Ditemukan 720 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-02-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 21 Februari 2014 — EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY
4319
  • Bahwa ...11Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia PemeriksaBarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang Pembentukan PanitiaPemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari : Ketua : URBANUS, ST. MT.
    Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapalmau di luncurkan ke laut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia PemeriksaBarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang Pembentukan PanitiaPemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri
Putus : 01-10-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1108 K/PidSus/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — STEPHANUS NAMA KEDA, S.E
5627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 490501010994538.b Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah)setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading.c Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp.180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) setelahkapal mau di luncurkan ke laut.Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia PemeriksaBarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10tahun 2011 tanggang
Putus : 27-06-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/TUN/2013
Tanggal 27 Juni 2013 — PT. BALOK MAS INDAH VS PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DKK
8982 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BalokMas Indah Terhadap SPTNP Nomor SPTNP003235/KPUTP/BD.02/2011 Tanggal20 Januari 2011 Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A TanjungPriok;TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATANBahwa yang menjadi dasar tanggang waktu dalam pengajuan gugatan ini antara lainadalah :1.Bahwa surat Pejabat Pemeriksa Dokumen (TERGUGAT I) tanggal 20 Januari 2011,diterima PT Balok Mas Indah (PENGGUGAT) tanggal 20 Januari 2011 dikantorPelayanan Utama Bea dan Cukai;.
Register : 19-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 03-03-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 539/Pid.B/2016/PN.Sim.
Tanggal 23 Februari 2017 — SELAMET MUSTAKIM; AZWARLY; GUNTUR SIRAIT
319
  • Melaporkan hasil proses pengolahan dan kinerja PKS setiap harinyakepada Manajer dan kantor Pusat Medan Bahwa selain tugas dan tanggung jawab yang sudah disebutkan saksibahwa masih ada tugas dan tanggang jawab saksi sesuai jabatan saksiitu membuat perencanaan anggaran kerja dalam waktu satu tahundibidang tehnik dan pengolahan unit usaha Bah Jambi Bahwa cara saksi melakukan :a. Menentukan proses pengolahan adalah menentukan jam olah buahkelapa sawit (start olah pabrik)b.
    Melaporkan hasil proses pengolahan dan kinerja PKS setiap harinyakepada Manajer dan kantor Pusat Medan Bahwa selain tugas dan tanggung jawab yang sudah disebutkan saksidiatas bahwa masih ada tugas dan tanggang jawab saksi sesuaiPutusan Nomor : 539/Pid.B/2016/PN Sim. Halaman 43 dari 91 halamanjabatan saksi itu membuat perencanaan anggaran kerja dalam waktusatu tahun dibidang tehnik dan pengolahan unit usaha Dolok Sinumba Bahwa cara saksi melakukan :a.
Register : 04-10-2016 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 10/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 11 Februari 2016 — - BEE ROBIN (PEMOHON) - Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian RI cq. Kapolda Sumatera Utara cq. Kapolres Kota Medan (kapolresta Medan) Jln. H.M. Said No. 1 Medani (TERMOHON)
12433
  • LP/2970/K/X/2015/SPKT RESTA MEDAN gl. 27 Oktober 2015,kewenangnan penyidikannya telah hapus karena Daluarsa berdasarkan pasal78 ayat (1) angka 3 KUHP yang menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penrjara lebih dari tiga tahun, sesudah 12 tahun.Menimbang, bahwa pasal 79 KUHP menetapkan tanggang daluarsamulai berlaku pada sesudah perbuatan dilakukan,Menimbang, Bahwa pasal yang disangka kepada PemohonPraperadilan atas dasar laporan polisi
Register : 07-07-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg
Tanggal 30 Januari 2017 — PT. MUSI BANYUASIN INDAH lawan HENDRA LEO
19831
  • Dasar Gugatan angka 3 dan angka 5, sedangkangugatan PHI yang oleh Penggugat baru diajukan dan terdaftar di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Oktober2016, sehingga tanggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo telah lebihdari 1 (satu) tahun, maka merujuk pada ketentuan pasal 159 UU RI No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 171 Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Jo. pasal 82 Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan
Register : 13-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 4/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : PT.Ubertraco atau PT. Nafasindo Diwakili Oleh : BERESMAN L MANURUNG,S.H.
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD JAR Diwakili Oleh : MUHAMMAD ISHAK, SH
5138
  • memori banding tersebuttelah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Tergugat.Halaman 25 Putusan Nomor 4 /PDT/2020/PT BNApada tanggal 20 Desember 2019 melalui delegasi Pengadilan Negeri Meda dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2019;Menimbang, bahwa Syafrianto Jurusita Pengadilan Negeri Singkil telahmemberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2019 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat untuk diberikankesempatan mempelajari berkas perkara dalam tanggang
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
356258
  • ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberaianoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) harikerja. setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).Maka Keberatan Dianggap Dikabulkan dan Badan dan/atau PejabatPemerintahan (dalam hal ini Tergugat) wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) harikerja setelah berakhimya tanggang
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
162110
  • ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan;4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) harikerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (4).Maka Keberatan Dianggap Dikabulkan dan Badan dan/atau PejabatPemerintahan (dalam hal ini Tergugat) wajib menetapkan Keputusansesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelahberakhirnya tanggang
Register : 26-04-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 201/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : BADIA ARITONANG
Terbanding/Tergugat II : PT. STEN GRIYA ASRI
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. ELANG MEGAH SENTOSA
5350
  • 2017 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTurut Terbanding Il semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 04 Desember2017, kepada Terbanding Il semula Tergugat Konvensi II / PenggugatRekonvensi Il pada tanggal 9 Januari 2018, kepada Terbanding semulaTergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 09 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa Terbanding Il semula Tergugat II Konvensi /Penggugat Rokonvensi II mengajukan Kontra Memori Banding diterima olehPanitera Pengadilan Negeri Bogor tanggang
Register : 03-10-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2011/PTUN-BNA
Tanggal 18 Januari 2012 — Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.Hum. Melawan GUBERNUR ACEH
182107
  • Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara yang memuat sebagai berikut : gugatan dapat diajukan hanyadalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat saatditerimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaDasar / Alasan Gugatan : 1,Bahwa Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2010, telah diangkat sumpah dandilantik menjadi Sekwan DPR Aceh sampai diberhentikan pada tanggal 8 JuliBahwa Penggugat sebelumnya adalah seorang Akademisi/Dosen denganJabatan
Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — 1. ABDUL SALAM KHAIRUDIN, DKK VS PT. YKK AP INDONESIA
5627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa para pekerja mogok pada tanggal 19 Januari 2012 yang menjadi alasanPengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja belum dapatdipertimbangkan oleh mediator dikaitkan dengan Pasal 6 KemenakertransNomor Kep232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah yaitudikualifikasikan sebagai mangkir, dilakukan pemanggilan 2 kali berturutturutdalam tanggang waktu 7 (tujuh) hari dan apabila pekerja tidak memenuhipanggilan maka dianggap mengundurkan diri;4. Bahwa Sdr.
Register : 19-02-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 19 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : TEGUH SUPRIYONO,SH.
Terbanding/Terdakwa : SUYOTO Bin HARJO SUWITO
6431
  • Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai Kontrak No.602.1/1154/2005 tanggang 1 Nopember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran :----------------------------

    1. Formulir A II ( Tanda Bukti Pengheluaran ) Uang sejumlaH Rp.198.065.200,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah),guna pembayaran termin I Rp.198.065.200,-(Seratus sembilan puluh delapan
    Surat Perintah Membayar No.SPM : 4842/BT.II/2005 tanggal 26Desember 2005 untuk membayar Termin I sesuai KontrakNo.602.1/1154/2005 tanggang 1 Nopember 2005 kegiatanPembangunan Jalan Alternatif Argomulyo Sidorejo, dengan lampiran : Hea.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/Pdt/2014
Tanggal 22 September 2015 — REMIEL HERALD EMAN, MBA, DKK VS DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
12759 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan ketentuan apabila Tergugat dan TergugatIl tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinyaagar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara inidiucapkan yang harus dibayar secara tanggang renteng oleh Tergugat ,Tergugat II;9.
Register : 05-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Sibuhuan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Sbh
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H.
Terdakwa:
Cici Derita Siregar
11630
  • Lisna Sari Tanggang;Bahwa Saksi tidak terlalu tahu tentang arisan yang diikuti Terdakwa;Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr.
Register : 06-07-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 21/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat:
RONGKI MARZUKI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)
Intervensi:
Drs. DANIEL ANDRIAS BANUNAEK
17087
  • Pengadilan TataUsaha Negara Kupang;Bahwa Penggugat pada tanggal 2 September 2020, telah bersurat keKantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukanMediasi dimana pada intinya surat Penggugat menyebutkan dasarperolehan tanah Penggugat dan Nomor Seri Sertipikat yang menjadiobjek sengketa dalam perkara ini, sehingga dari fakta hukum telah jelasbahwa Penggugat telah mengetahui sertipikat sejak tanggal 2September 2020, maka berarti pengajukan gugatan Penggugat pada 14Juni 2021 telah melewati tanggang
Register : 02-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 450/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
FIRDAUS, SH
Terdakwa:
Parno P. Pasiribu
10639
  • Bahwa Saksi awalnya pada tanggal 19 Juni 2019 Saksi diberi tahulewat w.a oleh sdri RERE yang merupakan tenaga marketing bahwakonsumen atas nama sdri SUNITI yang merupakan istri dari sdrWIDIYANTO, Konsumen atas nama sdri SUNITI ingin bertemu denganSaksi pada tanggal 23 Juni 2019, tentang masalah blok yang dioverkridit oleh Terdakwa PARNO PASARIBU yaitu di Blok B 02 NO 22.Namun pada tanggang 23 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib yang datangmenemui Saksi yaitu sdr.
Register : 26-02-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 26/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
FINDY FIL AFAAQIN
Tergugat:
KEPALA DESA NGERONG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN
17999
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: Gugatan dapat diajukandalam tanggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratifadalah setelah upaya Banding mendapatkan atau tidak mendapatkanJawaban
Register : 15-07-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 2 Oktober 2014 — GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BAGAN MAKMUR BERSATU Melawan KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI RIAU
46278
  • ., sehingga dalil adanya kepentingan yang dirugikan sejakKeputusan Tata Usaha Negara, Tergugat III a quo jelas tidak sesuai denganyang dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 1991 ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, objek gugatan Tergugat III,telah melewati batas tanggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatanPenggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dabat
Register : 09-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 18 April 2017 — A. SABIRIN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG M. PADELI
12729
  • BJM.Sungai Tabuk.Sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Gugatan, Penggugat masih dalam tanggang waktu 90 (Sembilan Puluh)hari, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Bab Vangka 3 yang menyatakan : Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mmengajukan Gugatan yangmana penggugat adalah orang yang tidak ditujukan langsung olehKeputusan Tata Usaha Negara sehingga menurut Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 BAB