Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah..

yang pertanggungjawabannya di dukung dengan buktibuktipembayaran kepada pihak ketiga, dan untuk buktibukti pembayarankepada pihak ketiga ahli uji kembali apakah benar seperti itu adanya atautidak dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yangdisebut didalam pertanggungjawaban.Dasar aturan yang ahli gunakan dalam menilai pertanggungjawabantersebut adalah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPenggelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, UndanguandangNomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Keppres

Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan DirjenPerbendaharaan Nomor Per66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Pengelolaan anggaran selalu mengacu kepada APBN, hal ini tertuang dipasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tetapi dalam penatausahaannya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Keppres 42 tahun 2002bahwa di dalam penata usahaannya maka di atur tersendiri dalamperaturan Menteri Keuangan, misalnya alokasi untuk bantuan sosial adapenata usahaannya sendiri di dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) yang mengatur tentang Bantuan Sosial.

dinas, pengaturan mengenai belanja barang dan jasa sertapembayaran gaji pegawai dikeluarkan PMK sesuai dengan alokasianggarannya, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLU) diatur di dalamPeraturan Pemerintah tersendiri meskipun berasal dari APBNpengaturannya ada diatur tersendiri di luar dari ketentuan yangHalaman. 1163 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1164mengatur mengenai APBN, diatur dengan peraturan dari Otoritas JasaKeuangan (OJk)Didalam penata usahaan keuangan negara berdasarkan Keppres

Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah..

yang pertanggungjawabannya di dukung dengan buktibuktipembayaran kepada pihak ketiga, dan untuk buktibukti pembayarankepada pihak ketiga ahli uji kembali apakah benar seperti itu adanya atautidak dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yangdisebut didalam pertanggungjawaban.Dasar aturan yang ahli gunakan dalam menilai pertanggungjawabantersebut adalah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPenggelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara, UndanguandangNomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Keppres

Nomor 42 Tahun 2002tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan DirjenPerbendaharaan Nomor Per66/PB/2005 tentang MekanismePelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Pengelolaan anggaran selalu mengacu kepada APBN, hal ini tertuang dipasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tetapi dalam penatausahaannya sesuai dengan pasal 12 ayat 3 Keppres 42 tahun 2002bahwa di dalam penata usahaannya maka di atur tersendiri dalamperaturan Menteri Keuangan, misalnya alokasi untuk bantuan sosial adapenata usahaannya sendiri di dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) yang mengatur tentang Bantuan Sosial.

dinas, pengaturan mengenai belanja barang dan jasa sertapembayaran gaji pegawai dikeluarkan PMK sesuai dengan alokasianggarannya, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLU) diatur di dalamPeraturan Pemerintah tersendiri meskipun berasal dari APBNpengaturannya ada diatur tersendiri di luar dari ketentuan yangHalaman. 1163 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1164mengatur mengenai APBN, diatur dengan peraturan dari Otoritas JasaKeuangan (OJk)Didalam penata usahaan keuangan negara berdasarkan Keppres

22,25 % min.60 % Memenuhisyarat Ahli menjelaskan faktor penyebab pekerjaan simpang bukit harapan 2Kecamatan Bongan tidak sesuai dengan kualitas maupun kuantitasadalah karena human error pelaksana atau tidak memperhitungkankualitas material yang digunakan dan faktor luar yang menyebabkanberkurangnya kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dikerjakan;Ahli menjelaskan menggunakan acuan Keppres tahun 2007;Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmengenai sand cone dan terkait hasil

Benar cara penerimaan Rp.3,3 Milyar tersebut adalah menyalahiketentuan Keppres No.80 Thn 2003;Bahwa saya menerima dana Rp.3,3 Milyar tersebut tidak melakukanpenolakan, karena uang tunai sudah masuk di transfer ke rekening, karenamenurut saya ada diatur di PERPRES 54 Tahun 2010 pasal 13 yangmenerangkan : PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian ataumenandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/JJasa apabila belumtersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapatmengakibakan dilampauinya

Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a Nomor : 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003yang menyatakan :Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah Pengadaan Barang / Jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.

