Setibanya dilokasi petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasikawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT)tepatnya di Desa Cipaku Kec. Kadipaten Kab.

.> Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwaharus ada jjin dari pihak yang berwenang untuk memotong, mengambil,mengangkut hasil hutan di petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasikawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT)tepatnya di Desa Cipaku Kec. Kadipaten Kab.

.> Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memotong, mengambil,mengangkut hasil hutan di petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasikawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT)tepatnya di Desa Cipaku Kec. Kadipaten Kab.

Namun saksi beserta para buruhnya berhasilmelarikan diri.> Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memotong, mengambil,mengangkut hasil hutan di petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasikawasan hutan dengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT)tepatnya di Desa Cipaku Kec. Kadipaten Kab.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terdakwa bantucarikan untuk saksi DEDE akan mengangkut pohon sonokeling darikawasan petak 9 Pal 49 tegakan benih identifikasi kawasan hutandengan tujuan khusus untuk diklat (KH DTK DIKLAT) tepatnya di DesaCipaku Kec. Kadipaten Kab.

(PNT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan,Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengana.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa benar Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yangselanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari

danPengganti Nilai Tegakan : Bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :Potensikerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsurdari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal pasal 83 ayat (1) huruf bUndangundang R.I.

/MenhutlI/2014 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti RugiTegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagaiberikut :Potensi kerugian Negara atas kepemilikan kayu yang dilakukan olehterdakwa adalah sebagai berikut :a.

; Foto copy Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (SPPGR)Nomor 02 09 12 tertanggal 6 September 2012 (foto copy sesuai asli) ; Foto copy Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Tegakan (SPPGR)Nomor 03 09 12 tertanggal 6 September 2012 (foto copy sesuai ashi) ; Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.14/MenhutII/2011 tanggal 10 Maret 2011 (foto copy dari foto copy) ; Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.65/MenhutII/2009 tanggal 19 Oktober 2012

(GR) Nomor 011112 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy dari fotoCOPY) 5 mn enema annem anna nn nnn ne ne ee ee ne ne en ennHalaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 51/G/2014/PTUNPLG10.11.12.13.T1CT1DT2AT2BT3AT3BT4AT4BT4CT5AT5BFoto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 020912 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy sesuai asli) ;Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 030912 tanggal 06 September 2011 (foto copy sesuai ashi) ;Foto

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang pada pokoknya mengatur bahwaprosedur pengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakkan dimana kepala dinaskehutanan kabupaten/kota memerintahkan pejabat penaglh PSDH, DR dan kepala balaimemerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH,SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan dengan demikian secara formil Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat memilki kewenangan untuk dapat

menerbitkan suratperingatan Permtah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana dimaksud dalamObjekObjek Sengketa aquo ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan hukum yangkedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagaimana dimaksud dalam ObjekObjek Sengketa aquo didasarkan padaPeraturan PerundangUndangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor PenerimaanNegara yang dalam hal ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan

P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, khususnya adalahketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum, dengandemikian sejak Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 09 Februari 2012, menurut hematMajelis Hakim eksistensi atau keberadaan dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudahtidak ada ; Menimbang, bahwa selain

Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlaku dantindakan administratif selanjutnya dari objek sengketa berupa SuratKeputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor:222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang PenetapanPiutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai Tindak Lanjut TemuanBPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016 (Piutang Lama) atasnama CV.

Surat Keputusan Direktur luran dan Peredaran Hasil HutanNomor: 222/IPHH/PNBP//HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentangPenetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai TindakLanjut Temuan BPKRI pada Laporan Keuangan KLHK Tahun 2016(Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian;b.

Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor: S.367/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 4Oktober 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke1 Kewajiban Piutang LamaPengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV. Alco timber Irian;c. Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVIManokwari Papua Barat Nomor: S.406/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 7November 2018, Hal : Peringatan Tagihan ke2 Kewajiban PiutangLama Pengganti Nilai Tegakan (PNT) atas nama CV.

Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur luran danPeredaran Hasil Hutan Nomor: 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal31 Juli 2018 tentang Penetapan Piutang Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagai Tindak Lanjut Temuan BPKRI pada Laporan KeuanganKLHK Tahun 2016 (Piutang Lama) atas nama CV. Alco Timber Irian;b.

