Ditemukan 6791 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penjarahan
penyebaran
pendafaran
pengajaran
penjabutan
pengabaran
penjagalan
pendataran
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
245 — 38
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
245 — 38
Artinya, unsur setiap orang ini baru dapat dibuktikansetelah unsurunsur delik intinya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.Bahwa penjabaran tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan unsur setiap oranghanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jikadikaitkan dengan unsurunsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dikaitkansecara bersamaan dengan unsurunsur lain dalam perbuatan yang didakwakandalam
Dengan demikian Dalil Jaksa Penuntut Umum yangmenyatakan di peroleh fakta fakta atas keterangan saksi adalah dalil yangsangat menyesatkan dan Penasihat Hukum berpendapat bahwa dalil tersebutsangatlah menciderai fakta fakta yang terungkap dalam persidangan ini.e Fakta persidangan berupa keterangan Ahli, bukti Surat petunjuk dan barangbukti berupa surat maupun dokumen yang terkait dengan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa, analisa terkait penjabaran ini, pada pokoknya senada denganpenjelasan
Register : 21-09-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 11-03-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
HADI CANDRA
161 — 9
John Freddy. S, SH
Terdakwa:
HADI CANDRA
161 — 9
- Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
- Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
214 — 127
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
214 — 127
ASDP,dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebutmerupakan Kerugian Negara;Bahwa ahli menerangkan bahwa Kekayaan negara dipisahkan berupaBUMN merupakan bagian dari kKeuangan negara maka asas pengelolaankeuangan nagara yang dimuat dalam UU tentang keuangan negaraadalah penjabaran dari aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndangUndang Dasar ke dalam asasasas umum yang meliputi baikasasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara,termasuk didalamnya asas universalitas
Register : 12-05-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr Tanggal 28 Juli 2022 — Penuntut Umum:
YOGA PRATOMO
Terdakwa:
H.ANNAS MAAMUN
805 — 249
YOGA PRATOMO
Terdakwa:
H.ANNAS MAAMUN
805 — 249
4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor: (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
31.
1 (satu) bendel hardcopy Program / Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Prov Riau.
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 12-05-2020Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
JEO FANDY YOESMAN alias ASIANG
741 — 1160- 1 (satu) bundle dokumen Keputusan GUbernur Jambi Nomor: 179/Kep.Gub/BAKEUDA/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan PEraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun 2017.
- 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Jambi Nomor: UND. 005/ /IX/DPRD tanggal 15 September 2017 perihal Undangan.
- 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Buku 1.
- 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Jambi Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Buku 2.
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 2021.
Register : 22-05-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-09-2022Putusan PT JAMBI Nomor 20/PID.TPK/2013/PT JMB
Tanggal 11 Juli 2013 — Pembanding/Terdakwa : DRS. H.ARIFIN MANAP Bin H.ABDUL MANAP Diwakili Oleh : H ABDURROCHIM ASNAWIE SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAADI OKTIA NOFI, SH
92 — 52- 1 (satu) bundel Dokumen barang bukti dalam perkara atas nama HS DAUD MBA, yang di pinjam pakai dari KPK RI dari Nomor : 331 -338 dan Nomor : 1419 berupa :
- 1(satu) bendel photo copy legalisir risalah resmi stemmotivering fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap nota keuangan kota Jambi TA 2004 pada tanggal 19 Januari 2004;
- 1(satu) bendel photo copy legalisir penjabaran APBD Perubahan Kota Jambi TA 2004;
- 5 (lima) lembar photo copy legalisir Keputusan Walikota
Register : 13-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 16-02-2023Putusan PN PALU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
DICKY SEPTIAWAN
Terdakwa:
ABDULLAH S. MANGGE Alias ADUL
135 — 2748. 1 (satu) bundel dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDES-P) Desa Dutuno Tahun 2021. (ASLI).
49. 1 (satu) bundel LaporanPertanggungjawaban Drainase Tahun Anggaran 2021 (ASLI)
50. 1 (satu) bundel dokumen Pengajuan Dana Desa Non BLT Tahap I Desa Dutuno Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp 175.079.680.
Register : 17-10-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 31-01-2019Putusan PT JAKARTA Nomor 644/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2018 — PT.GUNUNG MADU PLANTATION >< MUHAMMAD JINNY GOHMASHUN CS
339 — 246dibuktikan Penggugat tersebut adalah unsureunsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KitabUndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sebagai berikut :Bahwa siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda palingbanyak Sembilan ratus rupiah:Berikut adalah penjabaran
Register : 11-01-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 26-09-2012Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 17 Juli 2012 — H. MUHAMMAD IDRUS HP
78 — 8kamibaru bisa itu dari Tenggarong itu tahun 2000, tahun 2001 saya menjadi kepaladaerah sehingga kabag keuangan dan sekda kebijakannya kalau ini semuanyadiadakan APBD takutnya bedabeda harganya, ada kertas yang isi ATK nya93harganya sepuluh disini lima jadi itu yang masih sering ditempatkan padaseketariat daerah.Bahwa landasannya adalah APBD, saksi sendiri bukan panitia anggaran jadiperincian anggaran adalah anggota DPRD sendiri dengan seketariat daerahditempatkan lah dana asuransi itu pada saat penjabaran
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015Putusan PN KUPANG Nomor 16 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 27 Juli 2015 — MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE
139 — 95Lms.900/12/2013 tanggal19 Maret 2013, sebagai penjabaran dari Pespres 70 Tahun 2012, tugasPPK adalah :a.
