Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);b. Wakaf (yang pelaksanaannya dilakukan oleh Nazhir);c. Secara bersamasama wakif (ahli warisnya) dan wakaf (nazhir);d. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafantersebut;e.

Jadiwakif meskipun tidak lagi mempunyai hak kebendaan terhadap harta bendayang telah diwakafkan (mauquf bih), akan tetapi ia punya hak yang terkaitdengan kemanfaatan (pahala)yang diperoleh dari benda wakaf itu, olehkarenanya ia (wakif) punya hak mutlak untuk menentukan siapa orang yangditunjuk menjadi pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakafsekaligus wakif juga mempunyai hak pengawasan terhadap harta bendawakafnya.

Putusan No. 1461/Pdt.G/2017/PA.SIw.Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 yang menyatakan bahwa Nazhirperseorangan ditunjuk oleh wakif yang memenuhi persyaratan menurutUndangundang dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RInomor 42 tahun 2006yang menyatakan bahwa dalam hal diantara nazhirperseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana yang dimaksud dalampasal 5, maka nazhir yang ada memberitahukan kepada wakif atau ahli wariswakif apabila wakif sudah meninggal dunia.

Kemudian dinyatakan bahwaKepala KUA (sebagai pejabat PPAIW) baik atas inisiatif sendiri maupun atasusul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan WakafIndonesia (BWI) untuk pemberhentian dan pergantian nazhir.

atau ahli waris wakif apabila wakif sudahmeninggal dunia ;Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan perubahan ataupergantian Nazhir baik yang menyangkut prosedur maupun persyaratanhim. 70 dari 78.

Lolongok No. 26 RT. 003/12, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. ak selaku Nadzir urutan ke14 tanah Wakaf Khas(wakif R. Adipati WIRANATA) berdasarkan Suratadzir Nomor : W5/02/K.02/IV/2010 tertanggal 08 April 2010Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;5. SUPRIATNA, SE., beralamat di JI. Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 18 RT.001 RW. 003 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding ;Hal. 1 dari 13 hal. Put.

Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan padatahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupa tanahHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdgsawah seluas + 9,435 Ha terletak di Ko. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,dengan batasbatas tanah;e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. lbar; e Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanahPT.

Adalah Tanah Wakaf Khas a 1849 dari wakif Raden AdipatiWakaf No. 1/Katulampa) untuk mengosongkan danerahkannya kepada para Penggugat selaku Nadzir Tanah WakafKh tulampa 1849 (wakif Raden Adipati WIRANATA);Menyatakan apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, makadilakukan pengosongan secara paksa atau melalui penjualan obyek secaralelang didepan umum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biayayang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sebesar Rp.7.551.000.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgMenolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukanpada tahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupatanah sawah seluas+ 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng LebakRT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan BogorTimur, Kota Bogor, dengan batasbatas tanah: e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgNadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (wakif Raden AdipatiWIRANATA);6. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat girikC Nomor 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas namaMANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO;7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;8.

Imam Mukti selaku wakif berikrar wakaf terhadap duaharta wakaf sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga) diatas, seluruhkeluarga wakif menjaga kedua harta wakaf tersebut karena telahdilepaskan kepemilikannya oleh wakif untuk selamalamanya sebagai hartaAllah SWT untuk kepentingan Agama Islam;5.

Bahwa Penggugat II yang tercatat sebagai bendaharanadzir, bahkan berkewajiban secara syari maupun secara hukumHalaman 28 dari 57 halamanuntuk menjaga harta wakaf sebagaimana amanah Wakif (KHI 220ayat 1).d. Bahwa selain itu, Para Pengugat yang merupakanketurunan wakif (H.

Imam Mukti selaku wakif. Dengan demikian maka paraPenggugat Konvensi masih termasuk keturunan dari H.

Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi;b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);c.

Imam Mukti selaku wakif tersebut sah atau tidak.

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajjah CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR selaku WAKIF telah mengikrarkan kepadaNazir Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hakmilik Wakif persil Nomor 432 berikut rumah di atasnyaseluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakirmiskin dan amal jariah;2.

