akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (2) Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

menanyakan imbalan dari saksi korban berupaciuman bibir leher dan payudara, perbuatan Terdakwa tersebut menurut MajelisHakim telah memenuhi unsur ini ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke SATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undangundang RINo. 23 Tahun 2002 tenyang

tloileArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

Pekerjaan : Tunakarya;Terdakwa dan II ditahan dalam perkara lain;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri BengkuluNo.104/Pid.B/2017/PN.Bgl tanggal 12 Februari 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim No.104/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 27Februari 2018 tenyang Penetapan Hari sidang Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi,dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan

terbukti dipenjara 7 (tujuh) taahun penjara;Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang mendapathukuman 7 (tujuh) tahun penjara dalam kasus persetubuhan anak, yangtelah membuat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat, padahal semestinya kehidupan suami isteri haruslah hidupbersama dalam satu rumah kediaman yang tetap dan saling mencintaihormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satukepada yang lain sebagaimana maksud pasal 33 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tenyang

yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahHalaman 11 dari 13 halaman Penetapan No 317/Pdt.P/2019/PA.Pwddiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

il oIArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukanperkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

tloileArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

il ulArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukanperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

ulArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi Seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahHalaman 11 dari 12 halaman Penetapan No 299/Pdt.P/2019/PA.Pwddiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

Pasal 36 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiHalaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN MpwKependudukan menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelan adanyapenetapan Pengadilan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitubukti surat P2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon JAN TENyang

tloileArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

tloileArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,saksi adalah Tetangga Penggugat;Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tenyang keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaiberikut :wenn ne nana 2 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal denganTergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan

Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat danTergugat adalah karena Tergugat tidak terouka tenyang penghasilanyakepada Penggugat;5. Bahwaakibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugatdan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahunlamanya sampai sekarang;6.

clo oIArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukanperkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

POM Banjarmasin;Menimbang, bahwa Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab: 5668/NNF/2013 tanggal 3 September 2013 dengan Kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti Nomor : 6573/2013/NNF berupa berupa tablet warna Orange logo AMadalah adalah benar Tablet dengan bahan Aktif MDA (3,4 Metilendioksiamfetamina), terdaftar dalam Golongan nomor urut 43 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tenyang Narkotika ;Menimbang, bahwa di depan

telah terbuktidipenjara 6 (enam) tahun lamanya;Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang mendapat hukuman sudah8 tahun penjara dalam kasus narkoba ( sabusabu ) telah membuat berpisahnyatempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, padahal semestinya kehidupansuami isteri haruslah hidup bersama dalam satu rumah kediaman yang tetap dansaling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yangsatu kepada yang lain sebagaimana maksud pasal 33 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tenyang