Put. 112/B/2019/PTTUN MksS.367/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Hal : PeringatanTagihan ke1 Kewajiban Piutang Lama Pengganti Nilai Tegakan (PNT)atas nama CV. Alco Timber Irian;4.

Sebelah Barat : Japron.Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 0701/Pdt.G/2017/PA.Rks.Taksiran harga tanah Rp 355.800.000, (tiga ratus lima puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah), taksiran isi tegakan pohon 5000 batang dikaliRp 100.000, per pohon sama dengan seharga Rp 500.000.000,sehingga harga seluruhnya adalah Rp 855.800.000, (delapan ratus limapuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).12. Tanah + Tegakan/kebun Albasiah dengan luas +3.000 M?

Lebak Banten.Kisaran harga tanah Rp 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), taksiranisi tegakan pohon albasiah 4000 batang dikali harga Rp 100.000, perbatang sama dengan seharga Rp 400.000.000,.Sehingga hargaselurunnya adalah Rp 460.000.000, (empat ratus enam puluh jutarupiah).13. Tanah + Tegakan/kebun Manglid dengan luas 300M? dengan nilaiharga Rp 20.000,(dua puluh ribu rupiah) Permeter yang terletak di BlokLamping Petir Desa Bayah Timur Kec.Bayah Kab.

Tanah tegakan / Kebun Jenjeng yang dibeli dari Rani danNurhenah (Saudara tergugat) dengan menggunakan hasil harta bersamapada tahun 2013 yang pembeliannya seharga Rp 7.000.000, (tujuh jutarupiah)terletak di Kp.

Sebelah Barat : Japron.Taksiran harga tanah Rp 355.800.000, (tiga ratus lima puluh lima jutadelapan ratus ribu rupiah), taksiran isi tegakan pohon 5000 batang dikaliRp 100.000, per pohon sama dengan seharga Rp 500.000.000,sehingga harga seluruhnya adalah Rp 855.800.000, (delapan ratus limapuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).12. Tanah + Tegakan/kebun Albasiah dengan luas +3.000 M?

(PNT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan,Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud denganHal 9 Sampai 26 PUTUSAN Nomor 424/Pid.Sus.LH/2018/PN Ktpa.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagaipengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dariperbuatann melanggar hukuman pidana sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNTadalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa benar Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yangselanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari

(GRT);Bahwa benar Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidakterpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), Dana REboisasi(DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yangtidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hssil Hutan Kayu(SKSHHK) berdasarkan peraturan perundangundangan yang ebrlakupada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan TarifAtas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor :P.68/MenhutIl/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakandan Pengganti Nilai Tegakan :Bahwa benar ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal darisumber yang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negarakarena hakhak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulatmerupakan bahan baku kayu gergajian tidak terpungut;Bahwa benar ahli menjelaskan atas kejadian tersebut negara dirugikansebagai berikut :Potensi kerugian

Kemudian saksi menemui saksi Yosse Rizal untuk memintaizin menggunakan izin inventarisasi kayu tegakan milik saksi Yosse Rizaluntuk membuat SKSKB kayu milik saksi Maihardi.

Munakir;Bahwa syarat dalam pembuatan Dokumen SKSKB adalah adanya dokumenizin inventarisasi hutan tegakan;Bahwa nama pemegang izin dan alamat lokasi kayu dalam dokumen SKSKBharus sama berdasarkan nama dan alamat lokasi kayu dalam dokumen izininventarisasi kayu tegakan;Bahwa dokumen SKSKB yang diterbitkan oleh terdakwa yaitu atas namaYosse Rizal dan alamat kayu Desa Talang Sepakat Kec.

Mukomuko sedangkan dokumen izin inventarisasikayu tegakan yang digunakan adalah milik saksi Yosse Rizal denganalamat izin kayu Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko,maka dokumen SKSKB tersebut tidak dibenarkan atau tidak sah;e Bahwa benar sepengetahuan ahli di kab. Mukomuko yang memilikidokumen izin inventarisai kayu tegakan adalah saksi Yosse Rizaldengan alamat lokasi kayu Desa Talang Sepakat Kec.