Bahwa berdasarkan gugatan butir 1 di atas, Wakifalmarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR yang telahmengikrarkan kepada NAZIR Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atassebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor : 432 berikutrumah diatasnya seluas 176 m2, terletak di Waihaong,Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;Bahwa tanah dan bangunan rumah milik wakif sebagaimanagugatan butir 1 dan butir 2 diatas dengan batas batassebagai berikut : = 59+ 855505 sees eens eee eee Sebelah Timur dengan TUM SUKUR Sebelah Barat

Liem Sebelah Selatan dengan Masjid Al Falah ;Bahwa Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dan Almarhum HAJI AHMAD BANTAN' selaku NAZIRsemasa hidupnya tanah hak milik wak i f sebagaimanagugatan butir 2 dan 3 di atas , hingga sampai meninggalnyaalmarhumah HAJJAH CHADIJAh Binti AHMAD Bin UMAR tanah danrumah ( objek sengketa ) yang telah diwakafkan oleh WakifHal. 3 dari 26 hal.

Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tanganioleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selakuNAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 JumadilAkhir 1417 H dan disaksikan oleh saksi saksi adalah sahdan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkanUndang undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB3.

Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yangmenyerobot dan mengmbil alih tanah dan bangunan ( objeksengketa ) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawanhak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang undangRI .Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunanrumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah danbatal demi hukum ; 6.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dandikuasai oleh Wakif secara sah hal mana dipertegas kembali dalam pasal 17ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANGUNDANGNOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF yang berbunyi : Hak atastanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimilikiatau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkarasengketa, dan tidak difaminkan.5.Bahwa, selain hal di atas, orang

pasal 1 Undang Undang No. 41 Tahun 2004Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa Wakaf adalah perbuatanhukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimamfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah .

Dalam ayat (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya,dan ayat (3) menjelaskan bahwa Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendakwakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkanharta miliknya;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.41 Tahun2004 Tentang Wakaf dikemukakan bahwa Wakif perseorangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhipersyaratan;a. Dewasa;b. Barakal sehat;c.

Pemilik sah harta benda wakaf;Menimbang bahwa dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor; 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.41Tahun 2004 Tentang Wakaf dikemukakan; Hak atas tanah yang diwakafkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayjib dimiliki atau dikuasai oleh wakif sacarasah serta bebas dari segala sitaan, perkara,sengketa dan tidak dijaminkan.Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut di atas dapat dipahami bahwatindakan Tergugat yang telah mewakafkan

sebagian dari tanah milik Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang tidak berdasarkanhukum ,karena Tergugat bukan pemilik yang sah dari tanah tersebut dan tidak adapula bukti yang memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat mewakafkannya.Sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakif;Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai wakif bagiTergugat maka tindakan Tergugat mewakafkan sebagian tanah milik Penggugattersebut batal demi hukum

Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukangugatan yang mengatasnamakan diri sebagai Wakif. Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b.

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

Dengandemikian apabila dikaitkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Penggugatyang nota bene adalah sebagai cucu dari Wakif, Mahkamah Syariyah Acehberpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hubunganhukum dengan objek wakaf tersebut, sehingga tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Mahkamah Syariyah Acehberpendapat pula bahwa eksepsi poin tiga yang diajukan Tergugat/Terbandingsudah tepat dan benar;Hal. 5 dari& hal. Put.

Mappirapi (wakif) tersebutmengandung pengertian bahwa wakif telah merubah peruntukan tanah wakaftersebut. Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11September 1989 bahwa wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umum, denganadanya surat pernyataan tersebut dirubah menjadi untuk kepentinganMuhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H.

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Status harta tersebut telah berubah menjadi milikAllah SWT yang digunakan untuk kebajikan bersama, sehingga wakif tidak bolehlagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

terbukti sebagai ahli waris dari H.Mappirapi (wakif).

