Ditemukan 6613 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : telah tetap titah tanah tengah teteh tatah teiah tekah
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
307 — 116
  • Lagipula dalam pemeriksaan perkara arbitrase No. 431/X1/ArbBAN1/2011, tidak ada satupun pihak bersengketayangmenganggap Perjanjian Kerja yang tetah dibuat oleh dan antaraPEMOHON dengan TERMOHON cacat hukum, bahkan dalamMemori Jawaban PEMOHON di persidangan arbitrase, Perjaniiandimaksud malah teroukii menjadi dasarlandasan hukum dalidaliargumentasi PEMOHON sendiri (selaku Termohon Arbitrase);d.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 22-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2014 — NUSRON WAHID SS.; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
311 — 67
  • Golkar, maka dengan demikian terbukti TERGUGAT telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf(d) UU Partal Politik, oleh karena pemberhentian PENGGUGAT dan keanggotaanPartai Golkar hanya dapat dilakukan jika melanggar ADART Partai Golkar.C PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIGA: TERGUGAT TELAHMEMPERLAKUKAN PENGGUGAT SECARA DISKRIMINATIFSEHINGGA MELANGGAR KONSIDERANS HURUF C UU PARPOL1213141516Bahwa TERGUGAT dalam dalildalilnya pada Bagian Dalam Pokok Perkara,Huruf C Jawaban, tetah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 1970 ; bahwa Hakim wajib = " mengadilimenurut hukum" dan menggali, mengikuti memahami"nilat nilait hukum" dan "rasa keadilan yang hidup"dalam masyarakat karena tetah begitu' saja tanpapertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd)mengabaikan beberapa persoalan persoalansubstansial sebagaimana dikemukakan di atas, baiksebagai fakta fakta hukum dalam persidangan perkarainit maupun sebagai fakta fakta hukum, nilai hukumdi luar persidangan perkara atau di tengah tengahmasyarakat.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-08-2010 — Upload : 27-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Agustus 2010 — Drs. SUPANDI, MPd. bin H. ABDUL WAHID
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • puluh juta seratus delapan puluh satu riburupiah), jadi ada dana tersisa yang tidak tersalurkansebesar Rp. 1.875.419.000, (satu milyar delapan ratustujuh puluh lima juta empat ratus sembilan belas riburupiah) yang seharusnya sisa dana tersebut dikembalikankepada Kas Negara melalui UT Pusat, akan tetapi Terdakwadengan sengaja menggelapkan uang sisa dana yang tidak20tersalurkan kepada para tutor, dengan cara menggunakansendiri dana tersebut untuk kepentingan dirinya ataukepentingan orang lain ;Bahwa tetah
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 06-K/PM.I-05/AD/I/2020
Tanggal 24 Maret 2020 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Imam Sakroni
168 — 192
  • Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :Berkaitan dengan Replik yang tetah disampaikan Oditur Militer tersebut,maka dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa tanggapansebagai berikut :a. Dalam hal ini bahwa benar terdakwa memiliki itikad baik dan tidakbenar terdakwa mempunyai keuntungan dalam usaha ini.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Tanah
Register : 23-04-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Arm
Tanggal 20 Agustus 2015 — - Penggugat DOLLY PONTOH - Tergugat 1. NOVITJE SIGARLAKI alias NOVA SIGARLAKI 2. LAURENS SIGARLAKI 3. Direktur PT Meares Soputan Mining 4. Direktur PT Indosat TBK. 5. Kepala Kecamatan Likupang Timur 6. JONNY PONGAYOW 7. SUPIT KIROYAN 8. YENNY TAMBUWUN 9. JEMMY WALEAN 10. MARIE WALEAN 11. ADRI WALEAN
112 — 29
  • Yahya Harahap dalamliteratur yang sarna halarnan 439 menyebutkan bahwa :"Kasus perkara yang seme, tidak dapat diperkarakan lagi dua kali.Apabila sautu perkara telah perneh diajukan kepadapengadiJan, dan ferhadapnya teJah dijatuhkan putusan, sertaputusan tersebut tetah memperoteh kekuatan hukum tetap makaterhadap kasus perkara itu, tidak boJeh /agi diajukan gugatanbaru untuk memperkaryakannya kembali"16.Bahwa, oleh karena terbukti gugatan Penggugat yang diajukansama dengan Gugatan Perkara No.: 89/
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 27
  • Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat menyangkutsuatu Obyek yang tetah memiliki STATUS SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM),maka BUKAN dan / atau PRANATA HUKUM yang patut dan relevan untukmenyelesaikan gugatan sengketa hak milik dalam perkara aquo adalahMUTLAK menjadi Lingkup dan Ranah PERADILAN TATA USAHA NEGARA(PTUN);18.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-11-2014 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 691/Pdt.G/2014/PN. JKT. Sel.
