LETJEN TNI (PURN) BUSTANIL ARIFIN, SH CS >< PEMERINTAH RI CQ MENHAN RI CS

Penggugat:
SAMMY HAMZAH
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menhan RI Cq Panglima TNI Cq Panglima Kodam II Sriwijaya

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA disingkat MENHAN RI, dkk.

PENGGUGATIV;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya baik sendirisendiri danatau bersamasama : JUWONO, SH dkk, kesemuanyaAdvokat pada Kantor Advokat JUWONO, SH &PARTNERS , Jalan Hang Tuah , Sidomukti I/ 130Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01Pebruari 2012 ;Lawan:1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENTERI PERTAHANAREPUBLIK INDONESIA disingkat MENHAN RI., berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut ............. ce TERGUGAT.

RIdan Menhan Australia tersebut Saksi dan Terdakwatidak pernah berada dalam tim yang sama, karenaTerdakwa Satu tim dengan Saksi3.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada tanggal 5Desember 2019 masih melaksanakan tugas sebagaiPam Lalin dalam rangka Pengamanan VVIP Menhan RIdan Menhan Australia di Hotel Novotel, namun padatanggal 6 Desember 2019 saat Terdakwa ditugaskan diVIP Room Base Ops Bandara Ngurah Rai bersamaSaksi3, Terdakwa tidak melaksanakan tugasnyatersebut.Bahwa Dandenpom IX/3 Denpasar

,M.H. untuk melaksanakan kegiatan Pengamanan VVIPMenhan RI dan Menhan Australia dari tanggal 4 s/d 7Desember 2019 di Denpasar, Bali.Bahwa Saksi, bersama dengan Saksi1, Saksi3, SaksiHal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 19K/PM.

II14/AD/V/202010.11.4 dan Terdakwa tergabung di dalam Grup WA DenpomIX/3 Denpasar, sehingga setiap ada Surat Perintah atautugastugas lainnya mengenai kegiatan kedinasan pastidiketahui oleh masingmasing personil yang ada di WAGrup Denpom IX/Denpasar (termasuk Terdakwa).Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada hariKamis tanggal 5 Desember 2019 masih hadir danmelaksanakan tugas Pam Lalin dalam rangka PamVVIP Menhan RI dan Menhan Australia.Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Bati Tuud jugamenjabat sebagai

Bati Pers di Denpom IX/3 Denpasar,sehingga Saksi mengetahui secara pasti pada apel pagihari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa tidakhadir di kesatuan tanpa izin yang sah dan tidakmelaksanakan tugasnya untuk melaksanakanPengamanan VIP Room Bandara Ngurah Rai.Bahwa walaupun satu Sprin dengan Terdakwa saatPengamanan VVIP Menhan RI dan Menhan Australiatersebut Saksi dan Terdakwa tidak pernah beradadalam tim yang sama, karena Terdakwa satu timdengan Saksi3.Bahwa Dandenpom IX/3 Denpasar selaku Atasan

II14/AD/V/2020berdasarkan Surat Perintahn dari Dandenpom 1X/3Denpasar Nomor : Sprin/355/XiI/2019 tanggal 4Desember 2019 telah ditunjuk untuk melaksanakantugas Pengawalan kegiatan Pam VVIP Menhan RIMenhan Australia dari tanggal 4 s/d 7 Desember 2019bersama dengan Saksi1, Saksi2, Saksi3 dan Saksi4.2.

, dan setelah saksimelihat bukti tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa benar bukti P3tersebut yang di katakan tidak benar kalau surat tersebut Bapak Menhan yangbuat;Bahwa, kemudian bapak Menhan juga membuat surat Pernyataan yang BapakMenhan tandatangani langsung yang pada pokoknya isi surat tersebutmenyatakan bahwa Bapak Menhan tidak pernah membuat Surat Kuasa kepadasaudara Sahlan yang tertanggal 15 Mei 2014;Bahwa, saat bapak Menhan menandatangani surat Pernyataan tersebut saksimelihat langsung

TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu untuk mengecek lahantanah dilokasi Desa Srimenanti karena pak Menhan mengatakan ada info pencurian kayudi lahan Pak Menhan yang terletak di Desa Srimenanti.