Di samping itu, menurut Terbanding, pada tahun 2015 Turut Terbandingsebagai wakif telah mengikrarkan wakafnya atas objek yang sama tersebutkepada Yayasan AnNur di mana Terbanding sebagai nazhirnya, sebagaimanatercatat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.240508/1a/161/IX/2015 yangdibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia KotaHalaman 7 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Melihat kenyataan demikian, makayang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah apakahpelaksanaan wakaf terhadap objek sengketa yang dilakukan di bawahtangan oleh wakif kepada nazhir, termasuk pelaksanaan wakaf yang tidaksah atau tetap sah.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya pelaksanaan wakafmenurut Majelis Hakim tingkat banding, harus dilihat kepada pemenuhan syaratHalaman 8 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA.

Jika suatu pelaksanaan wakaftelah memenuhi syarat dan rukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya sah.Sebaliknya, jika suatu pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat danrukunnya, maka wakaf tersebut hukumnya tidak sah.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 UNDANG UNDANG No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, rukun (unsurunsur) wakaf adalah: wakif, nazhir,harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangkawaktu wakaf.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakaf tanggal 7 Mei 1994 (dalamT.1,

Kai menjadi tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007, yang menyatakan bahwa wakif(penggugat) sesuai Undang Undang telah menyerahkan objek sengketa untukselamanya. Oleh karenanya, akta notaris tentang penyerahan wakaf tidak dapatdibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Naguib Husein) sebagai nazhirnya dinilai tidak sahkarena bertentangan dengan Pasal 15 Undang Undang No. 41 Tahun 2004tentang Wakaf, yang menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapatdiwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dalam wakafyang dilakukan oleh Turut Terbanding kepada Yayasan AnNur tersebutHalaman 10 dari 13 halaman Put. No. 6/Pdt.G/2021/PTA. Kdi ternyata objek wakaf bukan lagi milik wakif (H.

Pontianak Baratsampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Pontianakuntuk mendapatkan sertipikat wakaf;Bahwa PPAIW dan nadzir yang ditunjuk sampai saat ini tidak melaksanakanhak dan kewajibannya selaku PPAIW maupun NADZIR, salah satunyasebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19, pasal 32 dan 33 UndangUndang Nomor: 41 tahun 2004 tentang WAKAF, yang menegaskan sebagaiberikut:Penjelasan Pasal 19: penyerahan surat surat atau dokumen kepemilikanatas harta benda wakaf oleh wakif atau

kuasanya kepada PPAIWdimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dankebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud .Pasal 32: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakafkepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakakta ikrar wakaf ditandatangani.Pasal 33: dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalampasal 32, PPAIW menyerahkan:a.

kepada Penggugat, dan tanah wakaf tersebut telah dibuat AktaIkrar Wakaf dihadapan PPAIW ;Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat Majelis Hakim telahmenemukan halhal sebagai berikut:e Bahwa, Penggugat adalah sebagai pembeli terhadap objek tanah wakaf daripara ahli waris Wakif ;e Bahwa, Penggugat telah membeli tanah wakaf tersebut dengan para ahliwaris dan para ahli waris Wakif telah menyerahkan objek jual beli (tanahwakaf) tersebut kepada Penggugat ;e Bahwa, menurut pengakuan para pihak

berperkara (Penggugat dan paraTergugat) bahwa objek jual beli berupa tanah wakaf telah dibuatkan AktaIkrar Wakaf di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yaituKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat ;Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara Penggugat denganpara ahli waris Wakif, dan objek jual beli telah diserahkan oleh para ahli waris wakifkepada Penggugat sebagai pembeli, dan jual beli yang dilakukan antara Penggugatdengan para ahli waris wakif terjadi setelah wakaf

Wakif , ahli waris wakif dan Pejabat yangberwenang (PPAIW) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat secara hukum bukanlah sebagai persona standi injudicio, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah,maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan

Tidak membuat pernyataan sanggup/melakukann sumpah untukmenjalankan amanat sebagai NadZzir;Tidak berdomisili di lokasi harta wakaf di Bogor;Tidak pernah hadir dalam kegiatan seharihari;Tidak membuat laporan kegiatan kepada Penggugat selaku Wakif;729 5Tidak melakukan audit dan Tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada pejabat berwenang setempat yang terkait;+Tergugat IV sebagai Bendahara Nadzir adalah sebagai isteri dariPenggugat selaku Wakif;g.

Tergugat IV dan V telah mengundurkan diri dari kepengurusanYayasan;Bahwa Penggugat selaku Wakif merasa sangat khawatir dan tidak ridhoterhadap keberadaan Yayasan Aliya/Tergugat selaku Nadzir yang tidakmemenuhi persyaratan dan tidak amanah serta menyimpang darimaksud dan tujuan Penggugat selaku Wakif dalam mewakafkanhartanya untuk keperluan pendidikan tersebut, sehingga Penggugatmemandang perlu untuk melakukan penggantian atas Nadzir tersebut;Bahwa Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004

Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatanhukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagiannvharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ..., adapunPasal 2 UndangUndang R.I.

Sehingga demikian pihakyang berwenang untuk mengganti Nadzir menurut undangundangadalah Badan Wakaf Indonesia dalam rangka pengawasan, bukanpihak Wakif ataupun atas inisiatif pihak Wakif baik secara langsungmaupun melalui lembaga peradilan, dengan menimbang bahwa sejakwakaf diikrarkan oleh Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugatsecara hukum telah melepaskan haknya atas objek/harta bendawakaf;Bahwa sehingga demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugata quo adalah tidak berdasar hukum, bertentangan

Putusan Nomor 689 K/Ag/2015dalam butir 2 gugatan, untuk kepentingan umat/umum danmengamanahkan' pengelolaannya kepada Nadzir di bawahpengawasan Badan Wakaf Indonesia;Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan yang telah dilaksanakansesuai syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskanhaknya atas segala harta benda wakaf kepada Badan WakafIndonesia yang pengelolaannya diamanahkan kepada Nadzir, karenademikian menjadi tidak lagi terdapat hak Wakif atas harta bendaWakaf dimaksud;Bahwa Nadzir

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa(almarhum), yang telah berikrar dinadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakafuntuk mewakafkan tanahnya seluas + 4.505 meter persegi berikut bangunan diHal 2 dari 9 hal.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi:b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi:c.

., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulan pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

bangunan);Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karenapara Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil KetuaYayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir:Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitaspara Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H.Syafri Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan PembangunanPendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lainmenyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anakanak wakif

Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat I selaku wakif kepada Tergugat III selaku Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, pada tanggal 8 Desember 2015, adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/KK 11.01.04/03/XII, yang dibuat oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Selatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pada tanggal 08 Desember 2015, batal demi hukum;
4.

Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d. Shighat, yakni Tkrar Wakaf , adalah pernyataankehendak wakif yang diucapkan secara lisan atautulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta bendamiliknya ;e.

Jadi, K.H.Ardjo Usmanbukan Wakif dari obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ( bukti P.Int la / bukti P3.) yang berupa Surat Pernyataan ( kesaksian ) P. SARIdan JAIS dihadapan Kepala Lingkungan Pacar Kembang,Surabaya pada tanggal 15 April 1950, dan ( buktiHal. 12 dari 25 hal.Put.

MUZAYIN dan SAIFUR RAHMAN( bukti P12 ), yang kemudian~ ditindak lanjuti olehTurut Tergugat / Turut Terbanding II yang bertindak atasnama Wakif almarhum K.H. Ardjo Usman dengan Ikrar WakafBISMILLAHIRRAHMANIRAHIM tertanggal 17 Maret 2009, danditujukan kepada NADZIR yang diwakili oleh H.MOCHAMADTOHA, SH ( Tergugat I / Pembanding )( bukti' T5 )adalah tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.

Oleh karena ituberdasarkan bukti bukti tersebut maka Pengadilan TinggiAgama menemukan fakta bahwa tanah wakaf yang berasaldari Wakif K.H. Ardjo Usman a quo diwakafkan / ditujukankepada Sekolah / Madrasah Nahdlatul Ulama = PacarKembang ;B. Tentang Nadzir tanah wakaf a quo :Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (4)Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdinyatakan, Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.