Tanggal 9 September 2015 — Drg. TITI ASMARIATI MURNI, Lawan 1. JASON GUNAWAN, 2. EVIE CHANDRA, 3. PT. BANK DANAMON INDONESIA, 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV,
52 — 22
  • dengan Sertipikat hak MilikNo. 191/Rawa Barat seluas 347 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.42/V/1991 tanggal 3 April 1991 yang dibuat dihadapan Sri Rahayu, SH,Notaris/PPAT di Jakarta, dan berdasarkan P1 tersebut Sertifikah Hak MilikNo. 191/Rawa Barat telah dibaliknama atas nama Penggugat Dokter GigiTiti ASmariati Murni;Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat telah menunjukkan bukti T.1 Berupa Sertifikat Hak Milik No. 191/Rawa Barat, dari Sertifikat hak MilikNo. 191/Rawa Barat tersebut diketahui bahwa tetah
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 149/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 4 Mei 2016 — -SUGENG PRAYITNO, DK LAWAN -SUPRISTIYANI,Dkk
168 — 34
  • Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Personal)Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN BwiBahwa gugatan yang tetah diajukan oleh Para Penggugat kepadaPengadilan Negeri Banyuwangi adalah kurang Pihak mengenai siapasiapa yang harus di gugat, seharusnya Kantor Badan PertahananNasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi seharusnya ikut di gugat, jikaHadi Apriliawan selaku pembeli yang sekarang menguasai salah satuobyek tanah ikut di gugat oleh Para Penggugat menjadi turut Tergugat Il,sedangkan
    Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Error in Personal)Bahwa gugatan yang tetah diajukan oleh Para Penggugat kepadaPengadilan Negeri Banyuwangi adalah kurang pihak mengenai siapasiapa yang harus digugat, seharusnya Kantor Badan PertahananNasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi seharusnya ikut digugat, jikaHadi Apriliawan selaku pembeli yang sekarang menguasai salah satuobyek tanah ikut di gugat oleh Para Penggugat menjadi turut Tergugat Il,sedangkan BPN Banyuwangi nantinya juga bisa menjelaskan riwayatasal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-04-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 401/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 September 2017 —
226 — 118
  • BUDIJANTOatias BUDIJANTO SUTED4VA tetah terbukti secara syah dan meyakinkanbersatah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana datam Pasal 378 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP datam Dakwaan Kesatu dan tindakpidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dan diancam pidanadatam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UndangUndang R.I. Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalamDakwaan Ketiga Primair.2.
