman gaji PNS ada pungutan untukbesaran pungutan saksi lupa Karena yang mengambil gaji langsung bendaharaSDN Munungrejo II yaitu bu luluk dengan cara gaji diambil bendahara tunai diUPT Diknas Kec. Ngimbang sesuai dengan jumlah guru di SDN Munungrejo IIKec. Ngimbang (6 guru) dan sudah ada pungutan langsung dari bendahara UPTkemudian bendahara SDN Munungrejo Il Kec.
Putus : 11-09-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132C/PK/PJK/2008
Tanggal 11 September 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan MenteriKeuangan No. 95/PMK.02/2005 mengenai penetapan tarif pungutan eksporatas batubara dan No : 131/PMK.010/2005 mengenai tarif pungutanekspor ;. Telah dikeluarkannya surat Menteri Keuangan No. S396/MK.10/2006tanggal 13 September 2006 mengenai pencabutan Pungutan Eksporbatubara ;.
    S396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan ekspor batubara ;15.Surat Edaran Dirjen Bea Cukai No.
    Selanjutnya Menteri Keuangan melalui PMK Nomor93/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dalam Pasal (11)mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi dalam halterdapat kekurangan pembayaran pungutan ekspor dan Pasal (16)mengatur mengenai pengajuan keberatan dalam hal tidak setujuatas penetapan pungutan ekspor tersebut ;Bahwa berdasarkan undangundang dan Peraturan Pemerintah sertaPeraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaannyasebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Pungutan Eksportermasuk
    No.132 C/PK/PJK/2008batubara dikenakan Pungutan Ekspor yang dihitung berdasarkanTarif Pungutan Ekspor X Harga Patokan Ekspor (HPE) X JumlahSatuan barang X Nilai Kurs ;Penjelasan Tambahan : Ketentuan tersebut diatas belum dapat diterapkan dikarenakansejak Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan masih belumterdapatnya nilai Harga Patokan Ekspor (HPE) yang akanditetapkan oleh Departemen Perdagangan, sehingga belum dapatdihitung jumlah Pungutan Ekspor (PE) yang harus dibayarkan,sehingga teknis pelaksanaan
    Mineral Exportindo, yang mewajibkan PT.Mineral Exportindo membayar denda administrasi atas pungutan eksport.Sedangkan pungutan ekxport dan sanksi yang dikenakan termasuk dalamkelompok Pungutan Negara Bukan Pajak.
Register : 16-10-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.B/TPK/2012/PN PDG
Tanggal 27 Februari 2013 — M. IKBAL. S.Pd
6512
  • Pungutan uang trasportasi untuk mengantar uang kuliah sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada 75 Mahasiswa program PPKHByang mana Pungutan Uang transportasi tersebut tidak ada diatur dalamketentuan Universitas bung hatta dan bukan kewajiban mahasiswaperkuliahan program PPKHB tersebut.e. Pungutan uang jilid forto folio sebesar Rp.25.000. (dua puluh lima riburupiah) kepada masingmasing guru/mahasiswa.f.
    Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasiswa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.
    Pasaman Barat kepada mereka antara lain telahselaku Ketua Pengelola Kegiatan dan selaku Kabid Dikdasterkumpul uang para saksi/mahasiswa sebagai berikut: Jenis Jenis PungutanPungutan Kelebihan Pungutan Pungutan Pungutan PungutanNo Nama Mahasis wa Uang Uang Uang Uang Uang Jilid JUMLAPorto Pendaftaran Almamater Mingguan Transport Ulang HPolio (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Porto(Rp) Polio (Rp)(Rp)1 DEFI LIARNI. A.Ma 750,000 100,000 375,000 40,000 20,000 1,285,0002 M.
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
11124
  • melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebutmenjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desakemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraanperangkat desa.
    Bahwa keterangan kematian juga termasuk pungutan desa. Bahwa Terdakwa tidak menyimpan secara fisik uang pungutan desa.
    Bahwa pungutan yang masuk dalam kas desa yaitulegislasi pensertifikatan tanah.Bahwa yang saksi katakan saat sosialisasi, Saksi cuma mengatakan selamat datang.Bahwa setelah sosialisasi, tidak ada pertemuan lagi dengan dukuh dan warga peserta PRONA;Bahwa benar pungutan adalah pendapatan desa; Bahwa jumlah pungutan tersebut, besarnya Rp.20.000,00 per bidang. Bahwa benar setiap pungutan harus ada Perdesnya. Bahwa yang membeli patok ke UD.Agung Rejeki, adalah Terdakwa.
    Bahwa dari dana pungutan dari masyarakat sebesar Rp.73.500.000,0011).