: 15/Pdt.G/2015/PN.Bta, Hal. 52 dari 69 Hal.milk beliau ( Ryamizard), kemudian saksi ke Jakarta menemui Pak Menhan(Ryamizard).

Setiba saksi Triyono dirumah bapak Menhan kemudian saksi Triyonomenunjukkan suratsurat yang di peroleh dari saudara Tedi kemudian Bapak Menhanmengatakan bahwa Bapak Menhan tidak pernah membuat atau menandatangani surattersebut yang tertanggal 15 Mei 2014, bahkan pada saat Bapak Menhan memerintahkanajudannya untuk melihat Jadwal pada Tanggal 15 Mei 2014, dan setelah dicek padatanggal 15 Mei 2014 Bapak Menhan sedang berda di Jerman sedang ada tugaskenegaraan lalu Bapak Menhan mengatakan bagaimana saya

Bahwa, kemudian bapak Menhan juga membuat suratPernyataan yang Bapak Menhan tandatangani langsung yang pada pokoknya isi surattersebut menyatakan bahwa Bapak Menhan tidak pernah membuat Surat Kuasa kepadasaudara Sahlan yang tertanggal 15 Mei 2014 (bukti P17).Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyono dan Bukti Surat P17yaitu Surat Pernyataan dari Jenderal TNI. (Purn) Ryamizard Ryacudu yang padapokonya menyatakan bahwa Jenderal. TNI.

Muhammad Masri untuk dapatmemperkuat mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slwsehingga dibuatkan lagi surat rekomendasi dengan mengatasnamakan Menhan RI Juwono Sudarsono Nomor: B/2781/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasidukungan mutasi Terdakwa.15 Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan suratrekomendasi yang mengatas namakan Menhan tersebut yaitupada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa bersama Saksi3menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 di Jl. Sukawarna BaruKel. Pajajaran Kec.

Muhammad Masri untuk dapatmemperkuat mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slwsehingga dibuatkan lagi surat rekomendasi dengan mengatasnamakan Menhan RI Juwono Sudarsono Nomor: B/2781/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasidukungan mutasi Terdakwa.Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan suratrekomendasi yang mengatas namakan Menhan tersebut yaitupada tanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa bersama Saksi3menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 di Jl. Sukawarna BaruKel. Pajajaran Kec.

Asintel Panglima TNI Nomor: B/123/X/1/2010 tanggal 18 Januari 2009 yang ditanda tangani olehMayjen TNI Ansory Tajudin tentang permohonan penempatanTerdakwa di jabatan baru di Sintel Kodam II/Slw.e Surat rekomendasi yang mengatas namakan Menhan RI dengannomor surat B/2781/X/2009 /Spri tanggal 2 Oktober 2009 yangditanda tangani oleh Menhan An. Juwono Sudarsono tentangrekomendasi dukungan mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slw.e Surat mengatas namakan Asops Panglima TNI An.

Muhammad Masri mengirim lagi surat Menhan RI Nomor:B/2728/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009 dan pada tanggal 22 Januari2010 kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Masri sambilmengatakan ini peganganmu menyerahkan Surat As Intel PanglimaTNI No.

Muhammad Masri untuk dapat memperkuat mutasiTerdakwa ke Sintel Kodam HI/Slw sehingga dibuatkan lagi suratrekomendasi dengan mengatas namakan Menhan RI JuwonoSudarsono Nomor: B/2781/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009tentang rekomendasi dukungan mutasi Terdakwa./6.Bahwa ...Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mempergunakan suratrekomendasi yang mengatas namakan Menhan tersebut yaitu padatanggal 5 Nopember 2009 Terdakwa bersama Saksi1 menemuiSaksi3 di rumahnya Saksi1 di Jl. Sukawarna Baru Kel.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasiyang mengatas namakan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 Nopember2009 Terdakwa bersama Saksi3 menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 diJi. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasiyang mengatas namakan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 Nopember2009 Terdakwa bersama Saksi3 menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 diJI. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec.

Bahwa demikian juga sesuai surat Kepala Biro Umum Kemhan RINomor: R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 bahwa surat Menhan Nomor:B/2781/X/2009 yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw adalah palsukarena setelah dilakukan pengecekan di Kasubag Ardok RO TU SetjenKemhan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut karenasurat keluar dari Kemhan An. Menhan selama tahun 2009 sampai nomor1300.1015.

Bahwa dengan adanya penggunaan suratsurat rekomendasi mutasipalsu yang dipergunakan oleh Terdakwa maka menimbulkan kerugian baikbagi institusi TNI karena melakukan penempatan seseorang tidak sesuaidengan kebutuhan maupun para pihak atau para pejabat antar lain As OpPanglima TNI, As Intel Panglima TNI maupun Menhan RI An.

Bahwa benar sesuai surat Kepala Biro Umum Kemhan RI Nomor:R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 bahwa surat Menhan Nomor: B/2781/X/2009 yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw adalah palsu, karenasetelah dilakukan pengecekan di Kasubag Ardok RO TU Setjen Kemhantidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut karena surat keluardari Kemhan An. Menhan selama tahun 2009 sampai nomor 1300.15.

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 dengan Gambar Situasi tanggal1161993,No 490/1993 dengan batasbatas: Sebelah Utara Jalan Ketandan; Sebelah Timur Gang Ketandan; Sebelah Selatan selokan; Sebelah Barat Jalan Kalijaga;Seluas 1.405 m? telah berubah karena adanya penyusutan untuk fasilitasumum yaitu terkena gang jalan seluas 154 m? sehingga sisa luas tanahadalah seluas 1.251 m? (1.405m?

MENHAN NomorSKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003;Menyatakan surat pencabutan dan pembatalan kuasa dari Sultan SepuhKeXIll kepada Andi Miarno tertanggal 28 Juni 2006 adalah mengikatdengan segala akibat hukumnya dan menyatakan surat kuasa yangditerima oleh Andi Miarno tidak mempunyai kekuatan hukum;Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt/20199.

b. 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unit NBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Skep Menhan Nomor : Skep/438/VI/2006 tanggal 22Juni 2006 tentang Penghapusan Alusista TNI berupa 6 (enam)unit pesawat terbang inventaris TNI AD yang terdiri dari 5(lima) pesawat Hughes 300 C dan 1 (satu) pesawat NBell 412Noreg HA 5114.c. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1146/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penghapusan 6 (enam)pesawat inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusandilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.d.

Bahwa pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) pesawat HelikopterHughes tersebut sudah sesuai mekanisme atau prosedur yang berlaku,mekanisme atau prosedur pelaksanaan lelang terhadap 5 (lima) unithelikopter Hughes 300 C sebagai berikut :Usul penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.Usul penghapusan oleh Kasum TNI kepada Menhan RI.Skep Menhan RI tentang penghapusan.Sprin Penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.Sprin Penghapusan oleh Kasad kepada Danpuspenerbad.Sprin Pembentukan Panitia Lelang oleh

Surat Keputusan Menhan/Surat Perintah Panglima TNIdan atau Surat Perintah Kasad.G. Surat Keputusan pembentukan Panitia Lelang.d. Salinan pengumuman lelang.. Data spesifikasi barang yang akan dilelang.f. Pembina materiil membentuk Panitia Lelang tingkatBalakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.g. Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempatpelaksanaan lelang.h. Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakanpengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.i.

Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawatterbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unitNBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai denganketentuan dan prosedur yang berlaku.c. Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/VI/2006tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawatterbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusandilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.d.

Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawatterbang inventaris TNI AD (5 unit Hughes 300 C dan 1 unitNBell 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai denganketentuan dan prosedur yang berlaku.Be Surat Perintah Panglima TNI No Sprin/1146/V1/2006tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) pesawatterbang inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusandilaksanakan dengan cara dijual secara lelang.d.

MENHAN Nomor SKEP/1289/M/VIII/2003tertanggal 12 Agustus 2003 dengan Gambar Situasi tanggal 1161993,Nomor 490/1993 dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan Ketandan;Sebelah Timur : Gang Ketandan;Sebelah Selatan : Selokan;Sebelah Barat : Jalan Kalijaga;Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2053 K/Pdt/201713.14.15.16.17.Seluas 1.251 m? (1.405 m?154 m?) dengan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 427; Seluas 1.405m ?

MENHAN Nomor SKEP/1289/M/VIII/2003tertanggal 12 Agustus 2003 dengan Gambar Situasi tanggal 1161993,Nomor 490/1993 dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan Ketandan;Sebelah Timur : Gang Ketandan;Sebelah Selatan : Selokan;Sebelah Barat : Jalan Kalijaga;Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2053 K/Pdt/2017Seluas 1.405 m? telah berubah karena adanya penyusutan untuk fasilitasumum yaitu terkena gang jalan seluas 154m ?sehingga sisa luas tanahadalah seluas 1.251 m ?(1.405 m? 154 m7?)

MENHAN NomorSKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003;7. Menyatakan surat pencabutan dan pembatalan kuasa dari Sultan Sepuh KeXll Kepada Andi Miarno tertanggal 28 Juni 2006 adalah mengikat dengansegala akibat hukumnya dan menyatakan surat kuasa yang diterima olehAndi Miarno tidak mempunya kekuatan hukum;8. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;9.

Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pelawan adalahPelawan yang baik dan benar, karena dalam perkara sebelumnya yang sahberkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi, Pelawanadalah bukan pemilik, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak ke IIIyang berkepentingan karena Andi Miarno/Terlawan dalam perkara a quo adalahkuasa sementara dari Pelawan yang mempunyai alas hak atas objek sengketa,untuk pengurusannya dengan pihak lain in casu Menhan

Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasi yangmengatasnamakan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 November 2009Terdakwa bersama Saksi3 menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 di Jl.Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec.

MuhammadMasri untuk dapat memperkuat mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slwsehingga dibuatkan lagi surat rekomendasi dengan mengatasnamakanMenhan RI Juwono Sudarsono Nomor : B/2781/X/2009/Spri tanggal 2Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi Terdakwa ;Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasi yangmengatasnamakan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 November 2009Terdakwa bersama Saksi3 menemui Saksi1 di rumahnya Saksi1 di Jl.Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec.

Menhan selama tahun 2009 sampai nomor 1300 ;Bahwa untuk meyakinkan bahwa suratsurat rekomendasi yangdipergunakan oleh Terdakwa untuk memperlancar mutasi ke Sintel KodamIlI/Slw tidak palsu, Terdakwa melakukan kebohongan dengan mengakuibahwa suratsurat tersebut asli diterima dari saudara Terdakwa An.

No. 238 K/MIL/2013TNI, As Intel Panglima TNI maupun Menhan RI An. Yowono Sudarsono yangtanda tangannya dipalsukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;Dakwaan :Kesatu : Pasal 5 ayat (1) huruf b UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan UU. RI.

No. 238 K/MIL/2013rekomendasi mengatasnamakan Asintel Panglima TNI yang ditujukankepada Aspam Kasad ;2 (dua) lembar foto copy surat Mabes TNI Nomor : B/123/I/2010 tanggal18 Januari 2009 tentang rekomendasi penempatan personil Bintara(Terdakwa) di Sintel Kodam Ill/Slw dengan mengatasnamakan AsintelPanglima TNI ;1 (satu) lembar foto copy surat Menhan Nomor : B/2781/X/2009 tanggal 2Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi denganmengatasnamakan Menteri Pertahanan ;1 (satu) lembar foto copy surat

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Gelar Kehormatan Veterantersebut diperoleh dari riwayat perjuangan bagi masrayakat, TNI dan Polriyang melaksanakan tugas Operasi Timor Timur sejak tanggal 21 Mei 1975sampai dengan 17 Juli 1976 berdasarkan Skep Menhan nomor 4 tahun2007.13.

pembatalannya dari Menhan belum turun.14.

