Ditemukan 609 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipp sipi sipd sip spb sipa sipo sipe sipu
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 618/Pid.Sus/2023/PN Bjm
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Prathomo Suryo Sumaryono, SH.MH
Terdakwa:
Machdar Hasan Assegaf Als Habib Machdar Bin Hasan Alm
88 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MACHDAR HASAN ASSEGAF Als HABIB MACHDAR Bin (Alm) HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR Atau SIPB Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
385 — 1219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Barang Bukti No. 222);1 (satu) berkas Surat Izin Pemasukan Barang Nomor : SIPB/O6/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 beserta lampirannya.
    (Barang Bukti No. 523);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Izin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertaHal. 140 dari 734 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2014525.lampirannya.
    (Barang Bukti No. 222);1 (satu) berkas Surat Izin Pemasukan Barang Nomor : SIPB /06/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 beserta lampirannya.
    (Barang Bukti No. 523);1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Izin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertalampirannya.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 6 April 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : dr. ANDAR LAURA SERE ANGGINA, Sp.A
217 — 20
  • Dokumen : V.2/PED/01/02/20 tanggal 01 Februari 2020 yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Standar Prosedur Kerja Skrining Pemberian Imunisasi Anak No Dokumen V.1/PED/01/02/20 tanggal 01 Februari 2020 yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Praktik Aopteker (SIPA) Kesatu Nomor 445/14486-Dinkes tanggal 06 Agustus 2018 an NENCY WAHYUNI yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) lembar Surat Izin Praktik Bidan (SIPB
    ) Nomor 445/14112-Dinkes/423-SIPB-I/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 an DIAH SUSETYO RINI yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir BRAWIJAYA CLINIK Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
PT. Pandu Citra Mulia diwakili oleh HALIEM HOENTORO
Tergugat:
MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
1193 — 1065
  • SIPB;f. izin penugasan;g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;h. IUJP; dan!. IUP untuk Penjualan.(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberianPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadaPemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.8. Bahwa berdasarkan UU 3/2020 Pasal Angka 123, diatur bahwa:Pasal Halaman 22 dari 76 halaman.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 03-06-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 23-08-2024
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Tdn
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.RONALD REGIANTO,SH.,MH
2.INDAR PUTRI DELLA AZZAHRA,S.H
3.Frans Mona, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALBET ARIZONA Alias ALOI Bin PENDI
18 — 12
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Albet Arizona alias Aloi bin Pendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kln
Tanggal 25 September 2023 — Penuntut Umum:
1.NORMA DHIASTUTI, SH.
2.ABY MAULANA, SH.
3.CECEP MULYANA, S.H.,M.H
Terdakwa:
FAJAR NUR SWASANA Anak dari (Alm) SLAMET ROCHADI
35 — 21
  • Yang ditandatangani;
  • 1 (satu) bundel data IUP Operasi Produksi di Jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani;
  • 2 (dua) lembar Data SIPB di jawa Tengah per 31 Desember 2022, yang ditandatangani;
  • 1 (satu) bundel Data Izin Pertambangan yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah hingga 01 Februari 2023, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/2099, tanggal 02 Februari 2023, yang ditandatangani dan stempel;
  • 1 (satu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-02-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 13-09-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 6 April 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : DIAH SUSETYO RINI, Amd.Keb BINTI BAMBANG SETYO SUTIARSO
133 — 9
  • Dokumen : V.2/PED/01/02/20 tanggal 01 Februari 2020 yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Standar Prosedur Kerja Skrining Pemberian Imunisasi Anak No Dokumen V.1/PED/01/02/20 tanggal 01 Februari 2020 yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Praktik Aopteker (SIPA) Kesatu Nomor 445/14486-Dinkes tanggal 06 Agustus 2018 an NENCY WAHYUNI yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) lembar Surat Izin Praktik Bidan (SIPB
    ) Nomor 445/14112-Dinkes/423-SIPB-I/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 an DIAH SUSETYO RINI yang dilegalisir Brawijaya Klinik;
  • 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir BRAWIJAYA CLINIK Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO
51 — 19
  • Rohul Sawit Industri menerbitkan Surat Izin Pengambilan Barang (SIPB)kepada pihak transportir yang ditunjuk, dalam hal ini CV. Lizan Utama.Kemudian Pihak PT. Rohul Sawit Industri melaporkan nama transportirnyakepada Pihak pembeli, selanjutnya sopir Truk Tangki yang akan mengangkutHalaman 22 dari 71 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN SakMinyak Crude Palm Oil (CPO) melaporkan diri kepada pihak securitydengan membawa surat DO Kecil, SIM, STNK Kendaraan dan PihakTransportir mengkonfirmasi kepada PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 23-02-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 67/PID.SUS/2022/PT BDG
Tanggal 7 April 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : NENCY WAHYUNI, M.Farm. Apt Binti H. ALIMUDDIN
332 — 121
  • 1(satu) lembar Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Nomor 445/14112-Dinkes/423-SIPB-I/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 an DIAH SUSETYO RINI yang dilegalisir Brawijaya Klinik.
