GUGATAN PENGUGAT ANGKA 8 ADALAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAKMEMILIKI KEKUATAN HUKUM Bahwa tidak ada ketentuan di dalam UU 12 Tahun 2011 yang menyatakannotulis tripartie adalah suatu produk hukum, yang wajib untuk ditaati,sehingga adalah tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki kKekuatanhukum apabila noutlis triparti dijadikan sebagai posita didalam gugatan ini danadalah berdasarkan hukum dan memiliki kebenaran tergugat 2 untuk menolakdan tidak mematuhi seluruh isi notulis tripartit yang tidak memiliki

Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2020/PN kKdi10.mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud padaPasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran danrisalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karenasebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan PerindustrianPemerintah Kota Kendari tanggal 8 Juli dengan nomor surat 560/201/2020.Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12ayat 2 huruf b.. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugatberawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat.

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggarakarena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja danPerindustrian Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Mei 2020 dengan nomorsurat 560/565/170/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertransnomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b..

Tidak beritikat baik dalam proses penyelesaian bersamaFSPKEP dalam Biparti dan Triparti .3. Mencabut skorsing yang telah diberikan kepada saya dan AgarPengurus YPS mengembalikan Nama Baik saya MastamMaharding.

Survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh tim yang terdiri dari unsur triparti yang dibentuk oleh KetuaDewan Pengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota;Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 denganmenerbitkan objek gugatan pada tanggal 4 Januari 2012, ternyatahanya memperhatikan :1.

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karenasebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan PerindustrianPemerintah Kota Kendari tanggal 8 Juli dengan nomor surat 560/200/2020.Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12ayat 2 huruf b.. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugatberawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat.

Bahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan BIPARTI & TRIPARTI pada Dinas Transmigrasi danTenaga Kerja Kabupaten Halmahera timur sebagaimana yang ditentukandalam UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial namun tidak tercapainya kesepakatan antarPenggugat dan Tergugat;7.

Selanjutnya Penggugatmengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud padaPasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial.Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran danrisalah Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah

Kepada kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjurantersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harisetelah menerima Anjuran ini;41.Bahwa dalam perundingan Triparti, Tergugat menawarkan kompensasikepada Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesarRp607.067.206,00 (enam ratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu duaratus enam rupiah) ditambah gaji Penggugat selama 2 (dua) bulan;42.

Padasaat proses Bipartit tersebut sedang berlangsung, TERGUGAT sangatterkejut menerima Surat Panggilan tertanggal 18 Agustus 2016 tentangpanggilan Triparti/mediasi 1 (satu) dari Kepala DisnakertransKabupaten Bogor. Sepatutnya panggilan mediasi tersebut barudilayangkan bilamana proses Bipartit sudah terbukti gagal untukmencapai penyelesaian;8.

Padasaat proses Bipatit tersebut sedang berlangsung, TERGUGAT sangatterkejut menerima Surat Panggilan tertanggal 18 Agustus 2016 tentangpanggilan Triparti/mediasi 1 (satu) dari Kepala DisnakertransKabupaten Bogor.

Penggantian Hak (Penggantian Perumahan Serta PengobatanDan Perawatan);Berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf c) = 15% dari Uang Pesangon15% dari 44.989.884 + 7.451.87015% dari 52.441.740Rp. 7.866.261Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat adalah 44.989.884 + 7.451.870 + 7.866.261= Rp. 60.308.001 (enam puluh juta tiga ratus delapan ribu satu);+ Uang PenghargaanBahwa sebelumnya perselisihan ini sudah diupayakan untuk diselesaikanmelalui perundingan Biparti & Triparti

Bahwa atas perkara aquo PHK yang dilakukan sepihak PENGGUGAT ini, jugatelah dilakukan proses Bipartit dan Triparti dan telah dikeluarkan SuratAnjuran oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 Juni2016 Nomor : 565/ 2735 /HI Syaker /V/2016 Menganjurkan :1) Agar Pemutusan hubungan kerja (PHK) Oleh pengusaha PT.ZephyrIndonesia TERHADAP PEKERJA Sdr Hudy Prasetyo Dan Popondilaksanakan akhir bulan juni 2016 ;2) Agar PT.Zephyr Indonesia membayar HakHak pekerja Sdr Hudy PrasetyoDan Popon dengan

SUJ pasal 31 ayat (a.3) yaitu :terlambat hadir ditempat kerja tanpa alasan yang jelas selama 4 (empat)hari kerja tidak berturutturut dalam 1 (satu) bulan pada masa berlakunyaSP2 pada tanggal 10, 13, 29, 31, Juli 2017;Bahwa dalam PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telahmemberikan Surat Peringatan Ill terakhir kali adalah pada tanggal 13 Juni2017, sedangkan saat proses penyelesaian persilihan di hadapan DinasTenaga Kerja Pemerintah Kota Gilegon (Triparti) PENGGUGATmengajukan permohonan pada tanggal

Kepada kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelahmenerima Anjuran ini.41.Bahwa dalam perundingan Triparti, TERGUGAT menawarkan kompensasikepada PENGGUGAT atas Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp.607.067.206, (enam ratus tujuh juta enam puluh tujuh ribu duaratus enamrupiah) ditambah gaji PENGGUGAT selama 2 (dua) bulan.42.

Bahwa seingat Saksi klaim mereka pernah difasilitasi oleh Pemda ; Bahwa fasilitas yang dilakukan terhadap warga ex transmigrasi maupun 3 (tiga)warga desa, awalnya warga melalui Kepala desa mengadu ke Pemda melalui suratke Bupati minta difasilitasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan, untukselanjutnya difasilitasi dengan diadakannya pertemuan dengan pihak perusahaansampai dengan pengecekan lokasi yang dituntut oleh warga itu ;Bahwa fasilitas dilakukan dengan mempertemukan 3 (tiga) pihak atau triparti

;Bahwa ketika proses triparti ada kesepakatan yang didapat pada pertemuan tersebutdalam upaya meyelesaikan sengketa yang difasilitasi oleh tim dari Pemda ;Bahwa kesepakatan yang didapat, adanya kompensasi untuk 375 Ha yang diberikanoleh PT.

kesempatan kepada Penggugat untuk berunding, adalah dalilPenggugat yang salah, karena semua proses sudah dilakukan baikinternal Tergugat dengan Penggugat/Biparti maupun Triparti sampaiadanya Anjuran dari Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.7.Terhadap dalil Gugatan Penggugat butir No.9, No.10 dan No.11 :Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan, pada tanggal30 Januari 2018 Tergugat memanggil Penggugat datang danmenerima uang pesangon sebesar Rp.25.000.000, dua puluh limaHal. 13 dari 44 Hal.

Bahwa Para Penggugat melaporkan kepada pihak mediator PHI DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta bahwa Tergugat menolak untukmelakukan bipartit pada tanggal 5 November 2015 dan pihak Mediator PHIDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta kembali memanggilTergugat untuk melakukan perundingan triparti pada tanggal 16 November2016 akan tetapi Pihak Tergugat tetap tidak mau menghadiri panggilan daripihak mediator PHI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sangatta danpada tanggal 22 Desember 2015

.5November 2015;Bukti ini menunjukkanBahwa setelah permintaan PerundinganBipartit Bukti P.1. dan P. 2. ditolak olehPerusahaan/Tergugat maka Pihak DinasTenaga Kerja Transmigrasi memanggilPekerja/Kuasa Pekerja/Para Penggugat danPinak Perusahaan PI Kitadin/Tergugatdengan Surat tanggal 9 November 2015 (P.3) dipanggil untuk melakukan PerundinganTripartit yang akan dilakukan pada tanggal16 November 2015 (P.4) akan tetapi PihakPerusahaan PT Kitadin tidak hadir ini dapatdilinat dari Daftar Hadir Perundingan Triparti

Survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh timyang terdiri dari unsur triparti yang dibentuk oleh Ketua DewanPengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota. ; 11 Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral KotaTangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 denganmenerbitkan objek gugatan pada tanggal 4 Januari 2012, ternyatahanya memperhatikan 1 Surat Walikota Tangerang Nomor 560/452Disnaker/2011tanggal 13 Desember 2011 perihal rekomendasi usulan upahminimum sektoral dan

proses tripartite surat Nomor Und.31/PHIJSKPPHI/I/2018tanggal 20022018, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P22;24.Fotokopi proses tripartite surat Nomor Und.40/PHIJSKPPHI/I/2018tanggal 27022018, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P23;25.Fotokopi surat anjuran Nomor MED.6/PHIJSKPPHI/I/2018 tanggal 23042018, telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P24;26.Fotokopi surat Nomor 180/NHRLAW/V/2018, telah disesuaikan denganaslinya diberi tanda P25;27.Fotokopi Risalah Mediasi/Triparti