Mukomuko sedangkan dokumen izin inventarisasikayu tegakan yang digunakan adalah milik saksi Yosse Rizal denganalamat izin kayu Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kab. Mukomuko,maka dokumen SKSKB tersebut tidak dibenarkan atau tidak sah;Bahwa benar sepengetahuan ahli di kab. Mukomuko yang memilikidokumen izin inventarisai kayu tegakan adalah saksi Yosse Rizaldengan alamat lokasi kayu Desa Talang Sepakat Kec.

Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr. AJIDIN Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah ( sporadik ), tanggal 10 Oktober 2013atas nama DIMAS M. ROMANSYAH. Surat Keterangan Penggarap Tanah Negara bebas (GG ) Nomor : 474 / 36 /2012/ X/ 2013, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama AJIDIN. Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr.

Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr. BUDI Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (sporadik ), tanggal 15 Desember 2015atas nama DIMAS M. ROMANSYAH. Surat Keterangan Penggarap Tanah Negara bebas ( GG ) Nomor : 593.82 /30 /2012/ IX / 2014, tanggal 18 September 2014, atas nama AAS. Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr.

Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr. AJIDIN Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah ( sporadik ), tanggal 10 Oktober 2013atas nama DIMAS M. ROMANSYAH. Surat Keterangan Penggarap Tanah Negara bebas (GG ) Nomor : 474/36 /2012/ X/ 2013, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama AJIDIN. Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr.

Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr. HOLID Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah ( sporadik ), tanggal 15 Desember2015 atas nama DIMAS M. ROMANSYAH. Surat Keterangan Penggarap Tanah Negara bebas ( GG ) Nomor : 593.82 /14 /2012/IX/ 2014, tanggal 18 September 2014, atas nama BUDI. Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal 15Desember 2015, atas nama Sdr.

Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal15 Desember 2015, atas nama Sdr. AAS, untuk luas tanah 19.920 M2. Surat Keterangan Penggarap Tanah Negara bebas (GG) Nomor :593.82 /14 /2012/ 1X / 2014, tanggal 18 September 2014, atas namaBudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari. Surat Pernyataan Pelepasan garapan atas Tanah dan Tegakan tanggal15 Desember 2015, atas nama Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S.45/SekjenKeu/2/2015,Tanggal 30 Juni 2015, Perihal Pengembalian Setoran Ganti RugiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukankepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan(ASOHAPEKA) yang menolak memproses Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor$.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, Perihal PengembalianSetoran Ganti Rugi Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak memproses PengembalianSetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 59 PK/TUN/20184.

Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses Surat AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) Nomor12/ASOHAPEKA/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014, Perihal TagihanPengembalian Dana Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada ParaPenggugat, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan;5.

(PNT) sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;> Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.68/MenhutlI/2014 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber DayaHutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yangdimaksud dengan :a.

Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yangsebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilangakibat dari perbuatann melanggar hukuman pidanasebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;d.

Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkatPNT adalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu,penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebaniHak GUna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayudari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahanmilik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lainsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;> Bahwa Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yangselanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izinPemamfaatan

Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alampasal 8 ayat (7) yang berbunyi Pelunasan PSDH, DR dan PNTHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Ktpoleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuai mekanismeSIMPONI;> Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal hasil hutan kayu yangdiketahui berasal dari pembalakan liar yang diambil atau dipungutsecara tidak sah bentuk atau jensi kerugian negara yang dapatdikenakan dana tau dihitung adalah Provinsi Sumber Daya Hutan(PSDH), Dana REboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan

(GRT);> Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkantidak terpungutnya Provisi Sumber Daya HUtan (PSDH), DanaREboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadapkepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hssil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkan peraturanperundangundangan yang ebrlaku pada Peraturan pemerintahNo. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanandan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

MITRA TANINUSA SEJATI yang isinyaantara lain menyebutkan Rencana Penebangan (Hutan Alam) denganluas 2100 Ha dengan potensi tegakan 130,55 M3/Ha;Surat Nomor : 522.22/PI/III/2006/6903 tanggal 01 Maret 2006 perihalPertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006a.n. PT.

RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara lain menyebutkanRencana Penebangan atas Penyiapan Lahan dengan luas 4.400 Hadengan potensi tegakan 113,78 M3/Ha;Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/0002 tanggal 16 Februari 2006 perihalPertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006a.n. PT.