Putus : 21-01-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Januari 2014 — ENDRA BUDI HARIANTO
5922
  • pajak tersebutoleh Kepala Dusun diserahkan kepada Bendahara (Kaur Keuangan) DesaSedayu, Sekretaris Desa Sedayu atau kepada Terdakwa ENDRA BUDIHARIANTO selaku Kepala Desa Sedayu dengan tujuan hasil pungutantersebut kemudian disetorkan ke BKK (Bank Kredit Kecamatan) yangditunjuk.16Bahwa dalam pelaksanaan pungutan pajak di Desa Sedayu telah dilakukanoleh para Kepala Dusun namun hasil pungutan tersebut tidak langsungdisetor ke Bank yang ditunjuk tetapi setoran hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan tersebut
    tugasnya dengan baik dan benar sebagimanaperaturan / Keputusan Bupati tersebut akan tetapi Terdakwa justrumeminta / meminjam uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan daripara Kepala Dusun untuk kepentingan pribadi Terdakwa.17e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sedayu sekaligus sebagaiPenanggung Jawab Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan diDesa Sedayu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2010telah menerima / meminta uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunandari para Kepala
    PajakBumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri tersebut yaitu Terdakwa selakuPenanggung Jawab Pelaksanaan Pungutan Pajak Bumi dan bangunanseharusnya melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan berbuatbagaimana caranya agar pelaksanaan pungutan pajak di Desa Sedayudapat berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi dengan perbuatanTerdakwa tersebut membuat pelaksanaan pungutan Pajak Bumi danBangunan di Desa Sedayu menjadi macet / banyak tunggakan.
    dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengantahun 2010 telah meminta/ meminjam uang hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan dari para Kepala Dusun di Desa Sedayu dan juga meminta /29pinjam uang dari pungutan PBB dari Sekretaris Desa dan Kaur Keuanganyang semuanya tidak distorkan ke Kas Negara tetapi untuk kepentinganpribadi Terdakwa, adapun rincian uang hasil pungutan Pajak Bumi danBangunan dari wajib pajak di Desa Sedayu yang digunakan oleh Terdakwayaitu :a.
    menyetorkan uang hasil pungutan ke negara, tetapi padakenyataannya Terdakwa justru memakai / meminta uang pungutan pajak demikepentingan pribadinya.
Putus : 27-08-2010 — Upload : 22-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — I KETUT SUDIARTA
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENIS PUNGUTAN BESARNYA (Rp)1. Surat Keterangan Kelakuan Baik 5.000,2. Surat Keterangan Kawin 5.000,3. Surat Keterangan KTP 5.000,4. Surat Keterangan Pinndah Karena Kawin 5.000,5. Surat Keterangan Pindah Penduduk 15.000,6. Surat Keterangan Domisili 5.000,7. Pungutan Pengesahan Silsilah 5.000,8. Pungutan Pengesahan Surat Kuasa 5.000,9. Pungutan Pengesahan Keterangan Waris 5.000,10. Pungutan Pengesahan Pernyataan Waris 5.000,11. Pungutan Surat Keterangan Akte Lahir 5.000,12.
    Pungutan Keterangan Mencari SIM C 5.000,13. Pungutan Keterangan Mencari SIM A 5.000,14. Pungutan Keterangan Pinjaman Bank 5.000,15. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin 5.000,16. Pungutan Pengesahan Surat Konversi 150.000,17. Surat Keterangan Usaha 5.000,18. Pungutan Surat Ijin Membuat Bangunan 150.000,19. Pungutan Surat Ijin Membuat Usaha 50.000. Bahwa pada awal Tahun 2008 kontraktor PT. Hakadikon Pratama yaitusaksi Ir.
    Bali Glass Artistry keselurunan sebesar Rp.82.000.000, (delapanpuluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut dimaksukan ke rekening pribadiatas nama Terdakwa KETUT SUDIARTA di Lembaga Perkreditan Desa(LPD) Desa Medahan dengan Nomor Rekening 508 ;Bahwa uang pungutan dari kedua perusahaan yaitu PT. Hakadikon Pratamadan PT.
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 41/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
fiki sutisna
237
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi kuli bangunan; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara
Register : 25-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PN GARUT Nomor 38/Pid.C/2019/PN Grt
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDHO ANGGONO
Terdakwa:
ANTON
3617
  • RICKY LAKSANA PUTRALahir di Garut, Tanggal 14 Juni 1993, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal di Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada
    saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya
    RIZKI AFRIADI :Lahir di Subang, Tanggal lahir 26 April 1995, Jenis Kelamin LakiLaki,Pekerjaan Polri Tempat Tinggal Aspol Polres Garut Jalan SudirmanKecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut; Bahwa benar saksi pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Guntur telah mengamankan terdakwa; Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pungutan liar yangterjadi di jalan Guntur ; Bahwa benar pada saat saksi
    mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ; Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya
    liar yang terjadi dijalan Guntur ; Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang; Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan liar tersebutsewaktu libur menjadi sopir; Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menyeberangkankendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi; Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan liar tersebutmendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00