Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-03-2017 — Putus : 28-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 124/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 28 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 51
83 — 51
Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat,termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanannya tidakboleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atauhabisnya harta peninggalan Pewaris.
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
208 — 132
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
208 — 132
Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 28
33 — 28
Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
45 — 12
45 — 12
Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
199 — 123
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
199 — 123
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2020/PT BTN Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : NOVIANI PRASETYANINGSIH
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
189 — 73
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
189 — 73
Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik para Penggugat ;b.
Putus : 17-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/MIL/2015 Tanggal 17 Juni 2015 — JOKO HARIYANTO
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapatditarik kKesimpulan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, mendasarkan padapertimbangan bahwa Terdakwa yang dianggap tidak mengetahui pemilikgula yang sebenarnya, tanpa terlebih dahulu menggali dan mengkajisemua fakta yang ada, ini menunjukan bahwa Judex Facti dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme proses persidangansecara benar.2) Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah saya singgung
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — IRAWADY VS PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING
(PT NCT) DKK
215 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagairujukan;4.5.1.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat singgung pada poin4.1 mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo serta bagian4.2 mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) di atas,bahwa dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk mengajukangugatan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLKGasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yangdibuat oleh dan
Register : 18-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SAMPANG Nomor 71/PID.B/2012/PN.Spg Tanggal 12 Juli 2012 — Drs. SUWARNO, M.M.
58 — 32
58 — 32
Tri BudiWaluyo, MSi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penasehat hukum telah klirumenelaah akan persoalan tersebut, oleh karena membuat rancu akan peristiwahukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena yang menjadi titik singgung dariperkara Perdata dengan perkara Pidana terutama dalam hal hutang piutang adalahadanya suatu Maksud yang tercipta dari kehendak si pelaku tersebut.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, DKK VS YOSEP, DK
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia member keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untukmembayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ialupa untuk menuntut agar supaya tergugat
Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb vs Dr. SINTHYA DHEWI, dkk
224 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 66/ PDT/ 2016/ PT BTN Hj. ENTIN SUHARTINI, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Lingk. Sempu Banten Girang Rt.02 Rw.017 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FREDDY YOANES PATTY & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
L A W A N
1.ADI SYAIFUDIN LATIF, beralamat Lingk. Hegar Alam Rt.002/022 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAVIP H. FAELANI & PARTNERS selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 05 Kelurahan Lontar Baru, Serang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II;
3.BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kelurahan Sumur Pecung, beralamat di Kelurahan Sumur Pecung Jalan Bhayangkara No. 17 Kota Serang, selanjutnya disebut Terbanding III/ Tergugat III;
74 — 69
74 — 69
serta TERGUGAT III secaratanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat I/ PenggugatRekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secarasubstansial sangat menitikberatkan pada titik singgung
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
72 — 0
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
72 — 0
UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupunimplisit bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kKewenangan mengadili danmenyelesaikan perkara a quo setelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalamhal ini Banding Administrasi telah ditempuh oleh Penggugat ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian memiliki titik singgung
Register : 06-05-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2010/PTUN.BJM. Tanggal 3 Agustus 2010 — . KOL. (PURN) Drs. H. MUSLIM TANWIR, H.; DKK; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
263 — 0
263 — 0
olehPengadilan (pasal 56 ayat 1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986);Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugattanggal 5 Mei 2010 yang telah diperbaiki tanggal 24Mei 2010 dan gugatan Penggugat II Intervensi tanggal17 Mei 2010, dalil dalil yang disampaikan Penggugatdan Penggugat II Intervensi adalah sudah cukup jelas;Adapun dalil dalil yang dirasa bersifat keperdataanatau. tanpa disebutnya peraturan perundang undanganyang dilanggar Tergugat, tidak menyebabkan gugatankabur, dan apabila ada titik singgung
Register : 12-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
161 — 104
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
161 — 104
mengakibatkankepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilaidan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepantingan untukmengajukan gugatan in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonanpenundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutuntuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang tidak MajelisHakim singgung
Register : 25-10-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN KENDAL Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kdl Tanggal 8 April 2019 — Penggugat:
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
96 — 47
AYUNINGTYAS
Tergugat:
1.PT Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitra Persada
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekalongan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kendal
96 — 47
Gugatan diPengadilan Negeri Kendal karena obyek sengketa berada di wilayah hukumKendal (forum rei sitae) Pasal 118 ayat 3 HIR/ Pasal 142 ayat 5 RBG sertauntuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR yoSEMA No 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat) ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai EksepsiKompetensi relatif aquo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangansebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa pada prinsipnya apabila dalam suatu perkaraperdata terdapat titik singgung
Putus : 17-03-2011 — Upload : 28-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt/2010 Tanggal 17 Maret 2011 — FRANCIS EDDY CHANDRA, DKK VS LILI TARYADI (TJAN HIN KIAN) binti TJAN KENG HOAT DAN MINARIA, DKK
79 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
2008 tidak tepat danmelampaui batas wewenangnya;Bahwa para Pemohon Kasasi dahulu paraTerbanding/Tergugat sampai dengan Tergugat Vikeberatan atas pertimbangan Hakim yang menolak untukseluruhnya dalil dalil Eksepsi Tergugat/Terbandingkarena jelas dalam Pengarahan Pada Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Tahun 2008 di Jakarta antara Mahkamah Agungdengan Pengadilan Pengadilan di bawahnya yang bertema"Modernisasi Pengadilan Indonesia" pada bagian IVtentang Peradilan Tata Usaha Negara pada sub B yaituTitik Singgung
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 57/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
2.SUHAENY, SE.,M.Pd.
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
177 — 88
1.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
2.SUHAENY, SE.,M.Pd.
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
177 — 88
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya; Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Register : 08-01-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Mdn Tanggal 27 April 2016 — - MARIA Br. SIREGAR (PENGGUGAT I )
- YURINTA Br. SIREGAR (PENGGUGAT II)
- ROSWITA Br. SIREGAR (PENGGUGAT III)
- HEYNEKE Br. SIREGAR (TERGUGAT I)
- ROBERTO SUTANTO, SE ditulis atau disebut juga ROBERTA SUTANTO, SE (TERGUGAT II)
- H. ARIFIN URUL, SE. / SARIAMAN S. MUNTHE,SE (TERGUGAT III)
- BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT IV)
- PT. BANK SUMUT (TERGUGAT V)
- MAULIDDIN SHATI,S.H (TURUT TERGUGAT I)
- NITA SERE SIMANJUNTAK,S.H (TURUT TERGUGT II)
228 — 108
228 — 108
tidak dapat memperlihatkanbukti aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat dijadikanpetunjuk apabila ada hubungan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I telahmengajukan bukti yang diberi tanda T.I1 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanMeninggalkan Rumah atas nama Roberto Sutanto,SE. tertanggal 23 Februari 2012, ataslaporan Heyneke Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai titik singgung
Register : 09-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 18
51 — 18
Pembayaran nafkah kedua anak tersebut harus di mulai sejak bulanOktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Hal. 39 dari 47Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang harus dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulumengemukakan tentang nafkah seorang suami terhadap seorang isterikarena hal ini ada titik singgung /nubungannya dengan nafkah seorangayah