Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndang Undang Repbublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,serta peraturan pelaksanaannya

., dan RONALD SALAWANE,SH, Advokad pada Pengabdian BantuanHukum Rakyat Miskin pada HUMANUNORGANISASI BANTUAN HUKUMUNTUKRAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditas Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repbublik Indonesia Nomor: M.HH01.HN.07.02 Tahun 2018tanggal 27 Desember 2018 yang beralamat di Posbakum pada PengadilanNegeri Ambon JI.

Pasal 98 Ayat (2) dan (8)UndangUndang Repbublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:a.b. Setiap orang; Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi/dan/atau alat kKesehatan; Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemamfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat (3) ; Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalam Pasal 196 Jo.

memenuhi unsurunsur Pasal 127 Ayat (1) UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, OlehHalaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2020/PT MDNkarenanya kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim Tingkat Tinggi membatalkanputusan tersebut.Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenaHalaman 15 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Premenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun

Indonesia Nomor: M.MH09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei2020, juncto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)Republik Indonesia Nomor: M.HH15.AH.11.01 Tahun 2020, TentangPengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Demokrat Masa Bakti 20202025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telahHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JkKt.Pst.diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

adanyapelaksanaan pada suratsurat sebelumnya;Bahwa oleh karena penetapan duduk masalah dalam perkara a quoterdapat kekeliruan oleh Judex Facti sebagaimana disebutkan diatas makapertimbanganpertimbangan hukum selanjutnya dalam menguji fakta faktakejadian yang terungkap dipersidangan dengan duduk masalah yangditetapbkan menjadi tidak tepat dan keliru dalam penerapan hukumnyauntuk menarik suatu kesimpulan dalam putusannya, sehinggapertimbangan Judex Facti tersebut di atas haruslah diperbaiki olehMahkamah Agung Repbublik

dengan subjek Tergugat maupunantara subjek Tergugat dengan subjek Tergugat Il sama sekali tidak adahubungan hukum sebab antara subjek Penggugat dengan subjek Tergugat maupun antara subjek Tergugat dengan subjek Tergugat Il secara factual tidakpernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun, baik itu jual beli, ganti rugi,gadai, sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya sehingga gugatanPenggugat kabur/tidak jelas dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapatditerima ;(vide Putusan Maahkamah Agung Repbublik

Kadir :Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistikdisimpulkan bahwa :Nomor 6349/2016/NNF, 6350/2016/NNF dan 6351/2016/NNF sepertitersebut di atas adalah benar mengandung Metafemtamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (2) UndangUndang Repbublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;ATAUHal. 5 dari

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Simalungun tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015.Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3,dan 4 KUHAP).

Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidakmempertimbangkan atau tidak mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalamrumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesiatahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkankepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP).Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) 132 ayat(1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkanfakta

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan

Si Elpen Tampubolon hanyapenompang di perkampungan Lumban Pangaloan tetapi Penggugat tetapselalu bertindak semenamena sejak dan dulu mengatakan perkampunganLumban Pangaloan seolah milik kakek Penggugat hingga pernah terjadiperkara antara Penggugat melawan Tergugatl, Il di Pengadilan NegeriTarutung sampai tingkat Mahkamah Agung Repbublik Indonesia sesuairegister perkara No.25/Pdt.G/2003/PN.Trt, jo No.129/Pdt.G/2004/PTMdnjo No. 105 K/PDT/2006, Dan dalam perkara tersebut tidak ada suatuperintah untuk

Si ElpenTampubolon hanya sebagai penompang di perkampungan LumbanPangaloan tetapi Tergugatdr/Penggugatdk sejak dari dulu selalu bertindaksemenamena mengatakan perkampungan Lumban Pangaloan seolah milikkakek Tergugatdr/Penggugatdk sehingga antara Tergugatdr/Penggugatdkpernah berperkara mengenai perkampungan Lumban Pangaloan melawanPenggugatl, Il dr/Tergugatl, Il dk di Pengadilan Negeri Tarutung sampaitingkat Mahkamah Agung Repbublik Indonesia sesuai register perkaraNo.25/Pdt.G/2003/PN.

melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undangundang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun2004 ;e Bahwa pertimbangan hukum dari putusan kasasi Mahkamah Agungtersebut Sungguhsungguh tidak mendasar yang sama sekali tidakmencerminkan sebagai Lembaga Yudikatip Tertinggi yangpertimbangan hukum dan putusannya selalu dijadikan dasar dan ataupanutan bagi pengadilan di bawahnya, hal mana akan berakibatmenjadikan tercorengnya tata hukum di Negara Repbublik

dan sengaja terdakwa telah menyebarkan tulisan melaluiakun twitter ACHMAD BASSROFI dengan memposting konten 4kali yaitu :1.Pada hari Senin tanggal 10m Juli 2017 mempostingkonten,ymenembak mati Joko Wi sampai Keturunannyamemakai mandat utama patriot kepahlawanan para pahlawan ¶ pejuang bangsa & NKRI( Indonesia) adalah.2.Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 memposting kontenMenembak Mati(Joko Wi) memakai madat utama patriotkepahlawanan para pahlawan & para pejuang bangsa &Negara Kesatuan Repbublik

Alasan Pengadilan Negeri Stabat yang dituangkan dalam putusannyaitu. adalah sangat salah, maka mohon kepada Bapak KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia berkenan secara mutlak untukmembatalkan Putusan a quo serta membebaskan TerdakwaKUMBANG;Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya juga sudah salahmembuat analisis hukum dan penerapan hukum sehingga membuatpertimbanganpertimbangan yang salah pula dalam perkara inidengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggarPasal 82 UndangUndang Repbublik

Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN PreUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun