Miftahul Maulana, M.T.I. tertanggal16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian a.n.Kepala BKN Nomor F2630/V 599/99, tanggal 25 April2019, Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menpan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor R17923/B.1I/2b/Kp.04.2/05/2019, Perihal PenyampaianPenetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS Di Lingkungan Kemenag Yang Telah DijatuhiHukuman

Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang di terima BPKPsecara sepihak dari penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan IndependensiAPIP yaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.

Foto copy Surat Tanda terima pengiriman surat yang disampaikankepada Bapak Menpan mohon memperoleh keadilan atas kampung halamanyang digusur oleh PTP VI bertanggal Jakarta 2631986, untuk selanjutnyadisebut Bukti P 12;13. Foto copy Surat Pernyataan tentang penyelesaian lahan pertaniantanaman pangan pada lokasi Padang Durian Hijau dan Padang Jatibertanggal Jambak 13 Agustus 1987, untuk selanjutnya disebut Bukti P 13;14.

,menanyakan mengapa jadi begini jadi ramai; Bahwa, sudah saya ceritakan pernah dipanggil Kepala Dinas, apakah kaliansiap saya konfrontir tetapi sampai sekarang belum pernah, setelah kamiterakhir dipanggil oleh Kepala Dinas yang katanya mau dikonfrontir, kamitidak ada pemberitahuan yang lainnya tidak tahu lagi, karena bersamaandengan itu juga datang edaran dari Menpan dan BKN agar kami yang tidaklulus ini agar diverifikasi ulang;Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukanKesimpulannya

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan

;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;.Bahwa SKB Mendagri, Menpan

saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecualiTerdakwa I ;Bahwa saksi adalah Terdakwa pada perkara terpisah dan sudah menjalani proseshukum ;Bahwa saat ini saksi bertugas di Kandepag Pangkep dengan status nonjob ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada saat dilakukan pendataan tenagahonorer di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran tentang penyusunan data base kemudianmensosialisasikan tentang petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP14.15.16.17.18.Bahwa SKB Mendagri, Menpan

uu) Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (Plt Sekda Bursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d. BAISAKSI SOLISSA.

Perjalanan dinastertanggal 09 Maret 2011 dalam rangka mendampingi Bapak Bupati danWakil Presiden selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 s/d 15 Maret 2011dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.350.000,00 (tiga puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima biayaperjalanan dinas dimaksud;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanabukti Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan dinastertanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi ke MENPAN

/PN Ambuu)vv)ww)Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (PIt SekdaBursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d.

Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 121 / SPPD /Vil / 2011 tanggal 19 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 15.050.000,00; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran; Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta daritanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs.

BAISAKSI SOLISSA.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 121 /SPPD / VII / 2011 tanggal 19 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp 15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah(Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakartadari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Halaman 253 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

namaPenggugat (fotokopi Sesuai dengan aslinya );Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan April 2019atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya );Notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019(fotokopi dari fotokopi );Lampiran Surat BKN Nomor.K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 berupa data PNS aktif yang dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan; (fotokopi sesuaidengan aslinya );Surat MENPAN

Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 sampaiApril 2019 atas nama Dedy Irawan DL, S.T. tanggal 08 Mei 2019(Sesuai dengan asli);17 T17 : Notulen Rapat, tanggal 4 Januari 2019 (Sesuai dengan fotokopi);18 T18 : Data PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya dengan Jabatan Pada PemerintahKabupaten Lombok Timur NTB (Sesuai dengan asili);19 T19 : Surat MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.