Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat

Menurut tanggapan kami pula surat yang dibuat pada waktu itu salahsatu pihak berbuat secara bodoh atau oleh keadaan terpaksa karena ituHakim dapat menyatakan persetujuan itu atau perjanjian itu batal(Woeker Ordonantie Staat Blaad 1938. No. 254)Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Tinggi memperlihatkan usahauntuk di samping menghormati hak si pemilik untuk berbuat bebas terhadapbarangbarang miliknya juga melindungi terhadap perbuatan sewenangwenang dari PewarisPewaris lainnya.

atas persetujuan para pihakPasal 62: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kena sebelumberakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam penanjian kerja waktutertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhirihubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnyasebesar upah pekerna/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktupenanyjian kerjaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat

Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang orangyang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada UndangUndangyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan

Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu ddalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan

KAI adalah : Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m2 adalah termasuk didalamnya peta tanah E No.2084/Wtanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959 tentangNasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40 tahun1959.

KAI menempati Jalan Sidotopo Lor 68 A Surabaya adalah :Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semuakekayaan hakhak dan kewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS(staat sporweign)/VS (verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari1950 dioper oleh DKA, tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnyapeta tanah E No.2084/W tanggal 27 Maret 1928.

PengumumanNo.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnya peta tanah ENo.2084/W tanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959tentang Nasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40tahun 1959.

Indonesia sebagai negara salah satu negara hukum(rechts staat) sangat menghormati Miranda Principle ini.Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan Miranda Principletelah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Principle ke dalamsistem Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara universal MirandaPrinciple meliputi:a. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksadan/atau sebelum dilakukan penyidikan (a nght to remain insilent);b.

Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatsuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel, yakni suatu richting van den wie/ atauSuatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.

Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.

Wonua, MA, selanjutnya diberi tanda T.I05;Fotokopi Staat der Coordinater, selanjutnya diberi tanda T.I06;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda T.I07;Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lelilef Sawai Nomor 10/KD/LS/VI/2011tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I08;Fotokopi Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan Bangsa Belanda DalamWilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, selanjutnya diberi tanda T.I09;Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

No. 03/Pdt.G/2011/PN.SS56Alatalat bukti mana setelah diperiksa dan dicermati oleh Majelis Hakim yang relevanuntuk membuktikan dalil jawaban para Tergugat a quo adalah bukti T.I04 berupa AkteVan Erfpacht dan terjemahannya bukti T.105, bukti T.I06 Staat der Coordinater danMeetbrief No. 9, bukti T.I09 Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan BangsaBelanda Dalam Wilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, bukti surat T.II03 yangcocok dan sesuai dengan bukti T.III04 berupa Surat Badan Pertanahan Nasional

Maka harus ditolakbutir 13 dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pengumuman dan rencana lelang atassebidangPerintahjtanah SHGU No: 12/Keladen dan Segendang atas nama PT Sebatin sesuai SuratPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPBS03/PUPNC .10.01/2010 tanggal 18 Oktober2010 tersebut tidak adil, dengan alasan sebagai berikut :aBong Kon Ho alias William Bong selaku Direktur Pt Sebatin telah dilaporkanmelakukan tindak pidana korupsi pada staat menerima failitas kredit dari PemohonIntervensi berdasarkan

dan tidakmelawan hukum;4 Bahwa Pengadiloan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Basl;ikpapanNo: 118/PDT.G/2011/PN.Bpp tanggal 15 Nopember 2011 antara lain memerintahkan kepadaTerlawan I untuk menangguhkan pelelangan barang agunan berupa SHGU No.12/ DesaKeledang dan Segendang yang terletak di Desa Keledang dan Segendang Kecamatan TanjungAru Kabupaten Pasir atas nama PT Sebatin , dengan alasan bahwa Pelawan akan melunasiseluruh kewajiban kredit PT Sebatin;5 Bahwa sampai dengan staat

Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat

benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO :77/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat

tentangKetenagakerjaan berbunyi: Pekerja/ouruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapatmelakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapatmengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);17.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat

Pid.Sus/2016/PN Bna.Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut dapatdikwalrfikasr sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Meta wan Hukum(onrechtmatigedaad), dan oleh karenanya guna melindungi hakhak sertakepentingan Penggugat atas tanah objek perkara, maka sangat urgendan relevan untuk "menghukum Tergugat s/d Tergugat V atau siapa sajayang menguasai tanah objek perkara agar segera mengosongkan danmenyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebanisesuatu hak apapun juga";Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat

benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 25 PUTUSAN NO :79/PID.SUS/201 5/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat

./2016Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu, Tanah Negaraadalah tanah milik negara (raja/ratu) diterapkan di Indonesia melaluiproduk hukum dalam peraturan agrarnsch besluit yang diundangkandalam lembaran Negara Staatblad Nomor 8 Tahun 1870 (S.1870118), dalam Pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van detweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginselgehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt vaneigendom wordt bewezen,domein van de Staat is:(dengan tidak

Tindakan Para Turut Tergugatyang demikian adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heia);30.Bahwa selain telah melukai perasaan hukum (recht gevoel) dankepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya, Para Turut Tergugatpun telah melanggar asas hukum umum Negara hukum (rechts staat) danpenyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu:Asas Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan;Asas Tidak Bertindak SewenangWenang;Asas Kepastian Hukum;Asas Memenuhi Harapan Yang Ditimbulkan;Asas Perlakuan