UNISERAYA yang isinya antara lain menyebutkan RencanaPenebangan atas Penyiapan Lahan dengan luas 7.111 Ha denganpotensi tegakan 107,45 M3/Ha;Surat Nomor : 522.22/PI/III/2006/7003 tanggal 01 Maret 2006 perihalPertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006a.n.

PT.TRIOMAS FDI yang isinya antara lain menyebutkan RencanaPenebangan atas Penyiapan Lahan Hutan Alam luas 2.252,6 Ha denganpotensi tegakan 99,44 M3/Ha;Surat Nomor : 522.22/PI/II/2006/7202 tanggal 09 Februari 2006 perihalPertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006a.n. CV.

ALAM LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan RencanaPenebangan atas Penyiapan Lahan Hutan Alam luas 635 Ha denganpotensi tegakan 172,29 M3/Ha;Surat Nomor : 522.22/PI/III/2006/7403 tanggal 02 Maret 2006 perihalPertimbangan Teknis RKT IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006a.n.

/2009,tanggal 4 September 2009, tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izinpemanfaatan kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunanHal. 7 dari 75 hal.

Mengenai populasi atau potensi tegakan jenis kayu perlu dilakukanCruising;f. Dengan adanya permohonan IPKTM yang akan diterbitkan Izin Prinsipmaka akses jalan terbuka untuk umum, seperti pengangkutan hasilpertanian sehingga menambah nilai ekonomi masyarakat setempat;Selanjutnya Terdakwa Ir.

Mengenai populasi atau potensi tegakan jenis kayu perlu dilakukanCruising ;f. Dengan adanya permohonan IPKTM yang akan diterbitkan Izin Prinsipmaka akses jalan terbuka untuk umum, seperti pengangkutan hasilpertanian sehingga menambah nilai ekonomi masyarakat setempat ;Selanjutnya Terdakwa Ir.

/perhitungan di hutan alam yang tidak terganggu/tidak ditebangyang mempunyai potensi tegakan lebih dari 100 M3200 m3/Ha maka benarbahwa akibat perusakan karena penebangan sangat berpengaruh terhadapkomposisi tegakan tinggal ;Berdasarkan keterangan ahli Dr.

Data dasar IHMB selanjutnya diolah dan dianalisis untukmenentukan sediaan tegakan untuk jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Analog dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 027 Tahun2006 tersebut, maka RKUPHHKHA diklasifikasi data olahan yaitudata yang harus dijaga kerahasiaannya ; c.

Data dasar IHMB selanjutnya diolah dan dianalisis untukmenentukan sediaan tegakan untuk jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Analog dengan PerMen ESDM Nomor 027 Tahun 2006 tersebut,maka RKUPHHKHT diklasifikasi data olahan yaitu data yang harusdijaga kerahasiaannya ; 200 nono nn nonce mene nen.

Sub Bab C.Kelestarian Fungsi Produksi memuat Rencana Pengadaan Bibit,Rencana Penyiapan Lahan, Rencana Penanaman, RencanaPemeliharaan, Rencana Pemanenan, dan Rencana PemasaranLampiran, yaitu Petapeta dan datadata yang memuat rencanaoperasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkansecara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu : Peta hasil penafsiran citra satelit;20) Peta Hasil Deliniasi; Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai denganketentuan perundangundangan; Peta

Bagian ini termasuk data tertutup karenamemuat perkembangan areal kerja IUPHHKHT1I, penutupan lahan,dan fungsi hutan ; 202222Lampiran, yaitu Petapeta dan datadata yang memuat rencanaoperasional, areal klaim dan potensi tegakan yang menggambarkansecara spasial rencana dan strategi perusahaan yaitu : Peta hasil penafsiran citra satelit; Peta Hasil Deliniasi; Rekapitulasi Hasil IHMB atau Tabel Tegakan sesuai denganketentuan perundangundangan; Peta Tata Ruang IUPHHkK; Perhitungan Biaya Pembangunan Hutan

Data dasar IHMB selanjutnya diolah dandianalisis untuk menentukan sediaan tegakan untuk jangka waktusepuluh tahun ke depan. Analog dengan PerMen ESDM Nomor: 027Tahun 2006 tersebut, maka RKTUPHHKHT diklasifikasi data olahanyaitu data yang harus dijaga kerahasiaannya ; .

