Spektra Adhya Prasarana selaku pihak yangmembayar;Bahwa Maprih Unggul Purwanto selaku PPK tanpa melakukan penilaian darikebenaran materil suratsurat tersebut selanjutnya telah menandatanganiSurat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00779/SPP/SPDK/XII/2014tanggal 14 Desember 2014 2014 yang ditujukan kepada PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan atas dasar SuratHal. 21 dari 112 hal. Put.

Nomor : 2182 K/PID.SUS/2016Permintaan Pembayararan tersebut maka Thomas Pambudi selaku Pejabattelah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00779/SPM/SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atas dasar SPMtersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VImenerbitkan SP2D Nomor 184309L/175/110 tanggal 8 Desember 2014 untukPembayaran termin kepada PT.

. tidakpernah menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut.Bahwa selanjutnya atas dasar suratsurat dan dokumen sebagai syarattersebut di atas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0583/SPTJBLS/PDK3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0583/SPP/PDK3298/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang ditujukankepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Thomas Pambudimenerbitkan SPM Nomor 00984/SPM/SPDK

MM.tidakpernah menandatangani Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran tersebut;Bahwa selanjutnya atas dasar suratsurat dan dokumen sebagai syarattersebut di atas Maprih Unggul Purwanto lalu menandatangani SuratPernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 0622/SPTJBLS/PDK3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Permintaan PembayaranNomor : 0622/SPP/PDK3298/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yangditujukan kepada PPSPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh ThomasPambudi menerbitkan SPM Nomor 01052/SPM/SPDK

/SPM/ SPDK/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang ditujukankepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI dan atasdasar SPM tersebut maka Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaraJakarta VI menerbitkan SP2D Nomor : 184309L/175/110 tanggal 8Desember 2014 untuk pembayaran termin kepada PT.

Desember 2012;Rekomendasi Pembayaran tanggal 20 Desember 2012;Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember2012;BA pembayaran 80,84% tanggal 20 Desember 2012;Kwitansi pembayaran 80,84% kepada rekanan tanggal 20Desember 2012;Surat Nomor : 900/251/DKMTW/PJK/XI/ 2012 tentangPerhitungan pungutan PPn,PPh denda proyek dan sebagainya;Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTBLS)Nomor : 900/251/SPTBLS/DKMTW/XI2012, tanggal 20Desembar 2012;Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor900/251/SPDK

Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor900/252/SPDK/DKMTW/ XIV/2012, tanggal 20 Desember 2012;j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DKMTW/XI2012 tanggal 20 Desember 2012;k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor640/167/BAPB/DKMTW/SET/XI2012 tanggal 07 Desember2012;. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DKMTW2012 tanggal 20 Desember 2012;m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.18. 2 (dua) lembar fhotocopy rekening koran giro CV.

Kwitansi pembayaran 80,84% kepada rekanan tanggal 20 Desember2012;Surat Nomor : 900/251/DKMTW/PJK/XIV 2012 tentang Perhitunganpungutan PPn,PPh denda proyek dan sebagainya;Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTBLS) Nomor :900/251/SPTBLS/DKMTW/XII2012, tanggal 20 Desembar 2012;Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/251/SPDK/DKMTW/ X1V/2012, tanggal 20 Desember 2012;.Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/251/SPV/DKMTW/XI2012tanggal 20 Desember 2012;.

Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor900/252/SPDK/DKMTW/ X1/2012, tanggal 20 Desember 2012;j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DKMTW/XI2012tanggal 20 Desember 2012;k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor640/167/BAPB/DKMTW/SET/XI2012 tanggal 07 Desember 2012;. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DKMTW2012 tanggal 20 Desember 2012;m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.2 (dua) lembar fhotocopy rekening koran giro CV.

Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor900/252/SPDK/DKMTW/ XIV/2012, tanggal 20 Desember 2012;j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DKMTW/XIF2012 tanggal 20 Desember 2012;k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor640/167/BAPB/DKMTW/SET/XI2012 tanggal 07 Desember2012;. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DKMTW2012 tanggal 20 Desember 2012;m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.18.2 (dua) lembar fhotocopy rekening koran giro CV.

STEFANUS,SPdk.

PUTUSANNomor 1012 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:JAHAMIN MANALU, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih XIV,RT 004, RW 001 Nomor 199, Kelurahan Pejuang Jaya, KecamatanMedan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada JamesManalu, SPdk., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. H.

sebagai mahasiswa Penggugatadalah keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansimana pun dan sudah dapat dilaksanakan;Bahwa, sebelum melakukan upaya administratif, terlebih dahulu,Penggugat pada 3 Januari 2020 melalui kuasa hukumnya, Penggugatsudah melakukan upaya mediasi dengan tergugat yang bertempat diruang kerja wakil rektor III universitas Khairun tetapi tergugat tetap tidakmau mencabut surat keputusan pemberhentian studi/drop out tersebut;Bahwa pada 6 Januari 2020 Penggugat bersama SPDK

Aliansi SPDK melakukan koordinasi dengan WakilHm. 4 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.Rektor Ill tetapi Wakil Rektor Ill tidak memberikan izin untuk melakukanKonferensi Pers;Bahwa Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagaiMahasiswa Universitas Khairun, atas nama Ikra S.

Rektor Universitas KhairunTernate Nomor: 1858/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (PutusStudi/Drop Out) kepada Fahyudi Kabir Mahasiswa Semester XI FakultasTeknik Jurusan Elektro, Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor1859/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out)kepada Penggugat;HIm. 9 dari 85 hlm Putusan Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN.g,10.11.Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ada solidaritas dari mahasiswayang menamakan aliansinya sebagai Solidaritas Perjuangan DemokrasiKampus (SPDK

Beberapa massa diseret paksa kemudian dipukul dan ditendang,sebelumnya masa aksi juga berkoordinasi dengan Badan EksekutifMahasiswa (BEM) Universitas Khairun untuk meminta bernegosiasiTergugat agar aksi dilanjutkan, tetapi BEM Universitas Khairun menolakdengan alasan aksi yang dilakukan oleh SPDK sudah melanggar peraturan kampus, padahal aksi tersebut dilakukan dengan damai dan tertib;Bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat

Objekgugatan terkait Pemberhentian sebagai mahasiswa para Penggugatadalah keputusan yang tidak memerlukan persetujuan dari instansimana pun dan sudah dapat dilaksanakanBahwa sebelum melakukan upaya administratif, terlebih dahulu, Penggugatpada 3 Januari 2020 melalui kuasa hukumnya, penggugat sudah melakukanupaya mediasi dengan tergugat yang bertempat di ruang kerja Wakil RektorIll Universitas Khairun tetapi tergugat tetap tidak mau mencabut Keputusana quo;Bahwa Pada 6 Januari 2020 Penggugat bersama SPDK

Aliansi SPDK melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor IllUniversitas Khairun, tetapi tidak memberikan izin untuk melakukanKonferensi Pers.Bahwa Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai MahasiswaUniversitas Khairun, atas nama Fahrul Anmad Abdullah W Bone terbit padatanggal 12 Desember 2019 dan Penggugat mengetahui objek gugatan aquo secara lisan yang beredar di kalangan mahasiswa pada tanggal 26Desember 2019.

Fakultas Teknik JurusanTeknik Elektro Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor1860/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out)kepadaArbi Muhammad Nur Mahasiswa Semester XII Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan Jurusan Kimia dan Keputusan Rektor Universitas Khairun,Nomor 1861/UN44/KP/2019Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out)Kepada Penggugat.Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ada solidaritas dari mahasiswayang menamakan aliansinya sebagai Solidaritas Perjuangan DemokrasiKampus (SPDK

Aksi damai inijuga mendapat represi dari pihak kampus dan orang kampung setempat.Beberapa masa diseret paksa kemudian dipukul dan ditendang,sebelumnya masa aksi juga berkoordinasi dengan Badan EksekutifMahasiswa (BEM) Universitas Khairun untuk meminta bernegosiasiTergugat agar aksi dilanjutkan, tetapi BEM Universitas Khairun menolakdengan alasan aksi yang dilakukan oleh SPDK sudah melanggar peraturankampus, padahal aksi tersebut dilakukan dengan damai dan tertib.Bahwa Objek Gugatan Bertentangan dengan

.:001/SPDK/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, perihal: Pencabutan kuasaDewan Direksi. Di dalam surat pemberitahuan disebutkan bahwa alasanpenonaktifan Penggugat selaku Direktur Utama yaitu dalam rangkapersiapan penjualan saham yang dimiliki Penggugat di PT MIF.b. Penonaktifan Il, berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.001/SDK/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017, perihal: PengnonaktifanHalaman 3 dari 89 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst.Dewan Direksi.