  • 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir BRAWIJAYA CLINIK Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BRAWIJAYA DARRA UTAMA No 24 tanggal 13 Mei 2014 dari Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
NENCY WAHYUNI, M.Farm. Apt Binti H. ALIMUDDIN
302 — 146
  • 1 (satu) lembar Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Nomor 445/14112-Dinkes/423-SIPB-I/VII/19 tanggal 16 Juli 2019 an DIAH SUSETYO RINI yang dilegalisir Brawijaya Klinik.
  • 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir BRAWIJAYA CLINIK Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BRAWIJAYA DARRA UTAMA No 24 tanggal 13 Mei 2014 dari Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 275/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
Saut Panuturi Pasaribu Alias Pasaribu Bin Kamaruddin Pasaribu
33 — 13
  • Rohul Sawit Industri menerbitkan Surat Izin Pengambilan Barang (SIPB)kepada pihak transportir yang ditunjuk, dalam hal ini CV. Lizan Utama.Kemudian Pihak PT. Rohul Sawit Industri melaporkan nama transportirnyakepada Pihak pembeli, selanjutnya sopir Truk Tangki yang akan mengangkutMinyak Crude Palm Oil (CPO) melaporkan diri kepada pihak securitydengan membawa surat DO Kecil, SIM, STNK Kendaraan dan PihakTransportir mengkonfirmasi kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
235 — 111
  • (BB No.222) 220.1 (Satu) berkas Surat Izin Pemasukan Barang Nomor : SIPB / 06/III/2011tanggal 11 Maret 2011 beserta lampirannya.
    (BB No. 223) 221.1 (Satu) rangkap Surat Izin memasukkan Barang Nomor : SIPB/ 45/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 beserta lampirannya (BB No. 224) 222.1 (Satu ) bundel asli printout email pada tanggal 03 Mei 2012 pukul :08.26 PM dengan nama pengirim/Account email fulz07@yahoo.com (stafWahyudi) yang ditujukan kepada Setyabudi93@yahoo.com dengan cc :Wwahyudicmma30@yahoo.co.id tentang data SPPM dan BPPM besertadengan lampirannya.
    (BB No. 523) 457 513.1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Ijin Pemasukan Barang Nomor :SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 beserta lampirannya.
    (Barang Bukti No. 222) 223.1 (satu) berkas Surat Izin Pemasukan Barang Nomor : SIPB / 06/11/2011 tanggal 11 Maret 2011 beserta lampirannya.
    (Barang Bukti No. 523) 524. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Ijin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertalampirannya.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 511/Pid.B/LH/2022/PN Ptk
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.SUPRIADI,SH.MH
4.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
5.EKA HERMAWAN, SH, MH
6.AAN, S.H.,M.H.
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
1.Lie Kian Anak dari Liaw Jun Fui
2.Saniman Als Pak Saniman Bin Adam
3.Achmad Als Amad Bin Beken
4.Legianto Supriono Als Supri Bin Ahmad Dasuki Alm
222 — 51
  • Supri Bin Ahmad Dasuki (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lie kian Anak dari Liaw Jun Fui, Terdakwa II. Saniman Als. Pak Saniman Bin Adam, Terdakwa III. Achmad Als.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 7 Mei 2014 — BUDI SUSANTO
211 — 102
  • (Barang Bukti No. 523) ;1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Ijin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertalampirannya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/PN PDG
Tanggal 6 September 2011 — H. RUDI HARTONO
71 — 21
  • BukakaTeknik Utama (asli) ay40.1 Rekening a pembayaran 1(satu) Pemadam Kebakaran,4063005552 periode 31stus 2010 s/d 30 September 2010LO Rekening Koran bukti pembayaran 1eo (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran, Nomor Rekening : 4063005552 periode 31ee Desember 2010 s/d 31 Januari 2011(asli).42.1 Surat Izin Pengeluaran Barang Nomor :SIPB/SPV/2011/01/001 tanggal 11 Januari2011 (asli).43. 1 Surat Packing List Nomor01/PL/SPV/1/2011 tanggal 11.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1501 /Pid.Sus/2016/PN.Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Ir. SUPARJI
110 — 49
  • Jatiasih, Bekasi, sejak tahun1994 s.d Sekarang;Bahwa benar, Praktek Bidan Nilna Farida berdiri sejaktahun 1994, bergerak dalam bidang usaha pelayanankesehatan untuk Menolong persalinan Normal,pemeriksaan hamil, pemeriksaan Nifas, Imunisasi danKB, dengan Jjin yang dimiliki Praktek Bidan Nilnaberdiri sehubungan dengan bidang usahanya adalah SuratIzin Praktik Bidan (SIPB) Nomor : 440/037/PB/SDMKES tanggal 25 Maret 2016 dan berlaku 03 Mei2020;Bahwa benar, Pemilik BPM (Bidan Praktek Mandiri)dengan nama
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1150 — 1583
  • UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayarpendapatan negara dan pendapatan daerah.(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas penerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri
    UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB wajib membayar pendapatannegara dan pendapatan daerah(2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ataspenerimaan pajak dan PenerimaanNegara Bukan Pajak.(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri
    Kdipemegang SIPB. Bahwa Yang dapat melakukan usaha pertambangan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atauperusahaan perseorangan;e Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapatdiberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan. Bahwa Sedangkan yang menjadi persyaratannya, lebih rinci diatur dalam: Syarat Administratif untuk Badan Usaha (Pasal 24 ayat (1),meliputi:a.
    Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324 — 198
  • Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2614 — 4295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ijin Pemasukkan Barang (SIPB) ;@ Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaranpekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 TA 2011yang belum lengkap, tetapi sudah ada nomornya tersebut tidakditindaklanjuti oleh LEGIMO karena menunggu Berita Acara yang masihdalam proses. Namun pada sore harinya, BUDI SUSANTO datang lagi keruangan LEGIMO dengan mengatakan : BAGAIMANA PAK LEK .... SUDAHDITUNGGU KAKOR NI ... .
    Surat Ijin Pemasukkan Barang (SIPB) ;Selanjutnya dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaranpekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 TA 2011yang belum lengkap, tetapi sudah ada nomornya tersebut tidakditindaklanjuti oleh LEGIMO karena menunggu Berita Acara yang masihdalam proses. Namun pada sore harinya, BUDI SUSANTO datang lagi keruangan LEGIMO dengan mengatakan : BAGAIMANA PAK LEK .... SUDAHDITUNGGU KAKOR NI ... .
    CitraMandiri Metalindo Abadi dari Pejabat Pembuat Komitmentertanggal 3 Agustus 2011;1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin Pemasukan Barangdengan Nomor :SIPB/57/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011;1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas dengan Nomor:B/ND107/VIII/2011/Remin tentang Laporan Hasil WasdalPengadaan Driving Simulator R4. TA.2011;Hal. 147 dari 1717 hal. Put.
    IT BANDUNG JAWA BARAT tanggal29 Maret 2011.2 (dua) lembar copy hasil uji lapangan Polda KepulauanRiau tanggal 24 Maret 2011 atas nama Heru.1 (satu) lembar copy hasil uji lapangan Polda Jawa Barattanggal 24 Maret 2011 atas nama Abdillah.8 (delapan) lembar copy foto kegiatan pemeriksaan danpengecekan alat UKP R2.524. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Ijin Pemasukan BarangNomor : SIPB/45/V1/2011, tanggal 28 Juni 2011 untuk R4 besertalampirannya.Hal. 560 dari 1717 hal. Put.
    No. 537 K/Pid.Sus/2014125.aj.ak.al.am.an.ao.ap.1 (satu) lembar fotokopi dokumen dengan NomorB/31/VIII/2011/Korlantas perihal Teguran kepada Direktur PT.Citra Mandiri Metalindo Abadi dari Pejabat Pembuat Komitmentertanggal 3 Agustus 2011.1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Izin PemasukanBarang dengan Nomor :SIPB/57/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus2011.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas dengan Nomor:B/ND107/VIII/2011/Remin tentang Laporan Hasil WasdalPengadaan Driving Simulator R4.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
306 — 233
  • Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya;UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang JIUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    Pasal 111 ayat 1 Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikanlaporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaankegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri,Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara Pasal 128 Ayat (1), (2) dan (4) terkait kewajiban membayarpendapatan negara sebagai berikut:(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, ataui SIPB
    maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkatkehidupannya.e Wilayah Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, WilayahPertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atauBatubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yangmerupakan bagian dari tata ruang nasional.e Wilayah Izin Usaha Pertambangan:Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin UsahaPertambanagan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ataupemegang SIPB