, yang mana dalam ketentuanPasal 1 disebutkan Membatalkan Pengenaan, Pemungutan,dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejaktanggal 22 Desember 2015.

Pucuk Jaya, saksi tidakmengetahui secara pasti berapa ratarata volume tegakan per hektar PT.Pucuk Jaya, dan saksi hanya pernah membaca dari dokumen PT. PucukJaya yang dikerjakan oleh UD. Rimba Jaya yaitu sekitar 4 kubikperhektar;222 2222 nnn n nanan ene Bahwa benar saksi mengetahui volume tegakan untuk di KSU MetoPenyembolum 91 M per hektar kemudian berubah menjadi meningkat116 M? per hektar; 22 none nn ene nnn nen nen en ene nn ene nens Bahwa benar lokasi PT. BMML dengan PT.

BMML yang terbuka, luas areal yang masihada potensi tegakan pada tahun 2005 seluas 100 Ha dan volumenya tidaksampai 4 M per hektar;0 ence ne nc en ence ne ese ncen Bahwa benar Dari 8000 Ha ada 100 Ha yang ada potensi tegakan,pada tahun 2005 sisa 7900 Ha lahan tersebut pada waktu itu masihsemak belukar, ada potensi tegakan 12 batang kering, tapi tidak penuhsatu hamparan dengan diameter dibawah106 Bahwa benar ada keterangan yang akan saksi tambahkan saksimenyampaikan bahwa areal yang sekarang milik

BUMI MULIA MAKMUR LESTARI(Penggugat) dihitung berdasarkan taksasi potensi tegakan; 2.

pada areal hutan lahan keringsekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972 Ha ( 6.972 Ha dikurangi IPK1000 Ha) sehingga merubah Volume tegakan pada lokasi pembukaandari areal lahan PT.

Madura / Perum Perhutani, desa Klabetan Kecamatan SepuluKabupaten Bangkalan berdasarkan Peta Kerja dan SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 26 / KPTSIl/1987; e Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MAT SEHRIyang kemudian, terdakwa menyuruh saksi MAT SEHRI untukmenebang kayu yang awainya direncanakan sejumlah sekitar 50(lima puluh) pohon tegakan kayu mahoni, yang kemudian pada hariRabu tanggai 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib sampaidengan jam 11.00 wib Terdakwa M.

ANIS alias SUGAR mengawasiatau mendampingi saksi MAT SEHRI saksi MAT SEHRI mengajak 2(dua) orang tenaga penebang kayu termasuk membawa alat tebangberupae Bahwa kemudian baru sekitar 2 (dua) jam terdakwa menyuruhmelakukan proses penebangan, dan telah berhasil menebangsebanyak 6 (enam) tegakan pohon mahoni kemudianmemotongmotongnya menjadi 24 (dua puluh empat) batangpotongan kayu mohoni kemudian tibatiba dihentikan oleh PetugasPerhutani setempat yaitu saksi AHMAT RULLAH;e Bahwa, berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Ahli Hariyanto danSurat Berita Acara Pengukuran Kayu yang ditebang dan di Potong,tanggai 12 November 2014 oleh Pihak Perhutani/ KPH Maduradiketahui bahwa telah terdapat 6 (enam) tunggak / tegakan Pohonkayu Mahoni yang ditebang dan kemudian dipotongpotong menjadi24 (dua puluh empat) batang, dengan total kerugian yang dideritaoleh Perum Perhutani KPH Madura sebesar Rp.81.741.701, (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuhratus satu rupiah)5 2022222 n nnn en nen

Madura / Perum Perhutani, desa Klabetan Kecamatan SepuluKabupaten Bangkalan berdasarkan Peta Kerja dan SuratKeputusan Menteri Kehutanan RI No. 26 / KPTSIl/1987; Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi MAT SEHRIyang kemudian, terdakwa menyuruh saksi MAT SEHRI untukmenebang kayu yang awainya direncanakan sejumlah sekitar 50(lima puluh) pohon tegakan kayu mahoni, yang kemudian pada hariRabu tanggai 12 November 2014 sekira jam 09.00 wib sampaidengan jam 11.00 wib Terdakwa M.