(vide dalil posita Gugatan PerkaraNo. 23/PDT.G/2018/PN.JKT.PST.halaman 3 angka 4) Menyatakan tidak sah dan batal demihukum surat Tergugat dan Tergugat IINo. 001/SPDK/III/2017, tanggal 20 Maret2017, Perihal: Pencabutan Kuasa DewanDireksi, Surat Tergugat dan Tergugat IINo. 001/SDK/X/2017, tanggal 25 Oktober2OL7,Direksi,Perihal: Penonaktifan Dewandan Surat Tergugat danTergugat II No. 010/SDK/XI/2017, tanggal27 2017,Penonaktifan Dewan Direksi.November Perihal:(vide dalil petitum Gugatan Perkara No.666

Tergugat 1)No.001/ SPDK/III/2017, tanggal 20 Maret 2017,Perihal: Pencabutan Kuasa Dewan Direksi;Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dewan KomisarisPT Mashill Internasional Finance (i.c. Tergugat 1)No.001/ SDK/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017,Perihal: Pengnonaktifan Dewan Direksi;Fotocopy sesuai dengan asli Surat Dewan KomisarisPT Mashill Internasional Finance (i.c.

Pst. hukum surat Tergugat dan Tergugat II demi hukum pemberhentianNo. 001/SPDK/III/2017, tanggal 20 Maret Penggugat sebagai Direktur Utama2017, Perihal: Pencabutan Kuasa Dewan PT. Mashill Internasional Finance.Direksi, Surat Tergugat dan Tergugat IINo. 001/SDK/X/2017, tanggal 25 Oktober2017, Perihal: Penonaktifan DewanDireksi, dan Surat Tergugat danTergugat II No. 010/SDK/XI/2017, tanggal27 November 2017, Perihal:Penonaktifan Dewan Direksi.

., MH masing masing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari : Jumat, tanggal 29 Januari 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota yang sama, dibantu oleh Y.STEVANUS, SPdK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibaudan dihadiri oleh CHRISTIAN GULTOM, SH.

STEVANUS, SPdK Halaman 63 dari 63 HalamanPts. No. 72/Pid. B/2015/PN Ptsa

Bahwa sebelum melakukan upaya administratif, terlebin dahulu,Penggugat pada 3 Januari 2020 melalui kuasa hukumnya, penggugatsudah melakukan upaya mediasi dengan tergugat yang bertempat diruang kerja wakil rektor III universitas Khairun tetapi tergugat tetap tidakmau mencabut surat keputusan pemberhentian studi/drop out tersebut;Bahwa Pada 6 Januari 2020 Penggugat bersama SPDK Kota Ternatehendak melakukan Konfrensi Pers menyikapi Pembubaran denganintimidasi dan penganiayaan yang dilakukan pihak kampus

Aliansi SPDK melakukan koordinasi dengan WakilHalaman 4 dari 97 Halaman Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABNRektor III tetapi Wakil Rektor III tidak memberikan izin untuk melakukanKonferensi Pers;5.

Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor1860/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/dropOut)kepada Penggugat;Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ada solidaritas dari mahasiswayang menamakan aliansinya sebagai Solidaritas Perjuangan DemokrasiKampus (SPDK) Kota Ternate melakukan aksi damai di depan RektoratUniversitas Khairun Ternate mendesak Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Pemberhentian Studi/Drop Out pada Penggugat.

Beberapa masa diseret paksa kemudian dipukul danditendang, sebelumnya masa aksi juga berkoordinasi dengan BadanEksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun untuk memintabernegosiasi Tergugat agar aksi dilanjutkan, tetapi BEM UniversitasKhairun menolak dengan alasan aksi yang dilakukan oleh SPDK sudahmelanggar peraturan kampus, padahal aksi tersebut dilakukan dengandamai dan tertib;Halaman 9 dari 97 Halaman Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN10.

Bahwa Pada 6 Januari 2020 Penggugat bersama SPDK Kota Ternatehendak melakukan Konfrensi Pers menyikapi Pembubaran denganintimidasi dan penganiayaan yang dilakukan pihak kampus terhadapmasa aksi pada tanggal 30 Desember 2019 di depan gedungRektorat Universitas Khairun. Aliansi SPDK melakukan koordinasidengan Wakil Rektor III tetapi Wakil Rektor III tidak memberikan izinuntuk melakukan Konferensi Pers;5.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 ada solidaritas darimahasiswa yang menamakan aliansinya sebagai SolidaritasPerjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) Kota Ternate melakukanaksi damai di depan Rektorat Universitas Khairun Ternate mendesakTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Studi/Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN10.11.Drop Out pada Penggugat. Aksi damai ini juga mendapat represi daripihak kampus dan orang kampung setempat.

Beberapa masa diseretpaksa kemudian dipukul dan ditendang, sebelumnya masa aksi jugaberkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UniversitasKhairun untuk meminta bernegosiasi Tergugat agar aksi dilanjutkan,tetapi BEM Universitas Khairun menolak dengan alasan aksi yangdilakukan oleh SPDK sudah melanggar peraturan kampus, padahalaksi tersebut dilakukan dengan damai dan tertib;Bahwa Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat

STEFANUS, Spdk. Panitera pengganti PadaPengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BANGGA ANDHIKAHUTABARAT,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum,serta terdakwa, tanpa dihadiriPenasehat hukumnya;Hakim Ketua Majelis,MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,FREDY TANADA,SH.MH, YENI ERLITA, S.H.Panitera Pengganti,Y. STEFANUS,Spdk.Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS tanggal 20 Mei 2021, olehkami SUKADI,SH.MH, Hakim Ketua Majelis , JHON H BUTAR BUTAR,SH.Msi.MH, dan DIAH SITI BASARIAH,SH.MHum Hakimhakim anggota Majelis, putusanmana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENINtanggal 24 MEI 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi HakimHakimHalaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 39/PDT/2021/PT PTKAnggota, serta dibantu oleh Y STEVANUS ,SPdk

Fotokopi Surat Lamaran Pekerjaan atas nama JHON MANILANI, S.Pdk tanggal25 Oktober 2010 yang dibuat oleh JHON MANILANI, SPdk selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut olen Hakim Ketua diberi tanda P2;3. Fotokopi llazah Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Kemuliaan Nya atas namaJHON MANILANI Nomor jazah : 0095/J tanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkanoleh Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Kemuliaan Nya, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut olen Hakim Ketua diberi tanda P3;4.

yang dikeluarkanselama 2 (dua) bulan di Jakarta untuk pengurusan surat keterangan danujian tersebut;Bahwa saksi menyerahkan berkas pemberkasan ulang pada tanggal 29Desember 2010;Bahwa pengumuman oleh pihak BKD Alor untuk pemberkasan ulang padatanggal 28 Desember 2010;Bahwa saksi dan Penggugat mengikuti ujian pada di STT Kadhesi Bogorpada tanggal 6 September 2011;Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan pada saatpendaftaran CPNS;Bahwa isi surat pernyataan itu menyangkut gelar saksi yaitu SpdK

perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P8 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6407KW010220170001tanggal 2 Februari 2017 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Kutai Barat , sehingga dari bukti tersebut dapat diketahuibahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinandi hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta ArnesLetter, SPDK

Reg. 10/Spdk/Ill, tanggal 29Januari 2008. (bukti P3);Fotokopi Surat Keterangan Tanah, nomor 11/2/Sprdk/2008, tanggal 28Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpak KecamatanPujut Kabupaten Lombok Tengah. (bukti P4);Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 18 Januari 2016.

Reg. 10/Spdk/lIl, tanggal29 Januari 2008.

., MH masing masing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari: Jumat, tanggal 29 Januari 2016, oleh Hakim Ketua tersebutdengan didampingi oleh HakimHakim Anggota yang sama, dibantu oleh Y.STEVANUS, SPdK. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibaudan dihadiri oleh CHRISTIAN GULTOM, SH. Jaksa Penuntut Umum PadaHalaman 40 dari 41 HalamanPts. No. 72/Pid.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : STEFANUS WINDU alias NUS;Tempat lahir : Kupang;Umur/tanggallahir : 52 Tahun/ 06 Juni 1967;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Jhon Amalo RT.05/RW.01, KelurahanNunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Wiraswasta;Pendidikan : SPDK

129,000 2 1)DESY GATOT 2/20/2019 63,008 oO BIRU 20:21 044) 1019 2/20/2019 20:02S11201902200205 05010739010 TSHIRT PUBLIC 2 31,500 3 1)DESY GATOT 2/20/2019 80,009 7 CMBT WRN P 20:21 045/1019 2/20/2019 20:02S11201902200205 06020982040 KMJ SYL OXFORD 1 80,000 4 1)DESY GATOT 2/20/2019 31,500 3 PDK 20:21 045145/1019 2/22/2019 12:37 S02201902220085 05010739013 TSHIRT PUBLIC HTM 1 31,500 1 1 desy gatot 2/22/2019 28,502 6 COM SEMI 12:43 045/1019 2/22/2019 12:37 S02201902220085 05010739021 TSHIRT PUBLIS SPDK

STEFANUS Spdk., PaniteraPengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ttd, tid,1. DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.ttd,2. DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,ttd,Y. STEFANUS, Spdk.Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT PTK

.- tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris R.F.LIMPELE, S.H di Jakarta (yang diligalisir kantor pos);