Ditemukan 607 data
645 — 259
Gustibus Non Est Disputandum,hal mana jika diartikan /atau terjemahan bebasnya dalam bahasaIndonesia adalah, Mengenai Selera Tidak DapatDisengketakan,Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas, makajika terbukti dihadapan persidangan, nyatanyata terbukti PARAPENGGUGAT telah melihatnya dan /atau membacanya dan /ataumendengarnya dan /atau mengetahuinya dengan terang, jelas dantegas terkait sosialisasi /atau konsultasi /atau penyebarluasaninformasi /atau pengumuman atas 2 (dua) Surat Keputusan TUNyang
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
174 — 151
Keputusan peradilan memang menyelesaikansengketa pada peradilan yang berkaitan dengan beschikking yaituperadilan tata usaha negara yang harus dikeluarkan oleh badan pejabattata usaha negara atau pejabat pemerintahan, bahwa dalam amarnya itupasti akan terlihat jelas apa yang dikabulkan dan apa amarnya,perintahnya. apakah pencabutan keputusan TUN yang kedua penerbitanHalaman 116 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkeputusan TUN yang ketiga pencabutan dan penerbitan keputusan TUNyang baru, itu
436 — 289
Hal ini secara hukum dapat dipahami oleh karena peraturandasar Objek Sengketa II tunduk pada UU PPLH, yang mensyaratkanterhadap izin lingkungan diwajiobkan untuk diumumkan oleh Pejabat TUNyang mengeluarkan izin tersebut.
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
149 — 73
Keputusan peradilan memang menyelesaikansengketa pada peradilan yang berkaitan dengan beschikking yaituperadilan tata usaha negara yang harus dikeluarkan oleh badan pejabattata usaha negara atau pejabat pemerintahan, bahwa dalam amarnya ituHalaman 121 dari 191 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Sakpasti akan terlihnat jelas apa yang dikabulkan dan apa amarnya,perintahnya. apakah pencabutan keputusan TUN yang kedua penerbitankeputusan TUN yang ketiga pencabutan dan penerbitan keputusan TUNyang baru,
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
351 — 498
Tahun 2020,yang diterbitkan oleh Tergugat/Bupati Konawe.Namun hampir seluruh isi Gugatan Penggugat/PT KPP intinya adalahmempermasalahkan mengenaitindakan Tergugat/Bupati Konaweyang menurutnya tidak memberikan alasan yang berdasar hukumdalam menolakpermohonanperpanjanganiIzin LokasiPengqugat/PT KPP dengan luas +5.500 Ha (quad non).Padahal, dalam konteks pemeriksaan penyelesaian perkara diPengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat/PT KPPseharusnya memberikandalildalil yang terkait dengan Objek Gugatan TUNyang
KOPERASI UNIT DESA TUNAS MUDA dalam hal ini diwakili oleh SETIYONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak
Intervensi:
1.DARSINO MUSIRIN
2.SUBANDI
3.SYAMSUL HADI
4.DEBY WIJAYA
5.RIDIYANTO
6.SURADI
7.SUJARWO
8.TUKIJO
9.MAWARDI
10.ACHMAD ICHSAN
11.NGATMI
12.WAHYU KUSUMO
13.WIWIN JAUHAROH / AHLI WARIS : MAWARDI
14.GIMAN
15.SUHARTO
16.WARSITO
173 — 84
Nomor 2 Tahun 1991 tentang PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yangmenyebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tengggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUNyang
1561 — 1167
(i) putusan deklaratoir, yaitu putusan yang menyatakan tidak sahsuatu keputusan TUN, dan(li) putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang mewajibkanpencabutan keputusan TUN dan menerbitkan keputusan TUNyang baru;Artinya, petitum gugatan TUN tidak terbatas hanya padapermintaan agar keputusan TUN yang digugat dinyatakan batalatau tidak sah, melainkan juga dapat meliputi permintaanditerbitkannnya keputusan TUN yang baru ;Bahwa ciriciri putusan PTUN adalah (a) vertikal, yaitu berlakudari atas ke bawah, dan