Pada Lampiran 1 pada Bab huruf A. poin 1.a Nomor : 3 huruf aKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PerpresNomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres 80Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna Barang/Jasa dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindaripelelangan ;Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Putusan No. 23 K/PID.SUS/2016Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang danJasa Milik Pemerintah, karena dalam pengadaan souvenir kulit buayatersebut tidak dibuat kontrak atau perjanjian kerja, namun hanya dibuatkanSPK (Surat Perintah Kerja) yang dilampirkan dalam SPM (Surat PerintahMembayar

JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati KabupatenMerauke, pengambilan souvenir kulit buaya tersebut tidak langsungdilakukan pembayaran, namun menunggu adanya anggaran atautersedianya anggaran terlebih dahulu baru dilakukan pembayaran kepadapengerajin souvenir kulit buaya;Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan barang souvenir kulit buaya sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atautahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

tersedia atau tidak cukuptersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1)yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, danatau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam AFBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengantahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimanadiamanahkan pada Pasal 20 Keppres

Pasal 13 ayat (1) poinb yang berbunyi:Atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukanpengeluaran untuk keperluan pemberian ucapan selamat, hadiah/tandamata, karangan bunga, dan sebagainnya untuk berbagai peristiwa;e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat(3) yang berbunyi:Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;e Keppres

Fahyusma Sakti denganDirekturnya Rasyidin;e Bahwa permasalahan tentang pengadaan alat kesehatan adalah karena alatyang masuk tidak sesuai dengan yang ditawarkan, yaitu meja operasi dantempat tidur tidak sesuai dengan permintaan;e Bahwa Panitia Pengadaan telah melaksanakan proses pelelangan sesuaidengan Keppres;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;2 Saksi IKHSAN MIRZA IDA, S.H Bin IBRAHIM DAUD, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa

,ketentuan tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.12Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yang dari segihierarki Peraturan PerundangUndangan Kedudukannya di atas/lebih tinggidari Keppres (sekarang Perpres Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan);Bahwa setelah dibuat Work Order/WO oleh Divisi Umum PT. KrakatauSteel dan dibuat HPS/OE oleh Divisi Perencanaan PT.

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Tembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganPerpres Nomor 64 Tahun 2005;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008;3. Kerjasama Kejaksaan Agung RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : Juklak001/J.A/2/1989 tanggal 25 Februari 1989 & Nomor: Kcp145/K/1989 tanggal 25 Februari1989;4.

Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakHalaman 128 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan swakelola pada SukuDinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2013 2014pedoman teknis yang digunakan adalah Keputusan PresidenNo 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dirubahsesuai Keppres No.70 tahun 2012, dan Peraturan GubernurHalaman 94 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTDKI Jakarta nomor 37 tahun 2011 tentang tata carapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jakarta.

Pasal 12 Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, yang menyatakan ;Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan atas hakdan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.Setelah melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan 5(lima) unit Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT kepada PT.SATUM MANUNGGAL ABADI, saksi Ir.

oleh pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu:(a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kKewenangan tersebuttercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnyatercantum dalam Keppres

pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;e Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;e Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;e Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;e Bahwa Perihal Keppres

kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres

hukummengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau Suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres

Supardjaja, S.H. adalah Hakim Agung yang belummemiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun menjadi Hakim, karenayang bersangkutan baru diangkat menjadi Hakim pada Tahun2007 sesuai KEPPRES No. 67 / P / 2007 tanggal 23 Juli 2007 danbaru dilantik oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. padatanggal 15 Agustus 2007, sehingga tidak memenuhi syarat untukditetapbkan sebagai Hakim Karier ( Bukti PK 1 ).

JKT.PST.bagian atas Bagian palet yang lain kita ambil Bagian tengah bagiansebelah yang lain ambil di bagian bawah sebanyak 5 buah ;Bahwa saksi mengetahui nilai kontraknya berdasarkan dokumen IUD Kitdengan nilai kontrak 12 miliar 6 juta delapan ratus sekian;Bahwa tugas saksi sebagai panitia pengadaan merencanakan prosespenyediaan barang menetapkan dokumen dengan metode kualifikasi satufile sistem gugur dan untuk menetapkan ini berdasar Keppres untuk nilaidibawah 5 miliar digunakan lelang sederhana

PERUMAHAN SWADAYA;Bahwa dapat saksi jelaskan untuk penentuan lokasi dan calon penerima bantuan> Ada usulan LOKASI DESA dari BUPATI yang ditujukan kepadaMENTERI> Kemudian SAT KER melukan pemeriksaan dan evaluasi persyaratanDESA yang diusulkkan apakah memenuhi persyaratan atau tidak> Setelah itu SAT KER mengusulkan kepada DEPUTI melalui ASISTENDEPUTI Bidang PERENCANAAN> Selanjutnya dilakukan survey penerima bantuan yang dilakukan olehPIHAK KETIGA, yang ditunjuk oleh PPK berdasarkan TENDERTERBUKA sesuai KEPPRES

penghitungan Kerugian KeuanganNegara dipersamakan dengan audit investigatif, namun berbedadalam pengumpulan dan proses pembuktian yang sepenuhnyamerupakan kewenangan dan Penyidik.Bahwa, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 49 ayat (2),BPKP berwewenang melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan tertentu antara lainkegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;Bahwa, lebih lanjut, kewenangan BPKP dalam melakukan auditinvestigatif, antara lain diatur dalam:1.Keppres