Ditemukan 1089 data
134 — 37
Dalam Jawabannya tertanggal 24 April 2013, paraTergugat mengakui bahwa:Perubahan kesepakatan tersebut memang tidak ditindaklanjuti dengan RUPS dan menuangkannya dalam suatauakta notaril, dengan alasan sematamata para Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untukbekerja sesuai dengan kapasitasnya selaku Direktur Perusahaan."
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO)C.q PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk (BRI AGRO) Cabang Medan
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN
92 — 43
PENGGUGAT seharusnya sadarakan hak dan kewajibannya selaku Debitur dan sadar secara penuhakan resiko yang mungkin terjadi akibat ditandatanganinya PerjanjianKredit atas Fasilitas Kredit Pinjaman yang diterima oleh Penggungatsebagai berikut :a.Perjanjian Kredit secara Notaril atas fasilitas Pinjaman Tetap Reguler(PTR) yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lila Meutia, SH, MkN,Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 08, tanggal 5 Juni 2013;b.Addendum Perjanjian Kredit secara notariil atas fasilitas PinjamanTetap
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2012 kesepakatan Penggugatselaku Pembeli dengan Tergugat dan Tergugat II selaku Penjual,sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam dua buah Akta Notaril,Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2017yang dibuat dan ditandatangani di hadapan FX. Budi Santoso Isbandi S.H.
88 — 13
itu juga alasan Pelawan Eksekusi untuk mengangkat kembali SitaEksekusi dan menyatakan Sita Eksekusi tidak sah tidsk beralasan karena hal tersebutadalah merupakan konsekwensi dari jaminan hutang untuk pengembalian fasilitaskredit karena cedera janji;Bahwa untuk itu atas pemberian kredit oleh Terlawan Eksekusi kepada PelawanEksekusi telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku serta telahpula memenuhi ketetapan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata danpengikatan secara Notaril
64 — 15
/perbuatan yangberpurapura (schijnhandeling) seolaholah telah terjadi adanya perbuatanmelawan hukum jual beli adalah menyesatkan atau kemunufikan(schijnhelligheid) sehingga merugikan Penggugat yang awam hukum (positapoint 14) adalah suatu dalil yang menyesatkan karena jual beli antaraPenggugat dan Tergugat I berdasarkan kesepakatan para pihak, danpembayaran terhadap jual beli tersebut sudah di terima langsung olehPenggugat serta kesepakatan jual beli tersebut sudah dituangkan kedalambentuk akta notaril
501 — 972
Bahwa aktaakta Notaril yang ditandatangani Para Penggugat denganTergugat I, sudah sesuai dengan kewenangan Tergugat Il sebagaiNotaris untuk membuat akta yang sesuai dengan kesepakatan para pihaksebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UndangundangNomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Jabatan Notaris") yanglengkapnya Tergugat II kutip :"Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan,perjanjian dan penetapan
pulaterbukti gugatan Para Penggugat telah terjadi error in persona/kesalahansubyek hukum maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;PATUT DIPERTANYAKAN ITIKAD BAIK PARA PENGGUGAT;14.Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo,Tergugat Il menjadi sangat heran dan menjadi pertanyaan dengan itikadbaik Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;Halaman 61 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.DKI.6215.16.Para Penggugat dalam gugatan a quo menyembunyikan fakta hukum bahwaselain aktaakta Notaril
83 — 17
Akan tetapihal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat danTergugat anak diasuh bersamasama oleh Penggugat dan Tergugat dantinggal bersama dengan Penggugat sehingga hal tersebut tidak menjadimateri dalam perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugatsudah meminta kepada Majelis untuk memasukan materi kesepakatankedalam putusan Pengadilan Agama Bantul, namun tidak dimasukkan.Kemudian Tergugat hendak membuat akta notaril terkait hak asuh anaknamun pada kenyataannya tidak ada
60 — 79
Stevanus Tjandra bukan kepada Penggugat,setelah sebelumnya meminjamnya dari Tergugat Ill tanoa diketahuioleh Tergugat Ill untuk keperluan apa sertifikat tersebut digunakan; Tidak ada pemberian jaminan atau hak apapun kepada BpkStevanus Tjandara atas penyerahan sertifikat tersebut, sebab jikapenyerahan tersebut dimaksudkan sebagai jaminan, maka tentunyaHal. 17 dari 36 hal Putusan No 428/Pdt/2018/PT.DKI.pada saat itu akan disertai dengan pembuat akta jaminan notaril dihadapan Notaris sebagaimana ketentuan
41 — 19
sifatnyaHalaman 16 dari 39 hal Putusan Nomor 76/Pat/2018/PT MDN11.12.untuk =membangun kembali, serta memerintahkan kepadaTergugatdr/Penggugat dk untuk tidak melakukan perbuatan hukum yangsifatnya menyuruh dan atau memberi hak kepada orang lain untukmenempati, menguasai dan mengusahai tanah dan bangunan rumah diJalan Sunggal No. 205 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan MedanSunggal Kota Medan tersebut;Bahwa oleh karena gugatan rekonpensiPenggugatdr/Tergugat dk inididukung alat bukti yang otentik dan notaril
106 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlebin dahulu oleh Termohon Keberatan;Dalam perkara a quo Termohon Keberatan sebelum pembuatan perjanjiankredit telah menandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perlu dibicarakankembali mengenai syaratsyarat ketentuan yang terdapat dalam SPPKtersebut, sehingga Termohon Keberatan sudah mengetahui ataupunmenyetujui seluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang manaselanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril
110 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selamat sudah mengetahui ataupun menyetujuiseluruh isi dan ketentuan yang ada dalam SPPK yang mana selanjutnyaSPPK tersebut akan dibuatkan perjanjian kredit secara notaril.
