dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam AkteNomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualansaham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36Hal. 3 dari 25 hal.

perseroan yang diambil alihdan RUPS perseroan yang mengambil alih.

Menurut ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Artinya Tergugat V baru bisadiangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukanmelalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 200315dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehinggapengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah danmelanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

, dan didaftarkan dalam DaftarPerusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.1 tahun 1995 menyatakanperubahan anggaran dasar harus melalui RUPS.

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA ;

3. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT PASTIMA;

4. Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luas Biasa) PT. PASTIMA untuk :

1. Laporan Presiden Direktur PT.

AA ANDI PRAJITNO, Drs, SH, Mkn Notaris di Surabaya, 1 (satu) bandel copy legalisir minuta akta no. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang berita acara RUPS-LB PT ZANGRANDI PRIMA yang dibuat dihadapan Dr. AA ANDI PRAJITNO, Drs. SH. Mkn Notaris Surabaya, dikembalikan kepada Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., SH., M. Kn.;

1. Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat peradilan kepada Negara;

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggal07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

SYLVIA TANUMULIA.Pada tanggal 07 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDIPRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 42, tanggalO07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMA,yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya yangsalah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan saham perseroan sebagaiberikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIA kepada para ahli warisJANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Untuk mencapaikuorum harus dihadiri juga oleh para pemegang saham yang lain yaitu ROBBYICHWAN TANUMULIA atau ILSE RADIASTUTI TANUMULIA.Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitu pengesahan peralihansaham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada terdakwa EMY TANUMULJA, Ny.Drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah) dan Ir. WILLY TANUMULIA (berkasterpisah).

SYLVIA TANUMULIA.Bahwa pada tanggal O7 Juni 2017, diadakan RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA tanggal 07 Juni 2017, sebagaimana dimaksud dalam AktaNo. 42, tanggal O07 Juni 2017 tentang berita acara RUPS Luar Biasa PT.ZANGRANDI PRIMA, yang dibuat oleh A.A. ANDI PRAJITNO, S.H., M.Kn, Notarisdi Surabaya yang salah satu agenda rapat yaitu persetujuan pengalihnan sahamperseroan sebagai berikut : 10 saham milik ILSE RADIASTUTI TANUMULIAkepada para ahli waris JANI LIMAWAN, 10 saham milik Alm.

Ada agenda lain pada RUPS Luar Biasa ini yaitupengesahan peralihan saham milik (Alm) SYLVIA TANUMULIA kepada Ir. WILLYTANUMULIA (berkas terpisah), Ny. drg. GRIETJE TANUMULIA (berkas terpisah)dan terdakwa EMMY TANUMULJA. Yang menjadi ketua rapat pada RUPS LuarBiasa yang tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 23 Agustus 2017 tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ZANGRANDI PRIMAadalah saksi FRANSISKUS MARTINUS SOESETIO (berkas terpisah) selakuDirektur Utama.

Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

Dalamkonteks ini ketika Tergugat dan Il menghadap kepada dirinya (TergugatIll) dengan maksud untuk melakukan perubahan akta perseroansebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 109tanggal 23 November 2010, maka sebelum akta tersebut diterbitkan, pihakTergugat bersamasama dengan Tergugat Il oleh Tergugat Ill terlebihdahulu. diwajibkan untuk menyerahkan persyaratan yakni denganmenyerahkan semua hal terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atas perseroan tersebut.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggarhukum (onrechmatige daad);Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT.

Dalam Konvensi (petitum) 4 dan 5 dirobah sehingga berbunyi sbb:1.Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor101 Tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas AktaNomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yangmelanggar hukum (onrechmatige daaq);Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan AktaNomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak olehTergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersama samamaupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran DasarPerseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum;4.