Bahwa Saksi3 mengetahui setelah ada daftar nominatf berdasarkanKepmenhan Nomor : 1016/M/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 namaTerdakwa termasuk didalam lampiran Skep Menhan tersebut terdaftar dalamgelar kehormatan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, akantetapi Skep perorangan Saksi3 tidak pernah melihatnya.oD.

Bahwa benar dalam Skep Menhan Nomor kep/1016/M/XII/2012tersebut atas nama Hendrik They Nrp. 502257, golongan D masa bakti 0tahun 7 bulan, predikat pembela TimorTimur, menurut Saksi1, Saksi2,Saksi4, Saksi5, Saksi6, Saksi Tambahan5 tidak sesuai kenyataan dan datayang sebenarnya yaitu tidak ada nama hendrik They.50.

Bahwa benar dalam Skep Menhan Nomor kep/1016/M/XII/2012tersebut atas nama Hendrik They Nrp. 502257, golongan D masa bakti 0tahun 7 bulan, predikat pembela TimorTimur, menurut Saksi1, Saksi2,Saksi4, Saksi5, Saksi6, Saksi Tambahan5 tidak sesuai kenyataan dan datayang sebenarnya yaitu tidak ada nama hendrik They.12.

Bahwa format, penulisan dan pertimbangan(konsideran) dalam keputusan telah memenuhi aturan hukum, Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyatakan Keputusan Menteri Pertahanan yang menjadiobyek sengketa tidak sah;Menanggapi dalil Penggugat pada Nomor 2.10 yangmenyatakan Surat Keputusan Menhan tidak diketemukanketentuan Undang Undang Pokok Kepegawaian.

Dengan dicantumkannya Undang Undang PokokKepegawaian tersebut dalam konsideran mengingat makatidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakanKeputusan Menhan yang menjadi obyek ' sengketa tidakcermat dan harus dibatalkan ;Menanggapi dali Penggugat pada Nomor 2.11 yangmenyatakan pemberhentian dalam Keputusan Menhan yangmenjadi obyek sengketa didasarkan pada Berita AcaraPendapat Panglima INI tanggal 14 Mei 2010; Bahwapemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS kepadaPenggugat didasarkan padaSdri.

melakukan pelanggarandisiplin sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (4)dan ayat (6) ;Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Betmawatitermasuk jenis pelanggaran berat dantelahmemenuhi unsur unsur sebagaimana diatur dalam BabIl pasal 8 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahuni979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriPada tanggal 24 Agustus 2010 Aspes atas nama PanglimaTNI = menyampaikan surat kepada Menhan

Dengandemikian penerbitan Keputusan Menhan sebagai obyeksengketa tidak hanya didasarkan pada Berita AcaraPanglima INI namun yang lebih utama adalah = adanyaPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapatas kasus pidana yang dilakukan oleh Penggugat ;Dasar pemberhentian kepada Penggugat dalam KeputusanMenteri Pertahanan Nomor : KEP/809/M/X1I/2010 tanggal 12November 2010 adalah Pasal 8 huruf ob PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil yang menyatakan

aslinya ) ;Bukti 1T.X : Berita Acara Pendapat Ksadtanggal 2 Desember 2009, (fotocopy darifotocopy) ;Bukti T.Xl: Surat Ksad kepada Panglima TNINomor : B/3503/XII/2009 tanggal 15 Desember2009 Perihal Usul pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS Angkatan Darat ,(fotocopy dari fotocopy) ;Bukti T.XIl : Berita Acara Pendapat PanglimaTNI tanggal 14 Mei 2010, (fotocopy sesualdengan aslinya) ;Bukti T.XIII : Surat Panglima TNI kepadaHalaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.14.15.16.Menhan