Pembanding/Penggugat II : RIANTO Diwakili Oleh : RIZKY PRASETYA,SH.
Terbanding/Tergugat I : AWALUDDIN
Terbanding/Tergugat II : AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
105 — 69
dengan sangat jelas.Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan 2 adalah tidak beralasan,justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan buktibukti yang diajukanoleh Pembanding dalam putusannya; Pada halaman 23 alenia ke 3putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukumterhadap bukti P.1 yang diajukan Pembanding /Penggugat yang berisi AktaJual beli nomor 275/ 2014 tanggal 11 Juni 2014, Terbanding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti P.1 tersebutmerupakan Akta Notaril
121 — 37
melakukan pembelian kendaraan rodaempat Merk HINO DUTRO130 HD+DUMP, Tahun 2011, No rangkaMJEC1JG43B5023641, No Mesin : WO4DTRJ29418, warna hijau, STNK danBPKB atas nama SAMANHUDI;Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutang piutangyang merupakan perjanjian pokok dengan nama Perjanjian PembiayaaiKonsumen No. 9041100142 tertanggal 08 Maret 2011 dan kemudian dilakukanpembebanan fiducia yang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) dari adanyaperjanjian pokok, melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril
106 — 41
Saksi ANIM MULYADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah suami dari Yanah pemilik tanah dimana tower dibangun;Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi pemah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semuaketerangan yang ada di BAP;Bahwa PT XL Axiata memasang tower didepan rumah saksi sekitar bulanNovember 2005, maka saksi mengijinkan PT XL Axiata untuk mendirikan towersetelah membuat perjanjian notaril;Bahwa
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk Kantor Cabang Pembantu AR Hakim Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.
40 — 23
Perjanjian Kredit secara notaril atas fasilitas Pinjaman Rekening Koranyang dibuat dihadapan dan oleh Rudy Haposan Siahaan, SH Notaris KotaMedan, Akta Nomor : 147, tanggal 28 September 2017 ;b. Addendum Akta Perjanjian Penambahan (Suplesi) secara notariil atasKredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) yang dibuat dihadapan dan olehNotaris Rudy Haposan Siahaan, SH Notaris Kota Medan, Akta Nomor : 71,tanggal 15 Agustus 2018;c.
60 — 22
Rp240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi jasaatau fee sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap bulan yang samasekali tidak telah dibayar oleh Tergugat selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16April 2010 sampai dengan Maret 2011;Menimbang, bahwa karena bulan Agustus 2014 Tergugat ternyata tidakjuga memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian dalam akta dibawah tangan(vide surat bukti bertanda P.1) tersebut, maka perjanjian itu diperbahraui lagisecara notaril
40 — 21
Bahwa kiranya dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada tanggal 28Februari 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah sepakatuntuk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 100 yang dibuatsecara Notaril oleh dan dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, SH untukfasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT sebesar Rp. 127.000.000.000, (Seratus dua puluh tujuhmilyar rupiah).
58 — 18
Dengan kata lain Penggugatsudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang adadalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akan dibuatkanPerjanjian Kredit secara notaril.
RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H.
Tergugat:
1.PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS
2.BUDI HARYONO
Turut Tergugat:
PT. BANK MANDIRI, Tbk KANTOR CABANG SUDIRMAN
159 — 320
Menyatakan Perjanjian kredit CLN.YOG/007/KPR/2014 DEV/2013 tertanggal10 Januari 2014, adalah perjanjian yang cacat hukum, dikarenakan belumAkta jual beli notaril dan hak tanggungan terhadap objek jaminan.9.
143 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 717 K/Pdt.SusBPSK/201715.Keberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan perjanjian kredit secara notaril;Di dalam surat peringatan Pemohon Keberatan juga telah menjelaskansecara rinci kKewajiban Termohon Keberatan yang harus dipenuhi, sehinggapertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batu Bara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.