Bahwa karena terjadi pada tahun 2005, maka ketentuan yang mengaturtentang Perseroan Terbatas pada saat itu adalah Undang Undang No. 1Tahun 1995 bukan Undang Undang No. 40 Tahun 2007.Dalam pasal 80 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1995 menyatakan:"Anggota Direksi diangkat oleh RUPS"Sedangkan penjelasan mengenai RUPS, dinyatakan pada pasal 1 ayat 3perinal Ketentuan Umum: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan

Pasal 15:Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan olehRUPS".Ayat 2: "Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian Direksi ditetapkan oleh menteri"b. Penjelasan pasal 15Ayat 1 : "Cukup jelas"Ayat 2: "Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan danpemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan meniteriKeputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan yang diambil secara sahdalam RUPS"4.

Pasal 14Ayat 1: "Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukanoleh RUPS untuk persero dan menteri untuk perum"Ayat 2: "Pengangkatan direksi, menteri dapat meminta masukan dariMenteri Keuangan dan/atau menteri teknis"b.

Bahwa pengaturan posisi dan kewenangan RUPS dalam pengelolaanBUMN diatur secara tegas pada pasal 1 ayat 13 Undang Undang No. 19Tahun 2003 dan pasal 1 ayat 10 PP No. 45 Tahun 2005, meskipun ayatnyaberbeda namun isinya sama: "Rapat Umum Pemegang Saham yangselanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yangtidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris".Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 8 PK/PDT.SUS/2013..

Penggantian, pengangkatan direktur BUMN wajib/mutlak harusmelalui mekanisme dan prosedur: RUPS atau Keputusan Menteri,karena keputusan menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yangsama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.b.

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan.4. Bahwa juga Tergugat TIDAK PERNAH membuat LaporanTahunan jalannya perseroan kepada Penggugat selaku pemegangsaham, baik mengenai aktivitas perseroan, neraca rugi laba, posisikeuangan perseroan, maupun buktibukti pembayaran pajak badan, pphpribadi, PPn maupun pajakpajak lainnya.

Tindakan Tergugat ini sekali lagi merupakan perbuatanmelawan hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan:hal 3 dari 23 hal putusan No. 421/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Direksi WAJIB melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ts Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menuruthukum, Tergugat telah terbukti melakukan

Bahwa, Penggugat yang kapasitasnya sebagai pemegang saham,seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan seputar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan tugas Direksi lainnya, Penggugat yangkapasitasnya sebagai pemegang saham 50% bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, seandainya benar (quod non)perseroan PT.

;Menimbang bahwa terhadap persoalan RUPS, berdasarkan pasal 79ayat (6) huruf b.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkandalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, Dewan Komisarismelakukan sendiri pemanggilan RUPS, dan jika Penggugat berkedudukansebagai pemegang saham, berdasarkan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkanpemberian ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS, sehingga dengandemikian maka tuntutan Penggugat tentang pembagian deviden terhadapTergugat sebagai Direktur harus dilakukan

,M.Kn.dandokumen-dokumen lain yang terkaitdengan RUPS tersebutadalahtidak sahdantidakmempunyaikekuatanhukum; 5. MenghukumTurutTergugatagar tundukdanpatuhmentaati isi putusan; 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar, Maka pemanggilan RUPS tersebuttelah sah secara hukum;.

EMR Indonesia, selanjutnya sebagai pihak yangmembuka rapatdan bertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;b.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejaktanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
• Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022, Cacat Hukum;
• Menyatakan Tindakan Tergugat I yang melaksanakan RUPS pada tanggal 7 Februari 2022 dan menonaktfikan sementara Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

PAIMAHAM ALEXIUS HALOHO, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatiggedaad);

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;4.

tanda penerimaan panggilan tersebut tidakditandatangani siapa penerima dan tanggal berapa, begitu pula untukPernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT.

tersebut.Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah diabaikan dalam RUPSkarena Penggugat tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan perihalakan diadakannnya RUPS, namun tibatiba Penggugat menerima hasil RUPS,namun Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan alasanbahwa Tergugat telah mengundang dan telah memberitahukan akandiselenggarakan RUPS kepada Penggugat.Menimbang, bahwa sesuai Pasal 81 ayat 2 UndangUndang PerseroanTerbatas ditentukan : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dapat dilakukan hanya dengan Iklan dalam SuratKabar.Menimbang, bahwa jika perseroan tidak mengirimkan surat undangantersendiri kepada Pemegang Saham maka Iklan panggilan ini dianggap sebagaiundangan resmi bagi pemegang saham.Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tersebutTergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T1 s/d T10 yaitu suratpanggilan RUPS kepada Penggugat dan surat bukti bertanda T1A s/d T10Ayaitu surat tanda pengiriman atas surat panggilan RUPS kepada Penggugat.Menimbang

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) (RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 695.

,M.H. serta Hakim Anggota Ibnu Affan,S.H., M.Hum. dan Nurmansyah, S.H., M.H.Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang hadir dalam RUPS adalahorgan perseroan yang terdin dari Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang sahammaka dapat dipahami bahwa sesungguhnya RUPS merupakan perjanjian antara pihakpengusaha dengan pengusaha lainnya dimana Direksi atau Direktur bertindak sebagaimewakili pengusaha;Menimbang, bahwa oleh karena RUPS merupakan perjanjian antara pengusahadengan pengusaha dimana Direksi atau

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

bukan sebagai pekerja / buruh, maka tidak berhak ataspesangon.Bahwa ketentuan mengenai gaji direksi harus ditentukan melalui RUPS,sebagaimana dinyatakan pada Pasal 96 UUPT yang menyatakan sebagaiberikut:Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPSBahwa tidaklah terdapat satupun hasil RUPS yang menyatakan Penggugatakan menerima tunjangan apapun setelah diberhentikan selaku direktur.Tergugat juga mensoomir Penggugat untuk membuktikan adanya keputusanRUPS

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

pada hari Senintanggal 21 Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernag mengikuti RUPS pada hari Senin tanggal 21Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara RUPS pada hariSenin tanggal 21 Desember 2015; Bahwa tandatangan yang tercantum dalam berita acara RUPS PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuHalaman 34 dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk

menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatan yangberkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapatdilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentinganperseroan sehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya

sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.Pasal 11.1.a.

pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroansejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan.Pasal 11 ayat 1 huruf a dan Pasal 11.2 Akta No. 26 tertanggal 26Oktober 2010:11.1.a.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat, yangharus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggalpanggilan dan tanggal RUPS.11.2.

Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam,tempat dan agenda RUPS, dengan disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampaidengan tanggal RUPS diadakan. ...74 Kesimpulan : Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh Dewan KomisarisPerseroan (Turut Tergugat l) untuk penyelenggaraan RUPSLB tertanggal4 Juni 2015 telah mencantumkan dengan jelas hari, tanggal, waktu dantempat penyelenggaraan RUPSLB serta agenda

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

No. 465 PK/Pdt/2011sampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidakdiberi kesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Pasal 92 ayat (5) UndangUndang nomor 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut:Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;19.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat

Beringin Janggut, seharusnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara Penggugat harusdiadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk memberikesempatan kepada Penggugat membela diri. Namun setelah 30 hari darirapat tanggal 6 September 2005, pemegang saham PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana terutangdalam risalah rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuangdalam risalah rapat PT. Beringin Janggut No. 9 tanggal 6 September2005 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII;5. Menyatakan sebagai hukum tidak sah dan atau batal demi hukum segalaproduk hukum yang dihasilkan dengan mendasarkan pada risalah rapatNo. 9 tanggal 6 September 2005 yang tidak sah tersebut;6.

No. 465 PK/Pdt/2011dipertimbangkan dengan benar, yaitu Penggugat pada rapat umum pemegangsaham (RUPS) tanggal 6 September 2005 tidak ada mengajukan pertanggungjawaban, dan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal 27 Agustus2005 Penggugat sendiri meminta menunda rapat umum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005, dan ternyata rapat unum pemegang saham(RUPS) tanggal 6 September 2005 Penggugat tidak ada mengajukanpertanggungjawabannya, sehingga Direktur Utama PT.

Biro Klasifikasi Indonesia mengadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS tersebut tidak adapembahasan atau rencana pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota direksi(Persero) PT.

Biro Klasifikasi Indonesia (AD Perseroan);Bahwa Tergugat di dalam proses pembuatan Surat Keputusannya tidakberpedoman pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara diatur mengenai Pemberhentian AnggotaDireksi yaitu:Pasal 15:Ayat (1):Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;Ayat (2):Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentianDireksi ditetapkan oleh Menteri;Pasal 17:Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS);3 Bahwa Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS merupakan kewenanganatau hak sepenuhnya dari Tergugat dalam kedudukannya selaku PemegangSaham yang didasarkan kepada ketentuanketentuan sebagai berikut: Pasal 91UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)yang menyatakan:Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat Di Luar RUPSdengan syarat semua pemegang saham

BKI) yang menyatakan:Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi melalui KeputusanPemegang Saham Di Luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan danpemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut ...; danPasal 11 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (UU BUMN) yang menyatakan:Terhadap Persero (i.c. PT.

BKI) berlaku segala ketentuan dan prinsipprinsip yangberlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UndangUndangPerseroan Terbatas;Dengan demikian, Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS yangmenjadi Objek Sengketa a quo merupakan tindakan hukum yang dari Tergugatselaku Pemegang Saham PT. BKI diatur dan tunduk pada ketentuan HukumPerseroan yang merupakan ruang lingkup Hukum Perdata.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

Melalui Rekening BNI 46 Jumlah Rp 7.303.000(Tahun 2007 dibayar, tahun 2008 2010 belum dibayar)RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.C12.C13.C14.C15.C16.C17.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin ManafPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ DirekturSurat pengambil alihan RULB oleh Dewan KomisarisUndangan RUPS dari Dewan KomisarisLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni 2010(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT.

RUPS dan bantahanbantahanC1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.C9.C10.C11.Perintah penyelenggaraan Rulb dari Amirudin Manaf 1 lbrPelaksanaan undangan oleh Terdakwa/ Direktur 3 lbrSurat pengambil alihan Rulb oleh Dewan Komisaris 1 lbrUndangan RUPS dari Dewan Komisaris 1 IbrLaporan keuangan Direktur tahun 2007 Juni2010 8lbr(yang diminta hanya tahun 2009 dan dibahas)Surat Permintaan Data PT. Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT.

Bahwa Penilaian danpertimbangan Hukum Peradilan Tingkat Pertama terhadap perbuatanTerdakwa bahwa Terdakwa selaku Direktur tidak berinisatif sendirimelaksanakan RUPS dan tidak dapat melaksanakan tugasnya denganbaik sehingga merugikan Perusahaan seharusnya ditolak oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi) dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding,karena RUPS sudah diterangkan Direktur tidak ada biaya yang cukupkarena Perusahaan mengalami kerugian dan iklaniklan sebagai tagihanyang belum masuk ke kas PT

Radio Swara Mahkota Polareksa samasakali tidak pernah dirapatkan dalam RUPS (semua Anggata Pesero)akan tetapi diputuskan sendiri dengan atas nama Pimpinan VolareGroup atau Pimpinan Volare Holding Company atau Pimpinan VolareNer Work.

No. 701 K /Pid/2012empat puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, dan bukan iklan orderAmirudin Manaf sebagimana dimaksud sebagai piutang Perusahaandalam RUPS akan tetapi iklan tersebut didapat sendiri secara langsungoleh Terdakwa dan di luar order Amirudin Manaf dan semuanya telahmasuk ke kas Perusahaan , keuangan iklan tersebut telah terakomodirdalam Laporan Keuangan RUPS bahkan tercatat dalam Laporan BukuHarian dan Bulanan.