Surat-surat:1) 2 (dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Menku RI No S--4337/MK-6/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang persetujuan penghapusan alusista TNI berupa 6 (enam) Pesawat Terbang infentaris TNI AD.2) 4 (empat) lembar foto kopi Surat Keputusan Menhan RI No Skep/438/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unit pesawat terbang infentaris TNI AD (5 unit Hellycopter Hughes 300 C dan 1 unit helikopter NBeII 412 Noreg 5114) dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan dan prosedur

Skep Menhan Nomor: Skep/438NI/2006 tanggal 22 Juni2006 tentang persetujuan penghapusan Alusista TNI berupa 6(enam) unit pesawat terbang investaris TNI AD yang terdiriterdiri dari 5 (lima) unit Hellycopter Hughes 300 C dan 1 (satu)unit NBell 412 Noreg HA 5114.C. Surat Perintah Panglima TNI Nomor: Sprin/1146/V1/2006tanggal 28 Juni 2006 tentang penghapusan 6 (enam) unitpesawat inventaris TNI AD, dengan ketentuan penghapusandilaksanakan dengan cara jual secara lelang.d.

Surat Keputusan Menhan/Sprin Panglima TNI dan atauSprin Kasad.C. Surat Keputusan pembentukan panitia lelang.d. Salinan Pengumuman Lelang.e. Data Spesifikasi barang yang akan dilelang. 33 f. Pembina Materiil membentuk panitia lelang tingkatBalakpus ditambah 1 (satu) orang dari Kantor Lelang Negara.g. Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tempat,pelaksanaan lelang.h. Sebelum dilaksanakan lelang harus dilaksanakanpengumuman lelang oleh Ketua Panitia Lelang.i.

RI.Skep Menhan RI tentang penghapusan.a9 5.Sprin penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.44 e. = Sprin penghapusan oleh Kasad kepadaDanpuspenerbad.f.

Melaporkan pelaksanaannya kepada Panglima TNI U.pKasum TNI, Menhan U.p Dirjen Dephan dan Mankeu U.PDirjen Perbendaharaan.5.

Bahwa prosedur lelang yang harus dilakukan Puspenerbaddalam pelaksanaan lelang adalah :Usul penghapusan oleh Danpuspenerbad kepada Kasad.Usul penghapusan oleh Kasad kepada Panglima TNI.Usul penghapusan Panglima TNI kepada Dephan RI.Usul penghapusan Dephan RI kepada Depkeu RIU.Skep Depkeu RI tentang penghapusan.O29 209 5 Skep Menhan RI tentang penghapusan.Skep penghapusan oleh Panglima TNI kepada Kasad.54h. Sprin penghapusan oleh Kasad kepadaDanpuspenerbad.i.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bambang Harianto Bin Imron) terhadap Penggugat (Selpi Maryani Binti Menhan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus

Bukti Surat1.2.Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan PenganugrahanGelar Kehormatan Veteran Peyuang Kemerdekaan Republik Indonesia denganNomor : Skep/340/III/1992, tertanggal 17 Maret 1992 yang dikeluarkan olehMenteri Pertahanan Keamanan, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraicukup dan distempel pos, oleh Ketua majelis diberi kode P.1Fotokopi Petikan Surat Keputusan Dirjen KUATHAN MENHAN, dengan NomorKep : 09/08/38/AVII/V/2011, tentang Pemberian tunjangan Veteran RepublikIndonesia

bukti tertulis dan saksisaksi di persidangan sebagaimanadikehendaki oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu secaraformil majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhanbuktibukti pemohon I dan Pemohon II tersebut.Menimbang, bahwa masingmasing bukti P1 (Fotokopi Petikan Surat KeputusanPengakuan Pengesahan dan Penganugrahan gelar Kehormatan Veteran Pejuangkemerdekaan Republik Indonesia) dan bukti P2 (Fotokopi Petikan Surat KeputusanDirjen KUATHAN MENHAN

