Ditemukan 845 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SAKA ANDRIYANSA, S.H
90 — 24
Juga harusdiperhatikan tuntutan bahwa pemidanaan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan tindak pidana sejenisdan juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.Bahwa Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatunkan olehPengadilan Negeri Waingapu pada diri terdakwa belum memadai, bila dilihatdari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif.
51 — 6
Dar Abbas;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukanoleh Terdakwa
72 — 3
bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang telahterbukti atas perbuatan Terdakwa dan juga dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
18 — 2
pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan anakanak dan istri;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, Karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
61 — 10
yang sangat membutuhkan nafkar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalamrequisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggarhukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
368 — 11
untukdijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Sakdullah;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
MUHADIR,SH
Terdakwa:
FADLI HUSNI BIN HUSNI SYAMSUDDIN
23 — 6
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
224 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 746 K/Pdt.Sus/2012Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 0370/K/Sip/1983tanggal 19 Juli 1983 :Pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harusdikualifikasikan sebgai pemakai beritikad tidak baik karena itu tidakpatut dilindungi"dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 220/PK/Perdata/1986 tanggal 16 Desember 1986 :Bahwa Republik Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan turut dalampergaulan bangsabangsa, wajib pula memelihara hubugan internasionaldengan menghormati antar
256 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHRUZAR serta BUKTI T1, T2 dan T3, terbukti bahwaTerdakwa/Pemohon Kasasi tidak melanggar peniruan paten milikSAKSI SISWANDI (lihat : Faktafakta Hukum yang diakui olehMajelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.453/PID.B/2006/PN.TNG. tanggal 9 Oktober 2006 halaman 22alinea ke4 s/d alinea ke6 dan halaman 23 alinea ke6 s/d alineake7) ;Dalam teori hukum paten terdapat dua macam tes dari unsur inventiftersebut, yaitu pendekatan secara subjektif dan secara objektif.Pendekatan secara subjektif
58 — 10
berkaitan eratHal24dari26 halaman, No.37/Pid.B/2014/PN.Pbm.dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.MH
Terdakwa:
JUMASRI Alias MABE
19 — 15
telah dilakukannya dan harusdikenai pertanggunjawaban pidana ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidanasebagaimanadidakwakanoleh PenuntutUmum dalam dakwaannya dan harus dipidana setimpal denganperbuatan yang telah dilakukannya ; Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap Terdakwa harus setimpaldengan perbuatannya dan ditujukan untuk mewujudkan konsepsi pemidanaan, yangantara lain sebagai sarana pencegahan terjadinya peniruan
1.Renhard Harve,SH.MH
2.Rio Bataro Silalahi, SH
Terdakwa:
Andi Afrijal Als Andi
34 — 15
Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalamsurat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbuktiatas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwapemidanaan yang dijatuhnkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
55 — 7
kepada pemiliknya yang sahyaitu saksi Mawardi Bin Zainuddin;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwaterdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
40 — 12
bukti tersebutperlu ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
1.Victor Megawater Situmorang.SH.MH
2.Bona F.M.T Simbolon, SH. Mhum
Terdakwa:
1.Muhammad Zulkarnain Tarigan
2.Muhammad Dedy Arizha
18 — 12
dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaanyang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan
ARDYANSYAH, SH
Terdakwa:
ERWIN BIN RIDWAN ALM
43 — 9
kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangysvHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Jth. e>dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan
158 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
sudah dikenal juga di Indonesia dst;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor426PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 yang antara lain pada pokoknyamenyatakan:Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade)dan persaingan bebas (free competition) bisa tercapai dan terwujud apabilasemua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarangmelakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkananggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk: peniruan
26 — 10
berkaitan eratHal24dari26 halaman, No.37/Pid.B/2014/PN.Pbm.dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajardan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan
322 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pemberian Hak Desain Industri tidak didasarkan kepada pendaftarpertama atau bukan, yang penting menurut pasal 2 ayat (1) harus adaunsur kebaruan ; Bahwa tujuan pengaturan Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) salahsatunya adalah untuk memberikan landasan bagi perlindungan yangefektif terhadap penjiplakan, pembajakan dan peniruan atas DesainIndustri yang sebelumnya telah beredar secara luas ;Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
26 — 5
makaperlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena dengan memperhatikan dan memahamibahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yangmemuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan