Ditemukan 62 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : vee view vera veki vega veep veeb veen vem veer veet vee2 veemy
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 699/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 13 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : PROF DR O C KALIGIS S H M H
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
87 — 46
  • GarudaMas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, PresidenDirektur PT. Trikora Lloyd.Dengan susunan Majelis : 1. Prof. Dr. R. Subekti, SH. 2.Indroharto, SH. 3. Bustanul Arifin, SH.Berdasarkan argumentasi hukum diatas, sudah cukup alasanhukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa guo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd)untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — STX CORPORATION vs. BELLA NOVITA KARTIKA, dkk
359 — 863 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding seharusnyamemeriksa perkara a quo secara keseluruhan baik berdasarkan buktibukti yang ada maupun faktafakta hukum yang sebenarnya termasukbagianbagian yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pada PengadilanTingkat Pertama;Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan yang harus dilakukansecara menyeluruh tersebut dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember1970 dalam perkara antara PT Garuda Mas Veem
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Putus : 09-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 9 April 2015 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, DKK >< MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit)
375 — 198
  • DUHITA VEEM 215.522.600,0021. PT. KONONA 211.879.417,2022. PT. HARFI INTENUSA MANDIRI 249.300.699,00 Halaman 19 dari44 Putusan Keberatan Daftar Pembagian No.01/PembatalanPerjanjianPerdamaian/2008/PN.NIAGA.JKT.PST. 23. PT. REZALINDO USAHA BERSAMA 30.596.153.0024. PT. INTERDOMESTICATAMA FORWARDINDO 5.190.930,0025. PT. KARYA INDAH MULTI GUNA 137.383.044,0426. HO SEI MACHINERY 211.250.000,0027. LYNDA HOTMA 30.384.187,2428. PT. BOSUNG INDONESIA 194.449.371,6429. PRIMA KARYA 145.992.000,0030. CV.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 228/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 2 Juli 2018 — PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk >< PT.PELAYARAN BORNEO KARYA SWADIRI
121 — 152
  • Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidakmemiliki dasar hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamyurisprudensinya berpendapat sebagai berikut:PerkaraGugatan Perbuatan Melawan Hukum: PT Garuda Mas Veem vs.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BIREUEN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bir
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Irawati Binti Ismail
2.Zaelani Bin M. Saleh
3.Mardani Bin M. Saleh
4.M. Yusuf Bin M. Saleh
5.Suryani Binti M. Saleh
6.Rahmah Binti M. Saleh
7.Rusli Bin M. Saleh
8.M. Kadri Bin M. Saleh
9.Zulfitri Bin M. Saleh
10.Suratnawati Binti M. Saleh
11.Syahrul Rizki Bin M. Saleh
Tergugat:
1.M. Nasir Bin M. Thaib
2.Adnan Bin M. Thaib
3.Faisal Bin M. Thaib
4.Mainar Binti M. Thaib
5.Sulaiman Bin Alatif
6.Muksal Mina
7.Taufiq Suganda Bin M. Nasir
8.Riska Yanti Binti Marwan
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Cq Keuchik Mns Reuleut Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen
2.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Kab. Bireuen
143 — 51
  • Garuda Mas Veem lawan BudihardjoSastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 31-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 566/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel
Tanggal 5 Juli 2011 — PT.ALFA GLODLAND REALTY, beralamat di Wisma Argo Manunggal, lantai 18 Jalan Jend.Gator Subroto Kav.No.22 Jakarta 12930 dalam hal ini memberikan kuada kepada Juan Felix Tampubolon ,SH.MH dan Silalahi,SH , Anggi Elimae Siagian,SH, Bara Juang Tampubolon,SH,MBA, dan MAruli Ario Tamubolon,SH.MBA, Advokat dari Kantor Hukum Juan Felix Tampubolon & Partners, beralamat di Jalan Tulodong Atas No.88 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2010(terlampir) untuk selanjutnya disebut sebagai --------------PENGGUGAT M e l a w a n 1. PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL TBK, Cq.TIM LIKUIDASI PT.BANK GLOBAL INTERNATIONAL Tbk ( Dalam Likwidasai ) selanjutnya disebut sebagai : ---------------------------------------------------------------------------TERGUGAT I 2. PT.RAMAKO GERBANGMAS, beralamat di Jalan Boulevard Barat Raya B I Xc/7 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kelapa FGading Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai :-------------------------------------------------TERGUGAT II 3. KRISTIANTO SUDIONO , sebagai pribadi menjabat sebagai Direktur PT.Alfa Goldland Realty, beralamat Komplek Ggreen Ville Blok H Nomot 11 Rt.001/Rw.009 Kel.Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat , selanjutnya disebut sebagai : -----------------------------------------------TERGUGAT III 4. HM. AFDAL GAZALI,SH Notaris di Jakarta beralamat di Jalan Pulo Tanjung 45 A Kemandoran I Kebayoran Lama Jakarta Selatan , selanjutnya disebut sebagai ----- ------------------------------------------------------------------------TURUT TERGUGAT I 5. KANTOR PERTANAHAN KABBUPATEN TANGERANG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kab.Tangerang Jalan Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa, Tangerang selanjutnya disebut sebagai : ------TURUT TERGUGAT II
382 — 141
  • Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ParaPenggugat, Quod Non, tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yangdiajukan oleh Para Penggugat tidak terperinci dan tidak memiliki dasar hukumsama sekali ;Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci dan tidak memiliki dasarhukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinyaberpendapat sebagai berikut :Hal 31 dari 51 Hal.Putusan No.566/Pdt.G/2010/PN.JktSelPerkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT.Garuda Mas Veem
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
105 — 23
  • positadan petitumnya Penggugat mencampuradukkan antara PenyelengaraanPemilu dan Perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebutmenjadi gugatan yang tidak sempurna sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 83 ayat 2 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 makaseharusnya disempumakan dahulu, karena tidak menyebutkan denganjelas apa yang dituntut, harus dinyatakari tidak dapat diterima(Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT.Garuda Mas Veem
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 64/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 22 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
60 — 18
  • Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo,Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 64/PDT/2019PT BNAPresiden Direktur P.T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-10-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Maret 2020 — Penggugat:
Necodemus Djaja Surjadjaja
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN OEI. Diwakili oleh : Khemlan Rani Hassaran
338 — 2046
  • Perusahaan,Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, Veem Dan Ekspedisi OE!(N.V. OEI), yang dapat dikutip sebagai berikut:. Nama perseroan jang tertaantum alam pasal 1 dirubah mendjadiN.V. Perusahaan, Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, VeemDan Ekspedisi Oei, dengan singkat ,,N.V. Oe!.;Bahwa Anggaran Dasar N.V.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2014
Tanggal 14 Agustus 2014 — I. PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA; II. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG Melawan IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON IRMA FELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garuda Mas Veem vs PT.Perusahaan Pelayaran Samodera Trikora Lloyd), menyatakan:Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soalmengesampingkan keberatankeberatan yang diajukan dalammemori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkatkasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenaifaktafaktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnyaterus saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan begitusaja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung. selainkurang tepat juga kurang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 206/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Juli 2017 — PROF.DOCTOR WIMANJAYA LIOTOHE >< SITI HARDIYANTI RUKMANA Als TUTUT SOEHARTO CS
92 — 41
  • tidak jelas (obscuur libel), maka sudah sepatutnya menuruthukum gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 206/PDT/2017/PT.DKI.Bahwa mengenai hal ini Tergugat sampai dengan Tergugat VI mohondengan menunjuk pada Yurisprudensi putusan kasasi Mahkamah AgungRI sebagai berikut := Putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970No. 492 K/Sip/1970 dalam perkara : Lumakso, Presiden DirekturPT Garuda Mas Veem
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 12-01-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bir
Tanggal 22 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 12
  • Dalam Perkara : Lumakso, Presiden Direktur P.T.Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.Trikora Lloyd, yang menyatakan "Gugatan yang tidak Sempurna, karena tidakmenyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapatditerima", seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan : "agar dinyatakan syahsemua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkanputusanputusan yang mana", dan "agar dinyatakan sebagai perbuatan yangmelanggar hukum segala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I, DK vs. M. NADJIB ZEIN BADJABIR,Ir. atau disebut juga MOHAMAD bin ZEIN bin ALI BADJABIR
70 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garuda Mas Veem vsPT.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Register : 21-02-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bir
Tanggal 15 Nopember 2018 — Sofyan Bin Ibrahim, Mursyidah Binti Ilyas, Saidas Bin Ibrahim
120 — 50
  • Garuda Mas Veem lawan BudihardjoSastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 28-07-2011 — Putus : 30-04-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 419/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel.
Tanggal 30 April 2012 —
127 — 89
  • Dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan/atautidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, maka tentunya tuntutan gantikerugian yang didalilkan oleh Penggugat (baik materil maupun imateril) pada angka19 halaman 16 Gugatan merupakan dalil yang tidak relevan untuk dibebankankepada Tergugat dan juga merupakan dalil yang sangat tidak berdasar hukum.Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan atas perkara gugatanperbuatan melawan hukum PT Garuda Mas Veem vs.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Register : 15-12-2014 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Bir
Tanggal 2 September 2015 — TEUKU SYAMAUN Bin T. M. YUSUF, DKK LAWAN H. LAHMUDDIN ISMAIL, S.Ag DKK
103 — 23
  • Garuda Mas Veem lawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-11-2016 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
631 — 807
  • Oleh karena ituperbuatan TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi unsur ketigaperbuatan melawan hukum yakni kerugian bagi penggugat.Berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwagugatan yang tidak merinci kerugian yang diderita penggugat selayaknyaditolak:Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember1970 dalam perkara antara PT Garuda Mas Veem melawan PTHalaman 67 dari 203 Hal.Putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SELPerusahaan Pelayaran Samodera Trikora Lloyd, yang dikutip
    Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal16 Desember 1970 dalam perkara antara PT Garuda Mas Veem melawanPT Perusahaan Pelayaran Samodera Trikora Lloyd, yang dikutip dari bukuR. Soeroso yang berjudul Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3Tentang Gugatan dan Surat Gugatan Penerbit Sinar Grafika, halaman 139(Sesual dengan asli), tanda bukti T 125 ;43.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG – DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
186 — 36
  • Garuda Mas Veem lawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT. Trikora Lloyd;Dengan susunan Majelis : 1. Prof. Dr. R. Subekti, SH. 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PDT.SUS/2010
DIRUT PT. KERAMINDO MEGA PERTIWI; YOYADAS WAU, DKK.
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebutkan "perihal : gugatan", makagugatan tersebut menjadi gugatan yang tidak sempurna.Sebagaimana sesuai yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2Undang Undang No. 2 Tahun 2004 maka seharusnyadisempurnakan dahulu;"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut, harus' dinyatakan tidakdapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi(putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No. 492K/Sip/1970 dalam perkara : Lumakso, Presiden Direktur PT.Garuda Mas Veem
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 534/Pdt/2020/PT SMG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MACHMUDI Diwakili Oleh : Sunardi Sudirman, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 72
  • Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 No.492 K/Sip/1970 dalamperkara antara Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem melawanBudihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd, yang padaintinya menyebutkan sebagai berikut:Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apayang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalamperkara ini dituntukan:. agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum segala