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 dengan Gambar Situasi tanggal 11-6-1993,No 490/1993 dengan batas-batas: Sebelah Utara : Jalan Ketandan Sebelah Timur : Gang Ketandan Sebelah Selatan : Selokan Sebelah Barat : Jalan kalijagaSeluas 1405 M2 telah berubah karena adanya penyusutan untuk fasilitas umum yaitu terkena gang jalan seluas 154 M2 sehingga sisa luas tanah adalah seluas 1.251 M2 (1405M2

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 ;7. Menyatakan surat pencabutan dan pembatalan kuasa dari Sultan SepuhKe-XIII kepada Andi Miarno tertanggal 28 Juni 2006 adalah mengikat dengan segala akibat hukumnya dan menyatakan surat kuasa yang diterima oleh Andi Miarno tidak mempunya kekuatan hukum;8. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;9.

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12Agustus 2003 dengan gambar situasi tanggal 1161993 dengan batasbatas sama15dengan tanah TERLAWAN, dimana TERLAWAN saat itu adalah Penerima Kuasa dariPELAWAN untuk mengurus ruisilag di atas, akan tetapi TERLAWAN telahmenyalahgunakan kuasanya sehingga dapat memiliki tanah ruislag tanpa sepengetahuandan seijin PELAWAN, sehingga akhirnya PELAWAN mencabut kuasanya terhadapTERLAWAN pada tanggal 28 Juni 2006 ;Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Perlawanan

MENHAN No.1289 di atas dan sudah merupakan kewajiban si TERLAWAN setelahpelepasan dan penyerahannya dilaksanakan melalui notaris maka TERLAWAN wajibmenyerahkan aset baru milik Keraton Kasepuhan Cirebon tersebut kepada SultanKasepuhan Cirebon PRA MAULANA PAKUNINGRAT selaku prinsipal / Pemberi Kuasa(vide : bukti Plw.2, Plw.3) ;Menimbang, bahwa ternyata bukti Plw.3 berupa tembusan asl/i Surat KeputusanNomor : Skep/1289/M/VIII/2003 tentang Penghapusan tanah Dephan / TNI cq.

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 danmenyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 424 dengan surat ukur nomor 172/Pengambiran/2006 tidak berkekuatan hukum, adalah Majelis berpendapat tersendiri yaitubahwa mengenai produk hukum administrasi negara seperti halnya SK.

MENHAN No.SKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003dengan Gambar Situasi tanggal 1161993,No 490/1993 dengan batasbatas:e Sebelah Utara : Jalan Ketandan Sebelah Timur : Gang Ketandane Sebelah Selatan : Selokane Sebelah Barat : Jalan kalijagaSeluas 1405 M2 telah berubah karena adanya penyusutan untuk fasilitas umum yaituterkena gang jalan seluas 154 M2 sehingga sisa luas tanah adalah seluas 1.251 M2(1405M2154 M2) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 427 ;Dan32Sebidang tanah semula seluas

MENHAN No.SKEP/1289/M/VII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 ;7. Menyatakan surat pencabutan dan pembatalan kuasa dari Sultan SepuhKexXIllkepada Andi Miarno tertanggal 28 Juni 2006 adalah mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan menyatakan surat kuasa yang diterima oleh Andi Miarnotidak mempunya kekuatan hukum;8. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya ;9.

Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupayamenasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidakberhasil;Bahwa Penggugat selaku istri anggota Tentara Nasional Indonesia,harus tunduk pada Peraturan tentang perceraian bagi keluarga TNI,berdasarkan Peraturan Panglima TNI No.PerPang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli2007 dan Peraturan Menhan

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI:;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Bahwa olehkarena segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak pernah berhasil, makakehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimungkinkan sudahtidak ada harapan untuk disatukan lagi maka Penggugat sudah tidak ridlo lagibersuamikan Tergugat, dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugatkarena selama ini Penggugat sudah cukup sabar untuk menhan derita lahir batin;9.