Madura / PerumPerhutani, desa Klabetan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan atauoleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan milik Perhutani;Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi yang kemudian,terdakwa menyuruh saksi untuk menebang kayu yang awainyadirencanakan sejumlah sekitar 50 (lima puluh) pohon tegakan kayumahoni, yang kemudian pada hari Rabu tanggai 12 November 2014sekira jam 09.00 wib sampai dengan jam 11.00 wib Terdakwa M. ANISalias SUGAR mengawasi atau mendampingi saksi.

Namun, dalampelaksanaannya, setelah dilakukan survey dan inventarisasi olehTergugat yang memerlukan wakitu selama kurang lebih satu tahun,diketahui bahwa luas areal produktif hanya 6.708 Ha atau hanya 48,9 %dari luas areal produktif yang seharusnya dan jumlah tegakan hanya656.268 pokok atau hanya sekitar 45% dari jumlah tegakan yangdiperjanjikan dalam Perjanjian KSO;Bahwa mengenai perbedaan luas areal produktif dan tegakkan antaradokumen tender dan Perjanjian KSO dapat dibuktikan dengan hasilsurvey

ribu tujuh ratus delapan hektar) (48,9 %dari luas seharusnya), dengan jumlah tegakan hanya 656.268 (enam ratuslima puluh enam ribu dan dua ratus enam puluh delapan) pokok atau hanyasekitar 45% dari jumlah seharusnya;Bahwa oleh karena terdapat perbedaan luas areal dan jumlah tegakan yangsangat signifikan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi melalui suratnyatertanggal 11 April 2009 (TERLAMPIR 3) dan suratnya tertanggal 13 Mei2009 (TERLAMPIR 4), telah mengajukan permohonan negosiasi ulang atasPerjanjian

/Tergugat berupajumlah tegakan di lapangan yang tidak sesuai denganapa yang ada dalam dokumen tender dan di RAK(Rencana Anggaran Kerja) dan seandainya pun semuaareal dihitung tetap saja jumlah tegakan masih kurangdan tidak sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kerja)dan dokumen tender;Hal. 37 dari 40 hal.

bahwaPenggugat telah melawan hukum atau wanprestasi karena manipulasidata atau perbuatan semacamnya karena :"sensus" terhadap jumlah tegakan tidak selesai dilakukan pada areal"kebun KSO ".

Ha (enam ribu tujuh ratus delapan Hektar) (48,9 % dariluasseharusnya) dengan jumlah tegakan hanya 656.268 (enam ratus limapuluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan) pokok atau hanya41sekitar 45,5 % dari jumlah seharusnya.

/PN.Adl.mencari tegakan pohon kayu didalam Kawasan hutan tersebut yang akanditebang dan olah menjadi papan.> Selanjutnya setelah terdakwa tiba di kedalam Kawasan hutan KonservasiSumber Daya Alam Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo Blok Hutan Payaterdakwa memilih pohon Cendana dan Bintangor lalu terdakwa menebanghingga tumbang lalu terdakwa mengolah dengan cara membelah kayutersebut dalam bentuk papan dengan ukuran Panjang 5 (lima) meter, lebar 25(dua puluh lima) cm, tebal 3 (tiga) cm dan 2 (dua) cm

Konawe Selatan dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw milik Terdakwa yang dipikul sebelah dibahu sebelah kiri menuju kKedalamKawasan hutan Konservasi Sumber Daya Alam Suaka Margasatwa TanjungBatikolo Blok Hutan Paya yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilo meterdengan maksud Terdakwa akan mencari tegakan pohon kayu didalamKawasan hutan tersebut yang akan saya tebang dan olah menjadi papanuntuk bahan baku dinding dan lantai dapur rumah terdakwa.> Selanjutnya terdakwa masuk kedalam hutan KSDA

1 (satu) pohon jenis bantangor yang hendak terdakwatebang dan olah menjadi papan lalu terdakwa menyembunyikan mesincahin saw miliknya di sekitar tegakan pohon tersebut.

1 (Satu) pohon jenis bantangor yang hendak terdakwatebang dan olah menjadi papan lalu terdakwa menyembunyikan mesincahin saw miliknya di sekitar tegakan pohon tersebut.

pohon tegakan jenis cendana dan 1 (satu) pohon jenisbantangor, terdakwa kemuidan menyembunyikan mesin cahin saw miliknya disekitar tegakan pohon tersebut.

T2AFoto copy Undangundang Nomor 51 tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pradilan TataUsaha Negara (foto copy dari foto copy) ; Foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 011211 tanggal 13 Desember 2011 (foto copy dari fotoRECHT). Fess teeter ROS ROS KEEFoto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan(GR) Nomor 010912 tanggal 06 September 2012 (foto copy dari fotoRECHT).

Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalamObjek Sengketa aquo didasarkan pada Peraturan PerundangUndangan Yang Berlakuyang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam hal ini adalah PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) ? ; 3.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang pada pokoknya mengatur bahwa prosedurHalaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 52/G/2014/PTUNPLGpengenaan PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakkan dimana kepala dinas kehutanankabupaten/kota memerintahkan pejabat penagh PSDH, DR dan kepala balaimemerintahkan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH,SPP DR dan SPP ganti rugi nilai tegakan dengan demikian secara formil Majelis Hakimberpendapat

bahwa Tergugat memilki kewenangan untuk dapat menerbitkan suratperingatan Permtah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana dimaksud dalamObjek Sengketa aquo ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan hukum yangkedua, yang pada pokoknya mempersoalkan Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan(PNT) sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa aquo didasarkan pada PeraturanPerundangUndangan Yang Berlaku yang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yangdalam hal ini adalah Penerimaan

dan khususnya melaluiPejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan, pada dasarnya tidak memiliki payung hukumuntuk membebankan pembayaran iuran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menjadi salahsatu jens Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan RI ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara substantif materil, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketaaquo telah melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, khususnya PeraturanPemerintah

DALAM POKOK SENGKETA :nn nen1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2 Menyatakan batalKeputusan Sekretaris Jenderal Kementerian KehutananRepublik Indonesia Nomor : S949/NKEU/2013, tanggal 11 Desember2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan ProvisiSumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD.

Karya Budi ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan SekretarisJenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas NamaUD.

Karya Budi; Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat Nomor :30.05/GRTPSDH/Menhut/2013, tanggal 30 Mei 2013, Perihal : MohonRestitusi / Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan ProvisiSumber Daya Hutan Suplisi, khususnya terhadap Surat PerintahPembayaran (SPP) Pengganti Nilai Tegakan (GR) dan Surat PerintahPembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Suplisi/Tambahanyang diterbitkan setelahtanggal 29 Maret

Menyatakan tidak sah Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian KehutananRepublik Indonesia Nomor : S949/IIKEU/2013, tanggal 11 Desember 2013,Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan dan Provisi SumberDaya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat / Pembanding untuk menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara tentang pencabutan Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianKehutanan Republik Indonesia Nomor: S949/IIKEU/2013 , tanggal 11Desember 2013, Hal : Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan danProvisi Sumber Daya Hutan Suplisi Atas Nama UD. Karya Budi ;4.

. : Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atas tanah Negara seluas 657 M2 atas Nama Hendi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atas tanah Negara seluas 356 M2 atas Nama Hendi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.920 M2 atas Nama Holid; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atas tanah Negara seluas 19.930 M2 atas Nama Budi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atas tanah

Negara seluas 19.920 M2 atas Nama Aas; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atas tanah Negara seluas 636 M2 atas Nama Ajidin; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 10.420 M?

Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 356 M2 atas Nama Hendi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.920 M2 atas Nama Holid; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.930 M2 atas Nama Budi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.920 M2 atas Nama Aas; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 636 M2 atas Nama Ajidin

Atastanah Negara seluas 657 M2 atas Nama Hendi; Halaman 29 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDG Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 356 M2 atas Nama Hendi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.920 M2 atas Nama Holid; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah Negara seluas 19.930 M2 atas Nama Budi; Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah dan tegakan Atastanah

Tanahdan Tegakan tertanggal 05072013 atas namaH.ASEP ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanahdan Tegakan tertanggal 05072013 atas nama UBON( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanahdan Tegakan tertanggal 05072013 atas nama MASIKAH ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanahdan Tegakan tertanggal 05072013 atas nama AJIDIN ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy