Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi BantuanOperasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar sebesar Rp.18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapan ratusempat puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut16berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal17 Juli 2012 dengan rincian

Peraturan....Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar sebesar Rp.18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapan ratusempat puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut22berdasarkan suratBadan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal17 Juli 2012 dengan rincian sebagai berikut : Laporan Pengeluaran selisihPertanggung Sebenarnyajawaban (Rp) (Rp)(Rp)orarium Pegawai Tidak Tetap (PTP Komite 2.100.000

Surat kepala perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor : S 5798/PW02/5/2012 tanggal 9 Oktober 2012 hal : pemberianketerangan ahli.Bahwa cara ataupun metode yang dilakukan dalam rangka perhitungankerugian keuangan negara adalah menghitung selisin jumlahpertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan tahun anggaran2012 SMP Negeri 2 Uluan dengan jumlah penggunaan dana BOStriwulan tahun anggaran 2012 yang sebenarnya digunakan untukkepentingan SMP Negeri 2 Uluan Dinas Pendidikan Kabupaten TobaSamosir

Karya PrimaPerkasa tersebut Terdakwa tempakan sendiri.Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratus enam ribu delapanratus empat puluh rupiah) berdasarkan surat Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : S3652/PW02/5/2012 tanggal 17 Juli 2012.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudahtermuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan

. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperolehdipersidangan, ternyata perobuatan Terdakwa tersebut telah merugikankeuangan negara sebesar Rp. 18.506.840,00, (delapan belas juta lima ratusenam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan surat BadanPemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera UtaraNomor : S3652/PW02

taniJumlah penggunaan dana menurut hasil audit Rp 886.090.848, Halaman 15 dari 49 halaman perkara Nomor :09/PID.SusTPK/2017/PTMdn Selisin Penggunaan dana yang merupakan Rp 329.634.639,Kerugian Keuangan Negara (56) Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna GodangKecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02

420.000.000,Jumlah penggunaan dana menurut Kelompok Rp 1.215.725.487,taniJumlah penggunaan dana menurut hasil audit Rp 886.090.848,Selisin Penggunaan dana yang merupakan Rp 329.634.639,Kerugian Keuangan Negara (56) Sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Cetak sawah di Desa Torna GodangKecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2012oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : SR25/PW02

SR25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadaTerdakwa HERNRY PRESLY SILALAHI ST, sebesar Rp 50.000.000, (limapuluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding menilainya tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1,UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa untuk hukuman denda dalam

SR25/PW02/5/2016, tanggal 19 April 2016.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 2Maret 2017 Nomor : 101/Pid.SusTPK/2017/PNMdn, haruslah dirubahsekedar tentang besarnya denda yang di jatunkan kepada Terdakwasebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidakterdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaMajelis Hakim Tingkat Banding

.= Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihalLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan GuruPegawai Negeri Sipil Daerah yang belum

Mekanisme Pembayaran.Ayat9:Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepada masingmasingGuru paling lambat sebulan setelah dana diterima oleh Kas Daerah.= Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Negara dirugikan sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihalLaporan

No. 47 K/PID.SUS/20143 Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesarRp163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enam puluhlima rupiah), sesuai laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor R7459/PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus

(Satu milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratusempat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah delapan puluh sembilansen ) sesuai Hasil Laporan Hasil Auidit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan BantuanBencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011 yangberasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) TahunAnggaran 2010 Nomor : LHPKKN167/PW02/5/2013 Tanggal 13 Desember2013 dengan perincian : Uraian Rekana Nilai Kontrak Nilai

(Satu milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratusempat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah delapan puluh sembilansen ) sesuai Hasil Laporan Hasil Auidit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Penyimpangan Pelaksanaan Kegiatan BantuanBencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011 yangHalaman 24Putusan Perkara No.: 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.berasalAnggaran 2010 Nomor :dariBadan Nasional2013 dengan perincian :Penanggulangan Bencana(BNPB)LHPKKN167/PW02/5/2013 Tanggal

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara NomorS1479/PW02/5/2013 tanggal 3 September 2013 Hal Audit dalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanHalaman 61Putusan Perkara No.: 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan BantuanBencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran2011 yang berasal dari Badan Nasional PenanggulanganBencana (BNPB) Tahun Anggaran 2010.Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : ST829/PW02/

5/2013 tanggal 3 September 2013.Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor:S1648/PW02/5/2013 tanggal 26 September 2013 HalPerpanjangan Surat Tugas.Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera UtaraNomor : ST920/PW02/5/2013 tanggal 26 September 2013.Bahwa pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraperkara dimaksud berdasarkan atas Surat Permintaan dari KejaksaanTinggi Sumatera Utara Nomor : B2198/N.2.5/Fd.1/04/2013 tanggal 23April 2013 perihal Bantuan Ahli ;Bahwa mekanisme

Propinsi SumateraUtara dalam persidangan menyatakan dalam hal melakukan perhitungan kerugiannegara ahli melakukan klarifikasi atas dokumen dokumen yang diberikan olehpenyidik dan turun melakukan investigasi ke lapangan untuk mendapatkan datayang lengkap dan juga dilengkapi dengan lampiran ahli fisik dari Dewan PimpinanHimpunan Pengembangan Jalan Indonesia (DPP HPJI Sumatera Utara) serta telahdituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Nomor : LHPKKN167/PW02

Bahwa berdasarkan Hasil Audit rangka penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sarana danAlat Penangkap Ikan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan tahun Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 15anggaran 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015 bahwa Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaansarana dan alat Penangkapan ikan, dengan rincian

Ahyar sebesar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) sesuai dengan total kerugian negara hasil perhitungan ahlidari BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR93/PW02/5/2015 tanggal 29September 2015 sebesar Rp.492.781.650, (empat ratus sembilan puluh duajuta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepadaterdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara.. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (limaribu) rupiah. Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 40Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.

(sembilan juta rupiah) untuk pengembaliankerugian Negara sementara sebelum perhitungan BPKP ProvinsiSumatera Utara.52) Uang sebesar Rp.63.781.650, (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk pengembaliansisa/kekurangan atas kerugian keuangan Negara berdasarkan hasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 47Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.SR93/PW02/5/2015 tanggal

SR93/PW02/5/2015 tanggal 29 September 2015 Putusan Nomor: 35/PID.SusTPK/2016/PT.MDN Halaman 73Dirampas untuk Negara sejumlah uang pengganti yang dibebankankepada Terdakwa tersebut sebagai uang pengganti atas kerugiankeuangan Negara ;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,(dua ribulima ratus rupiah.)

Harapan Nasution bersamasama terdakwaAlboin Siagian, SE untuk kepentingan pribadinya sendiri.e Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 Perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran PajakRestoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada DinasPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Harapan Nasution selaku Kepala seksiPenagihan Bidang Pendapatan boleh menerima uang pajak restorantersebut namun harus menyetorkannya.Bahwa sesuai perhitungan ahli dari Badan Pemeriksan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : SR2241/PW02/5/2010 tanggal 19 April 2010 Perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Setoran PajakRestoran Tahun 2008 sampai dengan Bulan Mei 2010 pada

Siagian SE, telah terbukti berperan secara aktifdalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama yang telahmenimbulkan kerugian kKeuangan Negara yang sangat besar dengan jumlahkeselurahan Rp 1.069.173.553,73 (Satu milyar enam puluh sembilan jutaseratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluhTiga Sen), hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Keuangan Negara DalamRangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilanSumatera Utara Nomor SR2241/PW02

kerugian Negara tetapi merupakan Pemeriksaan BPK RI atasKepatuhan terhadap Peraturan Peraturan Undang undangan dalam KerangkaPemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli serdangTahun Anggaran 2009, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar bagi MajelisHakim Tingkat Pertama, untuk tidak mengenakan kepada terdakwa untukmembayar uang pengganti, karena dari Laporan Hasil Audit Keuangan NegaraDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilanSumatera Utara Nomor SR2241/PW02

dari PemerintahProvinsi Sumatera Utara yaitu dengan membuat Surat Keputusan yang tidakbenar tentang pengangkatan terdakwa selaku bendahara atau bagian keuanganpada Sekolah Pertanian PembangunanSekolah Pertanian Menengah Atas(SPPSPMA) Negeri Asahan ; Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwabersama dengan Nirwansyah, SP, Msi telah mengakibatkan Negara dirugikanyaitu sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Investigasi Nomor : SR2509/PW02

pemerintah14provinsi sumatera utara yaitu dengan membuat Surat Keputusan yang tidakbenar tentang pengangkatan terdakwa selaku bendahara atau bagian keuanganpada Sekolah Pertanian PembangunanSekolah Pertanian Menangah Atas(SPPSPMA) Negeri Asahan ; Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwabersama dengan Nirwansyah, SP, Msi telah mengakibatkan Negara dirugikanyaitu sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sesuai denganLaporan Hasil Audit Investigasi Nomor : SR2509/PW02

tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugatmenyatakan tetap dengan gugatannya ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebihdahulu perlu dipertimbangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat danTergugat ;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syaratformil maupun materil sehingga patut untuk dipertimban gkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan oleh bukti KutipanAkta Nikah No. 731/27/X/2004 Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.2/PW02