    Kertas Nusantara yang tetah dibayar dengan CekTunai Nomor GC 342633 senilai Rp.30.000.000.000, (Tiga puluh milyarrupiah) yang tidak dapat dicairkan, yang bersangkutan mengakui kalau diRekeningnya dananya tidak cukup sehingga meminta waktu untukmenyelesaikan.Bahwa dalam upaya penyelesaian dibahas bahwa Budijanto Sutendja akanmemberi kuasa pencairan Deposito milik PT. Redwhite Asia Internationalkepada PT. Sucofindo Advisory Utama namun tidak disebut di Bank manadisimpan dan berapa nilainya.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 65/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : IVANNA SULISTIO Diwakili Oleh : Surtini, SE.,SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
Terbanding/Tergugat II : WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat : CV.PRIMA ANGKASA RAYA
151 — 68
  • dapat disimpulkan secara yuridis gugatan aquo tidak dapat diterima karena Majelis Hakim perkara aquo tidak berwenang mengadili perkara;Bahwa secara yuridis Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Peabat Tata Usaha Negara yakni dalam hal ini Tergugat II, haruslah diselesaikHalaman 21 dari halaman 79 Putusan No.65/PDT/2021/PT SMRan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pada ketentuan Pasat 1 huruf (c) dan Pasat 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jetas tetah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-09-2012 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2012
Tanggal 4 September 2012 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRI) (PERSERO) Tbk., dk vs. PT. MULIA PERSADA PACIFIC (PT. MPPC),
122 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Addendum Perjanjian Nomor 72, tanggal 24 Mei1991 yang belum dilaksanakan, namun sama sekali tidak diperhatikanTergugat, oreh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) terhadap Penggugat II dan Penggugat ;Bahwa pada tanggat 11 April 1990 tetah diadakan perjanjian BOT (Build,Operate, Transfer) antara Tergugat yang diwakili oleh Handrian Tjahja selakuDirektur (Akta Perjanjian Nomor 62) yang kemudian dirubah dan ditambahdengan Addendum Perjanjian No.73 tanggal 24 Mei 1991
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Agustus 2019 — Penggugat:
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
116 — 52
  • DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 danPasal 107 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,sertipihnak hak milik objek sengketa I, II, Ill, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIlcacat hukum administrasi dan bertentangan dengan putusan pengadilanHalaman 108 dari 116 Halaman Putusan No. 17/G/2019/PTUNKPGyang tetah
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 10-08-2015 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 8/Pdt.G/2010/PN.Gsk
Tanggal 29 Juni 2010 — 1. Alm. Pung Kong Fat, yang diwakili oleh DR. Fredrich Yunadi, SH.LL.M, MBA, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 8 Jakarta Selatan 12160............................sebagai PENGGUGAT I; 2. Alm. Tjoe Tjiek Foe, yang diwakili oleh Tjoe Wan Ing, Pekerjaan swasta, beralamat sementara di Jalan Kalisari I/20 Surabaya………………………...........sebagai PENGGUGAT II; 3. Alm. Lie Tjin Foei, yang diwakili oleh Lie Hong Seng, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Samudra No. 39 Surabaya..............................................sebagai PENGGUGAT III; 4. Alm. Fang Kiang Sin, yang diwakili oleh Fong Siauw Tjie alias Fong Akie Wiyono, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sidodadi Kulon I/48 Surabaya..................................... sebagai PENGGUGAT IV; 5. Alm. Sapari, yang diwakili oleh Badelan, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Randuagung RT 001/RW 002 Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik .............................................................sebagai PENGGUGAT V; MELAWAN 1. H. Bisri Ilyas, Direktur Utama PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik…………...………………..……….sebagai TERGUGAT I; 2. Herman, Direktur Keuangan dan Adminitrasi PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik….………………..sebagai TERGUGAT II; 3. PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik….………………………..……….sebagai TERGUGAT III; Tergugat I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJULI EDY MURYADI, SH.MH. TONY KARTONO, SH. EKO BOGIE SOESATYO, SH. Para Advokat yang tergabung pada kantor Hukum “DJULI EDY & PARTNERS” beralamat di Gedung Medan Pemuda Surabaya (BES) lantai 4 Jalan Pemuda No.27-31 Surabaya. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 234 Gresik-61131............................................sebagai TERGUGAT IV; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. ENDANG SRI MULYATI, M.Si. SUBEGJO, SH dan BAMBANG SUDIJANTO, SH. 5. Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya.....................................................sebagai TERGUGAT V; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAKHFUDZ, SH.M.Si. SULISTIYANINGSIH, SH.MH. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH. IRFAN IHSANPURO, SH. 6. Bupati Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 245 Gresik ……..........................................................sebagai TERGUGAT VI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH. ANDONO KRISTANTO, SH.MH. SAMBA PERWIRAJAYA,SH.MH. RONALD ARMADA WIYONO, SH.MH dan ARI MUKTI RAHARJO, SH.MH. Para advokat dan konsultan Hukum dari kantor WINS & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Perkantoran Graha Asri Blok RK No. 9 Jalan Raya Ngagel 176-179 Surabaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 247 Gresik ....................sebagai TERGUGAT VII; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik…………………….sebagai Tergugat VII ; 8. Camat Kebomas, Jalan Sunan Giri Nomor 33 Kebomas Gresik…………………………...sebagai TURUT TERGUGAT I; 9. Kepala Desa Randuagung, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 163 Gresik, …………………………………sebagai TURUT TERGUGAT II ; Dalam hal ini Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada SUTARMO, SH. SUPRIASTO, SH. DWI SETIAWAN, SH. AGUSTIN RENIANA, SH. SUBATRIYAH, SH. ROCHIM, SH. ADI NUGROHO, SH. TRI JOKO EFENDI, SH. MUHLIS, SH. ENDANG RAHMAWATI, SH ;
182 — 124
  • LP/I47NII/1988/RES 1081 (BuktiP26) dan tetah dilakukan pemeriksaan di TKP olehPenyidik Polri dengan Serita Acara Pemeriksaan TKPoleh Sertu M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya konsumsi sebesar Rp.1 00.000.000,00 ;Jumlah keseluruhan sebesar Rp.150.000.000,00 ;Bahwa selama melakukan tuntutan kepada Para Tergugat, ParaPenggugat telah banyak mengalarni kerugian immaterial yaitu keluargayang berantakan karena hidup berpisah karena di gusur paksa olehTergugat IV dan Tergugat III, bahkan pada tanggal 16 Januari 2006 salahsatu warga yang bernama Soesanto meninggal dunia ketika melakukandialog di kanlor Tergugal , oleh karena secara materil dan immaterialPara Penggugat tetah
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 11-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 264/Pid/2017/PT.DKI
Tanggal 27 Nopember 2017 — Bernadetta Hiasinta Hartantiyanti Budijanto alias Budijanto Sutedja
301 — 123
  • BUDIJANTOatias BUDIJANTO SUTEDJA tetah terbukti secara syah dan meyakinkanbersatah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana datam Pasal 378 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP datam Dakwaan Kesatu dan tindakpidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dan diancam pidanadatam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf r UndangUndang R.I.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-09-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 472/ Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 24 Agustus 2016 — 1. PAULUS TANNOS sebagai Pelawan I 2. PAULUS TANNOS sebagai Pelawan II 3. LINA RAWUNG sebagai Pelawan III Melawan 1. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK, sebagai Terlawan I 2. PT. MEGALESTARI UNGGUL sebagai Terlawan II 3. VECKY ALEX LUMANTAUW sebagai Terlawan III 4. JACK BUDIMAN sebagai Terlawan IV 5. SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH sebagai Terlawan V 6. M. NOVA FAIZAL, SH,M.Kn sebagai Turut Terlawan
250 — 81
  • harus diterima, kecualiPihak sebaliknya secara tegas;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan TERLAWAN V mohon kehadapanMajelis mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberi putusansebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM PROVISI Menolak Tuntutan Provisi PARA PELAWAN;DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi TERLAWAN V; Menyatakan Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum AktaAkta yang tetah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — Prof. Dr. ENOS TARUH, M.Pd. ;
71 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti tetah melakukan kekhilafan atau kekeliruan menerimaalasan ke1 sampai dengan ke4 ; (vide hal 77 putusan kasasi). Sebagaialasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang terurai sebagai berikut :1.1. Upaya Hukum terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriGorontalo tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan tingkatkasasi (vide halaman 55 putusan kasasi tersebut) ;1.2.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN
Register : 03-06-2010 — Putus : 30-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23/G/2010/PTUNBJM
Tanggal 30 Nopember 2010 —
220 — 95
  • Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tetah menegaskan bahwapihak yang dapat mengajukan gugatan kepada pengadilanTUN, hanyalah seseorang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara;Pasal 53 ayat (1) UU PTUNterkutip sebagai berikut:(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 28 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl
Tanggal 27 Desember 2016 — Petrus Bala Pattyona melawan S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti, Dkk.
164 — 60
  • /Pdt.G/2016/PN.BtlMenimbang, bahwa dalam Rekonvensi: ini Para Tergugat sampai denganTergugat VIIl dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para PenggugatRekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari ParaPenggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tetah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini makahalhal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggappula