Ditemukan 757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umumâ umumã umumm umum umurâ umum0 umumb umumh umumu umuml umumd umumn
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
RADEN MUNAWAR
72 — 38
  • Volume HargaNo Uraian Pekerjaan Terpasang Satuan (Rp) Harga (Rp)Divisi 1 Umum1 Mobilisasi LS 153.000.000 153.000.0002 Manajemen Mutu LS 43.000.000 43.000.000Divisi 2 Drainase1 Galian untukk SelokanDrainase dan Saluran 359,50 185.541,76 66.000.000,00Air2 Pasangan Balu dengan 25,20 968.922,49 24.416.846,75Mortar3 Gorong2 BetonBertulang dia 7585cm 8,00 1.823.116,84 14.584.934,72Divisi 3 PekerjaanTanah1 Sallan siruktur dengan 15,75 303.530,18 4.750.000,00kedalaman 02 m2 Timbunan pilihan dari 336.044.74
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MSiBIN JUBAEDI sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum1.telah terbukti, tetapi perobuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;Melepaskan terdakwa tersebut dari segala Tuntutan Hukum (Onslag VanRecht Vervolging) ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Menyatakan barang bukti berupa :Hal. 60 dari 66 hal. Put. No. 239 K/Pid.Sus/20101. Uang tunai senilai Rp.31.913.000.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN SDA
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
121 — 41
  • Bahwa Jaksa Penyidik melakukan Pemeriksaansaksisaksi Kode BuktiT6 Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sda Berita Acara Pemeriksaan Saksi Penyidikan Umum1. ASMUNASIK 04 September 2017 T6.12. H.ASARI 07 September 2017 T6.23. ZYAINUL 11 September 2017 T6.3BACHRI, SP.4. WAHYUDI 11 September 2017 T6.4EFENDI5. LEM WAN SENG 12 September 2017 T6.56. AGUS SUTARTO 17 Oktober 2017 T6.67. DEWANTO, SP., 12 September 2017 T6.7MM8. H. SUTARTO 04 September 2017 T6.89.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 336 /Pid.Sus/2010/PN.Im
Tanggal 14 Februari 2011 — Drs. H. SUHAELI, M.Si Bin (alm) H. NAWAWI.
84 — 19
  • NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidanadenda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh = jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum1) Surat Pelaksanaan Tugas (PLT) KepalaDinas Pendidikan KabupatenIndramayu;2) Petikan Keputusan Bupati IndramayuNomor 824/Kep.282 BKD/2008 Tanggal 24September
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 22-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019
Tanggal 5 Agustus 2019 — Oditur:
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
I Wayan Sukada
89 — 27
  • Taahun 2016 tannggi2016 dari Badan Kepegawaian DaBali dan lampiran nominatif CPNS tal1 (satu) lembar Foto Copy SuratKepegawaian Daerah Provinsi004/203/BKD tanggal 12 Mei 2Penugasan CPNS Formasi tahurpelamar umum dan K2 Guru seluruh1 (satu) lembar Foto Copy SuratKepegawaian Daerah Provinsi16/405/BKD tanggal 9 PebruariPemanggilan CPNS Formasi tahupelamar umum dan K2 untuk Guru1 (satu) lembar Foto Copy SuratKepegawaian Daerah Provinsi03/203/BKD tanggal 1 PebruariPenempatan CPNS Formasi tahupelamar umum1
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DEDE HENDRA MR SH MH
Terbanding/Terdakwa : Marzuki B Bin Baharuddin
86 — 44
  • Tentang Tata CaraPenetapan Dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanaan BagiHasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam KabupatenAceh Selatan Tahun Anggaran 20161(satu) Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPenetapan dan Pembagian Besaran Alokasi Dana Gampong Tahun2016 Dalam Kabupaten Aceh Selatan1(satu) Struktur BUMG1(satu) Faktur pembayaran tahap 11(satu) Pengajuan Dana Tahap 1 (pertama)1(satu) Pengajuan pencairan dana tahap 2 Tahun 2016 ( 2 rangkap )1(satu) Buku Kas Umum1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 23-04-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/TUN/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MIGAS;
87 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai GTA Secara Umum1.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 12 Februari 2001 telahditandatangani GTA, oleh dan antara (i) PGN, (ii) Pertamina, (iii) Gulf Resources(Grissik) Ltd., yang saat ini dikenal dengan nama ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 04-06-2010 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Krw
Tanggal 13 April 2011 — HAGUS SUANTO LAWAN 1. SDR. SUGANDA / TAN TEK GWAN 2. Sdr. UCU 3. KEPALA SATPOL PP KARAWANG 4. BUPATI KARAWANG
351 — 137
  • Bahwa berdasarkan alasanalasan dan buktibukti yang telah disampaikanPenggugat, maka adalah sangat adil dan layak apabila Yang Mulia MajelisHakim Menyatakan Bahwa Tergugat Telah Melakukan TindakanMelawan Hukum PENGHINAAN dan PENCEMARAN NAMA BAIKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUH Perdata ;TUNTUTAN PENEMPELAN PUTUSAN PENGADILAN DI TEMPAT UMUM1.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT BGL