Bahwa berdasarkan Laporan Audit Hasil Perhitungan Kerugian Negara olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR/53/PW02/5.1/2018 tanggal 08 November 2018Perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi DanaDesa Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu BaraTA 2017 yaitu sebesar Rp. 431.238.681,00 ( empat ratus tiga puluh satu jutadua ratus tiga puluh delapan ribu

bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimanatermuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort BatuBara;Bahwa Ahli bersama Tim pernah ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Tugas telaah terhadap KasusDugaan TPK Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada DesaGunung Rante Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara T.A 2018 Dan 2019berdasarkan Nota Dinas Nomor ND107/PW02

/5.1/2020 tanggal 13 Juli 2020dengan hasil Laporan Telaah Nomor ND112/PW02/5.1/2020 tanggal 13 Juli2020;Bahwa menjadi pedoman atau acuan adalah Peraturan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor : PER1314/K/D6/2012tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;Bahwa Ahli tidak melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraHalaman 46 dari 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdn(PKKN) namun ahli bersama Tim pernah ditugaskan oleh Kepala PerwakilanBPKP

Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Tugas Telaah terhadapKasus Dugaan TPK Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa PadaDesa Gunung Rante Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara T.A 2018 Dan2019 berdasarkan Nota Dinas Nomor ND107/PW02/5.1/2020 tanggal 13 Jull2020 dengan hasil Laporan Telaah Nomor ND112/PW02/5.1/2020 tanggal13 Juli 2020 dan yang menjadi pedoman atau acuan adalah PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor : PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang

Copy BAP Saksisaksi; Bahwa Ahli membenarkan Hasil Laporan Audit Hasil PerhitunganKerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NomorSR/53/PW02/5.1/2018 tanggal 08 November 2018 Perihal Laporan HasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana DesaPada Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu BaraTahun Anggara 2018 dan 2019 dan bukt surat sebagaimana diajukandalam perkara

SR1505/PW02/5/2009tanggal 29 Maret 2010 ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa YAKUB selaku Direktur CV.

SR1505/PW02/5/2009 tanggal 29 Maret 2010 ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agardijatuhi pidana sebagai berikut :1.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terdapat fakta dipersidangan, akibat perbuatanTerdakwa, Negara telah dirugikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan mengenai kerugianNegara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR1505/PW02/5/2009.tanggal 29 Maret 2010, total kerugian Negara adalah sebesar Rp.286.166.000. ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati perhitunganBPKP tersebut, ternyata upah kerja untuk membuat kapal ikut dihitung yaitusebesar Rp.118.000.000.

.> Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalamLaporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02/5/2015 tanggal 14 Desember2015 dengan kesimpulan bahwa hasil penghitungan kerugian keuangannegara untuk kegiatan PPIP Pekerjaan Pembangunan Jembatan OMS BukitMas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Stabat TA 2012 adalah sebesar Rp.108.034.000, (seratus delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah) denganperincian sebagai berikut:SP2D Nomor

) Bab III bagian keempat UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.> Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

(3) Bab III bagian keempat UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.Selanjutnya berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Audit Nomor : R 120/PW02

AJAMUHAMMAD IKRAM (FM) serta INDRA CAHYADI (GOLKAR)mengakibatkan pekerjaan pembangunan jembatan 3 m x 8 m di DusunAras Senapal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang KabupatenStabat tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam RAB (RencanaAnggaran Biaya).Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian KeuanganNegara dari Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R 120/PW02/5/2015tanggal 14 Desember 2015 dengan kesimpulan bahwa

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor :3326CLI0404200900117, yang dikeluarkan oleh Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 04 April 2009,selanjutnya ditandai dengan P.4;5, Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan Nomor : 167/Kua.11.26.12/PW02/10/2016, yangdikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Petungkriyono, KabupatenPekalongan, tanggal 20 Oktober 2016s 2016, selanjutnya ditandaidengan P.5 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn6.

menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apasaja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Hal 33Putusan Pengadilan TIPIKORNo.18 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.MdnBahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Kasus Penyimpangan Pengadaan Kerambadan Kelengkapannya Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota TanjungbalaiNomor : SR6/PW02

Anggaran setiap triwulan.Bahwa terdakwa yang mengetahui kekurangan 1 KUB dan kekurangankelengkapan keramba (tidak sesuai jumlah dalam kontrak) namun terdakwatetap melakukan pembayaran 100% kepada Wira Karti atas keramba dankelengkapannya tersebut sehingga telah menguntungkan Wira Karti.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Kasus Penyimpangan PengadaanKeramba dan Kelengkapannya Pada Dinas Perikanan dan Kelautan KotaTanjungbalai Nomor : SR6/PW02

Bahwa ahli memberikan keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan saat ihi adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SumateraUtara Nomor : S296 / PW02/5/2015 tanggal 05 Februari 2015.

Bahwa Ahli membawa Surat Tugas untuk memberikan Keterangan sebagai Ahlidari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : ST110 /PW02/5/2015 tanggal 05 Februari 2015.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku auditor dibidang investigasi BPKPadalah kegiatan yang berkaitan dengan audit infestigatif, melakukan perhitungankerugian Nergara dengan pernugasan dari atasan langsung.

Bahwa ahli sebagai TIM dalam kasus dugaan adanya Tindak Pidana KorupsiProyek Pengadaan Keramba dan kelengkapanya di Dinas Perikanan dan KelautanKota Tanjung Balai TA. 2001 atas nama terdakwa IRIANTO, SE sesuai dengansurat tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembagunanProvinsi Sumatera Utara Nomor : S2764/PW02/5/2014 tanggal 08 Desember2014 hal audit dalam rangka perhitungan Keuangan Negara atas dugaan kasuspenyimpangan pengadaan keramba dan kelengkapannya pada Dinas Perikanandan

TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo padatanggal 11 April dengan Regester No. 66/Pdt.P/2011/PN.Sda, yang permohonannyasebagai berikut:e Bahwa, Pemohon telah Meiangsungkan perkawinan secara sah denganseoran perempuan yang bernama: SUTIAH pada tanggal 23September 1993di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjosebagaimana Duplikat Buku Nikah NO.KK13.15.09/PW02

Simalungun sebesar Rp. 1.854.552.326,(satu milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus limapuluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) hal inimengakibatkan terjadinya kerugian Negara sesuai dengan HasilAudit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalamPengurusan Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PemerintahKabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2003 yang dilakukan olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara dalam suratnya Nomor : R4373/PW02

Surat BadanPengawas Keuangandan Pembangunan(BPKP) = PerwakilanPropinsi SumateraUtara NomorR4373/PW02/5/2008tanggal 25 November2008 menyatakanterdapat kerugiankeuangan Negara/Daerah sebesar Rp.1.854.552.326, (satumilyar delapan ratusTetap terlampir di dalam berkas perkara ;lima puluh empat jutalima ratus lima puluhdua ribu tiga ratusdua puluh enamrupiah) ;15.Tunggul Cek No. CG325883 dengantulisan uang jumlahRp.1.854.552.326,dibalik tunggul cektanda tangan Drs.Hasnil, AK, MM;4.

Surat BadanPengawasKeuangan danPembangunan(BPKP) PerwakilanPropinsi SumateraUtara NomorR4373/PW02/5/2008tanggal 25November 2008menyatakanterdapat kerugiankeuangan Negara/Daerah sebesar Rp.1.854.552.326,(satu milyar delapanratus lima puluhempat juta limaratus lima puluh duaribu tiga ratus duapuluh enam rupiah) ;17.Tunggul Cek No.CG 325883 dengantulisan uang jumlahRp.1.854.552.326,dibalik tunggul cektanda tangan Drs.Hasnil, AK, MM;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat

dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitudengan membuat Surat Keputusan yang tidak benar tentang pengangkatan Terdakwaselaku bendahara atau bagian keuangan pada Sekolah Pertanian PembangunanSekolahPertanian Menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan ;Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Nirwansyah, SP, Msi telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit InvestigasiNomor : SR2509/PW02

dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu denganmembuat Surat Keputusan yang tidak benar tentang pengangkatan Terdakwa selakubendahara atau bagian keuangan pada Sekolah Pertanian PembangunanSekolahPertanian Menangah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan ;Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Nirwansyah, SP, Msi telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit InvestigasiNomor : SR2509/PW02

antara Pemerintah Propinsi dan SSPSPMS tanggal 13 Mei 2009.Bahwa uang yang telah dicairkan Terdakwa tanpa hak yang sah telahmemperkaya orang lain yaitu bertambahnya kekayaan saksi Nirwansyahsebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersamasama saksi Nirwansyahtelah mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negarasebesar Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah)berdasarkan hasil auditpenghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Nomor: SR2509/PW02

.> Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan negara dirugikan sebesarRp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribu seratus enampuluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat BPKP (BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi SumateraUtara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihalLaporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PegawaiHalaman 15 dari 89.Putusan

Mekanisme Pembayaran.Ayat 9 :Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepadamasingmasing Guru paling lambat sebulan setelah dana diterima olehKas Daerah.> Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan negara dirugikansebesar Rp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribuseratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam SuratBPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26Desember 2012 perihal

Mekanisme Pembayaran.Ayat 9 :Dinas Pendidikan membayarkan dana Tambahan Penghasilan kepadamasingmasing Guru paling lambat sebulan setelah dana diterima olehKas Daerah.> Bahwa akibat perobuatan terdakwa, mengakibatkan negara dirugikansebesar Rp 163.004.165,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ribuseratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dituangkan dalam SuratBPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) PerwakilanPropinsi Sumatera Utara Nomor : R7459/ PW02/5/2012 tanggal 26Desember 2012 perihal

Ahli Saul Panangian Simanjuntak, SE,memberikan pendapat :Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPKP PerwakilanPropinsi Sumatera Utara.Bahwa Ahli sebagai Auditor sejak tahun 1990.Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat TugasNomor : S138/PW02/5/2013, tanggal 10 Januari 2013.Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa ahli bertemu dengan terdakwa di Polres Dairi.Bahwa bidang keahlian Ahli adalah dalam bidang auditing dan akuntansi.Bahwa tugas ahli adalah : melakukan

Dairi, berdasarkan SuratKeputusan Bupati DairiNomor :682 Tahun 2007. ; Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Dana Tambahan PenghasilanGuru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapat Tunjangan Profesi,Dana Tambahan Penghasilan Guru berdasarkan beban kerja dan BelanjaLangsung (Dana Rutin Operasional UPT Bina Pendidikan Dasar dan Sekolah)Nomor : R7459/PW02/5/2012, tanggal 26 Desember 2012, yang dibuat olehBadan Pengawasan Keuangan

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan BanjarejoKabupaten Blora akan tetapi ditolak dengan alasan belum mencapai usia 16 tahunberdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banyjarejo,Kabupaten Blora, Nomor : Kd.11.16.01/PW02/86/13 tertanggal 11 Februari 2013 ;4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untukmelakukan pernikahan karena tidak ada hubungan darah hubungan sepersusuanmaupun hal lainnya;5.

kontrak (bestek) tersebut,Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk pembayaran termin IIII (kemajuan fisik 47,18 %)tersebut hingga Terdakwa telah menerima pembayaran termin tersebut sebesar Rp.124.297.956,(seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enamrupiah) berdasarkan SP2D No.000189/LSBJ/2010 tanggal 03 Februari 2010.Dan ternyata berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R5614/PW02

Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrakatau bestek, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 66.852.235,45, (enam puluhenam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat puluhlima sen) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R 5614/PW02/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, halhal yang sudah termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini merupakan bagian

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : R5614/PW02/5/2011, tanggal 03 Oktober2011, ditemukan volume fisik pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan volumepekerjaan menurut kontrak / bestek hingga didapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.66.852.235,45, (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tigapuluh lima koma empat puluh lima rupiah).Menimbang bahwa, dari faktafakta yang terungkap di

Nomor 20 Tahun2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan, ternyataperbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 66.852.235,45 (enampuluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh limasen) berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor: R 5614/PW02

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal17 Pebruari 2012 M , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Pekalongan Selatan , Kota Pekalongan, sebagaimana terteradalam Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.11.34.2/PW02/47/2013, tertanggal 12September 2013;2.