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
2112 — 4233Bahwa hal ini dapat dilihat dalam sejumlah aturan dalam UU No.2/2011sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 menyatakan, Anggaran Dasar PartaiPolitik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.Pasal 1 angka 3 menyatakan, Anggaran Rumah Tangga Partai Politik,selanjutnya disingkat ART, menyatakan adalah peraturan yang dibentuksebagai penjabaran AD.33.
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1761 — 1453dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikanmilik Negara, definisi ini di dalam teori hukum menggunakan landasanteori yang bersifat luas, konferenship, inipun kemudian sudah diafirmasi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dannomor 62 yang menetapkan secara konstitusional definisi ini masihtetap di pergunakan dan mengikat ;Bahwa uang yang seharusnya masuk ke Kas Negara tapi tidak masukke Negara adalah sesuai norma hukum,yang pertama dari yuridisnormative lebih dahulu pada pasal 2 ada penjabaran
Register : 17-12-2020 — Putus : 23-04-2021 — Upload : 10-05-2021Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 23 April 2021 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
LAMBERTUS S.A BETI, SH
187 — 83FLORIYANA)
- Dokumen BPKAD:
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
- Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTS
- 1 (satu) jilid berkas Penyertaan Modal Pemda PD. Mutis Jaya kepada PD. Mutis Jaya Tahun 2011-2015
- 1 (satu) jilid laporan ringkasan kegiatan utama PD.
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
128 — 12berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
167 — 17yang mengatur tentangpengelolaan dana PMUK supaya tepat sasaran ;Bahwa mekanisme pencairan dana PMUK yaitu. dana PMUKberasal dari APBN Pos BANTUAN SOSIAL masuk DIPA DinasPerkebunan Propinsi Jatim, kemudian diberikan kepadaKelompok Sasaran (Koperasi Sekunder maupun Primair) ;Bahwa pengelolaan dana PMUK dalam hal pengembaliannyaditujukan kepada koperasi dengan ketentuan untuk Tahun167Pertama tidak dikenakan jasa operasional (bunga), baruTahun Kedua dikenakan jasa operasional (bunga)Bahwa salah satu penjabaran
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
177 — 73RKA dan atau DPA SKPD yang telah diverifikasi oleh tim anggaranselanjutnya dijadikan dasar RAPBD perubahan.e Bahwa, kemudian sekitar bulan Agustus 2008 diterbitkanPerda No.5 tahun 2008 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bekasi tahun anggaran2008 tertanggal 26 Agustus 2008, Perbup Bekasi No.7 Tahun2008 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah tahun anggaran 2008 tanggal 27 Agustus2008 dan Keputusan Bupati No.903/ Kep.98.APEMB/2008tanggal 29 Agustus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
132 — 17berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 16-11-2021Putusan PN DENPASAR Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
2.Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Meidina Rizky Prasentari Putri Als Kiky
480 — 1147menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dipidanakarena telah memenuhi unsur unsur delik pidana diantaranya adalahsesuai dengan yang diatur dalam undang undang Perbankan danundang undang TPPU, hanya saja untuk menentukan undang undangmana dapat diterapbkan kepada Terdakwa dapat dilihat dari undangundang mana yang lebih dominan dilanggar oleh Para Terdakwa, apakahundang undang Perbankan, UU TTPU atau undang undang lainnya yangdi dakwakan dan di tuntut kepada Para TerdakwaTindak pidana perbankan penjabaran
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
116 — 47dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa benar dana alokasi anggaran DPPKAD pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaPematang Siantar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 tanggal 29Maret 2010 tentang APBD 2010 berjumlah Rp. 50.232.892.373, (limapuluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; Bahwa benar sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 3Desember 2010 tentang Penjabaran
Register : 22-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 22-07-2021Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
234 — 44Pada ayat (1) Menyampaikan Bahwa dalam hal Pemerintah DaerahBelum Menganggarkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan dalam APBDatau telah Mengangarkan dalam APBD tetapi belum sesuai denganstandart kebutuhan, Pemerintah Daerah Menanggarkan PendanaanKegiatan Pemilihan Mendahului Penetapan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD dengan Melakukan Perubahan PeraturanKepala Daerah Tentang Penjabaran APBD selanjutnya diusulkandalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.;b.