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Terdakwa : Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
Terbanding/Penuntut Umum : ALMAN NOVERI, SH.MH
89 — 38
  • (Rp.)S 1 2 3 4 5 6 DIVISI UMUM1. Mobilisasi Ls 1,00 27.730.000,00 27. 370.000,00 27.730.000,00 DIVISI 2.DRAINASE1. M? 161,10 41.544,03 6.692.718,28Galian untukselokan,drainase dansaluran airM316,50 733.330,87 12.099.959,42Pasangan Batu jy!dengan Mortal . . A. Goronggorong pipa M*beton 6,00 1.111.087,41 6.666.524,49bertulang,diameterdalam 50CmGoronggorong pipabetonbertulang,diameter 5070Cm 25.459.202,19 Hal. 8 dari 77 halaman, Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT BGL.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 22 Oktober 2014 — ISWANTO BIN SUPARTO
56 — 26
  • Inka Putri2 (dua) lembar asli surat No. 96/Pokja/KU/KAPAL 3 GT/APBD/2011 tgl 23 September 2011perihal Klarifikasi dan verifikasi yang ditandatangani ketua Pokja pelelangan umum yangditujukan kepada Dir CV Inka Putri dan CV Dulan Dari1 (satu) lembar BA klarifikasi dan verifikasi No. 97/Pokja/BAKV/Kapal 3 GT/DKP/2011 tgl26 September 2011 terhadap CV Dulan Dari ditandatangani Pokja Pelelangan Umum1 (satu) lembar asli surat No.96/Pokja/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tgl 23 Sep 2011 perihalkKlarifikasi dan verifikasi
    Inka Putri2 (dua) lembar asli surat No. 96/Pokja/KU/KAPAL 3 GT/APBD/2011 tgl 23September 2011 perihal Klarifikasi dan verifikasi yang ditandatangani ketuaaaPokja pelelangan umum yang ditujukan kepada Dir CV Inka Putri dan CVDulan Dari1 (satu) lembar BA klarifikasi dan verifikasi No. 97/Pokja/BAKV/Kapal 3GT/DKP/2011 tgl 26 September 2011 terhadap CV Dulan Dariditandatangani Pokja Pelelangan Umum1 (satu) lembar asli surat No.96/Pokja/KV/Kapal 3 GT/APBD/2011 tgl 23Sep 2011 perihal klarifikasi dan verifikasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ERWIN M. DIMATNUSA, SH.,MH
Terdakwa:
RENDI DEFRIZA, ST
221 — 25
  • Persyaratan Umum1)2)3)4)5)6)7)Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah (Usaha Mikro KecilMenengah Koprasi) UMKMK yang tidak sedang menerima kredit(Kredit modal kerja) KMK dan /atau (Kredit Investasi) KI dariperbangkan dan / atau tidak sedang menerima Kredit Program daripemerintah, yang wajib dibuktikan dengan (Sistem informasi Debitur)SID Bank Indonesi (BI) pada saat permohonan kredit diajukan.Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),kredit kendaraan bermotor, kartu
    Persyaratan Umum1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah (Usaha Mikro KecilMenengah Koprasi) UMKMK yang tidak sedang menerima kredit (Kreditmodal kerja) KMK dan /atau (Kredit Investasi) KI dari perbangkan dan /atau tidak sedang menerima Kredit Program dari pemerintah, yangwajib dibuktikan dengan (Sistem informasi Debitur) SID Bank Indonesi(Bl) pada saat permohonan kredit diajukan.2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 19-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 24 Mei 2017 — Yapeknas, Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional melawan PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Mandiri, Persero Tbk Cabang Tegal dan Ida Bagus Urdaya
69 — 35
  • dan koperasi;e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepadapengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, danmasyarakat.(2) Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dantujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturanHalaman 10 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tglperundangundangan, ketertiban umum, dan/ataukesusilaan.Pihak TERGUGAT.I dalam menangani SENGKETA KONSUMENtidak sesuai dengan :Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 TentangPenilaian Kualitas Aset Bank Umum1
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
223 — 163
  • Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat haruslahdianggap sebagai tindakan yang bertentangan denganasas keterbukaan.f) Asas Kepentingan Umum1. Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum"adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umumdengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.2. Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa TUN,Penggugat telah melakukan keberatan kepada terkait hasilseleksi kepada Tergugat;3.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 07-06-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 83/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2017 — Penggugat:
LIE LIANSAH
Tergugat:
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
Turut Tergugat:
HAJI ACHMAD EFFENDI
90 — 9
  • SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH ATAUMENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA SURAT KUASABERSIFAT UMUM1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 April 2016bukanlah merupakan surat kuasa khusus, melainkan surat kuasayang bersifat umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1795 KitabUndangUndang Hukum Perdata jo Pasal 147 Rbg.1.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 269/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 14 April 2021 — Penggugat:
NU IM HAKIM
Tergugat:
PT. TRANS RETAIL INDONESIA / CARREFOUR MEDAN FAIR
109 — 32
  • berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damaiakan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada persidangan tertanggal 30 September 2020 yangpada pokoknya berisi sebagai berikut :Halaman 26 dari 83Putusan Nomor 269/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnDALAM EKSEPSISurat Kuasa PENGGUGAT tidak bersifat knusus, melainkan bersifat umum1
Pengadilan PTUN SERANG TUN Tender
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA melawan - REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
177 — 86
  • Disebutkan pada Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) huruf AKetentuan Umum1) Angka 1.13 Hari adalah hari kalender;2) Angka 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktuberlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggalpenandatanganan kontrak sampai dengan masapemeliharaan berakhir; dan3) Angka 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulaikerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah MulaiKerja (SPMk), yang diterbitkan oleh PPKb.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH
Terdakwa:
TOTO JAYA S, ST
66 — 141
  • . : Volume Harga SatuanNo Uraian Pekerjaan Terpasang (Rp) Harga (Rp)Divisi 1 Umum1 Mobilisasi LS 153.000.000 153.000.0002 Manajemen Mutu LS 43.000.000 43.000.000Divisi 2 Drainase1 ;Galan UOUUKK SelOKen 359,50 185.541,76 66.000.000,00Drainase dan Saluran Air2 een Ball dengan 25,20 968.922,49 24.416.846,75ortar= Goreng2 Belen Berulang 8,00 1.823.116,84 14.584.934,72dia 7585cm , ot ersDivisi 3 Pekerjaan Tanah1 Galian struktur dengan 15,75 303.530,18 4.750.000,00kedalaman 02 m , oe2 Timbunan pilihan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. Gajah Tunggal Tbk., selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; Lawan: 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Jawa Barat cq. Bupati Karawang, selanjutnya disebut sebagai...............Termohon I; 2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai...... Termohon II; 3. PT. Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC, sebagai ...................................................Termohon III; 4. PT. Pilar Sinergi Bumn Indonesia Psbi, selanjutnya disebut sebagai...........Termohon IV; 5. Kantor Jasa Penilai Publik Mutaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Kjpp Mbpru, selanjutnya disebut sebagai.................................................... Termohon V; 6. Kepala Kantor Kecamatan Teluk Jambe Barat, selanjutnya disebut sebagai.............Turut Termohon I; 7. Kepala Desa Wanakerta, selanjutnya disebut sebagai ........................................ Turut Termohon II;
110 — 42
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA DIBUATSEBAGAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, BUKANBERDASARKAN PERMOHONAN KEBERATAN BERDASARKANPERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANGTATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTIKERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAHBAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — Soesetijo, SH. MM
76 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Spesifikasi Umum1.Administrasi Pengadaan Program Subsidi Hardware dan SoftwarePembelajaran SMP Tahun 2011 :1) Surat pernyataan dari pengembangan Software, bahwa aplikasi aslibuatan buka terjemahan;2) Lisensi perangkat lunak: lisensi perpetual (sekali beli untuk selamanya)tidak ada batas penggunaan;3) Jika menggunakan sistem aktivasi, aktivasi tidak menggunakankoneksi internet, bisa menggunakan serial number (SN) atau dongleLayanan purna jual:1) Menyediakan layanan technical support melalui telepon
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 7 Desember 2017 — H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
186 — 87
  • Umum1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsungWAJIB memeriksa lebih dahulu PNS yang didugamelakukan pelanggaran disiplin;2) Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat makaPPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapat membentuk TimPemeriksa;Halaman 15 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUNSRG17.3) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNSyang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktorfaktoryang mendorong atau