;Bahwa Tergugat tidak melakukan mencari informasi yangbenar terkait siapa wakif atau Para ahli warisnya, siapa yangdiberikan kuasa untuk mengurus sertipikat dan siapa ParaNazhirnya.

Sunadi secara pribadiHalaman 63 dari 77 Halaman Putusan Perkara No : 118/G/2020/PTUN.BDGsebagai wakif perseorangan, bukan atas nama lembaga ataubukan wakif lembaga;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasamelakukan wakaf dalam Pasal 8 tersebut di atas tidak harusdimaknai bahwa sang Wakif melakukan tindakan yang bersifattekhnis dalam mengurus halhal administratif terkait terbitnya IkrarWakaf dan tindakan tekhnis lainnya.

Surat pengesahan Nazhir, serta dalam bukti T6tercantum keterangan Wakif in casu H.

) dengan benda wakafberakhir setelah wakif menandatangani Ikrar Wakaf.

Bahwa menurut UndangUndang Nomor41 tahun 2004 sebagaimana diurai di atas bahwa yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam mengajukan permohonan penerbitansertipikat wakaf setelah terbitnya akta ikrar wakaf adalah Para Nazhir, bukanlagi oleh wakif dan atau ahli warisnya, kecuali ahli waris wakif merupakanjuga anggota Nazhir.

wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

HUSEIN bin AWAD Selaku wakif kepada Nadczir(Penggugat) adalah sah menurut hukum;4.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta bendamilik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah beserta bangunandiatasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formilmaupun materil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penggugat selaku Nadzir telahmelaksanakan amanah dari wakif (Tergugat III) untuk memanfaatkandengan sebenarbenarnya objek tanah wakaf tersebut sesualperuntukannya yaitu untuk kepentingan umat Islam, tempat beribadah,sarana pengembangan ilmu agama islam melalui dakwah dan kajiankajiankeislaman secara rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam sertakegiatan kegiatan keagamaan lainnya ;6.

Kdi tanggal 13 Februari 2019 yang dalampertimbangan hukumnya pada halaman 5 putusan a quo dinyatakansebagai berikut :bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a quomenjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yangmengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) .

Pasal 19UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang menentukan:Untuk dapatmelaksanakan ikrar wakaf,wakif atau kuasanya menyerahkan suratdan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.b.

Dalam buku Fikih Wakaf yang diterbitkan Kementerian Agama,diuraikan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu (hal. 19):1. wakif (orang yang mewakafkan harta);2. mauguf bih (barang atau harta yang diwakafkan);3. maugut alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);4. shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untukmewakafkan sebagian harta bendanya).Halaman 35, Putusan Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.CkrDalam hukum Indonesia, unsur wakaf ditegaskan dalam Pasal 6 UUWakaf, yaitu:a. wakif, yakni

:1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf;2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterimaoleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhirdituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:.

Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan bendawakaf oleh wakif;b. syarat wakif, nazhir dan saksi.Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikanbahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.

ikrar wakafkarena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapatmenunjuk kuasanya dengan surat kuasa dengan diperkuatoleh 2 ( dua ) orang saksi. "7.

ACANG (Wakif)juga mengajukan usulan pembaharuan pengurus nazhir yang baru;b. Agar tidak menimbulkan dualisme pembentukan pembaharuanpengurus nazhir yang baru, kami menangguhkan kedua usulantersebut;c.

) kartukeluarga a/n Endu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif), akta kelahiran a/nEndu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif) yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T13);Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/30Pem/2006, a/nHj.sane surat keterangan kematian nomor 474.3/29Kem/2006, a/nH.Acang, foto H.Hasan alias H.Acang yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T14);Fotokopi

No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.kepengurusan nazhir jika tidak menjalankan tugas dan pokoknya denganbaik sebagai nazhir kemudian disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagaimana ketentuan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa saksi mengetahui proses pembentukan nazhir yaitu: KUA memanggilahli waris Wakif untuk membuat nazhir baru, kemudian KUA mengusulkanke BWI untuk disahkan dan ditetapkan kepengurusan nazhir tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari Wakif boleh menjadi nazhirsedangkan

;Bahwa mengenai kenazhiran diatur dalam pasal 6 ayat 4 UU Nomor 41tahun 2004;Bahwa seorang wakif dapat mengusulkan nazhir secara lisan ataupuntertulis;Bahwa seorang wakif dapat secara langsung mengganti nazhir yang lalaidengan nazhir baru;Bahwa keanggotaan nazhir terdiri dari 6 orang, yaitu: ketua, sekretaris,bendahara dan 3 orang anggota dan batas minimal adalah 3 orang;Bahwa seorang nazhir harus amanah, ketika ada keuntungan dari tanahwakaf tersebut, nazhir harus memberikan 90% untuk pengembangan

Hasan sebagai Wakif, sementara ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Wakif. (2). Sesama nazhirtidak memiliki dasar hukum untuk saling menggugat.

AbubakarPodungge dan Hj.Nuni Helingo (Wakif) serta Penggugat PerimonPodungge dan diterima oleh ketua Takmirul masjid yakni alm.Ridwan Podungge' selaku anak dari wakif serta diketahui dandisahkan oleh Lurah Bulotadaa Timur, sehingga pemberian wakafoleh wakif kepada nazhir adalah sah menurut Hukum.5.

Dalam rekonvensi .1.Bahwa jawaban dalam konvensi diambil alin dalam gugatan rekonvensi.Bahwa pemberian wakaf atas tanah sawah yang terletak dikelurahan Bulotadaa timur sebagaimana yang tercantum dalam suratpemberian wakaf tanggal 1 Agustus 1985 dari wakif Hi. AbubakarPodungge dan hj.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk Memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu. sesuai dengankepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secaralisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta bendamiliknya.4.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang Memiliki daya tahan lamadan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurutsyariah yang diwakafkan oleh Wakif.6.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalahpejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrarwakaf.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 215 ayat 2 KompilasiHukum Islam disebutkan Wakif adalah orang atau orangorang ataupun badanhukum yang mewakfkan benda miliknya;Menimbang, bahwa sebagaimana dengan aturan tersebut dalam30pasal ayat (2) Undangundang nomor 41 tahun 2004 dan pasal 215 ayat 2Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami mengenai kedudukan wakif adalahpihak

Kk.11.31.4/W.2/09/2011 tertanggal 14September 2011, jelas Penggugat adalah sebagai Wakif yang mewakafkanharta benda miliknya dengan diawali dengan ikrar sebagai bentukpernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya, videPasal 215 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat I, II dan Illadalah sebagai Nazhir yang juga merangkap sebagai saksi, yang ikutmenyaksikan atas ikrar yang dinyatakan oleh Wakif;Bahwa Tergugat I, Il dan Ill mensomir dan mohon akta terhadap tuduhanPenggugat

No. 41 Tahun2004 tentang Wakaf, tentunya ketika Penggugat mewakafkan harta bendamiliknya, maka kedudukan Penggugat sebagai Wakif yang diawali denganpembacaan ikrar wakaf di depan PPAIW, maka Sertifikat Hak Milik No. 1111dengan sendirinya berubah menjadi Sertifikat Tanah Wakaf No. 11 denganalas hak Akte Ikrar Wakaf, dan sesuai Pasal 3 UndangUndang R.I.

Pernyataan kehendak wakif (Zaenab) yang diucapkan secara lisan dansecara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan sebidang tanah danbangunan di atas tanah hak milik SHM No. 1111, seluas 294 M2 yangterletak di JI.

Khususnya Bab Pasal 215 ayat 6Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Petugas Pemerintahyang diangkat berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku,berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkan kepada Nadzirserta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan;c. Undangundang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004;Hal 19 dari 31 hal Put. No.230/Padt.G/2018/PTA.Smg. Pasal 6: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaiberikut : a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf, d.

Pasal 7 :Wakif meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 9 : Nazhir meliputi : a. Perseorangan, b. Organisasi, c. BadanHukum;. Pasal 17 (1) : lkrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.(2) : Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakansecara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrarwakaf oleh PPAIW;.

Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa